Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.576
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Arena Hukum Jurnal Media Hukum Journal of Governance and Public Policy Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Hasanuddin Law Review Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal HAM Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Masyarakat Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Masyarakat Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference Proceeding Jurnal Konstitusi Prosiding University Research Colloquium J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI Jurnal Legislasi Indonesia
Tanto Lailam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari Indra Hafit Zahrulswendar; Muh. Endriyo Susila; Tanto Lailam
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17476

Abstract

Dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka, aparat kepolisian bisa menggunakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Karena bersifat membatasi kemerdekaan pribadi, proses penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat kepolisian tidak boleh menggunakan upaya paksa tersebut secara sewenang-wenang. Dalam proses penangkapan dan penahanan, tersangka memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Di Kota Kendari, terdapat indikasi terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemenuhan hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Kendari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat penyidik yang belum memahami pentingnya pemberian penjelasan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka kepada tersangka. Beberapa tersangka di Kota Kendari belum memahami hak-hak yang mereka miliki dalam proses penangkapan ataupun penahanan, tersangka tersebut juga tidak mendapatkan penjelasan oleh penyidik terkait hak-hak mereka sehingga tersangka tidak dapat berupaya untuk mencari keadilan karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tersangka. Beberapa hak yang dimiliki oleh tersangka telah dipenuhi tetapi juga terdapat beberapa hak tersangka yang belum dipenuhi sehingga hak tersangka di Kota Kendari belum terpenuhi secara maksimal
Pengembangan Wisata Budaya Wayang Wong di Desa Wisata JSPB Songgo Langit Mangunan Tanto Lailam; Awang Daru Murti; Ani Yunita
J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 5, No 1 (2021): APRIL 2021
Publisher : IKIP PGRI Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (943.831 KB) | DOI: 10.30734/j-abdipamas.v5i1.1273

Abstract

The community empowerment program is a “Program Pemberdayaan Desa Mitra” with the theme of Mangunan Village tourism for good tourism, competitive and cultured. The program focused on the development of traditional performance (puppet) / wayang wong as cultural tourism which is integrated with the natural exploration of Bowongan Agricultural rice fields, bowongan peaks, watu pipisan and traditional culinary "Sego Wiwit". The wayang wong cultural tourism development program is carried out by establishing the Ngesti Budoyo art studio (sanggar seni), conducting various development training (tourism institutions training, tourism packaging training, and cultural tourism marketing training). To support these activities, development facilitation the large billboards containing the potential of wayang wong as cultural tourism, and promotion of cultural tourism in various media, especially social media (Facebook, Instagram, youtube, and others). Program pemberdayaan masyarakat skema Program Pemberdayaan Desa Mitra yang mengangkat tema wisata Desa Mangunan yang unggul, kompetetif dan berbudaya. Program ini memfokuskan pada pengembangan wisata budaya wayang wong (wayang orang) yang diintegrasikan dengan wisata alam jelajah sawah pertanian bowongan, puncak bowongan, watu pipisan dan kuliner tradisonal sego wiwit. Program pengembangan wisata budaya wayang wong ini dilakukan dengan pembentukan sanggar kesenian Ngesti Budoyo dengan akta notaris, melakukan berbagai pelatihan pengembangan (kelembagaan desa wisata, pelatihan pemaketan, dan pelatihan pemasaran wisata budaya). Untuk mendukung kegiatan tersebut, fasilitasi pengembangan berupa pemasangan reklame besar berisi potensi wayang wong sebagai wisata budaya, dan promosi wisata budaya di berbagai media, terutama media sosial (facebook, instragram, youtube, dan lainnya)
Literacy Padepokan "Iqra": Awakening the Ta'awun Spirit in the Ecological Literacy Movement in Gampingan Village, Pakuncen Village, Wirobrajan District, Yogyakarta City Tanto Lailam; Nita Andrianti
Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Asosiasi Dosen Pengembang Masyarajat (ADPEMAS) Forum Komunikasi Dosen Peneliti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/engagement.v5i2.444

Abstract

The literacy movement by arousing the spirit of ta'awun in ecology is a community service that aims to build a good understanding of ecology, ecological culture, and ecological awareness in Gampingan village. The community service method is carried out by conducting ecological literacy training, counseling, mentoring, and facilitation. Several activities were carried out together (all partners), starting from strengthening the understanding of ecological literacy theory through literacy training and book references. Also, counseling is to increase legal awareness and environmental awareness in the community (ecological awareness). Increasing the understanding of ecological literacy is also carried out by building the "Padepokan Literasi Iqro" as a place to read, write, discuss, and a space to solve ecological problems in Kampung Gampingan.
Pro and Contra of the Parliamentary Threshold among Electoral Management Bodies (EMBs) and Political Parties: Seeking a Relevant Model for Indonesia’s Legislative Election Al-Hamdi, Ridho; Sakir, Sakir; Lailam, Tanto
Journal of Governance and Public Policy Vol 9, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v9i3.15149

Abstract

This paper is going to examine the pro and contra among the Electoral Management Bodies’ (EMBs) commissioners and political parties’ functionaries in responding to the parliamentary threshold issue. Methodologically, this paper is based on qualitative research by utilizing a multiple case approach. It is supported by employing Qualitative Data Analysis Software (Q-DAS), namely NVivo 12Plus to analyse the data written in the transcript of the Focus Group Discussion (FGD) with the EMBs’ commissioners and politicians in six provinces and nine cities/counties. The finding demonstrates that the all actors agree to adopt the parliamentary threshold in the national legislative election. Afterward, the mind map contains distinctive issues among EMBs and politicians. Thus, the parliamentary threshold is still required to strengthen the consolidation of Indonesian democracy. Such a threshold is also an essential standard to encourage well institutionalized parties and to modernize them. Thus, four percent of the parliamentary threshold is an ideal model. Subsequently, the increase of the parliamentary threshold percentage is no needed anymore. In addition to that, it is not applied in the regional legislative election.
Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupatern Magetan Fadjrin, Putri Adji; Lailam, Tanto; Hidayat, Beni
Proceeding Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference Vol. 1 No. 1 (2020): Armoring the Youth to Contribute to the SDGs
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.986 KB)

Abstract

Badan Permusyaratan Desa memiliki fungsi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Penyebarluasan tentang perdes baru yang dilakukan BPD tidak merata, mengakibatkan munculnya masalah dalam pelaksanaan Peraturan Desa. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumendokumen, undang-undang, dan observasi yaitu mengamati langsung objek yang diteliti serta melakukan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa tahap pembentukan Peraturan Desa adalah perancanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan. Pada tahap penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Kedungguwo dilakukan secara non formal, sehingga banyak masyarakat Desa Kedungguwo yang tidak mengetahui adanya Peraturan Desa dan masih ada yang tidak mentaati Peraturan Desa. Tahap penyebarluasan Peraturan Desa melalui cara non formal dianggap kurang efektif, sehingga mengakibatkan banyak ketidaktahuan masyarakat mengenai Perdes yang telah ditetapkan dan banyak masyarakat yang acuh tak acuh tidak mentaati Perdes yang telah ditetapkan.
Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari Zahrulswendar, Indra Hafit; Susila, Muh. Endriyo; Lailam, Tanto
Proceeding Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference Vol. 1 No. 1 (2020): Armoring the Youth to Contribute to the SDGs
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.014 KB)

Abstract

Dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka, aparat kepolisian bisa menggunakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Karena bersifat membatasi kemerdekaan pribadi, proses penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat kepolisian tidak boleh menggunakan upaya paksa tersebut secara sewenangwenang. Dalam proses penangkapan dan penahanan, tersangka memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Di Kota Kendari, terdapat indikasi terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemenuhan hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Kendari telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian ersama r empiris dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat penyidik yang belum memahami pentingnya pemberian penjelasan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka kepada tersangka. Beberapa tersangka di Kota Kendari belum memahami hak-hak yang mereka miliki dalam proses penangkapan ataupun penahanan, tersangka tersebut juga tidak mendapatkan penjelasan oleh penyidik terkait hak-hak mereka sehingga tersangka tidak dapat berupaya untuk mencari keadilan karena ersama sewenang-wenang yang dilakukan ersama penegak hukum terhadap tersangka. Beberapa hak yang dimiliki oleh tersangka telah dipenuhi tetapi juga terdapat beberapa hak tersangka yang belum dipenuhi sehingga hak tersangka di Kota Kendari belum terpenuhi secara maksimal.
The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights Lailam, Tanto; Anggia, Putri
LAW REFORM Vol 19, No 1 (2023)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v19i1.54087

Abstract

The research focuses on the proportionality analysis of the competing socio-economic rights in the Indonesian Constitutional Court / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (the MKRI). It is motivated by the unclear concept/model of proportionality analysis in Indonesia and its application by the court. The research method used was normative legal research with statutory and case approaches. The MKRI's general practices need to be more structured, unsystematized, and uncomprehensive to implement with four stages: legitimate aims, suitability, necessity, and balancing. It applies a model that refers to the legal objectives based on Pancasila and the 1945 Constitution. It declares the balance of fundamental rights and obligations of citizens based on the values of the godhead, humanity, unity, democracy, and social justice. Hence, some decisions used proportionality analysis, specifically in economic rights. Its implications create a balance of legal norms and integratively value legal certainty, justice, and legal expediency.
Party change and electoral performance: assessing the impact of intraparty conflict on the Democrat and Hanura parties Al-Hamdi, Ridho; Trianisa, Krisma; Kurniasari, Lenny; Lailam, Tanto; Nur Hayati, Neni; Mahmud, Ramli
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2024): (April 2024)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i1.13033

Abstract

This article examines the determining factors inducing the decreasing votes of two renowned political parties in Indonesia: The Democrat Party (PD) and the People Conscience Party (Hanura). As the ruling party in the 2009 election, the PD’s votes declined dramatically in the two following elections. Meanwhile, Hanura failed to exceed the parliamentary threshold in 2019. Methodologically, it is qualitative research by utilizing a comparative case approach. To gather data, this study employed in-depth interviews and documentary analysis and strengthened by NVivo 12plus platform by using Crosstab Query and Wordcloud Analysis to visualize data. By applying the party change indicators developed by Harmel and Janda, the findings revealed that leadership change was the most influential factor toward the poor performance of both parties in the electoral competition. Such leadership change caused a detrimental conflict and changed a dominant faction inside the party. More specifically, the corruption case behaved by the PD’s politicians aggravated the party charm, and the parliamentary threshold was a supporting aspect of the thrown out of Hanura from the parliament.
The Proportionality Test Models of Competing Rights Cases in the Civil and Common Law Systems: Lesson to Learn for Indonesia Lailam, Tanto; Anggia, Putri; Chakim, M. Luthfi
Hasanuddin Law Review VOLUME 10 ISSUE 2, AUGUST 2024
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v10i2.4844

Abstract

This research focuses on the Proportionality test model of Competing Rights in practice in civil law countries (Germany and South Korea) and the Common Law System (United States and Canada). The research method used is a normative legal research method with statutory, comparative, and case approaches. The results show that the proportionality test is the "ultimate rule of law," a fundamental benchmark in judicial review, and has become a global constitutionalism recognised and applied internationally. Its application is structured and systematic with four test stages, such as German, Canadian, and South Korean models. Meanwhile, it is unstructured in the United States, and there is only one analytical tool (balancing test). In the case of decision, the four stages are only sometimes applied, but according to the needs of the analysis. If, at the third stage (necessity/minimal impairment), it is found that the object being tested is contrary to the Constitution, then the argumentation focuses on that analysis of it. The fourth stage is used if the case is more complicated and requires analysing the balance of norms and legal values. Meanwhile, in the Indonesian Constitutional Court practice, there is a proportional analysis, but it is partial, unstructured, and unsystematic. Therefore, in the future, it is essential to develop an Indonesian model of the principle of proportionality under the values of Pancasila and the 1945 Constitution.
Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Lailam, Tanto
Jurnal HAM Vol 13, No 1 (2022): April Edition
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4803.573 KB) | DOI: 10.30641/ham.2022.13.65-80

Abstract

The research focuses on the role of the constitutional complaint authority of the German Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht/ BVerfG). The research question is how do BVerfG’s system and role protect citizens’ fundamental rights? The research aims to know the system (urgency, regulations) and the role/ performance of BVerfG in carrying out its authority. This research is normative legal research with regulation and case approach. The results show that BVerfG has received 240,251 (98%) cases from 1951 - 2020 (6,000 cases per year), with a successful application rate of approximately 2% of the total decisions. This paper discusses three cases regarding the decision-related global supervision, the prohibition of wearing the hijab in a legal traineeship, and the case of the European Central Bank/ECB’s asset purchase program. BVerfG shows that there is the best role in protecting the fundamental rights of citizens from court decisions that violate fundamental rights. The best practices of the BVerfG are recognition and reference in arranging the Constitutional Court in other countries from the Continental European and Anglo-Saxon legal systems. For Indonesia, it becomes a reference in adding the constitutional complaint authority to the Indonesian Constitutional Court in the future.
Co-Authors ANGGIA PUTRI Ani Yunita Ani Yunita Awang Daru Murti Awang Daru Murti Awang Daru Murti Awang Darumurti Awang Darumurti Awang Darumurti, Awang Bagus Sarnawa Beni Hidayat Chakim, M. Luthfi Dessy Artina Fadjrin, Putri Adji Indra Hafit Zahrulswendar Iswandi, Kelik Iwan Satriawan Iwan Satriawan Khasanofa, Auliya Kurniasari, Lenny Lita Tyesta ALW M. Ulul Albab Asas Mahmud, Ramli Masykur, Mohammad Hamidi Muh Endriyo Susila Muhammad Nur Islami Mukhtar Mukhtar Mukhtar Mukhtar Mukhtar Mukhtar Mulyono, Ferio Ivan Murti, Awang Daru Nanik Prasetyoningsih Nasrullah, Nasrullah Nita Andrianti Nita Andrianti Nita Andrianti Nur Hayati, Neni Nur Wijayanti, Septi Putri Anggia Ridho Al-Hamdi Sakir Sakir, Sakir Saragih, Geofani Milthree Septi Nur Wijayanti SURANTO, SURANTO Susila, Muh. Endriyo Trianisa, Krisma Zahrulswendar, Indra Hafit