Claim Missing Document
Check
Articles

THE IMPLEMENTATION OF SIYASAH SYAR’IYAH PRINCIPLES IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING TO THE SIMULTANEOUS ELECTION 2019 Prasetyoningsih, Nanik; Wijayanti, Septi Nur; Syaroni, Anang; Lailam, Tanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.836 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.2.108-128

Abstract

This study aims to examine the Constitutional Court's Decision which carries out General Elections simultaneously from the Syiyasah Syar'iyah perspective, especially on the principle of justice. This research is a doctrinal research and uses two approaches namely the statutory approach and the concept approach. Based on Syiyasah Syar'iyah's perspective, the decision of the Constitutional Court is fair for political parties participating in elections for people who are willing to become candidates/vice presidents, and for people who want to test their electability. This decision also aims to reduce the number of non-voter groups. The Constitutional Court's decision also contains the principle of unity and alliance, because it aims to stop the practical political interests that lead to the collapse of unity.
Legal Policy of Constitutional Complaints in Judicial Review: A Comparison of Germany, Austria, Hungary, and Indonesia Lailam, Tanto; Andrianti, Nita
BESTUUR Vol 11, No 1 (2023): Bestuur
Publisher : Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/bestuur.v11i1.70052

Abstract

This article focuses on the legal policy of constitutional complaints in judicial review. It compares the European model (Germany, Austria, Hungary) and Indonesia. These four countries have a legal policy in common, a constitutional court with a centralised court system and judicial review (abstract judicial review, concrete judicial review, and constitutional complaints), but the MKRI lack constitutional complaint. Three constitutional complaints policies in these courts can be used as a reference for the strengths and weaknesses of each judiciary on regulations and legal practices. However, Germany's constitutional complaints policy is better than Austria's and Hungary's. Its excellence is caused all ordinary court decisions as an object dispute; decisions are final and binding; individuals and organisations can submit this application and legal aid by the lawyers or professor of law in the oral hearing; the process only takes one month and is free of charge and the trial with or without an oral hearing. In the future, MKRI needs this authority with legal policy steps amending the MKRI Act, and the last step is an amendment to the 1945 Constitution.
WORKSHOP ADVOKASI BAGI KADER MUHAMMADIYAH DALAM MENDORONG KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERKEADILAN Tanto Lailam; Tunjung Sulaksono; Indah Nur Shanty Saleh
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 6 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i6.33558

Abstract

Abstrak: Program pengabdian ini memfokuskan pada penguatan kemampuan advokasi bagi kader Muhammadiyah dalam mendorong kebijakan publik yang berkeadilan. Urgensi penguatan ini dilatarbelakangi banyaknya kebijakan publik di daerah yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memperkuat kemampuan kader dalam melakukan advokasi kebijakan publik, selain itu mempertegas komitmen dan sinergitas kader dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak terhadap umat dan bangsa. Metode pengabdian dilakukan dengan musyawarah, realisasi program, dan evaluasi dengan mitra pengabdian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pelaksanaan dengan menggunakan metode workshop dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 42 kader pada pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode evaluasi hasil dengan meminta tanggapan dan penilaian perwakilan peserta dari 7 utusan lembaga, hasil nilai rata-rata adalah 83, 57% dengan kriteria bahwa workshop advokasi kebijakan publik berdampak pada peningkatan nalar kritis kader terhadap persoalan politik kebangsaan. Selain itu, program tersebut sudah sesuai dengan persoalan dan isu-isu strategis bidang advokasi kebijakan publik di daerah.Abstract: This community service programme aims to strengthen the advocacy skills of Muhammadiyah cadres to promote equitable public policies. This is motivated by the large number of public policies in the region that deviate from the law. The programme aims to enhance the ability of cadres to advocate for public policies and reinforce their commitment to promoting policies that benefit the people and the nation. The community service method involved deliberation, programme implementation and evaluation in collaboration with the community service partner, the Department of Politics and Public Policy of Muhammadiyah. A workshop method was used for the implementation, with 42 cadres from the regional and district leaderships of Muhammadiyah in the Special Region of Yogyakarta Province in attendance. The results were evaluated by requesting feedback and assessments from seven institutional delegates, who were participants. The average score was 83.57%, indicating that the public policy advocacy workshop had impacted cadres' critical thinking on national political issues. Additionally, the programme addressed the strategic issues and problems in the field of public policy advocacy in the region. 
Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia Tanto Lailam
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20 No 4 (2020): Edisi Desember
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.511-530

Abstract

Penelitian ini mengenai constitutional morality hakim konstitusi pasca reformasi di Indonesia yang menimbulkan persoalan independensi, imparsialitas dan akuntabilitas peradilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah memberikan desain konstruksi moralitas konstitusi, sekaligus membongkar dan menata kembali constitutional morality dalam putusan MK dan perilaku hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengutamakan data sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan moralitas terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, baik dalam kategori nilai (nilai hukum dan moral), asas/ prinsip, kategori norma/ kaidah (norma hukum dan norma moral). Dalam putusan MK, moralitas konstitusi digunakan sebagai tolok ukurnya, sekalipun faktanya ada beberapa putusan yang kering dari moralitas konstitusi. Dalam konteks perilaku hakim, beberapa kasus terjadi, kasus kategori pelanggaran ringan, seperti: kasus Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, kasus Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kasus pelanggaran berat, seperti: kasus Akil Mochtar dan kasus Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Sehingga kedepan, perlu penguatan moralitas konstitusi dalam proses rekrutmen dan akuntabilitas hakim konstitusi dengan mempertajam dimensi moralitas konstitusi, misalnya syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, syarat integritas hakim dan syarat berakhlak mulia.