Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

EDUKASI PEMILAHAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI SENTRA WISATA KULINER GAYUNGAN KOTA SURABAYA Al Amin, M.Noer Falaq; Muhammad Farid Ma'ruf; Galih Wahyu Pradana; Hidayat , Melda Fadiyah; Firre An Suprapto; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 2 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i2.6368

Abstract

Permasalahan pemilahan sampah di kawasan sentra wisata kuliner yang banyak berkembang di kota-kota besar termasuk salah satu diantaranya di Kota Surabaya menjadi tantangan tersendiri yang dihadapai pemerintah. Sentra wisata kuliner di Kota Surabaya hampir menghadapi masalah yang sama yakni sampah yang masih belum di pisah sesuai jenis sampah yang ada. Permasalahan pemilahan sampah di sentra wisata kuliner muncul akibat rendahnya kesadaran baik pengungjung maupun pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Sampah organik dan sampah anorganik seringkali tercampur menjadi satu karena kurangnya fasilitas dan juga kurang pemahaman tentang penting melakukan pemilahan sampah. Masalah pengelolaan sampah di sentra wisata kuliner menjadi tantangan yang semakin kompleks. Banyaknya pengunjung yang datang untuk menikmati berbagai hidangan sering kali menghasilkan volume sampah yang besar, terutama dari kemasan makanan dan minuman sekali pakai. Pada kegiatan ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha di kawasasn sentra wisata kuliner gayungan tentang pentingnya melakukan pemilahan sampah dan mempraktekkan pemilahan sampah. Harapannya setelah kegiatan ini dilakukan sampah -sampah yang ada di kawasan sentra wisata kuliner tidak hanya langsung dibuang tapi beberapa sampah yang memiliki nilai dan kemanfaatan bisa dipilah dan dikelola.
Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo Maise Ismandar; Muhammad Farid Maruf; Galih Wahyu Pradana; Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 2 (2026): Maret: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i2.961

Abstract

Innovative service programs are still unable to ensure that all administrative rights related to civil registration are properly fulfilled, especially for vulnerable groups such as people with mental disorders and persons with disabilities. This study aims to examine the role of the Sidoarjo District Population and Civil Registration Office in fulfilling the administrative rights of the community, identify factors that facilitate and hinder this process, and evaluate how inclusive public service policies are implemented. This study uses a qualitative approach to understand how inclusive public services are implemented. The study shows that there are obstacles in procedures and administration, particularly in the initial online application process, and that there are no clear SOP documents regulating services for persons with disabilities. In addition, the manner of imposing official sanctions in the implementation of the Peduli Dilan Program is not yet clear. Nevertheless, the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency has made efforts to provide inclusive services and focus on fulfilling rights. This study shows that the role of the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency is already functioning, but it still needs to be strengthened in terms of resources, data collection systems, and service coverage expansion so that the administrative rights of vulnerable groups can be fulfilled more evenly and sustainably.
Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Ponorogo Farhana Khoirunnisa’ Hidayah; Muhammad Farid Ma'ruf; Galih Wahyu Pradana; Melda Fadiyah Hidayat
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v4i1.1602

Abstract

Public accountability is a key principle in the implementation of good governance, particularly in fulfilling the responsibilities of local governments. One instrument of this accountability is the Regional Government Administration Report (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD), which is prepared annually by regional heads and submitted to the central government. This study aims to analyze public accountability in the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation for data collection. Informants include the LPPD preparation team at the Regional Secretariat of Ponorogo Regency and Regional Apparatus Organizations (OPD) involved in providing data. The analysis uses accountability indicators including responsiveness, debate forums, coordination, autonomy, clarity of performance evaluation standards, negotiation, accountability campaigns, evaluation and feedback, and participation and responsiveness to environmental changes. The results indicate that the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency has followed administrative procedures and is supported by the involvement of regional agencies and a digital-based reporting system. However, its implementation remains less than optimal, particularly in terms of responsiveness of regional agencies, cross-sector coordination, public accountability campaigns, and mechanisms for public participation.
Strategi Diskominfo dalam Pembatasan Berita Hoaks di Media Sosial Melaui Platfrom Klinik Hoaks Jatim Faizzatus Shofia Amalia -; Muhammad Farid Ma’ruf; Galih Wahyu Pradana; Deby Febriyan Eprilianto
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi penyebaran hoaks melalui layanan Klinik Hoaks Jatim. Penyebaran hoaks di media sosial yang semakin masif menuntut pemerintah untuk menghadirkan layanan klarifikasi informasi yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan Klinik Hoaks Jatim meliputi analisa lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Analisa lingkungan menunjukkan adanya kekuatan internal berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur digital, serta peluang eksternal melalui kolaborasi dengan platform pemeriksa fakta. Namun demikian, terdapat kelemahan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan ancaman berupa tingginya penyebaran hoaks serta rendahnya literasi digital masyarakat. Implementasi strategi dilakukan melalui pengoperasian platform digital, proses verifikasi informasi, serta penyebaran klarifikasi melalui berbagai kanal. Evaluasi dilakukan secara rutin melalui pelaporan kinerja dan pengembangan layanan berbasis teknologi. Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, layanan ini masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi lokal, dan kecepatan pembaruan informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi, khususnya dalam peningkatan literasi digital dan optimalisasi komunikasi publik.