Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
30.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 179 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 179 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online yang Melibatkan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Kabupaten Tabanan) Kadek Hary Harmawan; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8039.275-281

Abstract

Prostitusi online adalah masalah sosial yang belum diketahui asal-usulnya secara pasti, namun tetap dilakukan baik secara ilegal maupun terbuka. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan pokok: bagaimana penanganan tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Apa kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Polres Tabanan untuk menangani kejahatan prostitusi online? Penelitian ini menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan terkait prostitusi anak atau anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan finansial, pelecehan seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Selain itu, terlibat pula berbagai instansi pemerintah, korporasi, serikat pekerja, LSM, dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan finansial dan/atau seksual terhadap anak. Kebijakan dan upaya Polres Tabanan dalam menghadapi kejahatan prostitusi online, khususnya melalui kebijakan preventif, penindakan, dan tindakan pencegahan, juga telah diidentifikasi dalam penelitian ini.
Penyidikan Penjualan Video Porno oleh Pasangan Suami Istri (Pasutri) I Wayan Dedi Arta; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8048.301-306

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus penjualan konten pornografi selama periode pemulihan dari pandemi Covid-19. Pornografi telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih telah dimanfaatkan oleh para pelaku penjualan konten pornografi melalui media sosial sebagai alat untuk melaksanakan tindakan mereka. Saat ini, kasus penjualan konten pornografi menjadi tindak pidana yang sering terjadi. Namun, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sifat ilegal pornografi, pelaku oknum seringkali dapat melakukan tindakan pornografi tanpa rasa khawatir, dan kegiatan penjualan konten pornografi semakin marak. Dalam menghadapi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan konten pornografi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 281 dan 282 KUHP, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 dan 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penimbun Minyak Goreng Marianus Oktavian Darung; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8061.360-365

Abstract

Penimbunan minyak goreng merupakan tindakan yang melanggar hukum serta mencerminkan perilaku yang tidak beradab, berpotensi menyulitkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Rumusan permasalahan dalam penulisan jurnal ini mencakup pengaturan tindak pidana penimbunan minyak goreng dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku penimbun minyak goreng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penimbunan minyak goreng didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak goreng diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 52 dan 53 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah kepada Pemerintah, khususnya Kepolisian dan Kementerian Perdagangan, agar dapat bekerja sama dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng.
Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Karangasem Ni Luh Putu Amanda Cahayani; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8587.104-110

Abstract

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsungpelaku, korban, dan masyarakat. Melalui semua itu kerap menjadi solusi pemecah masalah yang terjadi tanpaharus menempuh pemidanaan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan Restorative Justice padakasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem. Penelitian ini merupakan penelitianempiris yaitu penelitian yang mengkaji. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapatdisebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalamkenyataan di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan dua temu pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaanRestorative Justice di Polres Karangasem sudah baik tetapi belum terlaksana dengan cukup baik, masih terdapatberbagai hambatan atau kendala dalam pelaksanaanya. Kedua, idealnya dalam Restorative Justice pertemuanantara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahuiimplementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di polres karangasemdan untuk mengetahui kendala–kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan restorative justice dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, sertapelaksanaan benar-benar dilaksanakan sesuai keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginankorban.
Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal Komang Anik Sudarnita; I Nyoman Sukandia; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8595.77-83

Abstract

Perkembangan zaman saat ini membawa banyak sekali dampak negatif terutama manusia dalam memenuhihasratnya serta kebutuhannya seringkali melakukan bermacam cara dalam memenuhi hal tersebut seperti halnyamelaksanakan tindakan korupsi. Perbuatan semacam ini di Indonesia sudah menjadi seperti budaya yangdilakukan oleh oknum – oknum yang ingin memperkaya dirinya sendiri walaupun perbuatan nya tersebut nyatanyamerugikan banyak pihak terutama masyarakat kecil. Perbuatan korupsi pada umumnya dilaksanakan oleh oknumyang memegang kekuasaan terhadap jabatan atau kedudukan sehingga memunculkan suatu peluang dalammelakukan korupsi, seperti halnya tindak korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD kapal serta beberapaanggotanya, hal ini menunjukan bahwa pemimpin tidak bisa menjaga kepercayaan masyarakatnya. Rumusanmasalah yang angkat adalah Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketuadesa adat Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Bagaimana sanksi pidanaterhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Desa Adat Kapal dalam putusan Nomor22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019. Berdasarkan rumusan masalah maka disimpukan tujuan penelitian:Mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi atau peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh ketua desa adat Kapal, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Menganalisis sanksi pidana yang diberikan kepada ketua LPD Desa AdatKapal dalam Putusan Nomor 22/Pid. Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 sebagai akibat dari tindak pidanakorupsi yang dilakukan. Serta pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penerapan sanksipidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Kapaldinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair.
Akibat Hukum Malpraktik yang Dilakukan oleh Tenaga Medis Julius Roland Lajar; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2177.7-12

Abstract

Malpractice refers to an act of negligence or an act with the correct standard operating procedures but causes harm to consumers, in this case the patients and this can threaten the health and safety of the patient. Malpractice committed by medical personnel is certainly very detrimental to those who need medical treatment and greatly affects the hospital’s integrity which is certainly the center for all medical actions. Based on this, this study examines what the legal regulatory for medical personnel who commit malpractice and how to sanction his speech are. To uncover the issues a normative research method is used by applying the legislative approach that examines the applicable laws and regulations and a conceptual approach to reviewing library materials in the form of theories and opinions of legal experts. The legal regulatory for malpractice actions by medical personnel are regulated in several laws and regulations providing basic guidelines regarding malpractice actions committed by medical personnel. The regulations are found in the medical and health laws which provide legal certainty for the injured. This is a characteristic of the law itself in upholding justice. Malpractice acts committed by health workers have been regulated in the legislation No. 23 of 1992 concerning Health and the Medical Code of Conduct in force. In addition there are sanctions for the actions of medical personnel commiting malpractice, including criminal sanctions, civil sanctions, administrative sanctions and moral sanctions.
Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis I Wayan Edy Darmayasa; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2445.104-109

Abstract

Children are not objects of deviant behavior or inhuman actions by anyone. However, in reality the child exploitation in Indonesia has become a complex problem. This research was conducted with the aim of describing the legal arrangements for children as beggars and the legal protection for minors as beggars. This study used a normative legal research method as well as statutory and conceptual approaches. The results of this study indicated that the regulation of minors as beggars is contained in Article 2 paragraph 1 of the Child Welfare Law No. 4 of 1979 which explains that the right to care for welfare care and guidance with affection is the right of the child as well as the care for the development of children in a healthy and good family. In addition, legal protection for minors as beggars as stipulated in the Child Protection Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 23 of 2002 can be in the form of socio-economic health services and adequate education.
Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Terlibat dalam Geng Motor di Wilayah Badung Ria Putriliana Waskita; A.A Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2459.175-180

Abstract

A bike gang refers to a group of youths (teenagers) having the same school background in an area who are members of a two-wheeled motor vehicle user community. The criminal act of maltreatment committed by a group of biker gang in Bali has violated the provisions of the applicable criminal law. With regard to the fact, the urgency of the modus operandi of the criminal act of maltreatment committed by biker gang and the legal protection for young biker gang who commit crimes of maltreatment are examined in the present study. The method used in this research is the empirical method. The modus operandi appeared as the mode applied by criminals to commit criminal acts and the implementation of legal protection against bikers who committing the criminal act of maltreatment in the Badung District Police jurisdiction is through not overriding the children’s rights as child defendants, such as the right to legal assistance at every level of examination in line with procedures determined by law. It would be better if, in implementing criminal sanctions, law enforcers take the condition of the community, the perpetrators of crimes, into account in order to foster legal awareness within them.
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar (Putusan No : 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps) I Made Suartana; I Made Minggu Widyantara; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2477.208-212

Abstract

The aim and purpose of this research is to analyze “the abuse of authority in official travel orders that have implications for corruption.” The legal issues arising out of this research comprises: What is the Legal Basis of Denpasar Corruption Court Judges in taking into consideration and imposing criminal sanctions under Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps, and What is the Juridical Analysis toward the Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps issued by Denpasar Corruption Court Judges. This research is a normative legal research adopting a number of approaches i.e. Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. Based on this research’s output may conclude that: 1) Crime/Corruption Offense is a crime specifically governed by Law No. 20 of 2001 of which law was enacted as an amendment to previous Law No. 31 of 1999 that also govern Eradication of Crime or Corruption; 2) By virtue of Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/Pengadilan Negeri Denpasar, Defendant was proven to have infringed Article 3 of Law No. 31 of 1999 amended by Law No. 20 of 2001 on Crime/Corruption Eradication that under the decision of which all acts committed by the Defendant have been proven to infringed all elements of crime charged in the subsidiary indictment as follows: 1) Element of “Every person”; 2) Element of “The aim of benefiting themselves or other people or a corporation”; 3) The Element of “Abusing the authority, opportunity or facility provided to him/her due to his/her position or office; and 4) Element of “Probable detrimental to the State's finance or economys.”
Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa Anak Agung Gede Agung; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7

Abstract

A criminal act is an act that is prohibited by law and is subject to sanctions. Not all acts that violate the provisions of the law can be punished, as contained in article 49 of the Criminal Code, which has been sentenced to a criminal sentence. A person who is a victim of a criminal act of tampering in the proximity of a criminal act who commits an act of defense is not sentenced. The type of research used is normative legal research. An act of defense that cannot be subject to punishment, the law applicable to article 49 of the Criminal Code in which a criminal act is committed in a threatening situation or an attack at that time, such as a victim of tampering himself, a judge as a law enforcer who examining and deciding an action can see evidence of the perpetrator's actions of self-defense which meet the elements of defense, the judge also considers the reasons of the perpetrator which can mitigate especially the perpetrator who is defending himself To law enforcement officials, judges in defending offenders who pay more attention to someone who is doing it so that justice can be created.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A.SG. Istri Sinta Maharani Ade Satriasa Maha Putra Aditya Ryan Hidayat Agustinus Deny Bria Anak Agung Gde Mahardi Prana Anak Agung Gede Agung Anak Agung Gede Agung Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Gede Wiweka Narendra Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Altia Dwi Widaswari Anak Agung Sagung Laksmi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Antonius De Andrade Fahik Arini, Desak Gde Dwi Arion Tampubolon Ayou Lestari Duarkossu Ayu Putu Mira Fajarini Berliana Indah Sari Christin Dessy Natalia Christofel Brayn Leonard Totomutu Cok Rai Kesuma Putra Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda Agung Cahaya Darmadi Dedi Romadhan Desak Gede Dwi Arini Desak Ketut Linda Saraswati Dewa Ayu Julia Anastasya Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra Dewa Gede Agung Getsumeda Dewa Gede Satya Pradnyana Putra Dewi, A.A Sagung Laksmi Dila May Sekarsari Dyah Merryani Emanuella Theo Charoline emanuella0103@gmail.com Erlin Kusnia Dewi Firdaus Adji Prasetyo Gede Dana Semara Putra Gede Nira Wicitra Yudha George Pascallyus Firman Agung Gowinda Prasad Gregorius Yolan setiawan Gst Bgs. Udayana Gusti Ayu Ajeng Prabaningtyas Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania Gusti Nyoman Adung Setiawan Haris Wirayuda I Dewa Gede Pramana adhi I G.A.A.Gita P.Dinar I Gede Darmawan Ardika I Gede Eka Surya Pramana I Gede Krisna Ginara I Gede Made Widia Permana I Gede Pande Udayana I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma I Gede Sathya Narayana Andrade I Gede Sayogaramasatya I Gede Windu Merta Sanjaya I Gede Yoga Pratama I Gusti Ayu Claudia Prathami Mertha I Gusti Ayu Firga Julia I Gusti Ayu Sukrisma Dewi I Gusti Ngurah Agung Wahyu Krisna I Kadek Agus Widiastika Adiputra I Kadek Arya Sumadiyasa I Kadek Bagas Dwipayana I Kadek Duta Anugrah I Kadek Pasek Saputra I Kadek Suar Putra Dana I Ketut Detri Eka Adi Pranata I Ketut Irianto I Ketut Sukadana I Komang Adi Bintang Mahardika I Komang Aditya Diputra I Made Agus Sanjaya I Made Ari Yudistira I Made Arimbawa Wiraputra I Made Arjaya I Made Arya Kusuma Winata I Made Aswin Ksamawantara I Made Dwi Narendra Dananjaya I Made Gede Wiradana I Made Indra Udayana I Made Jaya Palguna I Made Jaya Wiguna I Made Rauhimas Oka Raharja I Made Rudy Darmika I Made Sepud I Made Sepud I Made Suartana I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Ny Oman Gede Sugiartha I Nyoman Adhi Guna Wiranantha I Nyoman Agus Suprapta I Nyoman Arya Mugi Raharja I Nyoman Gede Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sukrata I Nyoman Sutama I Nyoman Trian Prananta Wibawa I Nyoman Yudhi Astika I Putu Agus Adi Pratama Yasa I Putu Agus Sudiyasa Putra I Putu Aris Wiradinata I Putu Edi Rusmana I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya I Putu Pande Juli Artana I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana I Wayan Agus Andika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Bayu Suryawan I Wayan Dedi Arta I Wayan Edi Kurniawan I Wayan Edy Darmayasa I Wayan Eka Antara I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Kevin Mahatya Pratama I Wayan Ogi Wiryawan I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Yuda Atmaja Ibnu Maruf Ida Ayu Kade Cinthia Dewi Ida Ayu Naradita Ida Ayu Putri Ary Yulandari Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti Ida Ayu Tara Masari Budiana Ida Bagus Putra Mahardika Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada Ivony Stefania Seran Tahuk Johannes Ibrahim Kosasih Julius Roland Lajar Kade Richa Mulyawati Kadek Ariesta Dwi Anggara Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi Kadek Bayu Krisna Juliantara Kadek Dwi Fitriyani Kadek Edi Duangga Putra Kadek Hary Harmawan Kadek Indra Prayogi Kadek Jiyoti Mahayana Kadek Pageh Arimbawa Kadek Putra Dwi Payana Kadek Rizky Bhaswara Ardiwenatha Kadek Suryasantosa Kadek Teguh Aryasa Karma, Ni Made Sukaryati Karti Komalasari Ketut Adi Wirawan Komang Anik Sudarnita Komang Arya Ananta Setyawan Komang Gede Pramantara Komang Gede Reska Joanykernia Pradila Komang Wahyu Darmayanta Komang Wiraguna Kresensia Angelica Hardi Luh Putu Suryani Made Adityaswara Amerta Yoga S Made Agus Rai Sanditya Wibawa Made Fiorentina Yana Putri Made Harum Pratiwi Marianus Oktavian Darung Mulyawati, Kade Richa Ngurah Dwi Putra W Ni Gusti Putu Pradnya Paramita Putri Ni Kadek Ayu Dwiyanti Ni Kadek Candra Dewi Ni Kadek Lia Sri Padmiani Ni Kadek Sri Wijayanti Ni Kadek Widya Widiani Ni Komang Arik Darmayanti Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Ayu Sri Agustini Ni Komang Ayu Triana Dewi Ni Komang Putri Pratiwi Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Niken Ayu Tresna Ni Luh Putu Amanda Cahayani Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi Ni Made Dwi Ari Cahya Utami Ni Made Nisa Dewi Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Pratiwi Ni Made Sukariyati Karma Ni Nyoman Septiana Dewi Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari Ni Putu Christina Elzaputri Rahayu Ni Putu Rai Santi Pradnyani Ni Putu Sawitri Nandiri Ni Putu Widari Yasaputri Nuarta, I Nengah Nurul Aisyah Fitriani Nyoman Gede Sugiartha Putu Bagus Dio Adinatha Putu Budiartha, I Nyoman Putu Cyntia Rizdyanti Putu Kayla Yunita Dewi Putu Suryani . Rachmad Alif Al Buchori Rendi Salasbi Ria Putriliana Waskita Sagung Laksmi Dewi Sandi Herintus Kabba suryawan, Gusti Bagus Tjok Istri Agung Mellynia Putri Saraswati Tri Bagus Manik Naradhipam Triana Agus Widiasih Widiati, Ida Ayu Putu