Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
30.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 179 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 179 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ayu Putu Mira Fajarini; I Made Minggu Widyantara; I Nyoman Sutama
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.1.4408.104-109

Abstract

The financing of terrorism is a serious issue that needs to be addressed. In this case, PPATK as the FIU in charge in Indonesia has a role and function to carry out countermeasures for terror financing in accordance with Law no. 8 of 2010 or other regulations. The purposes of this study are to reveal the efforts of the financial transaction reporting and analysis center (PPATK) in preventing and eradicating criminal acts of terrorism financing as well as the obligations of Bank Indonesia in efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing. This study uses a normative research method with a statutory approach. The sources of law used are primary and secondary with the technique of collecting legal materials, which is carried out in the library and the data that has been collected is then used qualitative analysis techniques. The results of the study reveal that in an effort to prevent and eradicate criminal acts of terrorism financing, in general PPATK has two efforts, namely juridical and non-juridical. Juridical efforts are efforts to detect money laundering crimes, provide punishment for terrorist actors, implement a follow the money approach, and confirm blocking actions against funds operated. Meanwhile, non-juridical efforts are efforts to release innovations in the form of SIPENDAR and agree to the signing of the MoU on cooperation between the Financial Intelligence Unit (FIU) by Indonesia and Australia. Bank Indonesia has an obligation to submit reports to PPATK in the form of Suspicious Financial Transaction Reports, Cash Financial Transaction Reports, and Financial Transaction Reports of funds that take place abroad.
Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Restorative Justice yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum I Komang Aditya Diputra; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.1.4419.191-195

Abstract

Indonesian society always assumes that minor criminal cases are always resolved through trials in court. With the existence of Perja No. 15 of 2020, it is hoped that it will be able to answer these problems and provide benefits to the community. (1) How are restorative justice arrangements in the current provisions of Indonesian criminal law? (2) What is the conception of restorative justice in the settlement of criminal cases from the perspective of legal benefit? The research method and problem approach used is the Normative Method with a conceptual approach. The current regulation of restorative justice is the SE Head of Police, Regulation of the National Police Chief, Perja No. 15 of 2020. The concept of restorative justice in the settlement of criminal cases is in accordance with Article 3 to Article 5 of Perja No. 15 of 2020, the conception of restorative justice in this Perja reflects the value of legal benefits. . In particular, the regulation related to the settlement of criminal acts with restorative justice is contained in Perja No. 15 of 2020. For the government, the settlement of criminal acts with restorative justice is contained in the Draft Criminal Code.
Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Gede Nira Wicitra Yudha; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.1.4447.196-200

Abstract

In running a business, there are usually various problems, one of which we often encounter is the problem of accounts payable. This problem usually occurs because one of the parties defaults which causes complex problems that occur, from the point of view of business actors as creditors who want legal certainty regarding their receivables to be paid as soon as possible when they are due, whereas from the customer's point of view as debtors want The debts and receivables were settled amicably, which saw the situation and condition of the debtor's ability to pay without taking assets as collateral for the debt. This then became a factor in the rejection of the reconciliation plan by the creditor in the process of delaying debt payment obligations. The state, in this case policy makers and law enforcers, provides legal certainty to both parties through Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). The purpose of writing this research is to provide education to the academic community and the public about the legal consequences of rejecting the debtor's reconciliation plan by creditors in the process of delaying debt repayment obligations.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan I Kadek Bagas Dwipayana; I Made Minggu Widyantara; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.1.4463.207-211

Abstract

Pengaruh teknologi sangat merusak kehiupan anak jika tidak mampu menggunakan dengan benar. Berbagai tontonan di televisi merusak mental anak. Kurangnya pengawasan orang tua maupun yang lainnya menjadi faktor pendorong bagi anak untuk melakukan tindakan kriminal. Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana pembunuhan masih kategori anak, maka pengaturannya sangat khusus melalui sistem peradilan anak menjadi pertimbangan khusus. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dan menelaah kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku pidana dimasa yang akan datang. Penelitian ini, menggunakan hukum normative, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan cara pencatatan. Setelah data terkumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Pengaturannya diatur dalam KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dengan sistem peradilan pidana anak dengan mengedepankan keadilan restorative melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal
Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn) Ni Komang Ayu Triana Dewi; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.1.4465.217-221

Abstract

Indonesia salah satu negara hukum berdasarkan pancasila. Manusia sebagai subjek hukum adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk tunduk akan hukum. Saat ini, semua hal didominasi sang teknologi termasuk internet. Kehadiran internet, manusia menjadi lebih simpel berkomunikasi satu dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai viktimologi terhadap korban kejahatan balas dendam pornografi revenge porn dan menelaah perlindungan hukum terhadap korban balas dendam pornografi revenge porn. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber data ada dua yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara inventaris. Selanjutnya data dianalsisi secara interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai perlindungan korban kejahatan balas dendam pornografi mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 282 Ayat (1) dan (2) selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta, Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku balas dendam pornografi, walaupun belum adanya pengaturan hukum secara spesifik. Perlindungan hukum terhadap diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Korban menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dapat berupa mengganti rugi, restitusi, memberikan kompensasi, adanya bantuan tenaga medis, serta bantuan hukum.
Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana) Antonius De Andrade Fahik; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.2.4805.240-245

Abstract

Settlement of criminal cases within the framework of the criminal justice system in Indonesia always leads to the imposition of imprisonment or corporal punishment as a form of deterrent effect to perpetrators of criminal acts as the implementation of the articles in the Criminal Code which still uses the theory of punishment, namely the theory of purpose or theory. relatively. The purpose of the research is to reveal the implementation of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 (a case study at the Jembrana District Attorney's Office). The research method used in this research is an empirical research method with a case research approach. This research uses primary and secondary data sources. Data were analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research indicate that the role of law enforcement officers in particular the role of the prosecutor's office in resolving a criminal case using a restorative justice approach must be carried out massively and comprehensively, in order to meet the demands of justice oriented towards justice in society.
Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar Haris Wirayuda; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.2.4807.252-258

Abstract

Drug addicts “sacrifice” themselves because they suffer from toxidrome as a result of their own substance abuse. Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that victims of narcotics abusers need medical or social rehabilitation. The government is tough in dealing with the problem of drug addiction through the National Narcotics Agency (BNN). This research was conducted to reveal the rehabilitation efforts for narcotics abusers by the National Narcotics Agency (BNN) of Gianyar Regency. This research was conducted using empirical legal research. The approach used in this research is a sociological approach. primary material research data sources are through field research and secondary materials written by experts and the results of scientists. The data collected were analyzed using qualitative methods. The results showed that rehabilitation assistance for drug addicts is regulated by the government in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Compulsory Reporting of Narcotics Addicts. Rehabilitation efforts for Narcotics addicts by the National Narcotics Agency (BNN) of Gianyar Regency are to disseminate the importance of rehabilitation for narcotics addicts to agencies both government and private institutions as well as to schools in Gianyar Regency.
Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana Ida Ayu Tara Masari Budiana; I Made Minggu Widyantara; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.2.4820.327-332

Abstract

Indonesia, as a country based on law, In order to ensure fair legal certainty for all people, Indonesia has shown excellent development with the establishment of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Legal aid in question is legal aid that can guarantee protection for the community, especially the poor and marginalized. As the embodiment of Law No. 16 of 2011, Paralegals are authorized to provide legal assistance in the non-litigation realm. This study aimed to determine the basic regulation regarding the role of paralegals and the existence of paralegals in the implementation of legal aid providers in Tuwed Village, Melaya District, Jembrana Regency. The results of this study are that it can be seen that the dominant community in Tuwed Village still does not understand the law, the lack of education on the law can affect the point of view, and also the behavior pattern of the community, this lack of public education can be one of the causes of a conflict. The provision of legal assistance in the non-litigation realm to increase the culture of legal awareness in the Tuwed Village community can be made by holding Legal Counseling.
Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE I Made Rudy Darmika; Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.2.4835.344-350

Abstract

Criminalization is a change in the value of changing many charges that were previously not criminal and not criminal into acts that are considered cunning and need to be punished. This research aims to find out how to regulate someone who commits an act of criminalization and the legal remedies that must be taken if someone is criminalized. This research is a type of normative and conceptual research on this problem. conceptual, case and comparative. This research emphasizes the interpretation and construction of law to obtain several legal norms, conceptions, lists of regulations and their implementation in concrete cases. From the discussion, the following results were obtained: The act of criminalizing a person using the ITE law instrument, which as previously explained is a concern for me as a writer for criminalization which is currently very common in Indonesia with various types of cases. Human rights that protect the right of every individual to express opinions and thoughts in public. His suggestion is the need for integrity from a judge who decides a case later so as not to make a wrong and unfair decision because he decides to punish someone who should be innocent but is found guilty. And the importance of awareness from law enforcement authorities is demanding someone who previously did not commit a crime but seems to have committed a criminal act or criminalized someone so that they have strong and professional integrity, always prioritize the legal interests and justice of the people or the majority above personal interests so that later cases like this not seen again in the future.
Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Tanpa Adanya Sertifikat Jaminan Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra; Anak Agung Istri Agung; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.2.4842.390-394

Abstract

Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A.SG. Istri Sinta Maharani Ade Satriasa Maha Putra Aditya Ryan Hidayat Agustinus Deny Bria Anak Agung Gde Mahardi Prana Anak Agung Gede Agung Anak Agung Gede Agung Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Gede Wiweka Narendra Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Altia Dwi Widaswari Anak Agung Sagung Laksmi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Antonius De Andrade Fahik Arini, Desak Gde Dwi Arion Tampubolon Ayou Lestari Duarkossu Ayu Putu Mira Fajarini Berliana Indah Sari Christin Dessy Natalia Christofel Brayn Leonard Totomutu Cok Rai Kesuma Putra Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda Agung Cahaya Darmadi Dedi Romadhan Desak Gede Dwi Arini Desak Ketut Linda Saraswati Dewa Ayu Julia Anastasya Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra Dewa Gede Agung Getsumeda Dewa Gede Satya Pradnyana Putra Dewi, A.A Sagung Laksmi Dila May Sekarsari Dyah Merryani Emanuella Theo Charoline emanuella0103@gmail.com Erlin Kusnia Dewi Firdaus Adji Prasetyo Gede Dana Semara Putra Gede Nira Wicitra Yudha George Pascallyus Firman Agung Gowinda Prasad Gregorius Yolan setiawan Gst Bgs. Udayana Gusti Ayu Ajeng Prabaningtyas Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania Gusti Nyoman Adung Setiawan Haris Wirayuda I Dewa Gede Pramana adhi I G.A.A.Gita P.Dinar I Gede Darmawan Ardika I Gede Eka Surya Pramana I Gede Krisna Ginara I Gede Made Widia Permana I Gede Pande Udayana I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma I Gede Sathya Narayana Andrade I Gede Sayogaramasatya I Gede Windu Merta Sanjaya I Gede Yoga Pratama I Gusti Ayu Claudia Prathami Mertha I Gusti Ayu Firga Julia I Gusti Ayu Sukrisma Dewi I Gusti Ngurah Agung Wahyu Krisna I Kadek Agus Widiastika Adiputra I Kadek Arya Sumadiyasa I Kadek Bagas Dwipayana I Kadek Duta Anugrah I Kadek Pasek Saputra I Kadek Suar Putra Dana I Ketut Detri Eka Adi Pranata I Ketut Irianto I Ketut Sukadana I Komang Adi Bintang Mahardika I Komang Aditya Diputra I Made Agus Sanjaya I Made Ari Yudistira I Made Arimbawa Wiraputra I Made Arjaya I Made Arya Kusuma Winata I Made Aswin Ksamawantara I Made Dwi Narendra Dananjaya I Made Gede Wiradana I Made Indra Udayana I Made Jaya Palguna I Made Jaya Wiguna I Made Rauhimas Oka Raharja I Made Rudy Darmika I Made Sepud I Made Sepud I Made Suartana I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Ny Oman Gede Sugiartha I Nyoman Adhi Guna Wiranantha I Nyoman Agus Suprapta I Nyoman Arya Mugi Raharja I Nyoman Gede Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sukrata I Nyoman Sutama I Nyoman Trian Prananta Wibawa I Nyoman Yudhi Astika I Putu Agus Adi Pratama Yasa I Putu Agus Sudiyasa Putra I Putu Aris Wiradinata I Putu Edi Rusmana I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya I Putu Pande Juli Artana I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana I Wayan Agus Andika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Bayu Suryawan I Wayan Dedi Arta I Wayan Edi Kurniawan I Wayan Edy Darmayasa I Wayan Eka Antara I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Kevin Mahatya Pratama I Wayan Ogi Wiryawan I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Yuda Atmaja Ibnu Maruf Ida Ayu Kade Cinthia Dewi Ida Ayu Naradita Ida Ayu Putri Ary Yulandari Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti Ida Ayu Tara Masari Budiana Ida Bagus Putra Mahardika Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada Ivony Stefania Seran Tahuk Johannes Ibrahim Kosasih Julius Roland Lajar Kade Richa Mulyawati Kadek Ariesta Dwi Anggara Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi Kadek Bayu Krisna Juliantara Kadek Dwi Fitriyani Kadek Edi Duangga Putra Kadek Hary Harmawan Kadek Indra Prayogi Kadek Jiyoti Mahayana Kadek Pageh Arimbawa Kadek Putra Dwi Payana Kadek Rizky Bhaswara Ardiwenatha Kadek Suryasantosa Kadek Teguh Aryasa Karma, Ni Made Sukaryati Karti Komalasari Ketut Adi Wirawan Komang Anik Sudarnita Komang Arya Ananta Setyawan Komang Gede Pramantara Komang Gede Reska Joanykernia Pradila Komang Wahyu Darmayanta Komang Wiraguna Kresensia Angelica Hardi Luh Putu Suryani Made Adityaswara Amerta Yoga S Made Agus Rai Sanditya Wibawa Made Fiorentina Yana Putri Made Harum Pratiwi Marianus Oktavian Darung Mulyawati, Kade Richa Ngurah Dwi Putra W Ni Gusti Putu Pradnya Paramita Putri Ni Kadek Ayu Dwiyanti Ni Kadek Candra Dewi Ni Kadek Lia Sri Padmiani Ni Kadek Sri Wijayanti Ni Kadek Widya Widiani Ni Komang Arik Darmayanti Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Ayu Sri Agustini Ni Komang Ayu Triana Dewi Ni Komang Putri Pratiwi Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Niken Ayu Tresna Ni Luh Putu Amanda Cahayani Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi Ni Made Dwi Ari Cahya Utami Ni Made Nisa Dewi Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Pratiwi Ni Made Sukariyati Karma Ni Nyoman Septiana Dewi Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari Ni Putu Christina Elzaputri Rahayu Ni Putu Rai Santi Pradnyani Ni Putu Sawitri Nandiri Ni Putu Widari Yasaputri Nuarta, I Nengah Nurul Aisyah Fitriani Nyoman Gede Sugiartha Putu Bagus Dio Adinatha Putu Budiartha, I Nyoman Putu Cyntia Rizdyanti Putu Kayla Yunita Dewi Putu Suryani . Rachmad Alif Al Buchori Rendi Salasbi Ria Putriliana Waskita Sagung Laksmi Dewi Sandi Herintus Kabba suryawan, Gusti Bagus Tjok Istri Agung Mellynia Putri Saraswati Tri Bagus Manik Naradhipam Triana Agus Widiasih Widiati, Ida Ayu Putu