p-Index From 2021 - 2026
9.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Simetris Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer KLIK (Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer) (e-Journal) Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika) KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA Jurnal Tunas Pelita Masyarakat JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing Jurasik (Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika) Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT CAHAYA MANDALIKA (ABDIMANDALIKA) J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika) Empiricism Journal Bulletin of Community Engagement TECHSI - Jurnal Teknik Informatika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas JURNAL PENDIDIKAN IPS Journal of Computing and Informatics Research Discourse of Physical Education Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika Jurnal Smart Hukum (JSH) J-Icon : Jurnal Komputer dan Informatika PKM Maju UDA Bisma : Business and Management Journal Journal of Informatics, Electrical and Electronics Engineering MILRev: Metro Islamic Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pendidikan dan Dakwah ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : PKM Maju UDA

KEBIJAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK PALSU Muhammad Ridwan Lubis
PKM Maju UDA Vol 2 No 1 (2021): Edisi bulan APRIL 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.697 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1184

Abstract

Abstract This study aims to find out about the regulations regarding title counterfeiting based on the perspective of the Criminal Code. To achieve this goal, a normative juridical law research was conducted. Normative juridical legal research, namely legal research conducted by examining secondary data or library materials as the basic material to be researched by conducting searches on regulations and literature related to the problems studied. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it is concluded that the regulation regarding the crime of counterfeiting degrees in Indonesia is regulated in several statutory provisions, namely Article 263 of the Criminal Code.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG Gomgom T.P Siregar; Muhammad Ridwan Lubis
PKM Maju UDA Vol 1 No 3 (2020): Edisi bulan DESEMBER 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.199 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v1i3.881

Abstract

Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Darma Agung Medan. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Darma Agung Medan untuk lebih memahamkan pentingnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para mahasiswa untuk memahami tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan.
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA Muhammad Ridwan Lubis; Gomgom T.P Siregar
PKM Maju UDA Vol 1 No 1 (2020): Edisi bulan AGUSTUS 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.451 KB)

Abstract

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Ada beberapa hal faktor penyebab seseorang menggunakan narkotika disebabkan oleh faktor internal seperti perasaan egois, kehendak bebas, kegoncangan jiwa, dan rasa keingintahuan. Faktor eksternal antara lain meliputi: keadaan ekonomi, pergaulan/lingkungan, kemudahan (semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap), kurangnya pengawasan (pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya), serta ketidaksenangan dengan keadaan sosial (untuk melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial), dalam perkembangannya saat ini tanpa kecuali siapa saja anakanak, remaja, dewasa bahkan termasuk aparat penegak hukum, sebagai contoh kepolisian. Berdasarkan analisa, maka diperoleh gambaran bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, walaupun sebenarnya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam hal memberantas narkotika tersebut, baik bersifat preventif dan preemtif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Maka tetap ada faktor-faktor penghambat polisi dalam mencegah pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkotika disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, masih kurangnya melibatkan unsurunsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran, program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA Muhammad Ridwan Lubis; Gomgom T.P Siregar
PKM Maju UDA Vol 1 No 3 (2020): Edisi bulan DESEMBER 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.239 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v1i3.884

Abstract

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Kekuasanaan Orang Tua Dalam Melaksanakan Pengurusan Harta Kekayaan Anak Dibawah Umur Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Acara sosialisasi ini melibatkan masyarakat di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk lebih memahamkan pentingnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Kekuasanaan Orang Tua Dalam Melaksanakan Pengurusan Harta Kekayaan Anak Dibawah Umur. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Kekuasanaan Orang Tua Dalam Melaksanakan Pengurusan Harta Kekayaan Anak Dibawah Umur Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para masyarakat untuk memahami tentang Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Kekuasanaan Orang Tua Dalam Melaksanakan Pengurusan Harta Kekayaan Anak Dibawah Umur Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Kekuasanaan Orang Tua Dalam Melaksanakan Pengurusan Harta Kekayaan Anak Dibawah Umur Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT MEMBANGUN DI ATAS TANAH WAKAF (UNLAWFUL ACTIONS CAUSED BY BUILDING ON THE WAQF LAND) Siregar, Gomgom; Lubis, Mhd Ansori; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Nasution, Lukman
PKM Maju UDA Vol 4 No 1 (2023): Edisi Bulan APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v4i1.4011

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
PROSEDUR JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARISAN YANG DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT(PROCEDURE FOR SALE AND PURCHASE OF HERITAGE LAND AND BUILDINGS CARRIED OUT BEFORE THE PPAT) Lubis, Muhammad Ansori; Siregar, Gomgom TP; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Ichsan, Reza Nurul
PKM Maju UDA Vol 4 No 3 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v5i3.4012

Abstract

Pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan warisan harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi dalam pembuatan akta jual beli tersebut terjadi masalah karena adanya bantahan dari ahli waris. Prosedur jual beli tanah dan bangunan warisan yang dilakukan dihadapan PPAT adalah pihak penjual membawa sertipikat asli hak atas tanah yang akan dijual, KTP (Kartu Tanda Penduduk), bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), surat persetujuan suami/isteri, bagi yang sudah berkeluarga, KK (Kartu Keluarga) sedangkan pihak pihak pembeli membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), uang pembayaran atau surat perintah mengeluarkan uang kepada bank yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Akibat hukum akta jual beli tanah dan bangunan warisan yang dibuat oleh PPAT menjadi sebuah akta yang otentik. Kekuatan hukum dari akta perjanjian tersebut sangat kuat, karena akta pengikatan jual beli tersebut telah menjadi akta notaril sehinga merupakan akta otentik.
MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ACEH (MECHANISM FOR IMPLEMENTING CHILD ADOPTION IN THE ACEH COMMUNITY) Lubis, Muhammad Ridwan; Siregar, Gomgom TP; Ichsan, Reza Nurul; Lubis, Mhd Ansori; Nurita, Cut
PKM Maju UDA Vol 3 No 3 (2022): Edisi Bulan OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i3.4008

Abstract

Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap anak yang diangkat maupun bagi orang yang mengangkat. Salah satu akibat hukum itu adalah terhadap harta waris orangtua yang mengangkat anak tersebut jika meninggal dunia. Kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah/nasab anak angkat dengan keluarga kandung, namun hanya terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung ataupun orang tua angkat. prosedur pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah membuat surat permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Bagian harta warisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.