Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.893
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Awang Long Law Review INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES Mulawarman Law Review Psychiatry Nursing Journal (Jurnal Keperawatan Jiwa) Risalah Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dalam Kesehatan AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Kolaborasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Yuridika JURNAL JUSTIQA Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Mahasiswa Kesehatan SASI LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Siti Kotijah
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan CV dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang yang Digelapkan (Studi Kasus CV. Mahyana Berkah Pangan): Penelitian Siti Nur Latifah; Siti Kotijah; Sulung Nugroho; Amsari Damanik; Yennita Astarina
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.295

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana karyawan CV dalam pengadaan barang yang digelapkan, dengan studi kasus CV. Mahyana Berkah Pangan. Fokus penelitian ini adalah penyalahgunaan kewenangan karyawan dalam pemesanan dan pembayaran barang kepada supplier. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan CV dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti menguasai dana perusahaan secara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan. Perbuatan termasuk penggelapan apabila dana telah dikuasai secara sah karena hubungan kerja, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan termasuk penipuan apabila sejak awal pelaku menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau dokumen palsu untuk memperoleh dana. Perbedaan keduanya terletak pada cara memperoleh dana, waktu munculnya niat jahat, dan dasar penguasaan dana.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Agustina Beti Rianes; Siti Kotijah; Poppilea Erwinta; Ine Ventyrina; Insan Tajali Nur
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.305

Abstract

Lembaga Kepresidenan merupakan institusi yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara komprehensif mengatur Lembaga Kepresidenan sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan serta problematika hubungan kelembagaan antara presiden dan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan serta problematika hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas struktur dan kewenangan lembaga kepresidenan, serta memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih menunjukkan adanya dominasi kekuasaan eksekutif dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap presiden. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai Lembaga Kepresidenan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby Imron Imron; Siti Kotijah; Nur Aripkah; Amsari Damanik; I Kadek Sudiarsana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.306

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby serta menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip independensi dan imparsialitas. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip etik kehakiman, khususnya terkait independensi, objektivitas, dan profesionalitas hakim. Pertimbangan hukum hakim dinilai masih menimbulkan keraguan karena adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan amar putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan etik hakim guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan
Co-Authors Abdul Fattah Agustina Beti Rianes Ah Yusuf, Ah Al Hidayah, Rahmawati Amar Akbar, Amar Amsari Damanik Amus, Mico Kurnia Anggraini, Jelita Nur Ariza Ardiani, Fira Damayanti, Camilla Alifia Dianova, Vivi Uma Dwi Agustiningsih Fahrudin, Tresna Maulana Hardiman, Yogi Hidayati, Virly Ana I Kadek Sudiarsana Imam Zainuri Imron Imron Ine Ventyrina Ine Ventyrina Insan Tajali Nur Kania Tamara Pratiwi Kusuma K, Ferie La Sina Lasah, Benidiktus Lilik Ma'rifatul Azizah Lisa Aprilia Gusreyna Lutfi Wahyuni Maharani, Berlian Surya Mangngelo, Clarissa Tambing Ma’rifatul, Lilik Muhammad Rizki An Noor Nayluzzuharo', Fanny Novita Verayanti Manalu Nur Aripkah Pakpahan, Gilberd Marada Pakpahan, Gilberd Marada Pakpahan Marada Paselle, Ennos Paselle, Enos Poppilea Erwinta Poppilea Erwinta Purba, Eva Ferawati Putri, Indah Rosshiana Rahma, Indah Anggun Ramadhani, Rusdian Ramadina, Rizma Dwi Rikiansyah, Rikiansyah Rini Apriyani Rizki Rizki Salsabila, Olivia Samudra, Ferry Pungkas Sefti Yolanda Septa D.A, Fira Shanty Natalia Sihotang, Bertha Uli Siti Nur Latifah Sulistyorini Sulistyorini, Sulistyorini Sulung Nugroho Surya, Ronal Su’udi Tasya, Anindya Nur Titik Sumiatin Trisnawati, Ananda Eka Putri Ventyrina, Ine Ventyrina, Ine Verantika Setya Putri Yanti, Rosida Yennita Astarina Zuly Ernanda, Intan