Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.136
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Ulul Albab: Jurnal Studi Islam Hukum Islam Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial JURNAL MAHKAMAH Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Tarikhuna: Journal of History and History Education Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Pema Tarbiyah Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Journal of Islamic Law and Wisdom
Beni Firdaus
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Talaffuzh Niat in Prayer Worship : Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's Thought Firdaus, Beni
Alhurriyah Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.4604

Abstract

One of the topics of debate between the old and the young at the beginning of the 20th century was the question of talaffuzh intention. The discourse on talaffuzh intention does not only involve the scholars who are in the country, but also involves the Minangkabau cleric who lives in Mecca al Mukarramah, namely Sheikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. The thoughts he put forward often lead to polemics with scholars in the archipelago. One of them is about talaffuzh intention. In this article the author examines how Ahmad Khatib thinks about talaffuzh intentions and how the legal istinbâth method he uses. The purpose of this study is to explain Ahmad Khatib's thoughts about talaffuzh intentions and the legal istinbâth method he uses. This type of research is library research. The collected data were analyzed using content analysis method. Based on the research conducted, it can be concluded: according to Ahmad Khatib, the law of reciting intentions is sunnah. The legal istinbâth method he uses in this problem is the qiyâs method.Salah satu topik perdebatan antara kaum tua dan kaum muda pada awal abad ke-20 adalah persoalan talaffuzh niat. Diskursus tentang talaffuzh niat tidak hanya melibatkan para ulama yamg berada di tanah air, tapi juga melibatkan ulama Minangkabau yang bermukim di Mekah al Mukarramah yaitu Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Pemikiran yang dikemukakannya tidak jarang menimbulkan polemik dengan ulama di Nusantara. Salah satunya adalah mengenai talaffuzh niat. Dalam artikel ini penulis meneliti bagaimana pemikiran Ahmad Khatib tentang talaffuzh niat dan bagaimana metode istinbâth hukum yang digunakannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemikiran Ahmad Khatib tentang talaffuzh niat dan metode istinbâth hukum yang digunakannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode content analysis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan: menurut Ahmad Khatib, hukum melafalkan niat adalah sunnah. Metode istinbâth hukum yang digunakannya dalam masalah ini adalan metode qiyâs.  
AKULTURASI NILAI-NILAI ISLAM DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Mahyuzi, Indra; Firdaus, Beni; Endriyenti , Endriyenti
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v13i02.7139

Abstract

Indonesia merupakan negara berbhinneka, beragam agama, suku, adat dan budaya, bahasa. Setiap daerah mempunyai ciri khas budaya dan bahasa yang berbeda satu sama lain. Keberagaman itulah yang membuat Indonesia menjadi indah, bukan sebaliknya membuat kita menjadi terpecah. Setiap suku dan adat mempunyai sejarah ciri khas tersendiri. Minangkabau yang merupakan salah satu suku bangsa mempunyai budaya dan bahasa yang berbeda dari daerah lainnya. Minangkabau dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang kental dengan keIslamannya. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi adat di Minangkabau ditinjau dari perspektif sejarah. Hal ini penting supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mengenal Islam dan adat Minangkabau. Metode pencarian data yang digunakan adalah studi kepustakaan  serta diuraikan dengan cara deskriptif analitis. Inti dari gagasan penelitian ini adalah jangan sampai ada yang gagal paham dalam memahami sejarah.
Resiliensi Larangan Perkawinan Antarwarga Nagari Singkarak dengan Saniangbaka Prespektif Saddu Al Dzari'ah Mailiza Fitria; Zhaky Kastia Rahmadhan; Rahmad Gunawan; Beni Firdaus; Iti Septi
Journal of Islamic Law and Wisdom Vol. 1 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Islam - UIN Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The prohibition of marriage between residents of Nagari Singkarak and Nagari Saniangbaka is a social tradition that remains strong to this day. This prohibition stems from the historical belief that the ancestors of both nagari came from the same father, albeit different mothers, and are therefore considered to be closely related. This study aims to examine the factors that cause this prohibition to remain in place and analyze them from the perspective of saddu al-dzari'ah, a concept in Islamic law that aims to prevent harm. This study uses a qualitative method with a normative-sociological approach through interviews with various parties from the local community, supported by reference data from relevant books and articles. The results show that this marriage prohibition persists because of the witnesses required for violators and its relevance to the principle of saddu al-dzari'ah, as it aims to prevent things that can cause social and moral harm, such as kinship conflicts, social tensions, and violations of the sanctity of blood relations. The community's determination to uphold this prohibition reflects the resilience of traditions combined with Minangkabau religious and cultural values. Although some people feel disappointed because the prohibition limits their freedom to choose a life partner, in general, the community considers that this provision brings mutual benefit. Thus, the prohibition of marriage between residents of Singkarak and Saniangbaka can be understood as an implementation of the principle of saddu al-dzari'ah in a socio-cultural context that aims to maintain the honor, friendship, and social stability of the community. Larangan perkawinan antarawarga nagari Singkarak dengan warga nagari Saniangbaka merupakan tradisi sosial yang masih bertahan kuat hingga kini. Larangan ini berakar dari keyakinan sejarah bahwa nenek moyang kedua nagari tersebut berasal dari ayah yang sama, meskipun berbeda ibu, sehingga dianggap memiliki hubungan kekerabatan dekat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab bertahannya aturan larangan tersebut dan menganilisisnya dalam perspektif saddu al-dzari‘ah, yakni konsep dalam hukum Islam yang bertujuan menutup jalan menuju kemudaratan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis melalui wawancara dengan berbagai pihak dari masyarakat setempat, serta didukung dengan data referensi dari kitab, artikel dan sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan ini tetap bertahan karena adanya saksi yang diterapkan bagi pihak pelanggar dan memiliki dasar hukum yaitu prinsip saddu al-dzari‘ah, karena bertujuan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan sosial dan moral, seperti konflik kekerabatan, ketegangan sosial, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian hubungan darah. Keteguhan masyarakat dalam mempertahankan larangan ini mencerminkan adanya resiliensi tradisi yang berpadu dengan nilai-nilai keagamaan dan adat Minangkabau. Meskipun terdapat sebagian pihak yang merasa kecewa karena larangan tersebut membatasi kebebasan dalam memilih pasangan hidup, namun secara umum masyarakat menilai bahwa ketentuan ini membawa kemaslahatan bersama. Dengan demikian, larangan perkawinan antar warga nagari Singkarak dan Saniangbaka dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip saddu al-dzari‘ah dalam konteks sosial budaya yang bertujuan menjaga kehormatan, silaturahmi dan stabilitas sosial masyarakat.
Pandangan Ulama dan Tokoh Adat terhadap Tradisi Praktik Upah Mengupah dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Jambak Selatan Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat Muhammad Febrianto; Beni Firdaus
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.9264

Abstract

The tradition of wage-based practices in the process of funeral management remains a socio-religious phenomenon that continues to exist and develop among the community of Nagari Jambak Selatan, Luhak Nan Duo Subdistrict, West Pasaman Regency. This practice has generated debate because funeral management in Islam is a fardhu kifayah obligation that should ideally be carried out voluntarily without commercial motives. This study aims to analyze wage-based practices in funeral management and to examine the views of ulama and customary leaders regarding this practice. This study employed a qualitative method with a field research design. Data were collected through observation, in-depth interviews with ulama, customary leaders, and community members, as well as documentation, and were then analyzed descriptively-analytically. The results showed that wage-based practices in funeral management in Nagari Jambak Selatan were not mandatory and were not determined based on a specific tariff, but were given voluntarily as a form of appreciation and gratitude. Ulama and customary leaders generally viewed this practice as permissible in Islam as long as it was carried out sincerely, was not imposed, and did not turn funeral management into a field of commercialization. Thus, the tradition of wage-based practices in funeral management can be accepted both shar‘i and customarily as long as it continues to uphold the values of sincerity, mutual cooperation, and mutual assistance. The implications of this study indicate that public understanding of this practice needs to be continuously strengthened so that it does not burden bereaved families and remains aligned with the principles of Islamic teachings and local wisdom.
Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 189/PID.SUS/2024/PN PDG tentang Tindak Pidana Pemilu Reza Topik Anugrah; Beni Firdaus
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9604

Abstract

Campaign violations in official government activities constitute an important issue in electoral law because they have the potential to undermine the principles of fairness and the neutrality of public space. This study was motivated by the case of a campaign violation committed by Dean Asli Chaidir during an official MSME forum activity in Padang City, which was suspected of violating electoral provisions through an appeal to vote at a government facility. This study aims to analyze the judge’s considerations in Decision Number 189/Pid.Sus/2024/PN PDG and to assess their conformity from the perspective of Islamic criminal law. This study employed library research with a qualitative approach. The data were derived from the Qur’an, electoral laws and regulations, and court decisions, collected through document study and interviews, and then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the defendant was proven to have committed a campaign violation in a government building without official permission, even though he was present as an invitee. The judge found elements of an appeal to vote and political promises as forms of violation, but imposed a suspended sentence and a fine by considering humanitarian aspects. From the perspective of Islamic criminal law, the act falls within the category of jarimah ta’zir, which is oriented toward public benefit, deterrence, and the reform of the offender. These findings contribute to strengthening the study of electoral criminal law and Islamic criminal law, and affirm that law enforcement against campaign violations in government facilities must take into account the aspects of justice, benefit, and the objectives of punishment.
Strategi dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga bagi Istri yang Ditinggal Suami Merantau di Jorong Balai Gurah Kanagarian Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Rhesti Maulana; Beni Firdaus
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10252

Abstract

The phenomenon of many husbands migrating for work to earn a living in Jorong Balai Gurah creates particular challenges for wives in maintaining household harmony and integrity. This study aims to examine the strategies used by wives to maintain household integrity while their husbands are away for work and to review them from the perspective of Islamic law. This study employed a qualitative approach with a descriptive design. The main informants of the study were five wives whose husbands had migrated for work. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that the main strategies used by the wives included open communication, mutual trust, the performance of dual roles in the household, and efforts to maintain mental and physical health. Emotional support from husbands through video calls and involvement in decision-making also played a role in maintaining household harmony. From the perspective of Islamic law, migrating for work is permissible as long as certain conditions are fulfilled, such as the wife’s permission, regular provision of maintenance, and maintained communication. If these conditions are not fulfilled, the wife has the right to file for divorce. The conclusion of this study affirms that the strategies implemented by the wives are in line with the principles of Islamic law in maintaining a family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah. These findings contribute to studies of Muslim families, particularly regarding household resilience in the context of husbands migrating for work, and provide practical implications for couples in building communication, trust, and family responsibility on an ongoing basis.
Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Al-Qur’an dan Hadis SALMA SALMA; BENI FIRDAUS
Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Vol. 12 No. 1: June 2016
Publisher : Fakultas Studi Islam dan Peradaban, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/afkaruna.v12i1.3380

Abstract

This study is about the concept of sexuality in the Qur‘an and Hadith. The concept of sexuality is one of the topics rarely discussed by Muslims. Topics on sexuality are sill regarded as dirty and taboo. Sexulaity is merely seen among the majority of society as a sexual intercourse between man and woman. This article seeks to uncover the concept of sexuality in al-Qur‘an and Hadith by examining some Quranic terms and concepts and linking those terms/concepts. This research utilizes content analysis and proportional analysis units. The author argues that the concepts of sexuality in Islamic literature is not a taboo given that al-Qur‘an and Hadith mentioned and discussed sexuality from various aspects, including physi- ological and psichological aspects
Between Minangkabau Customary and Islamic Law: Adoption of Children Born Out of Wedlock Esiesti Ega Wahyuni; Beni Firdaus
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 5 No. 1 (2026): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v5i1.1792

Abstract

This study aims to examine the adoption of children born out of wedlock within the interaction between Minangkabau customary and Islamic law, focusing on legal protection, social acceptance, and the child’s best interests. It also evaluates the compatibility of adoption practices with the objectives of Maqasid Shariah. This research employs an empirical juridical approach using qualitative methods. Data were collected through interviews with customary leaders, religious scholars, adoptive families, and local officials in West Sumatra, supported by observations and document analysis of customary norms, legislation, and Islamic legal sources. The findings reveal that Minangkabau customary law generally accepts the adoption of children born out of wedlock as a means of providing care, family support, and social integration without changing biological lineage. Likewise, Islamic law permits adoption provided that nasab, inheritance rights, and legal identity remain unchanged. Although the legal consequences differ, both legal systems prioritize child welfare and social responsibility. Analysis based on Maqasid Shariah demonstrates that adoption promotes the protection of life, lineage, and property while strengthening family solidarity and social justice. The study concludes that adopting children born out of wedlock can serve as an effective child protection mechanism when implemented consistently with customary and Islamic legal principles. Academically, this research contributes an integrated socio-legal framework combining Minangkabau customary law and Maqasid Shariah, enriching discussions on legal pluralism, child adoption, and child protection while providing a valuable reference for future legal reform, judicial interpretation, and policymaking in Indonesia.
Constitutionality of Parliamentary Threshold for 2029 General Election After Constitutional Court Decision No 116/PUU-XXI/2023 Zul Adli; Edi Rosman; Beni Firdaus; Dahyul Daipon; Ahmad Alfarisi
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 2 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i2.1724

Abstract

This study aims to analyze the constitutionality of the parliamentary threshold for the 2029 general election following Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023. The research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, focusing on legal norms, constitutional principles, and relevant court decisions. Data are collected through literature review, including legislation, constitutional court rulings, and academic writings, and are analyzed qualitatively. The findings reveal that the parliamentary threshold remains constitutionally valid as a mechanism to simplify the party system and support the effectiveness of the presidential system. However, its implementation must adhere to democratic principles, particularly popular sovereignty, equality of political rights, and fair representation. The Constitutional Court’s decision reflects a model of conditional constitutionality, requiring that any threshold policy be rational, proportional, and not excessively limit political participation. This study concludes that future regulation of the parliamentary threshold must carefully balance electoral system efficiency with the protection of citizens’ constitutional rights. The academic contribution of this research lies in offering a comprehensive interpretation of constitutional law in the field of electoral governance, especially in linking democratic theory with constitutional adjudication. Additionally, this study provides insights into the broader implications of judicial review decisions on legislative policy-making and electoral reform in Indonesia.
PELATIHAN TATA CARA PENYELENGGARAAN JENAZAH Anita Indria; Elvi Rahmi; Yosi Aryanti; M. Yemmardotillah; Beni Firdaus
Jurnal Pema Tarbiyah Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/pema.v4i1.4414

Abstract

Kegiatan ini merupakan pelatihan tata cara penyelenggaran jenazah yang diadakan dengan tujuan menyatukan pendapat sehingga tidak ada lagi perselisihan yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat. Penyelenggaraan jenazah hukumnya fardhu kifayah yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang apabila dilakukan oleh Sebagian kecil muslimin itu sudah menyelamatkan kaum muslimin yang lainnya. Banyak Masyarakat yang meragukan tata cara penyelenggaraan jenazah terutama pada bagian memandikan. Kenagarian Panampuang mengadakan pelatihan tata cara penyelenggaraan jenazah untuk menyatukan pendapat tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen STIT Ahlussunnah Bukittinggi yang bertempat di Aula Wali Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek. Pelatihan ini diawali dengan pembukaan dari wali nagari dan pemuka Masyarakat, kemudian penjelasan dari narasumber secara teori dan praktek. Setelah penjelasan secara teori, saat sesi tanya jawab banyak bermunculan pertanyaan yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Setelah memberikan penjelasan secara teori, lanjut dengan mempraktekkan cara mengafani jenazah yang diselingi oleh pertanyaan peserta. Peserta yang hadir merupakan Ibu-ibu majlis ta’lim yang masih aktif di tengah-tengah Masyarakat Nagari Panampuang. Setelah pelatihan tata cara penyelenggaraan jenazah ini, para peserta menyadari bahwa perbedaan selama ini tidak melanggar syari’at. Selanjutnya setiap menyelenggarakan jenazah sudah bisa memaklumi hal-hal yang berkaitan dengan adat budaya yang tidak mempengaruhi aturan syari’at dalam pelaksanaannya.
Co-Authors A Afifi, Abdullah Afifi, Abdullah A Ahmad Alfarisi Anita Indria Arsal Arsal, Arsal Busyro, Busyro Busyro, Busyro Dahyul Daipon Edi Rosman Elvi Rahmi Endri Yenti Endriyenti , Endriyenti Endriyenti, Endriyenti Esiesti Ega Wahyuni Fadilla Syahriani Fajrul Wadi Fauzan . Febriyeni Febriyeni Febriyeni, Febriyeni Ferdi Yufriadi Helfi Helfi, Helfi Hendri Hendri Hendri Ismail M. Yemmardotillah Mahyuzi, Indra Mailiza Fitria Mailiza Fitria Maizul Imran Muhammad Afif Al fikri Muhammad Febrianto Pendi Hasibuan Rahmad Gunawan Rahmi, Yulia Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Reza Topik Anugrah Rhesti Maulana Salma Salma Selfia Marlina Septi, Iti Usqho, Mutia Urdatul Valensius Ngardi Yosi Aryanti Yufriadi, Ferdi Zhaky Kastia Rahmadhan Zul Adli