Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.402
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Multidisplin Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Prosiding Seminar Nasional Unimus Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Medika: Medika International Journal of Law and Society aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Siber International Journal of Advanced Law SHARE Journal: Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah
Yudho Taruno Muryanto
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Privat Law

 1 
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL KAITANYA TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI KESEPAKATAN (PESANAN) Idham, Aditya Yudhatama; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40356

Abstract

AbstractThis article examines the legal problems of resolving online sale and purchase disputes through social media, this is regulated in Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in article 28 paragraph (1). This study included normative legal research with a legal approach and a case approach. The results of the study show that the seller has committed a misleading action that has resulted in consumer losses in electronic transactions, in accordance with Law number 11 of 2008  concerning Information and Electronic Transactions. Dispute resolution if the seller conducts a default is  attempted to take a non-litigation route by deliberation or it can be through mediation or litigation lines or commonly referred to through a district court.Keywords: Buy and Sell; Credit Promise; Social MediaAbstrakArtikel ini mengkaji mengenai problematika hukum penyelesaian sengketa jual beli online melalui media sosial, hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat (1). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penjual telah melakukan tindakan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa apabila penjual melakukan wanprestasi diupayakan menempuh jalur non litigasi dengan musyawarah atau bisa dengan mediasi maupun dengan jalur litigasi atau biasa disebut melalui pengadilan negeri. Kata kunci: Jual Beli; Ingkar Janji; Media Sosial
TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SENGKETA PERDATA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN Athasya, Amanda; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.34403

Abstract

AbstractThis article describes and examines the problems regarding to how the tasks and functions of the Financial Service Authority in the civil dispute relating to the protection of the law for consumers. This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in thi sresearch is secondary data including primary and secondary legal materials. Data collection techniques used is lybrary study and through cyber media, and the analytical techniques is deductive with silogism methods. The result show that the position and the role of the Financial Service Authority in Indonesia is as a independent institution that hold three main authority which is the authority to regulate, monitor and the authority to protect. That three authority must be implemented in such a way that financial sector in Indonesia canbe held by regulary, fair, tranparent, and also accountable and also able to manifest financial system that growing sustainably and stable.Keywords: Financial Services Authorit;, Financial Service Institution; The Protection of ConsumerAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimanakah tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sengketa perdata terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media, dan teknik analisis yang digunakan bersifat deduktif dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melaksanakan tiga fungsi atau tugas utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan serta fungsi perlindungan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar sektor keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Lembaga Jasa Keuangan; Perlindungan Konsumen
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK TERHADAP KONTRAK BAGI HASIL DENGAN SISTEM COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT Sundari, Ayu; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40366

Abstract

AbstractThis article aims to find out the urgency of implementing good faith principles in Product Sharing Contracts with Cost Recovery systems and Gross Split. This study is based on the results of the study of descriptive normative law. The type of data used is in the form of secondary data obtained by data collection techniques in the form of library studies, which are then analyzed by implementing systematic legal interpretation. Systematic means, classifies the written legal materials, to facilitate analysis and construction work. The results of this study show the urgency of implementing the good faith principle for Production Sharing Contracts, both with the Cost Recovery system and the Gross Split system, to create fair value which is a reflection of the principle of good faith in dividing the percentage of the contract value. the principle in the Production Sharing Contract both with the Cost Recovery and Gross Split systems can provide a large income for both parties and no party is disadvantaged in the Production Sharing Contract.Keywords: Production Sharing Contracts; Cost Recovery; Gross Split; Principle of Good Faith.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan asas itikad baik dalam Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) dengan sistem Cost Recovery dan Gross Split. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Sistematis berarti, membuat klasifikasi tehadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerja analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukan urgensi dari penerapan asas itikad baik terhadap Kontrak Bagi Hasil, baik dengan sistem Cost Recovery, maupun dengan sistem Gross Split yaitu untuk menciptakan nilai keadilan yang merupakan cerminan dari asas itikad baik dalam pembagian persentase dari nilai kontrak tersebut, sehingga dengan diterapkannya asas tersebut dalam Kontrak Bagi Hasil baik dengan sistem Cost Recovery maupun Gross Split dapat memberikan pemasukan yang besar bagi kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam Kontrak Bagi Hasil.Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil; Cost Recovery; Gross Split; Asas Itikad Baik.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP IMPLIKASI PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL Widyoningrum, Riezdiani Restu; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19402

Abstract

Abstract This article aims to describe legal protection of minority shareholder of insider trading implication in capital market stock trading. This article uses prescriptive normative research. The approch which uses by aouthor is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market regulation, books, journal, and legal articles. Legal protection of minority shareholder of insider trading implication has 2 (two) types protections, first, legal protection from auto rejection system that use to press minority shareholder disadvantages, second, legal protection which is give minority shareholder chance to submit their civil lawsuit.Keywords : Insider Trading, Legal Protection, Minority ShareholderAbstrak Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas ketika terjadi insider trading pada perdagangan saham di pasar modal. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang pasar modal, buku, jurnal dan artikel ilmiah. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap implikasi praktik insider trading terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum melalui sistem auto rejection guna menekan angka kerugian serta perlindungan hukum melalui kesempatan melakukan upaya gugatan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat insider trading.Kata Kunci : Insider trading, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM EKSEKUSI HARTA (BOEDEL) PAILIT TERHADAP SITA PERKARA PIDANA Oktavira, Bernadetha Aurelia; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40368

Abstract

AbstractThis article aims to explain the legal protection for land mortgage creditor in execution of bankruptcy property rights of confiscation on criminal matters. This study is based on the results of the study normative law with statute approach and case approach. During execution of bankruptcy property rights, there were not a few bankrupt debtors who were caught in criminal matters which resulted in criminal confiscation of land mortgage object. Then the fulfillment of the land mortgage creditor’s right is disrupted due to the laying of confiscation on same object, so a legal protection that is just and useful is needed in order to gain legal certainty. Based on the result of the study, it can be concluded that in bankruptcy law the executorial rights of land mortgage creditor are protected in Article 21 of Act Number 4 Year 1996 about Land Mortgage with objects related to land and Article 55 of Act Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and PKPU. But when confronted with confiscation on criminal matters, curator whose represent land mortgage creditor interest in order to maintain their executorial rights can take a pretrial for lifting the criminal confiscation based on Article 82 paragraph (1) KUHAP. If bankruptcygeneral confiscation is happened first, curator can take a claim with third party resistance lawsuit against confiscation in commercial court based on Article 3 paragraph (1) of Act Number 37 Year 2004.Keywords: Land Mortgage; Bankruptcy; Criminal ConfiscationAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi boedel pailit saat dihadapkan dengan sita perkara pidana. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selama eksekusi boedel pailit, tidak sedikit debitor pailit yang terjerat perkara pidana sehingga mengakibatkan penyitaan secara pidana atas objek hak tanggungan. Lantas pemenuhan hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi terganggu akibat peletakan sita atas objek yang sama, maka dibutuhkan suatu  perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan dalam rangka mewujudkan kepastian  hukum. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan telah dilindungi dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun saat dihadapkan dengan sita perkara pidana, kurator yang melindungi kepentingan kreditor pemegang hak tanggungan dalam rangka mempertahankan hak eksekutorialnya dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk mengangkat sita pidana yang terjadi lebih dulu berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Apabila sita umum pailit lebih dulu, maka kurator dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan di pengadilan niaga berdasarkan  Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Kepailitan; Sita Pidana
ANALISIS YURIDIS SITA UMUM ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Priangga, Rizal Widiya; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19372

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data  penelitian  adalah  data  sekunder  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan metode analisa menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa status dan kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara masuk dalam domain keuangan  negara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Meskipun aset Badan Usaha Milik Negara masuk pada domain negara, dapat diterapkan sita umum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara pengelolaanya tunduk  pada  hukum  privat  termasuk  dalam  hal kepailitan. Aset Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum ini dapat dilakukan penyitaan. Namun, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan.Kata Kunci: Sita Umum, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Kepailitan
PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DI INDONESIA Andiani Puteri, Kristalia; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39325

Abstract

AbstractThis article aims to describe regulation of Repurchase Agreement (Repo) transaction in Indonesia. This article uses prescriptive normative research. The approach which use by author is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market and Repo Regulation, books, journal, newspaper, and legal articles. Regulation of Repo in Indonesia regulated in POJK Number 9/POJK.04/2015. This regulation has differences with the previous regulation that is Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. However an important thing like transaction towards Repo Stock such as Re-Repo and Repo securites selling has not been regulated in POJK Nomor 9/POJK.04/2015 but it regulated in Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Keywords: Repo; Regulation; Re-RepoAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum transaksi Repurchase Agreement (Repo) di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu, peraturan tentang pasar modal dan Repo, buku, jurnal, surat kabar dan artikel ilmiah lainnya. Pengaturan hukum Transaksi Repo di Indonesia diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015. Peraturan ini memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. Namun salah satu hal penting yaitu pemberlakuan transaksi terhadap Efek Repo seperti Re-Repo dan/atau transaksi penjualan atas Efek Repo tidak diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tetapi diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Kata Kunci: Repo; Pengaturan; Re-Repo.
Co-Authors Adi Sulistiyono Aditya Yudhatama Idham Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Ambar Budhisulistyawati, Ambar Andiani Puteri, Kristalia Anjar Sri CN, Anjar Sri Arief Suryono Ario Andika Baskoro Artono Dwijo Sutomo Assidiqi, Imam Dzaki Hidayad Athasya, Amanda Ayu, Adelia Setya Bambang Kusharjanta Budi Legowoz Bustomi, Yazid Cahyani, Innayah Ananda Darusman, Muhammad Yusuf Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Firmansyah Gabriellea Anya Agatha Handayani, Otih Handayani, Wiwid Putri Hanggoro Moh. P, Marsetiadi Idham, Aditya Yudhatama Jadmiko Anom Husodo Jamal Wiwoho Juan Dicky A. Sukatendel Kristalia Andiani Puteri Lintang Akbar Samudra Masri, Esther Maulana, Muhamad Reza Moch Najib Imanullah Mochamad Aidil Adam Mohammad Choirul Anam Nadhila Cahya Nurmalasari Nufitasari, Dien Oktavira, Bernadetha Aurelia Priangga, Rizal Widiya Reza Fauzia Hanum Ridhwan Listiyo Nugroho Rilo Fisyahril Ramadhan Risang Semunaring Jabbar Rizal Widiya Priangga Salim Widono Saptanti, Noor Sava Waroha Sasikirana Haq Setyo Sri Rahardjo Sri Marmoah Sundari, Ayu Suwandi, Sarwiji Teguh Wisnu Wardhana Tri Murwaningsi Anjar Sri Ciptorukmi N Tuhana Tuhana Wardhono, Dwi Tjahja Kusumo Widyoningrum, Riezdiani Restu Widyoningrum, Riezdiani Restu Zahra Suryandaru