Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Nusantara Islam Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Jurnal Akta al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS) Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Pemuliaan Hukum Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Management and Social Sciences International Journal of Nusantara Islam Ta'amul: Journal of Islamic Economics YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Ecobankers : Journal of Economy and Banking Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Naisabur, Nanang
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam Adinda, Nendena Rizqi; Rosadi, Aden; Naisabur, Nanang
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1518

Abstract

Sexual violence crime (TPKS) is a crucial issue in Indonesia, which received a significant response through the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This research aims to critically and deeply compare the concept of TPKS in Indonesian Positive Law (UU TPKS) and Islamic Law (Fiqh Jinayah), reinforced by the foundation of Islamic Social History. Positive Law, through the UU TPKS, adopts a progressive and victim-centered framework, expanding the definition of offense to include non-physical harassment and sexual exploitation, and emphasizing the principle of lack of consent. This Law guarantees the rights to recovery, restitution, and assistance, although its implementation still faces structural and cultural obstacles, including the risk of secondary victimization and issues in proof. Meanwhile, Fiqh Jinayah classifies sexual violence into several categories: Jarimah Hudud (such as zina or fornication, though the victim of rape is exempted from the hadd punishment due to coercion), Ightishab (rape) which can be equated with Hirabah (brigandage), and Jarimah Ta’zir (for broader offenses). Although the standard of proof for zina in classical view is very strict (four witnesses), modern scholars tend to accept non-traditional evidence for ightishab (such as medical examination/visum and victim's testimony) to impose a firm ta’zir punishment. The analysis of Islamic Social History affirms that Islamic legal norms regarding sexual protection are dynamic, stemming from efforts to eliminate pre-Islamic patriarchal practices, and are oriented towards the protection of honor (hifz al-‘ird). The harmonization of these two systems is possible through the integration of the principle of Maqashid Syariah (the objectives of Sharia), which provides theological legitimacy for the contemporary efforts to combat TPKS. By optimizing the flexible Ta’zir punishment, Islamic Law can accommodate a more adaptive model of proof and victim recovery, aligned with the spirit of contemporary restorative justice.
Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu Putra, Haris Maiza; Al-Hakim, Sofian; Solehudin, Ending; Naisabur, Nanang
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i1.12141

Abstract

Akad tabarru dalam bentuk memberikan sesuatu atau menjaminkan sesuatu adalah akad yang tujuannya untuk tolong menolong antar sesama. Akad tabarru ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk keperluan komersil seperti akad tijarah. Akan tetapi dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad tabarru ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad tijarah, sehingga terjadi banyak perbedaan persepsi tentang akad tabarru yang di komersilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan konsep akad tabarru dalam bentuk menjaminkan diri dan memberikan sesuatu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan akad tabarru dari sumber buku, artikel, jurnal dan laporan penelitian, dan teknik analisis data menggunakan metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad tabarru dalam hal menjaminkan diri dalam praktik kafalah dan wakalah telah tumbuh berkembang di Indonesia, perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan akad kafalah mengenai rukun dan syaratnya, karena praktik kafalah kontemporer sudah berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Terkait akad tabarru dalam hal memberikan sesuatu dalam praktik hibah, hadiah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah tidak ada perdebatan ulama mazhab akan ketidakbolehannya, yang dibutuhkan di Indonesia adalah kesadaran masyarakat untuk melakukannya. Implikasi dari penelitian ini adalah semua pihak diharapkan berhati-hati dalam melakukan akad tabarru, jangan sampai mengambil keuntungan dari akad tabarru yang tujuannya adalah untuk tolong menolong antar sesama.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pertambangan Akibat Hak Penguasaan Negara Atas Tanah Rajak, Rahmat; Naisabur, Nanang; Rosadi, Aden
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i1.3991

Abstract

Kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam yang menurut konstitusi ditujukan bagi kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan dengan praktik pertambangan yang cenderung eksploitatif dan mengabaikan keadilan ekologis. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep hak penguasaan negara dalam hukum positif Indonesia dan menilainya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak penguasaan negara di sektor pertambangan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis. Dalam hukum Islam, penguasaan negara atas sumber daya alam dipandang sebagai amanah yang dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, keseimbangan ekologis, dan larangan kerusakan (fasād fi al-ardh). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep hak penguasaan negara berbasis etika lingkungan hukum Islam guna memperkuat politik hukum lingkungan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Halim Sholeh Ade Jamarudin Aden Rosadi Adinda, Nendena Rizqi Ah. Fathonih Al-Hakim, Sofian Budiman, Ali Mumin Chikal Anugrah Putra Naisabur Chikal Anugrah Putra Naisabur Dadang Syaripudin Diana Farid Dina Kamila Syarifa Ending Solehudin Farid, Diana Hasan Bisri Hasan Bisri Hisam Ahyani Hisam Ahyani Kurniati, Pat Mariska Salsabila, Adzanah Muharir, Muharir Naisabur, Chikal Anugrah Putra Nova Nova Novita, Dwi Nuryana, Rian Putra, Haris Maiza Rajak, Rahmat Ramin Ramin Rian Nuryana Sholeh, Abdul Halim Sholeh, Abdul Halim Silmi Amrullah Sofian Al Hakim, Sofian Yundri Akhyar