Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.14
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA Avesina : Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar Jurnal Kompilasi Hukum Unizar Recht Journal
Novie Afif Mauludin
Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Diah Anggraini Vitaloka; Ainuddin Ainuddin; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kriteria pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang memfokuskan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian kriteria pemberian remisi bagi narapidana di atur dalam permenkumham nomor 7 tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI. Pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Terkait hak pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidaklah mengkhususkan kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.
Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan Internal Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya Muhamad Ryan Pratama; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk langkah sistematis dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi dengan menganalisis objek yang diteliti Rumah Tahanan Negara kelas II Praya dengan maksud untuk memberikan saran perbaikan dalam penyelesaian persoalan hukum terhadap kegiatan Intelijen Pemasyarakatan internal yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Rumah Tahanan Negara kelas II Praya. Hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan Internal di Rutan Kelas II B Praya (2) Mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kegiatan intelijen pemasyarakatan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 terdapat empat belas langkah preventif dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan Salah satu diantaranya berupa kegiatan intelijen.
Pelaksanaan Pelayanaan Pemecahan Dan Pemisahan Sertipikat Pada Kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 12 Tahun 2020 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Mataram) Sekti Andy Prabowo; Muhammad Ikhsan Kamil; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pemecahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD mengacu kepada Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020 dan juga proses pemisahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD di Kantor Pertanahan Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris, dan penelitian ini bersifat Deskriptif, teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik Purposive Sampling, Teknik Purposive Sampling merupakan bagian dari teknik Non Propability Sampling/Non Random Sampling, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis kualitatif serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelayanaan pemecahan dan pemisahan sertipikat pada kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” berdasarkan Permen ATR/BPN nomor 12 tahun 2020 didapati bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram membuat kebijakan untuk pemecahan di Kawasan LSD melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan, dari pertimbangan teknis tersebut dapat diketahui bahwa proses pemecahan yang dimohonkan oleh pemohon perseorangan maksimal 5 bidang pecahan, sedangkan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum bisa lebih dari 5 pecahan bidang. Proses pemisahan dikawasan Lahan Sawah Dilindungi karena adanya pembebasan lahan untuk jalan, dalam mekanisme pelaksanaanya proses pengadaan tanah seharusnya memperhatikan RT RW dan Peta LSD namun apabila urgensinya sangat penting seperti pembangunan fasilitas jalan umum maka dapat diabaikan, permohonan pemisahan baru dilakukan setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Kadek Febytara Dewi Tiaksa Pande; B. Farhana Kurnia Lestari; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), dan upaya pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Berdasarkan Hasil penelitian, 1) bahwa faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), terdiri dari faktor ekonomi, faktor gaya hidup, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. 2) upaya pembinaan terhadap narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan program pembinaan yang sama dengan program pembinaan narapidana tindak pidana lainnya yaitu program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan pembentukan sikap dan perilaku, dan pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Berikutnya pembinaan kemandirian terdiri dari kegiatan pelatihan antara lain yaitu: menjahit, menyulam, merajut, kerajinan tenun, kerajinan mutiara, keterampilan salon, tata boga, dan pengolahan limbah.
Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Dan Implementasi Memorandum Of Understanding Di Basarnas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram Danang Kusnadi; Ruslan Haerani; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memorandum of Understanding di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Selain asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar berlakunya memorandum of understanding di Indonesia adalah asas kebiasaan. Asas kebiasaan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Tidak diaturnya Memorandum of Understanding di dalam hukum konvensional kita, maka banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, mengingat Memorandum of Understanding hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja.Berekenaan dengan uraian di atas, penulis tertarik membedah atau meneliti lebih lanjut terkait hal tersebut sehingga penulis mengangkat judul skripsi, yaitu: Tinjauan Implementasi Yuridis Kedudukan Memorandum Of Understanding Di Basarnas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram (Studi Kasus Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji asas-asas atau teori-teori hukum atau hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Implementasi yuridis kedudukan Memorandum of Understanding di Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian, antara lain : Isinya ringkas, berisikan hal yang pokok saja, bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, di bawah tanda tangan. Kekuatan pembuktian Memorandum of Understanding apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Dalam memorandum of understanding ini ada kesepakatan diantara para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga melahirkan perjanjian serta menimbulkan kekuatan mengikat. Sebagai agreement is agreement, apabila ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tersebut, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian adalah suatu keadaan tidak terlaksananya kerjasama karena kesalahan dari salah satu pihak baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan : (Studi Kasus Lesehan Mama Ani Suranadi) Suhendra Maryandi; Sumarni Sumarni; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung dan untuk mengetahui Bagaimana bentuk Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Lesehan Mama Ani Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung. Dalam penelitain ini metode yang digunakan adalah Empiris yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lesehan mama Ani Suranadi. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan tanggungjawab penyedia jasa pariwisata kolam renang dalam menjamin keselamatan pengunjung ditinjau dari undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan yang dijelaskan pada pasal 3 yang menyatakan pertolongan berdasarkan asas, kemanusiaan, kebersamaan, kepentingan umum, keterpaduan, efektivitas, efisiensi, berkeadilankedaulatan dan nondiskriminatif, dan dijelaskan pada Pasal 4 hutuf (a),(b) dan (c) Undang-undang Nomor Yang menyatakan Pertolongan Bertujuan Melakukan Pencarian Serta Memberikan Pertolongan, Penyelamatan, Dan Evakuasi Korban Secara Cepat, Tepat, Aman, Terpadu, Dan Terkoordinasi; Mencegah Dan Mengurangi Kefatalan Dalam Kecelakaan di Lesehan Mama Ani Suranadi. 2) Upaya yang dilakukan oleh penyedia jasa pariwisata kolam renang di lesehan mama ani suranadi dalam menjamin keselamatan pengunjung yakni dengan memfasislitasi para pegawai lesehan mama ani dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dalam upaya pencegahan kecelakaan di air yang dipandu langsung dari tim Basarnas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian menyediakan alat keselamatan di air. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Kajian Yuridis Terhadap Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria (Studi Kasus Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong) Kabupaten Lombok Barat: - I Made Bagus Rama Widya Utama; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Dari Tanah Terlantar dan Upaya Penertiban Tanah Terlantar  Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat  hukum apabila tanah sudah di tetapkan sebagai tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional, maka akibat hukumnya tanah tersebut dapat dihapus hak atas tanahnya dan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dan upaya Penertipan Tanah terlantar di  Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Lombok Barat belum dilakasanakan prosesnya sesuai hukum dan tanah terlantar yang ada belum dimanfaatkan dengan sebagaimana fungsinya serta belum jelas pemegang hak atas pengelolaan tanah terlantar tersebut.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghadap Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Authentic Yang Dibuat Notaris Rahman Hakim; Sumarni; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris terkait adanya dugaan pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta authentik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penghadap yang membuat keterangan palsu dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian yuridis teoritis atau penelitian hukum doktrinal karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. No.702K/Sip/1973 Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada notaris adalah apabila perbuatan pidana seperti penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Namun apabila keterangan palsu dituangkan dalam akta autentik atas keterangan penghadap tanpa diketahu kepalsuannya oleh notaris maka pertanggungjawaban pidananya dikenakan pada penghadap dan tidak dapat dikenakan pada notari.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Waarmerking Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan Rinda Rizky Ananda; Sri Karyati; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis kekuatan waarmerking notaris terhadap akta dibawah tangan.  Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan Kewenangan  notaris  dapat  dilihat  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  tentang jabatan  notaris  yaitu notaris memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  sesuai  keinginan  para  pihak  yang berkepentingan asalkan isi dari akta yang dibuat dan tata cara pembuatannya tidak melanggar aturan atau ketentuan undang-undang dan Tanggung jawab  Notaris  hanya  memberikan  jaminan  kepastian  tanggal  surat tersebut  didaftarkan dan memberikan keterangan bahwa perjanjian tersebut pernah ada, tentang isi dan keaslian tanda tangan  dari  surat  atau  perjanjian  tersebut  Notaris  tidak  memiliki  tanggung  jawab  apapun  karena Notaris tidak melihat langsung kapan surat atau perjanjian itu dibuat dan ditandatangani.
Pelaksanaan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement ( E-TLE) Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur Imran Rosadi; Jauhari D. Kusuma; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Lombok Timur. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat. Hasil penelitian 1) Pengaturan lalu lintas jalan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan ( UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (2) Pelaksanaan  Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau yang disebut dengan Tilang Elektronik di wilayah Polres Lombok Timur baru sampai pada tahap Sosialisasi dan Peninjauan lokasi pemasangan CCTV bersama dengan instansi terkait di beberapa titik di di wilayah Polres Lombok Timur. Keberadaan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. terkait dengan penerapan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) menerapkan sistem Tilang Elektronik, sistem yang dipercaya dapat mengurangi praktik pungli (Pungutan Liar) dan Suap. Proses tilang Elektronik ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan.  
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Ainuddin -, Ainuddin ANGGUN PUTRI SETYADI Ari Wahyudi B. Farhana Kurnia Lestari Danang Kusnadi Diah Anggraini Vitaloka Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani haerani, ruslan I Made Bagus Rama Widya Utama Ikhsan Kamil, Muhammad Imran Rosadi Indradewa, Rhian Isnaini, Atin Meriati Jauhari D. Kusuma Junaedin Kadek Febytara Dewi Tiaksa Pande Khairul Aswadi Komang Subudiyasa Melda Wenda Yurista Muhamad Ryan Pratama Rahman Hakim Raudlatul Jannah Rezki Saputri, Mutiara Rinda Rizky Ananda Sekti Andy Prabowo Sri Karyati Suhendra Maryandi SUMARNI Sumarni Sumarni