Herni Widanarti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Law, Development and Justice Review

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Herni Widanarti
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7999

Abstract

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat atas permintaan dari sepasang calon suami istri, dimana mereka berdua telah setuju dan sepakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing. Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perjanjian kawin tidak dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung, namun pada tanggal 27 Oktober 2016 keluarlah “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015” yang pada intinya perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” serta menganalisa implementasi putusan tersebut terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” yang membawa perspektif baru tentang kesepakatan perkawinan di mana perjanjian kawin dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak merugikan  pihak ketiga.
Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak - Hak Tergugat Ery Agus Priyono; Herni Widanarti; Dharu Triasih
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5135

Abstract

Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkaraperdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawabanatas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan,bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdatatidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatanharus memenuhi syarat formal dan materil.
Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan Herni Widanarti
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.9522

Abstract

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan maupun perkawinan yang dilakukan karena penipuan salah satu pihak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan. Melihat permasalahan tersebut dilakukan lah kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai Hukum Perkawinan khususnya pembatalan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebagai pemenuhan Tri Darma Perguruan Tinggi sebaiknya tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan agar masyarakat mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat dengan mudah menrapkan apabila timbul suatu permasalahan perkawinan dikemudian hari. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut berlangsung 7 (tujuh) bulan setelah itu tidak bisa.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Putri Wandira; Herni Widanarti; Muhyidin Muhyidin
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v6i1.18747

Abstract

Food or food products, which are daily human needs, can actually plunge consumers into losses. Not a few irresponsible and negligent business actors sell and distribute expired food products. The circulation of dangerous expired food raises questions about how legal protection is for consumers and what is the responsibility of business actors for losses received. The government as a supervisory body also underlies this question with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to determine legal protection for consumers regarding the distribution of expired food in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the responsibility of business actors for losses suffered by consumers. This study uses an empirical juridical approach. In this study, the respondents who were used as research data sources were the Palembang Food and Drug Administration (BPOM). The data collected is through primary data in the form of interviews and secondary data through writing, books, internet and laws. The analytical method used in this study was analyzed using qualitative methods, namely data consisting of a series of words. The results of the study show that the form of legal protection for consumers and the responsibility of business actors who harm consumers have been realized with the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other related laws and with the assistance of the Center for Drug and Food Control (BPOM). as an institution that oversees the circulation of expired food.
Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK) Pramesti, Mutiara; Njatrijani, Rinitami; Widanarti, Herni
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.52-68

Abstract

This article discusses the legal protection provided by 2 (two) consumer dispute resolution institutions, namely the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). This article focuses on a comparison of the legal force of decisions issued by the two institutions. By combining normative legal views and the opinions of practitioners consisting of the Financial Services Authority (in this case represented by OJK Central Java Province) and the Consumer Dispute Resolution Body (in this case represented by BPSK Semarang City), this article can underline the optimization of consumer protection in disputes with business actors in the financial services sector. This article can show the complementary side of BPSK with the presence of LAPS-SJK as an institution that handles disputes in the financial sector. This article aims to present a comparison between LAPS-SJK and BPSK as alternative resolution institutions resulting from a combination of factual events and practitioners' opinions with the analytical knife being the applicable laws and regulations.
Analisis Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia Islamiyati, Islamiyati; Musyafah, Aisyah Ayu; Ardani, Mira Novana; Widanarti, Herni
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.45-60

Abstract

PPAIW has the main task of providing waqf administration and serving the needs of prospective wakif who will donate their assets by following per under the provisions of the legislation. The purpose of the PPAIW is so that the community gets authentic evidence that waqf has occurred. The existence of PPAIW makes waqf law change from a law that lives in the community to a written law that must be recorded by the state. However, that reality shows that PPAIW's performance in enforcing waqf law has not met the standards. The purpose of this study is to analyze the performance of PPAIW in enforcing the waqf law and formulate efforts that can be made in enforcing the waqf law. This research uses the empirical juridical method with qualitative analysis. PPAIW's performance in enforcing waqf law in Indonesia has not been by following per under good work indicators, because there are several legal problems in carrying out their obligations, so their performance is not up to standard. Efforts must be made to enforce waqf law, namely; increase PPAIW resources; realize a corruption-free government, and KKN; provide good service (good governance); guard nadzir in the land registration process; provide a decree for the appointment of nadzir; empowering nadzir and the community; mastering dispute resolution mechanisms and advocating for the community; comfortable office atmosphere and support PPAIW performance.
Analisis Yuridis Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt) Khusna, Erlina Nailal; Widanarti, Herni; Prananda, Rahandy Rizki
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.254-275

Abstract

One of the legal consequences of marriage is related to the status and position of the child born. If a child is born out of wedlock, then the child is considered a child out of wedlock. A child out of wedlock can be legalized as a legitimate child if the parents submit an application for validation of the child's recognition to the Court. The purpose of this study was to find out the basis for the judge's consideration of the decision of the Salatiga District Court Number 24/Pdt.P/2021/PN Slt after the validity of the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 and the legal consequences of the decision of the Salatiga District Court Number 24/Pdt. P/2021/PN Slt on the ratification of children out of wedlock. The research method used in this research is normative juridical legal research which is descriptive-analytical by using secondary data sources and supported by primary data to strengthen the research results. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods. The results of the study show that  The judge's considerations in determining Number 24/Pdt.P/2021/PN Slt are in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, especially Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration and Presidential Regulation Number 96 of 2018 Concerning Requirements and Procedures for Civil Registration and Registration. 2. With the granting of the stipulation, the Petitioner can use a copy of this stipulation to register the registration of the validation of his child's recognition at the Salatiga City Population and Civil Registration Service.
Dispensasi Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Widanarti, Herni
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.10984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kabupaten Wonogiri dan Perlu pemahaman tentang tata cara pengajuan perkawinan di bawah umur bagi, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.