Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Diponegoro Private Law Review Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Law, Development and Justice Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Herni Widanarti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENETAPAN DIKABULKAN DAN DITOLAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL Suci, Vebricia Rahmah; Widanarti, Herni; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43419

Abstract

Indonesia dengan keberagaman suku, agama dan budaya dalam menghadapi permasalahan ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang belum merata, sebagian disebabkan oleh kesulitan biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus putus sekolah dan praktik perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1), yaitu bagi laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya banyak ditemukan penyimpangan, Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Tujuannya untuk mengetahui apakah Hakim dalam memberikan penetapan dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, serta mengetahui perbandingan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan yang menimbulkan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis datanya bersumber pada hukum sekunder maupun hukum primer yang dijelaskan secara deskriptif analitis dengan pola deduktif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah atas dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin, tidak semuanya permohonan itu dikabulkan tetapi ada juga ditolak. Hakim sejauh ini baru bisa mengabulkan apabila anak tersebut dalam keadaan hamil yang mengakibatkan akibat hukum timbul aib bagi keluarga kedua belah pihak, dan dalam penetapan ditolak terdapat tidak adanya alasan darurat yang beralasan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum.
Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK) Pramesti, Mutiara; Njatrijani, Rinitami; Widanarti, Herni
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.52-68

Abstract

This article discusses the legal protection provided by 2 (two) consumer dispute resolution institutions, namely the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). This article focuses on a comparison of the legal force of decisions issued by the two institutions. By combining normative legal views and the opinions of practitioners consisting of the Financial Services Authority (in this case represented by OJK Central Java Province) and the Consumer Dispute Resolution Body (in this case represented by BPSK Semarang City), this article can underline the optimization of consumer protection in disputes with business actors in the financial services sector. This article can show the complementary side of BPSK with the presence of LAPS-SJK as an institution that handles disputes in the financial sector. This article aims to present a comparison between LAPS-SJK and BPSK as alternative resolution institutions resulting from a combination of factual events and practitioners' opinions with the analytical knife being the applicable laws and regulations.
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERKAIT DENGAN BATAS UMUR PERKAWINAN DI KOTA SURAKARTA Widanarti, Herni
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi berbagai persyarakatan, salah satunya terkait dengan batasan umur. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ditentukan batas usia yakni 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki.Apabila para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan belum mencapai batas umur, maka diajukan dispensasi kawin pada pengadilan. Setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan baik pria maupun wanita dinaikkan menjadi adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini kemudian diatur dalam aturan pelaksan dari putusan MK tersebut yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui urgensi pengajuan dispensasi kawin dan pelaksanaan pengajuan dispensasi kawin setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 di Kota Surakarta. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa urgensi pengajuan dipensasi kawin adalah untuk mengakui status perkawinan, melindungi status anak dan mencegah kemungkaran. Pelaksanaan perkawinan anak sebelum maupun setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 sama-sama melalui pengajuan dispensasi kawin. yang membedakan hanyalah batas usia minimal perkawinan. Kata Kunci : Perkawinan anak, Dispensasi Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.) Widanarti, Herni
Diponegoro Private Law Review Vol 2, No 1 (2018): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In addition to the Marriage Act loaded matters relating to marriage, also regulates marital property. This field is one of the legal field of civil law which has a sensitive nature and potential conflict, therefore setting the field is not as easy as setting the areas of law that are neutral. The complexity of the issues in the field of wealth as a result of a mixed marriage other than by the Marriage Act 1 of 1974 is also dealing with the principles of International Law. The research objective to be achieved is: To know and understand the legal consequences of intermarriage to assets marriages under the Marriage Act 1 of 1974 and to determine the legal consequences of intermarriage against marital property according to the Principles of International Law. The method used in this research is normative juridical approach. The results of the study, due to mixed marriages to property law marriages under the Marriage Act 1 of 1974 concerning marriage, if the parties have not entered into a marriage mate then the property becomes joint property. In its development, the practice of mating agreement can be made after the marriage takes place by submitting an application to the court and has received the court ruling which has binding legal force. With the Denpasar District Court Decision No. 563 / Pdt.P / 2015 / PN.Dps.  Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Marriage Treasure
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK Widanarti, Herni
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.45 KB)

Abstract

ABSTRACT  In this Era of Globalization, people’s lives have increased greatly, the increasing number of nations has led to a country becoming open or having international relations with other countries. Mixed marriages have traversed all corners of the country and society, information globalization, economy, transportation, cyberspace have increased mobility by migrating from one country to another, causing people to meet and communicate with various different ethnic groups, cultures, religions and the customs and communication habits allow Indonesian citizens (WNI) to carry out marriage with foreign citizens (WNA) so that what is called mixed marriages arises. Mixed marriages result in legal consequences, including the legal relationship between parents and children, especially the legal status of child citizenship.  Keyword : Mixed Marriage, Legal Status of Children, International Civil Law
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ORANG TUA DAN ANAK Widanarti, Herni
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 1 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.484 KB)

Abstract

ABSTRAKSIPengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hokum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dalam perkawinan tercipta hubungan hukum di dalamnya yaitu antara suami istri, suami istri dan harta perkawinan, maupun hubungan orang tua dan anak. Dalam hal hubungan orang tua dan anak yang dilakukan dengan perkawinan campuran tentu berimplikasi terhadap akibat hukum bagi sang anak. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk  mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Hasil penelitian, akibat hukum terhadap anak perkawinan campuran berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 adalah status kewarganegaraan anak mengikuti sang ayah, dan anak luar kawin mengikuti kewarganegaraan sang ibu. Sedangkan dalam UU Nomor 12 tahun 2006 status kewarganegaraan anak mengikuti ayah dan ibu sehingga memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, karena pada saatnya harus memilih kewarganegaraan. Dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran, maka anak yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut pada saat berumur 18 tahun harus memilih kewarganegaraannya, lalu bagi anak yang belum dewasa perwalian ditentukan oleh proses pengadilan yang diputus oleh hakim.  Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Orang Tua, Anak, Kewarganegaraan  ABSTRACTThe definition of mixed marriages in the Marriage Law is regulated in Article 57, which reads: "What is meant by mixed marriages in this Law is a marriage between two people who are in Indonesia subject to different laws, because of differences in citizenship and one of the foreign nationality and wrong party one party of Indonesian citizenship. " In a marriage a legal relationship is created in it, namely between husband and wife, husband and wife and marital property, as well as the relationship of parents and children. In the case of parent and child relationships carried out by mixed marriages certainly have implications for the legal consequences for the child. The research objectives to be achieved are: To know and understand the legal consequences of mixed marriages on the Relationship of Parents and Children and to know the legal consequences on the Relationship of Parents and Children in the event of divorce in mixed marriages. The approach method used in this study is a normative juridical approach. Research with normative juridical methods is legal research conducted by examining mere library materials or secondary data. In normative legal research, literature is a basic data which is classified as secondary data. Thus the type of data obtained is secondary data. This happens because the nature of the research conducted is in the form of normative research, so that the library method is the most appropriate to the nature of this research. The results of the study, the legal consequences of children of mixed marriages based on Law Number 62 of 1958 are the citizenship status of the child following the father, and the out of wedlock child following the mother's citizenship. While in Law Number 12 of 2006 the citizenship status of children follows the father and mother so that they have limited dual citizenship, because in time they must choose citizenship. In the event of divorce in mixed marriages, the child who has dual citizenship at the age of 18 years must choose his citizenship, then for minors the guardianship is determined by court proceedings decided by the judge.  Keywords: Mixed Marriage, Parents, Children, citizenship
Analisis Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia Islamiyati, Islamiyati; Musyafah, Aisyah Ayu; Ardani, Mira Novana; Widanarti, Herni
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.45-60

Abstract

PPAIW has the main task of providing waqf administration and serving the needs of prospective wakif who will donate their assets by following per under the provisions of the legislation. The purpose of the PPAIW is so that the community gets authentic evidence that waqf has occurred. The existence of PPAIW makes waqf law change from a law that lives in the community to a written law that must be recorded by the state. However, that reality shows that PPAIW's performance in enforcing waqf law has not met the standards. The purpose of this study is to analyze the performance of PPAIW in enforcing the waqf law and formulate efforts that can be made in enforcing the waqf law. This research uses the empirical juridical method with qualitative analysis. PPAIW's performance in enforcing waqf law in Indonesia has not been by following per under good work indicators, because there are several legal problems in carrying out their obligations, so their performance is not up to standard. Efforts must be made to enforce waqf law, namely; increase PPAIW resources; realize a corruption-free government, and KKN; provide good service (good governance); guard nadzir in the land registration process; provide a decree for the appointment of nadzir; empowering nadzir and the community; mastering dispute resolution mechanisms and advocating for the community; comfortable office atmosphere and support PPAIW performance.
Analisis Yuridis Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt) Khusna, Erlina Nailal; Widanarti, Herni; Prananda, Rahandy Rizki
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.254-275

Abstract

One of the legal consequences of marriage is related to the status and position of the child born. If a child is born out of wedlock, then the child is considered a child out of wedlock. A child out of wedlock can be legalized as a legitimate child if the parents submit an application for validation of the child's recognition to the Court. The purpose of this study was to find out the basis for the judge's consideration of the decision of the Salatiga District Court Number 24/Pdt.P/2021/PN Slt after the validity of the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 and the legal consequences of the decision of the Salatiga District Court Number 24/Pdt. P/2021/PN Slt on the ratification of children out of wedlock. The research method used in this research is normative juridical legal research which is descriptive-analytical by using secondary data sources and supported by primary data to strengthen the research results. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods. The results of the study show that  The judge's considerations in determining Number 24/Pdt.P/2021/PN Slt are in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, especially Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration and Presidential Regulation Number 96 of 2018 Concerning Requirements and Procedures for Civil Registration and Registration. 2. With the granting of the stipulation, the Petitioner can use a copy of this stipulation to register the registration of the validation of his child's recognition at the Salatiga City Population and Civil Registration Service.
Pembatalan Status Perkawinan Seorang Wanita Bersuami Dua (Poliandri) Atas Dasar Unsur Penipuan Tarigan, Eveghya Hagaina; Turisno, Bambang Eko; Widanarti, Herni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6568

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dilandasi salah sangka, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik poliandri dapat terjadi serta dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Rembang dan Slawi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, serta data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri disebabkan oleh beberapa faktor, dan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan jika penggugat membuktikan dalilnya, termasuk adanya salah sangka seperti identitas palsu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.
Dispensasi Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Widanarti, Herni
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.10984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kabupaten Wonogiri dan Perlu pemahaman tentang tata cara pengajuan perkawinan di bawah umur bagi, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.
Co-Authors Agung Basuki Prasetyo Aminah Aminah Aminah Aminah Ardani, Mira Novana Athifa Nabila Izdihar Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Dharu Triasih Dita Hapsari Ery Agus Priyono Fanny Suryani Firdaus Yusri Abrar Gagas Sekar Lugasti Gayaputri, Azelia Hendro Saptono Husni Kurniawati Husni Kurniawati ISLAMIYATI Khusna, Erlina Nailal Kornelius Benuf Margaretha, Nina Vernia Mas'ut, Mas'ut Muhyidin Muhyidin Musyafah, Aisyah Ayu Pramesti, Mutiara Prananda, Rahandy Rizki Putri Wandira Raden Maestro Broto Ariyo Rinitami Njatrijani Selvinda Widya Rosa Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*, Yunanto, Herni Widanarti, Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*, Suci, Vebricia Rahmah Suradi Suradi Syatifa Farhanna Syaukani Tarigan, Eveghya Hagaina