Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Welvaart : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Arfa Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan COVID-19 Melalui Media Poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Fitriah Faisal; Isnayanti Isnayanti; Arfa Arfa; Rahman Hasima
JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Vol 1, No 4: November (2020)
Publisher : ICSE (Institute of Computer Science and Engineering)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jpkmi.v1i4.116

Abstract

Abstrak: Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 melalui media poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. Tahap pelaksanaan meliputi: (1) sosialisasi terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui media poster, (2) Poster yang sudah dibuat dan dicetak ditempel dirumah warga desa mitra sebagai bentuk edukasi ketika nantinya kegiatan pengabdian telah selesai. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi (a) metode ceramah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakatt (b) metode tanya jawab untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa meningkatnya pemahaman hukum masyarakat Desa Tombawatu terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19, hal ini dapat dilihat dari sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilakukan dengan persentase sebesar 55% masyarakat memahami peraturan gubernur tersebut sehingga berdampak terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19.Abstract: The purpose of this devotional activity is to improve people's legal understanding of government policy in the prevention of COVID-19 through media posters in Tombawatu Village Kapoiala District Konawe Regency. Implementation stages include: (1) socialization related to government policy in the prevention of COVID-19 stipulated in The Governor of Southeast Sulawesi Regulation No. 29 of 2020 on Guidelines for The Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of COVID-19 through poster media, (2) Posters that have been made and printed stamped on the homes of partner villagers as a form of education when the devotional activities have been completed. Methods used during the process of community service activities include (a) lecture methods to provide a direct explanation to the community (b) question and answer methods to explore the public's knowledge of the materials provided. The results of this devotional activity show that the increasing understanding of tombawatu village law related to government policy in the prevention of COVID-19, this can be seen from before and after the devotional activities are carried out with a percentage of 55% of the community understanding the governor's regulations thus impacting the increasing understanding of public law on government policy in the prevention of COVID-19.
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI Ahmad Firman Tarta; Handrawan; Endah Widyastuti; Arfa
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.513 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i3.36

Abstract

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Eksekusi pidana uang pengganti dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari dan Apakah yang menjadi hambatan-hambatan Kejaksaan Negeri Kendari dalam pelaksanaan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Kendari.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari, menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari.Hasil dari penelitian ini adalah a) Pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; b) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana uang pengganti oleh jaksa selaku eksekutor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi korupsi khususnya membantu pihak eksekutor uang pengganti dengan cara memberikan informasi tentang harta benda yang dimiliki terpidana, tidak adanya kesadaran dari terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti, kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor uang mengganti dan terpidana yang yang tidak memiliki harta untuk melakukan pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, keterbasan sumber daya manusia yang dimilik di kejaksaan negeri kendari dalam melakukan pelacakan asset yang dimiliki oleh terpidana/eks terpidana dan terpidana/eks terpidana hanya mengebalikan sebagian uang pengganti; c) Solusi pelaksanaan pidana uang pengganti apat dilakukan melalui penguatan norma dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis dan substansi eksekusi uang penganti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, Perlunya Kepastian hukum dalam level UU tindak Pidana korupsi tentang keadaan hukum barang hasil tindak pidana korupsi yang baru ditemukan setelah terpidana menjalani atau sedang menjalani pidana penjara sebagai pidana penganti dari uang penganti.
IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS (PRAP) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI BIDANG KESEHATAN DI PUSKESMAS MOKOAU KELURAHAN PADALEU KECAMATAN KAMBU, KOTA KENDARI arfa arfa; Suharty Roslan; Bakri Yusuf
Welvaart : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 2, No 1 (2021): Edisi Juni
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4808.289 KB) | DOI: 10.52423/welvaart.v2i1.20048

Abstract

Tujuan penelitian ini, Untuk mengetahui Implementasi dan Faktor yang mempengaruhi Program Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) Mokoau. Metode penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi PRAP di Puskesmas Mokoau. Pertama, Puskesmas Mokoau telah memiliki tenaga kesehatan yang dilatih Konvensi Hak Anak, hanya 1 (satu) orang, sehingga belum maksimal. Kedua, Puskesmas Mokoau dalam menyediakan Pusat Informasi Hak Anak atas Kesehatan, informasi dalam bentuk audio belum tersedia. Ketiga, Puskesmas Mokoau dalam menyediakan ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang   tunggu pasie telah dilaksanakan. Namun, belum memiliki matras. Keempat, Puskesmas Mokou dalam melaksanakan pelayanan penjangkauan kesehatan anak di Sekolah, berupa pemeriksaan kesehatan dan upaya untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit yang dapat dialami oleh anak. Kelima, Puskesmas Mokou Menyelenggarakan Tata Laksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak/Konseling (KTA), tenaga kesehatan telah menunjukan keterbukaan dalam menghadapi anak, yang disesuaikan  dengan umur dan berusaha memahami anak serta tidak menyalahkan anak dalam proses pertolongan kepada anak. Keenam, Puskesmas Mokoau dalam menyediakan Ruang ASI telah dimanfaatkan. Namun, tempat belum sediakan karena keterbatasan ruangan yang tidak memungkinkan. Ketujuh, di Puskesmas Mokoau telah Terdapat tanda peringatan “Dilarang Merokok” sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang dipajang di depan pintu masuk Puskesmas Mokoau. Kedelapan, Penyediaan Sanitasi lingkungan di Puskesmas Mokoau sudah sesuai standar. Sedangkan, Faktor-Faktro Yang Mempengaruhi PRAP di Puskesmas Mokoau adalah faktaor yang mendukung kerjama lintas sektor, pendanaan, dan regulasi. Sedangkan, yang menghambat terdiri atas Sarana Prasarana yang kurang memadai, SDM yang belum mencukupi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Puskesmas Mokoau, dalam mewujudkan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Yang akhirnya, upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Bidang Kesehatan baru berada pada tingkatan Madya khusus di Puskesmas Kota Kendari.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Proseduralisme dalam Negara Kesejahteraan: Problem Eksklusi Administratif terhadap Warga Miskin La Patuju; Arfa
Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 7 No. 1 (2026): EDISI JUNI
Publisher : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/welvaart.v7i1.141

Abstract

Artikel ini menganalisis masalah eksklusi administratif dalam distribusi bantuan sosial dari perspektif negara kesejahteraan. Secara konstitusional, melindungi kaum miskin adalah amanat negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun, dalam praktiknya, mekanisme distribusi bantuan sosial seringkali didominasi oleh prosedur administratif yang kaku berdasarkan verifikasi formal, yang berpotensi mengecualikan individu miskin yang sebenarnya berhak menerima bantuan. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis ini mengkaji norma konstitusional, peraturan kesejahteraan sosial, dan teori negara kesejahteraan dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi legalitas prosedural tanpa orientasi teleologis terhadap tujuan kesejahteraan dapat menimbulkan eksklusi (pengucilan) administratif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, rekonstruksi normatif kebijakan bantuan sosial diperlukan melalui interpretasi teleologis terhadap legalitas dan penguatan diskresi administratif yang akuntabel untuk memastikan administrasi publik berfungsi sebagai instrumen pelayanan sosial yang adil.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perusahaan dalam Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Kendari Arfa Arfa; Lade Sirjon; Yan Fathahillah Purnama; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; La Patuju; Wahyu Aliansa; Muhamad Syukri
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2094

Abstract

This research focuses on the legal protection provided to workers and those responsible for ensuring occupational safety and health in Kendari City. This activity was conducted based on observations and media publications.onlinethat the number of workplace accidents in Southeast Sulawesi Province continues to increase annually. The implementation method for this activity is carried out using a literature study method and a case approach. The form of legal protection provided to workers/laborers in Kendari City is through preventive efforts in the form of monitoring and evaluation activities, and holding hearings, as well as repressive efforts in the form of clarification and mediation. Meanwhile, the parties responsible, authority and/or obligations in realizing occupational safety and health in Kendari City are the local government, employers/employers, workers/laborers, trade unions/laborers, employer associations and BPJS.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KONFLIK PERTANAHAN MELALUI EDUKASI HUKUM DAN PEMETAAN PARTISIPATIF BERBASIS SDGS DI DESA PUNGGALUKU Guswan hakim; Ruliah Ruliah; Arfa Arfa; Siti Nur Aisyah; Sitimisnar Abdul Jalil; Muhamad Fandi; Rahra Adelia Hakim
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 04 (2026): AGUSTUS 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di wilayah pedesaan akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, belum optimalnya administrasi pertanahan, serta belum tersedianya data spasial desa yang akurat. Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang memiliki potensi konflik batas bidang tanah, tumpang tindih penguasaan lahan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemetaan wilayah, serta membangun mekanisme pencegahan konflik pertanahan berbasis SDGs Desa. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan pemetaan partisipatif, pendampingan masyarakat, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Kegiatan melibatkan sekitar 20–50 peserta yang terdiri atas pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok tani, perempuan, dan pemuda. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai post-test dibandingkan pre-test, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam identifikasi batas wilayah dan potensi konflik, serta tersusunnya peta partisipatif desa sebagai dasar pengelolaan pertanahan. Selain itu, kegiatan menghasilkan rekomendasi kebijakan desa, buku saku edukasi hukum, serta penguatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum. Program ini memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pertanahan desa, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum, dan pencapaian SDGs Desa, khususnya pada aspek kelembagaan yang tangguh, penyelesaian konflik secara damai, dan pembangunan desa yang berkelanjutan
Co-Authors Ahmad Firman Tarta Aliansa, Wahyu Andi Khaedhir K. Petta Lolo Bakri Yusuf Endah Widyastuti Fitriah Faisal Fuad Nur Guswan Hakim Handrawan Isnayanti Isnayanti La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Patuju Lade Sirjon Muhamad Fandi Muhamad Syukri Rahman Hasima Rahra Adelia Hakim Risman Setiawan Ruliah Ruliah Siti Nur Aisyah Sitimisnar Abdul Jalil Suharty Roslan Yan Fathahillah Purnama