Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI ODITUR MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Rahmat Febriansah; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi hukum pidana sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/MIL/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dan perskriptif serta terapan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus berdasarkan pertimbangan pengadilan dalam mengambil suatu putusan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduktif, dimulai dari mengajukan premis mayor kemudian mengajukan premis minor dan kemudian menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Hasil penelitian ini berupa kesimpulan mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PUTUSAN NO.5/PID.SUS/2022/PN BJM Ghina Khalda Naila; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98644

Abstract

Artikel ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara persetubuhan dengan anak dalam Putusan Nomor 5/ Pid. Sus/2022/PN Banjarmasin. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk pertimbangan mengetahui hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan dan pidana tambahan menyuntikkan kebiri kimia sesuai dengan ketentuan pasal 183 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus ( Studi Kasus ). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum diperoleh dengan cara diolah dengan metode silogisme. Berdasarkan penelitian yang diperoleh hasil yang diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan dan pidana tambahan kebiri kimia telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak namun kurang tepat dalam menggunakan regulasi lainnya yakni masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama sedangkan sudah ada regulasi terbaru.
ANALISIS KETERKAITAN KEKERASAN DENGAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK Yordan Triadi Wibowo; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.71838

Abstract

This article analyzes the relationship between violence and obscenity against children. This article aims to find out the relationship between violence and obscenity against children associated with doctrinal theories. This research was conducted using prescriptive doctrinal or normative legal research methods using primary and secondary legal sources which are of course related to the issues studied. The legal material collection technique used in this research is a literature study technique with a conceptual approach. Based on the results of the study, shows that violence against children using an object can be categorized as an obscenity against a child if it is aimed at a child's genitals.Keywords: Child;Violence; Obscenity
KEABSAHAN ALAT BUKTI DALAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MENURUT HUKUM INDONESIA Galuh Kusuma Wardani; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.91587

Abstract

This study aims to determine the strength of evidence used in Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) according to Undang-Undang No. 8 Tahun 1981or KUHAP and according to Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.This research is a normative or doctrinal legal research with a case approach. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is literature study or document study. This research uses a qualitative descriptive method analysis technique, which describes the problem with the theory obtained from the field and assembles it using a series of words or sentences on the data.Based on this research, it is found that according to KUHAP Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) has strong evidentiary power in traffic law enforcement in Indonesia. Electronic or electronically recorded evidence including, but not limited to, writings, sounds or images, maps, designs, photographs or the like are valid evidence, substantially supporting the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) arrangements that have been regulated in Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
STUDI PRAGMATIS PERKARA PERDATA NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: IMPLIKASI PENUNDAAN PEMILU Hisyamsyah Yuditomo; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.98004

Abstract

This article analyzes related to the pragmatic study of civil case Pragmatic Study of Civil Case Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: Implication of Election Delay. The purpose of this article is to determine the impact and absolute authority of the issuance of the civil decision. The issue is analyzed using normative research using primary legal materials and secondary legal materials. The approaches used in this article include a conceptual approach and a case study approach. The conceptual approach focused on a pragmatic study of the civil decision. The results show that there is a legal defect, namely that disputes related to the results of verification of political parties participating in the election are not the absolute authority of the District Court, but rather the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the State Administrative Court in accordance with the provisions in Law Number 7 of 2017. In addition, lawsuits related to unlawful acts are now also included in the scope of authority of the State Administrative Court asm stipulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2019.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA PERKARA PERSETUBUHAN SEDARAH DALAM PUTUSAN NOMOR: 27/PID.SUS/2023/PN.MME Adira Aulia Jasminingrum; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.97980

Abstract

The research in this paper aims to find out whether the judge's considerations at the trial of incestuous sexual relations were in accordance with verdict Number: 27/Pid.Sus/2023/PN.Mme. This research is normative legal research which aims to examine and analyze the verdict on imprisonment and fines in cases of incest in verdict Number: 27/Pid.Sus/2023/PN.Mme in order to ascertain whether the results of the application of the law in this case are appropriate or not in accordance with the provisions of statutory regulations. The results of this research show that the judge's decision in imposing prison sentences and fines in case Number: 27/Pid.Sus/2023/PN.Mme refers to Law Number 17 of 2016 Article 81 paragraph 1, the perpetrator is still a close family member, but committed sexual intercourse thereby violating child protection laws. The verdict given by the judge is to provide a deterrent effect to the perpetrator and the community so that something similar does not happen.
KESESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN IN ABSENTIA DALAM KASUS DESERSI MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19-K/PM.II-11/AD/V/2021) Maulana Azka Izzata; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.87183

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim memutuskan pelaksanaan persidangan secara in absentia terhadap perkara desersi oleh majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya dengan Nomor putusan 19-K/PM II-11/AD/V/2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan case approach untuk menganalisis kasus dan situasi konkret dalam konteks teoritis. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang timbul. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah studi kasus, di mana peneliti memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim sebagai dasar untuk merumuskan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan persidangan secara in absentia telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
KAJIAN YURIDIS KESESUAIAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP PASAL 222 UU NOMOR 37 TAHUN 2004 Najwa Fitria Mulyasari; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.100026

Abstract

This article examines the PKPU Application submitted by PT Bank QNB Indonesia Tbk against PT Senang Kharisma Textil and Iwan Setiawan Lukminto in light of Article 222 of Law Number 37 of 2004. The type of research used by the author in this article is normative legal research with a prescriptive nature, where this research uses a case study approach with legal material from literary studies and analyzed through deductive syllogism. The purpose of this article is to determine the suitability of the PKPU Application submitted by PT Bank QNB Indonesia Tbk with the requirements for submitting a PKPU as stated in Article 222 of Law Number 37 of 2004. The findings show that there is a mismatch between the requirements for submitting a PKPU Application as stated in Article 222 creditor the PKPU Application submitted by PT Bank QNB Indonesia Tbk against PT Senang Kharisma Textil and Iwan Setiawan Lukminto, specifically creditor on the requirement that there be more than one creditors and submitted when the debt is due and can be collected.
ANALISIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 2/Pid.Pra/2021/ PN.Wat) Anisya Noviana Hartono; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i4.76176

Abstract

This article aims to determine the compatibility between the reasons for submitting a pretrial request regarding the validity of determining the suspect's status in the Pretrial Decision Number: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat with the provisions of the Criminal Procedure Code and other provisions relating to pretrial. This research is included in normative legal research with a case approach. Types of legal materials consist of primary and secondary legal materials. The results of the research on the writing of this law show that the reason for submitting a pretrial request regarding the validity of determining the status of a suspect in the Pretrial Decision Number: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat is not in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. However, this is in accordance with the provisions of the Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2016. This shows that the provisions regarding Pretrial in the Criminal Procedure Code are not perfect, so several additional regulations are needed to perfect them as contained in the Constitutional Court Decision Number: 21/PUUXII/2014 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2016. Therefore, it is necessary to prepare pretrial procedural legal instruments in the form of a law that can ensure that the pretrial process can be carried out in a fair and accountable manner.
ANALISIS HUKUM, EKONOMI, SOSIO-LEGAL PADA PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU DI PENGADILAN NIAGA Muhammad Sulthan Nurraihan; Annisa Risqi Handayani; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.105235

Abstract

The Indonesian Commercial Court plays a central role in resolving bankruptcy and debt restructuring disputes that have a significant impact on the survival of companies, industries, and the national economy, especially in the context of the protracted global economic crisis. This study aims to evaluate the effectiveness of the Indonesian Commercial Court in carrying out its duties, taking into account the legal, economic and social dimensions surrounding it. The research adopts a mixed-methods approach, with an analysis of 200 Commercial Court decisions, interviews with 25 commercial judges and 30 receivers, and a comparative analysis with the bankruptcy systems of developed countries, such as Singapore and Germany. The study found that although Indonesia's Bankruptcy Law is quite comprehensive, there is an imbalance between legal and economic interests in decision-making. One of the main weaknesses lies in the limited institutional capacity, lack of integration of economic considerations in decision-making, as well as the absence of an effective post-decision monitoring system of the Court. This study recommends deep reforms in Indonesia's insolvency system, which not only emphasize legal efficiency, but also support business sustainability through policies that are more adaptive to global market dynamics.