Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.722
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Indonesia Private Law Review Jurnal Kewarganegaraan Veteran Justice Journal Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Research Fair Unisri Verstek Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Law Research ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Journal of Law and Legal Reform E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multidisciplinary Indonesian Center Journal Domus Legalis Cogitatio Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Journal of Cross Knowledge
Ismawati Septiningsih
Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANOTASI PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN Galih Fajar Wiharmono; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86568

Abstract

Konsep Restorative Justice yang digunakan Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini menururt penulis adalah suatu hal yang sangat tepat jika mengingat juga dari latar belakang baik korban maupun para terdakwa yang sama-sama tergabung dalam satu organisdasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Tujuan dari Restorative Justice disini bukanlah semata-mata untuk menghilangkan pemidanaan ataupun meringankan hukum bagi para pelaku. Namun, disini majelis Hakim lebih menonjolkan perdamain yang dapat diterima kedua belah pihak tidak hanya hukuman yang membuat jera para terdakwa juga tapi juga memberikan kebaikan bagi keduanya atau win-win solution. Penggunaan konsep ini dapat dinilai baik karena didalam pengadilan terdakwa maupun korban akan merasakan adanya keadilan dari segi hukum dan juga bagi terdakwa tetap merasakan efek jera dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
RAGAM FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PENJATUHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK Denis Dwi Nastiti; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83952

Abstract

Artikel ini fokus mengkaji pertimbangan hukum hakim yang menolak pidana tambahan kebiri kimia pada perkara pencabulan terhadap anak beserta ragam faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dengan studi dokumen dan studi bahan pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim atas penolakan pidana tambahan kebiri kimia Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Smn didasarkan pada aspek yuridis maupun non yuridis. Selain melalui fakta-fakta persidangan terdapat ragam faktor pengaruh lain yang memengaruhi pertimbangan hakim yaitu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia, resistensi dokter di Indonesia, faktor hak asasi manusia dan faktor konsep kepemilikan tubuh.
REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR Yoga Pratama Aditya; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.76892

Abstract

Penelitian ini menganalisis alat bukti berupa rekaman CCTV dan kesesuaian penerapan hukum dalam pertimbangan Hakim menggunakan alat bukti petunjuk berupa rekaman CCTV. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perundang undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir dedukatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI Gilang Rahadian Saputra; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i4.72439

Abstract

This article aims to analyze the judge's considerations in passing a decision on rehabilitation for perpetrators of Narcotics Abuse for Self Group I not plants, as well as the legal instruments that regulate it. This type of legal research is normative legal research. Based on the research it was found that to determine whether abusers can be rehabilitated or not is based on the characteristics and conditions of the perpetrators, in addition to determining the classification of abusers who can be rehabilitated judges need to pay attention to the Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics addicts into Medical and Social Rehabilitation Institutions.Keywords: Narcotics Abuser; Medical Rehabilitation; Social Rehabilitation
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KPKNL SURAKARTA Kevin Muhamad; Itok Dwi Kurniawan; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86167

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang objek tanggungan secara elektronik di Kantor Layanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Surakarta dan mengetahui permasalahan yang dihadapi KPKNL Surakarta yang akan menghasilkan rekomendasi dan solusi yang bersifat solutif. Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara terstruktur yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan secara elektronik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta mulai dari tahap pra lelang, hari lelang, dan pasca lelang didasari oleh PMK No.213 Tahun 2020 namun sedang dalam tahap peralihan menuju PMK No.122 Tahun 2023. Penulis menemukan beberapa problematika pelaksanaan lelang elektronik yakni, belum optimalnya sinkronisasi sumber daya manusia dari pihak eksternal yang menyebabkan banyaknya kecacatan persyaratan, kurangnya personil pejabat fungsional di KPKNL Surakarta, dan belum siapnya sistem teknologi pelelangan secara optimal.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK Ratna Nur Pratiwi; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.80557

Abstract

Artikel ini menelaah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja kepada Anak Pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada anak pelaku dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini berjenis normative yang bergantung pada sumber hukum. Sifat dari penelitian ini adalah perspektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian pengumpulan bahan hukum yang menggunakan Teknik studi kepustakaan serta analisis bahan hukumnya menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam Menjatuhan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Wno telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN BANDING CLASS ACTION (STUDI PUTUSAN NOMOR 896 K/PDT/2019) Rafli Abigail Wijanarko; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.96233

Abstract

This article analyzes the legal considerations of the Supreme Court judges in Decision Number 896 K/Pdt/2019 in overturning the DKI Jakarta High Court Decision Number 192/Pdt/2018/PT.DKI. The Supreme Court judge has a different opinion from the decision of the DKI Jakarta High Court on the case of normalization of the Ciliwung Riverbank involving the Bukit Duri village community and the Central Jakarta government, in this case the Head of the Ciliwung Cisadane River Basin Center (BBWSCC). Based on the results of the discussion, it shows that the Supreme Court judge in his consideration emphasized on the non-fulfillment of the notification and option-out provisions which resulted in formal legal errors. In addition, the Supreme Court judge considered that the validity of a class action lawsuit if it is stated in a court decision. In the absence of a determination issued by the Judex Factie, the case did not meet the criteria as a class action.
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Raflisyah Surya Dwianto; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.82736

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan implementasi yang didapatkan dari isu hukum mengenai penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (case study). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dipahami bahwa pengimplementasian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restorative justice dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat didalam BAB IV Penuntutan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restorasi sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa sedangkan kelebihan dilakukannya pengimplementasian penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restorative justice ini salah satunya untuk menghindari stigmatisasi masyarakat.
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Sofia Annisa; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85627

Abstract

Penelitian memiliki maksud untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada tindak pidana narkotika dalam pada suatu keputusan nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Rah dan mengkaji alasan hakim memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2011 Jo. SEMA No.3 Tahun 2015. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif ini mengaplikasikan studi kasus, dimana hukum primer maupun sekunder menjadi bahan hukum dalam konteks ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis dengan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus adalah untuk berlaku adil, tuntutan jaksa penuntut umum dirasa terlalu tinggi ditinjau dari fakta di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika namun tidak didakwakan oleh penuntut umum sehingga hakim mengacu pada SEMA dalam memutus perkara karena SEMA tersebut bersifat mengisi kekosongan hukum meskipun dalam Undang-Undang khusus seperti undang-undang narkotika mengatur pidana minimum khusus dan meskipun hakim terikat pada surat dakwaan, mereka diizinkan untuk menetapkan hukuman yang lebih rendah demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Legal Strategies in Empowering Msmes Through Assistance to Support The Local Economic Ecosystem in Banyuanyar Village Itok Dwi Kurniawan; Dara Pustika Sukma; Ismawati Septiningsih; Bambang Santoso; Muhammad Rustamaji; Jose Gama Santos
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol. 9 No. 1 (2026): (January-June 2026)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v9i1.35966

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a vital pillar of the national economy due to their contribution to job creation and local economic resilience. However, in rural areas such as Banyuanyar Village, MSMEs still face serious challenges, particularly in terms of business legality. Limited understanding of the importance of business licensing, restricted access to information, and financial constraints remain the main obstacles for MSME actors to obtain proper legal status. In response to these challenges, an assistance program was implemented with the aim of optimizing the legality of MSME products through three main approaches: education, technical assistance, and financial facilitation. The activities were carried out using interactive lectures, Focus Group Discussions (FGD), and participatory approaches (Built-in Participatory). The results of the FGD revealed that Banyuanyar Village already has an economic potential based on the concept of "One Village One Product." However, most MSME products still lack legal protection such as Intellectual Property Rights (IPR). Following the assistance, there was an increase in community awareness regarding the registration of IPR for their products, along with concrete support from the Village Government in facilitating the process. In conclusion, participatory legal assistance has proven to be effective in strengthening a legal, inclusive, and sustainable MSME ecosystem at the village level. This aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) 8: Decent Work and Economic Growth.
Co-Authors Ainuun Ridayanti Anisya Noviana Hartono Annisa Nurul Alimah Annisa Risqi Handayani Arsyad Aldyan Avisenna Puntoaji Bambang Santoso Bambang Santoso Dara Pustika Sukma Denis Dwi Nastiti Fines Fatimah Galih Fajar Wiharmono Galuh Kusuma Wardani Ghina Khalda Naila Gilang Rahadian Saputra HARJONO Hisyamsyah Yuditomo Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan Jose Gama Santos Jose Gama Santos Kristiyadi Luthfi Khansa Rasendriya Rahyono Muhammad Alif Daffa Putranto Muhammad Aqil Yuda Pratama Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad Sulthan Nurraihan Najwa Fitria Mulyasari Putri Maha Dewi, S.H., M.H Rafi'ah Nafida Zalna Rafli Abigail Wijanarko Rahayu Subekti Rahmat Febriansah Ratna Nur Pratiwi Sahat Poltak Siallagan Satryo Sasono Shafrina Amalia Rosady Sigit Dwi Nugroho Sofia Annisa Sri Wahyuningsih Yulianti Suyatno Suyatno Wildan Al Jundy Wiradrana Wasistha Yoga Pratama Aditya Yordan Triadi Wibowo Zakki Adlhiyati