Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Tidak Nafkahi Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Kupang, Frisca Melati; Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11743

Abstract

Abstract This study aims to analyze the legal protection for a legitimate wife who does not receive maintenance within her marriage, specifically based on Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research uses an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. The research questions addressed in this study are: first, how is the legal protection for the legitimate wife’s right to maintenance in her marriage according to Law No. 16 of 2019, and second, what are the factors causing the failure to fulfill the wife’s maintenance rights within her marriage in Tombolango Village? Data was collected through interviews with relevant parties in the Tombolango Village community and by reviewing regulations such as the Marriage Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), and the Compilation of Islamic Law (KHI). The study found that although the law provides protection for the wife's right to maintenance, in practice, there are socio-economic and cultural factors that hinder the fulfillment of this right in Tombolango Village. Therefore, efforts to raise legal awareness in the community and increased oversight from authorities are necessary to protect women's rights in marriage.
Judicial Study Of Gender Transition (Transgender) On Integrity Distribution KAMBA, Sri Nanang Meiske; SARSON, Moh. Taufiq Zulfikar; BAKUNG, Dolot Alhasni
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 1 No. 1 (2022): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (July – October 2022)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.731 KB) | DOI: 10.38142/pjlel.v1i1.288

Abstract

Gender transition (transgender) is a current phenomena on a worldwide and national scale. The subject of transgender in Indonesia has numerous issues, one of which is the status of transgender in Indonesian law, particularly inheritance law, which is found in both the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The issue is that there is a legal vacuum surrounding transgender arrangements in inheritance distribution. According to the study's findings, the legal situation of transgender persons has not been explicitly defined, and there is a legal vacuum, resulting in an ambiguous distribution of inheritance for transgender people. In Islamic law, transgender inheritance is reverted to its original gender and does not take bodily changes into account. Meanwhile, under the Civil Code, inheritance is distributed based on the method of gaining inheritance.
Implementation of Assistance for Victims of Domestic Violence Kasim, Nur Moh.; Kamba, Sri Nanang Meiske
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 1 No. 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.22803

Abstract

This research aims to empirically analyses of implementation of counselling towards victims of domestic violence. The research method is descriptive qualitative. The population of this study were women (wives), who were victims of different types of domestic violence at Tabongo Timur Village. Based on the result, there were three pattern implementations of counselling that have been done at Tabonga Timur Village, firstly, providing direction/guidance; secondly, assisting domestic violence victims; and thirdly, establishing domestic violence clinic. The realization of the program of providing counselling of domestic victims at Tabonga Timur Village has not been optimal because the victims are afraid to report, limited fund allocation, inadequate facilities and infrastructure, and both characteristics of victims and factors of domestic violence are various.
Kontestasi Hak Anak dan Kewajiban Ayah: Analisis Yuridis Pasca Perceraian akibat Murtad Rostuti Gau; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1750

Abstract

Perceraian akibat murtad menjadi fenomena yang kompleks dalam sistem hukum keluarga Indonesia karena tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga berdampak signifikan pada psikologis dan sosial anak. Meskipun secara normatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang terkait menegaskan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak meskipun telah murtad, implementasi di pengadilan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kontestasi hak anak dan kewajiban ayah pasca perceraian akibat murtad dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya penegasan amar putusan terhadap kewajiban ayah, kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami anak. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum, harmonisasi regulasi, dan pendekatan peradilan yang humanis agar perlindungan hak anak benar-benar terwujud tanpa diskriminasi agama orang tua.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN DALAM KAWASAN KONSERVASI Amili, Nur Azmi Kurnia; Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i2.810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap konflik kepemilikan lahan dalam kawasan konservasi, khususnya status kepemilikan lahan tambak di Cagar Alam Tanjung Panjang yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Randangan, Desa Siduwonge. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum positif dengan kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tambak di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang secara yuridis menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Kawasan Suaka Alam. Penyelesaian sengketa terhadap status kepemilikan lahan tambak lebih dominan menggunakan pendekatan non-litigation melalui jalur mediation, negotiation, serta langkah administratif berupa usulan penghapusan pajak. Solusi compromise yang ditempuh memperbolehkan masyarakat mempertahankan tambak yang sudah ada, dengan catatan tidak membuka tambak baru dan tidak menghalangi program rehabilitasi mangrove. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan non-litigation mampu menghasilkan penyelesaian yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan hukum. Namun demikian, efektivitas dari pendekatan ini sangat bergantung pada ketegasan penegakan hukum dan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat lokal.
Huyula Digital: Pembentukan E-Posbakum Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tuladenggi Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske; Semiaji, Trubus; Piyo, Sofyan
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1196

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dilaksanakan untuk menjawab persoalan rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait sengketa tanah, minimnya peran lembaga desa dalam mediasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat yang menghadapi persoalan kepemilikan tanah sekaligus memiliki potensi pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan lahan. Dengan metode penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif dan dilanjutkan monitoring-evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran sertifikat tanah serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Hasilnya, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi, memahami prosedur hukum lebih baik, dan mendapat akses layanan baru berupa e-Posbakum (Pos Bantuan Hukum Elektronik) yang memudahkan konsultasi hukum secara digital.
Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1592

Abstract

The rapid advancement of digital technology has given rise to cryptocurrency as a new economic instrument that challenges the traditional concepts of property under Indonesian civil law. This study analyzes the legal status of cryptocurrency assets within the Indonesian civil law system and the urgency of transforming the concept of property to accommodate modern digital realities. The main issue discussed is the ambiguity surrounding the status of cryptocurrency assets as legal objects under the Civil Code (KUHPerdata), which still primarily focuses on tangible physical objects, thereby creating a legal void in protecting property rights and digital asset transactions. This research employs a normative legal method with an analytical approach to examine legislation, legal doctrines, and comparative studies of international regulations. The findings indicate that although cryptocurrencies have been recognized as commodities through regulations by Bappebti and OJK oversight under the P2SK Law, their legal status as civil objects remains ambiguous because the Civil Code has yet to accommodate intangible digital objects with economic value. The study identifies the transformation of the property concept through the deconstruction of the physical existence requirement as an urgent need to ensure legal certainty and adequate protection for cryptocurrency users. The research recommendations include expanding the definition of "property" in the Civil Code, explicitly regulating property rights over cryptocurrency assets, and developing adaptive digital dispute resolution mechanisms to establish a civil law system responsive to the development of modern financial technology.
The Phenomenon Of Increasing Division During The Covid-19 Pandemic At Gorontalo Religious Court Kamba, Sri Nanang Meiske
JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.477 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v15i1.14800

Abstract

The rate of divorce cases during the COVID-19 pandemic at the Gorontalo Religious Court has increased significantly compared to talak cases submitted to husbands to their wives. The problems in this study are 1) What are the factors causing the increase in divorce during the Covid 19 pandemic? Moreover, 2) What are the legal consequences of increasing divorce cases during the COVID-19 pandemic at the Gorontalo Religious Court. The purpose of this study was to identify the causes of the increase in divorce lawsuits at the Gorontalo Religious Court during the Covid-19 pandemic. The type of approach used in this research is the legislation (Statute Approach) and the case approach (Cases Approach). Methods of collecting data using Library Research and analysis with legal interpretation. The results showed that the factors causing the increase in divorce cases during the COVID-19 pandemic in the Religious Courts were due to economic factors, continuous quarrels, third parties, and domestic violence. The issue of divorce in Law Number 1 of 1974 in principle adheres to the principle of complicated divorce as regulated in Article 39 paragraph 1. Furthermore, based on Article 114 of the Compilation of Islamic Law ("KHI"), the termination of the marriage bond due to divorce can be caused by divorce from the husband or a lawsuit from the wife. This divorce gives rise to legal consequences caused by a lawsuit, among others; (a) strained relationships between family members; (b) child care; and (c) the distribution of joint property
The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions Achir, Nuvazria; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.997 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i0.7643

Abstract

Through access to regional autonomy, the desire of various regions to formulate Islamic law into their laws and regulations in order to fulfill rights and obligations and respond to various problems of society becomes more open. Therefore, the purpose of this research is to reveal how the function of Sharia Regional Regulations in the implementation and fulfillment of basic service duties of local government, especially from the aspects of education and socio-culture in Gorontalo Province. This type of research includes normative legal research supported by empirical data, which examines comprehensively and analytically the primary and secondary legal materials, using statute approach and case approach. The result of the research indicates that the existence of these regional regulations is one of the provisions ensured in Law no. 23 of 2014 on Local Government and Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Government Affairs, between the Provincial Government and Regency/Municipal Government. The regional regulations drafted and compiled by the Gorontalo provincial government actually assure harmony of life, security, and order. As it is in the field of one's religious education. The existence of the Regional Regulation of Reading and Writing Al-Qur'an in Gorontalo is able to embody the desire of students to develop their education to higher level, as a condition for entering the next school level. Meanwhile, from the socio-cultural aspect, the existence of Regional Regulations on the Prohibition of Gambling, Prostitution, and Liquor, helps the government create order and tranquility in people's lives, maximize regional potential and development, especially with regard to local wisdom. Therefore, the Regional Government requires to implement and maximize the provisions of sharia regional regulations in order to support development, especially those related to basic services in various aspects, in order to maximize the regional potential and local wisdom.
Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan Triyanto Nuriman Idrus, Agung; Almoravid Dungga, Weny; Meiske Kamba, Sri Nanang
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.333

Abstract

Nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang . Perubahan dan penambahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Perubahan dan penambahan nama memiliki banyak akibat hukum. Baik dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Akibat yang muncul dari adanya penggantian nama dari sisi negatif antara lain yaitu identitas ganda. perubahan atau penambahan nama juga harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertujuan untuk mengelabui atau menipu pihak lain. Jika ada indikasi adanya niat yang tidak baik atau ada unsur kecurangan dalam permohonan perubahan atau penambahan nama, maka permohonan tersebut dapat ditolak atau dibatalkan.
Co-Authors Abdullah, Mayanti H. Amili, Nur Azmi Kurnia Andini Kariza Anggriani Ibrahim Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Aulia Suleman, Sti Budiyanto Hiola, Rahmat Cherawaty Thalib, Mutia Debi Sintia Dali Djasman, Shandy Dolot Alhasni Bakung Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib Fajrily S. M. Lihawa, Juniar FATIN FATIN Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Nurul Fazri El Fitran Amrain Hadju, Zainal Abdul Aziz Hasan, Rifal ikbal sulaiman IYAN KASIM Juniar Fajrily S. M. Lihawa Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Laliyonu, Sri Ananda Lisnawaty W. Badu Lukum, Silvani Nur Rahmat Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y Margaretha Husain MASIONU, ABDUL RAHMAN Mayanti Abdullah Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Moh. Yoenardi M. Basiman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Tahta A.R Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Nur Insani Nur Moh Kasim Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila Putri Anggraeni Maga Ramadhani S, Sufina Anugerah Ramelan, Sukma Asmarandani Rostuti Gau Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Semiaji, Trubus Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha Siska Yulia Chandra Eyato Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Srirahma Srirahma Sukma Asmarandani Ramelan Tinto Maulana Rahim Triyanto Nuriman Idrus, Agung Trubus Semiaji Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yusuf, Asriwati I Yutika Fitriyani Tomoolango Zainal Abdul Aziz Hadju Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh