Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Halu Oleo Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum GANEC SWARA Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Abdidas UNISKA LAW REVIEW Jurnal Sosial dan Teknologi Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum Prioris Protection: Journal Of Land And Environmental Law JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Nusantara Berbakti Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Nusantara Mengabdi kepada Negeri Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Sri Nanang Meiske Kamba
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Kontestasi Hak Anak dan Kewajiban Ayah: Analisis Yuridis Pasca Perceraian akibat Murtad Rostuti Gau; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1750

Abstract

Perceraian akibat murtad menjadi fenomena yang kompleks dalam sistem hukum keluarga Indonesia karena tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga berdampak signifikan pada psikologis dan sosial anak. Meskipun secara normatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang terkait menegaskan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak meskipun telah murtad, implementasi di pengadilan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kontestasi hak anak dan kewajiban ayah pasca perceraian akibat murtad dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya penegasan amar putusan terhadap kewajiban ayah, kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami anak. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum, harmonisasi regulasi, dan pendekatan peradilan yang humanis agar perlindungan hak anak benar-benar terwujud tanpa diskriminasi agama orang tua.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN DALAM KAWASAN KONSERVASI Amili, Nur Azmi Kurnia; Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i2.810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap konflik kepemilikan lahan dalam kawasan konservasi, khususnya status kepemilikan lahan tambak di Cagar Alam Tanjung Panjang yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Randangan, Desa Siduwonge. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum positif dengan kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tambak di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang secara yuridis menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Kawasan Suaka Alam. Penyelesaian sengketa terhadap status kepemilikan lahan tambak lebih dominan menggunakan pendekatan non-litigation melalui jalur mediation, negotiation, serta langkah administratif berupa usulan penghapusan pajak. Solusi compromise yang ditempuh memperbolehkan masyarakat mempertahankan tambak yang sudah ada, dengan catatan tidak membuka tambak baru dan tidak menghalangi program rehabilitasi mangrove. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan non-litigation mampu menghasilkan penyelesaian yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan hukum. Namun demikian, efektivitas dari pendekatan ini sangat bergantung pada ketegasan penegakan hukum dan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat lokal.
Huyula Digital: Pembentukan E-Posbakum Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tuladenggi Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske; Semiaji, Trubus; Piyo, Sofyan
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1196

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dilaksanakan untuk menjawab persoalan rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait sengketa tanah, minimnya peran lembaga desa dalam mediasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat yang menghadapi persoalan kepemilikan tanah sekaligus memiliki potensi pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan lahan. Dengan metode penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif dan dilanjutkan monitoring-evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran sertifikat tanah serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Hasilnya, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi, memahami prosedur hukum lebih baik, dan mendapat akses layanan baru berupa e-Posbakum (Pos Bantuan Hukum Elektronik) yang memudahkan konsultasi hukum secara digital.
Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1592

Abstract

The rapid advancement of digital technology has given rise to cryptocurrency as a new economic instrument that challenges the traditional concepts of property under Indonesian civil law. This study analyzes the legal status of cryptocurrency assets within the Indonesian civil law system and the urgency of transforming the concept of property to accommodate modern digital realities. The main issue discussed is the ambiguity surrounding the status of cryptocurrency assets as legal objects under the Civil Code (KUHPerdata), which still primarily focuses on tangible physical objects, thereby creating a legal void in protecting property rights and digital asset transactions. This research employs a normative legal method with an analytical approach to examine legislation, legal doctrines, and comparative studies of international regulations. The findings indicate that although cryptocurrencies have been recognized as commodities through regulations by Bappebti and OJK oversight under the P2SK Law, their legal status as civil objects remains ambiguous because the Civil Code has yet to accommodate intangible digital objects with economic value. The study identifies the transformation of the property concept through the deconstruction of the physical existence requirement as an urgent need to ensure legal certainty and adequate protection for cryptocurrency users. The research recommendations include expanding the definition of "property" in the Civil Code, explicitly regulating property rights over cryptocurrency assets, and developing adaptive digital dispute resolution mechanisms to establish a civil law system responsive to the development of modern financial technology.
Co-Authors Abdullah, Mayanti H. Agung Triyanto Nuriman Idrus Amili, Nur Azmi Kurnia Anggriani Ibrahim Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Debi Sintia Dali Djasman, Shandy Dolot Alhasni Bakung Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib FATIN FATIN Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Hadju, Zainal Abdul Aziz Hasan, Rifal ikbal sulaiman IYAN KASIM Juniar Fajrily S. M. Lihawa Juniar Fajrily S. M. Lihawa Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Lisnawaty W. Badu Lukum, Silvani Nur Rahmat Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y Margaretha Husain MASIONU, ABDUL RAHMAN Mayanti Abdullah Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Moh Saiban S. Marzuki Moh. Yoenardi M. Basiman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Tahta A.R Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Nur Insani Nur Moh Kasim Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila Putri Anggraeni Maga Rahmat Budiyanto Hiola Ramadhani S, Sufina Anugerah Ramelan, Sukma Asmarandani Rostuti Gau Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Semiaji, Trubus Siska Yulia Chandra Eyato Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Srirahma Srirahma Sti Aulia Suleman Sukma Asmarandani Ramelan Tinto Maulana Rahim Trubus Semiaji Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yusuf, Asriwati I Yutika Fitriyani Tomoolango Zainal Abdul Aziz Hadju Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh