Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Halu Oleo Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum GANEC SWARA Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Abdidas UNISKA LAW REVIEW Jurnal Sosial dan Teknologi Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum Prioris Protection: Journal Of Land And Environmental Law JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Nusantara Berbakti Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Hukum Bisnis Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Nusantara Mengabdi kepada Negeri Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Sri Nanang Meiske Kamba
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementasi Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Budiyanto Hiola, Rahmat; Cherawaty Thalib, Mutia; Meiske Kamba, Sri Nanang
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.335

Abstract

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab, terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi uu no 16 tahun 2019 tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan. Metode penelitian ang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka atau data sekunder. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan adalah aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan dan menghindari terjadinya penipuan dalam proses pernikahan. Dengan implementasi yang tepat, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan serta meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di Indonesia
Upaya Hukum Yang Diberikan Kepada Konsumen Yang Dirugikan Akibat Travel Umrah Ilegal Fajrily S. M. Lihawa, Juniar; Mohamad Kasim, Nur; Meiske Kamba, Sri Nanang
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pertanggung jawaban dari pelaku usaha travel umrah ilegal di kota gorontalo 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat travel umrah ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan di analisis secara deskriftif dengan menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pertanggung Jawaban dari Pelaku Usaha Travel Umrah Ilegal di Kota Gorontalo terdiri dari 2 yaitu dari segi keperdataan Travel Muthmainnah tidak memberikan kompensasi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada 49 orang korban, akan tetapi pelaku memberikan pertanggungjawaban kepada 11 orang korban dengan memberangkatkan mereka menggunakan travel lain yang sudah terdaftar. Sedangkan dari segi pidana, pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juncto Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah. dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun. 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan yaitu upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri kota gorontalo. Pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juntco Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun.
Analisis Tantangan Kendala Dan Bentuk Responsibilities Dalam Pengiriman Sicepat Express: Implikasi Terhadap Kerugian Konsumen Aulia Suleman, Sti; Cherawaty Thalib, Mutia; Nanang Meiske Kamba, Sri
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.378

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji studi pembahasan tentang kendala apa saja yang dialamai Sicepat Express dalam pelaksanaan pengiriman yang lancar dan layak serta seperti apa tanggung jawab penyedia jasa pengiriman sicepat express terhadap kerugian konsumen (Studi Kasus Kota Gorontalo). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Hak konsumen untuk mendapatkan barang yang lancar dan layak pada PT.SiCepat Ekspres belum terlaksanakan secara maksimal. Adapun kendala-kendala yang muncul selama perlaksanaan pengiriman barang berlangsung adalah keterlembatan pada barang kiriman, terjadinya kerusakan barang kiriman, ketidak sesuaian pengemasan sesuai dengan (SOP) SiCepat Ekspres, kejadian diluar kemampuan manusia (force majeure), serta hilangnya barang kiriman karena kesalahan atau kelalaian ekspedisi sebelum sampai ke tangan konsumen. Selain itu SiCepat Ekspress tidak menolak untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi bagi customer mereka yang mengalami kendala pengiriman, dengan syarat apabila kerusakan tersebut terbukti sebagai kerusakan internal. Mereka juga menyatakan bahwa perusahaan tidak akan membiarkan barang sampai ke tangan customer dalam keadaan rusak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Perusahaan juga membatasi beberapa jenis barang untuk tidak mereka terima dalam proses pengangkutan. Hal ini dilakukan demi meminimalisir terjadinya kerugian serta demi melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh perusahaan perihal tanggung jawab mereka terhadap customer.
Klinik Hukum: Strategi Legalisasi Aset Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Desa Talumopatu Mustika, Waode; Fikri, Nurul Fazri El; Kamba, Sri Nanang Meiske; Sarson, Moh Taufiq Zulfikar
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1197

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Klinik Hukum dengan fokus pada strategi legalisasi aset pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango. Permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat adalah rendahnya kesadaran hukum terkait pentingnya legalisasi aset pertanian yang berdampak pada kepastian hukum kepemilikan lahan serta pemanfaatannya secara optimal. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, penyuluhan hukum  dengan metode dialog interaktif, pembentukan klinik hukum serta pelaksanaan konsultasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalisasi aset pertanian, terciptanya kesadaran hukum dalam pengelolaan tanah pertanian, serta terbangunnya komitmen bersama untuk mendukung ketahanan pangan desa melalui pemanfaatan lahan yang legal dan produktif.
Ketika Adat dan Hukum Positif Bertabrakan: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Hubungan Kohabitasi di Desa Bajo Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2263

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam fenomena kohabitasi di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum adat dalam menangani praktik tersebut. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat di Desa Bajo masih berlaku terutama melalui sanksi berupa pemaksaan pernikahan terhadap pelaku kohabitasi penerapannya menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, hukum adat belum tertulis, bergantung pada otoritas personal, dan kurang dipahami esensinya oleh masyarakat. Secara eksternal, terjadi ketegangan antara norma adat dan prinsip hukum nasional, terutama terkait hak anak, kesukarelaan dalam perkawinan, serta pergeseran nilai sosial akibat modernisasi. Di sisi lain, peran orang tua sering kali lemah, pasif, atau bahkan membiarkan kohabitasi dengan alasan “akan segera dinikahkan”, sehingga gagal memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014
Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Tidak Nafkahi Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Kupang, Frisca Melati; Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11743

Abstract

Abstract This study aims to analyze the legal protection for a legitimate wife who does not receive maintenance within her marriage, specifically based on Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research uses an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. The research questions addressed in this study are: first, how is the legal protection for the legitimate wife’s right to maintenance in her marriage according to Law No. 16 of 2019, and second, what are the factors causing the failure to fulfill the wife’s maintenance rights within her marriage in Tombolango Village? Data was collected through interviews with relevant parties in the Tombolango Village community and by reviewing regulations such as the Marriage Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), and the Compilation of Islamic Law (KHI). The study found that although the law provides protection for the wife's right to maintenance, in practice, there are socio-economic and cultural factors that hinder the fulfillment of this right in Tombolango Village. Therefore, efforts to raise legal awareness in the community and increased oversight from authorities are necessary to protect women's rights in marriage.
Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional atas Keterlambatan Penerbitan Sertifikat Tanah Laliyonu, Sri Ananda; Thalib, Mutia Cherawaty; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i05.6939

Abstract

Kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin perlindungan hak masyarakat. Dalam praktiknya, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya keterlambatan penerbitan sertifikat tanah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berkurangnya kepercayaan publik, hingga potensi sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum BPN atas keterlambatan penerbitan sertifikat tanah dengan fokus pada pelaksanaan PTSL di Desa Huidu Utara Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum administrasi negara, disertai data sekunder dari Kantor BPN Kabupaten Gorontalo periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerbitan sertifikat tanah mengalami penurunan signifikan: seluruh bidang terbit pada tahun 2022, hanya sebagian kecil pada tahun 2023, dan tidak ada satu pun sertifikat terbit pada tahun 2024. Fakta ini mencerminkan adanya maladministrasi yang melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban BPN mencakup dimensi administratif melalui perbaikan prosedur, dimensi perdata melalui potensi ganti rugi atas kerugian masyarakat, serta dimensi moral-institusional melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, keterlambatan penerbitan sertifikat tanah bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan hukum yang menuntut tanggung jawab negara, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pertanahan di Indonesia.
Child Cohabitation in the Grip of Patriarchy: Between Cultural Normalization and Legal Void Kamba, Sri Nanang Meiske; Kasim, Nur Mohamad; Mustika, Waode
Damhil Law Journal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2774

Abstract

This study aims to examine the positive legal void in responding to the practice of child cohabitation in Indonesia and analyze the role of the patriarchal system in worsening the weak protection of children, especially girls. Using a juridical-normative method with a qualitative approach, this study examines national laws and regulations, international conventions, and critical legal literature to uncover structural inequalities in regulations. The results of the analysis show that child cohabitation is a form of covert sexual exploitation that has been allowed to take place in the social space without legal certainty due to legal-formalistic views and the dominance of patriarchal cultural norms. The state has failed to carry out its constitutional mandate in guaranteeing children's rights to protection, health, education, and self-development. Therefore, progressive legal reform, based on gender justice and based on the principles  of the best interest of the child and maqasid al-shariah is needed as an urgent step to ensure comprehensive and transformative legal protection for Indonesian children.
Pertanggungjawaban Hukum Pihak Ekspedisi terhadap Kerugian Materil dan Imaterial Konsumen akibat Kelalaian dalam Pengiriman Barang Andini Kariza; Mutia Cherawaty Thalib; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2720

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah meningkatkan penggunaan jasa ekspedisi sebagai mitra penting dalam kegiatan perdagangan daring. Namun, maraknya kasus kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan pengiriman menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum pihak ekspedisi terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan ekspedisi terhadap kerugian materil dan immaterial yang timbul akibat kelalaian dalam pengiriman barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ekspedisi didasarkan pada prinsip wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dengan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Diperlukan reformulasi kebijakan dan pengawasan yang kuat untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen jasa ekspedisi.
Co-Authors Abdullah, Mayanti H. Amili, Nur Azmi Kurnia Andini Kariza Anggriani Ibrahim Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Aulia Suleman, Sti Budiyanto Hiola, Rahmat Cherawaty Thalib, Mutia Debi Sintia Dali Djasman, Shandy Dolot Alhasni Bakung Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib Fajrily S. M. Lihawa, Juniar FATIN FATIN Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Nurul Fazri El Fitran Amrain Hadju, Zainal Abdul Aziz Hasan, Rifal ikbal sulaiman IYAN KASIM Juniar Fajrily S. M. Lihawa Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Laliyonu, Sri Ananda Lisnawaty W. Badu Lukum, Silvani Nur Rahmat Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y Margaretha Husain MASIONU, ABDUL RAHMAN Mayanti Abdullah Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Moh. Yoenardi M. Basiman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Tahta A.R Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Nur Insani Nur Moh Kasim Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila Putri Anggraeni Maga Ramadhani S, Sufina Anugerah Ramelan, Sukma Asmarandani Rostuti Gau Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Semiaji, Trubus Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha Siska Yulia Chandra Eyato Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Srirahma Srirahma Sukma Asmarandani Ramelan Tinto Maulana Rahim Triyanto Nuriman Idrus, Agung Trubus Semiaji Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yusuf, Asriwati I Yutika Fitriyani Tomoolango Zainal Abdul Aziz Hadju Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh