Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.27
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Halu Oleo Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum GANEC SWARA Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Abdidas Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam UNISKA LAW REVIEW Journal Presumption of Law Jurnal Sosial dan Teknologi Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum Prioris Protection: Journal Of Land And Environmental Law AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora The Easta Journal Law and Human Rights JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Nusantara Berbakti Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Hukum Bisnis Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Law Journal Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Journal of Family Law and Islamic Court Nusantara Mengabdi kepada Negeri Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Nusantara: Journal Law and Islamic Law Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Sri Nanang Meiske Kamba
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 92 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 92 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Ketika Adat dan Hukum Positif Bertabrakan: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Hubungan Kohabitasi di Desa Bajo Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2263

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam fenomena kohabitasi di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum adat dalam menangani praktik tersebut. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat di Desa Bajo masih berlaku terutama melalui sanksi berupa pemaksaan pernikahan terhadap pelaku kohabitasi penerapannya menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, hukum adat belum tertulis, bergantung pada otoritas personal, dan kurang dipahami esensinya oleh masyarakat. Secara eksternal, terjadi ketegangan antara norma adat dan prinsip hukum nasional, terutama terkait hak anak, kesukarelaan dalam perkawinan, serta pergeseran nilai sosial akibat modernisasi. Di sisi lain, peran orang tua sering kali lemah, pasif, atau bahkan membiarkan kohabitasi dengan alasan “akan segera dinikahkan”, sehingga gagal memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014
Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Tidak Nafkahi Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Kupang, Frisca Melati; Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11743

Abstract

Abstract This study aims to analyze the legal protection for a legitimate wife who does not receive maintenance within her marriage, specifically based on Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research uses an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. The research questions addressed in this study are: first, how is the legal protection for the legitimate wife’s right to maintenance in her marriage according to Law No. 16 of 2019, and second, what are the factors causing the failure to fulfill the wife’s maintenance rights within her marriage in Tombolango Village? Data was collected through interviews with relevant parties in the Tombolango Village community and by reviewing regulations such as the Marriage Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), and the Compilation of Islamic Law (KHI). The study found that although the law provides protection for the wife's right to maintenance, in practice, there are socio-economic and cultural factors that hinder the fulfillment of this right in Tombolango Village. Therefore, efforts to raise legal awareness in the community and increased oversight from authorities are necessary to protect women's rights in marriage.
Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional atas Keterlambatan Penerbitan Sertifikat Tanah Laliyonu, Sri Ananda; Thalib, Mutia Cherawaty; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i05.6939

Abstract

Kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin perlindungan hak masyarakat. Dalam praktiknya, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya keterlambatan penerbitan sertifikat tanah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berkurangnya kepercayaan publik, hingga potensi sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum BPN atas keterlambatan penerbitan sertifikat tanah dengan fokus pada pelaksanaan PTSL di Desa Huidu Utara Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum administrasi negara, disertai data sekunder dari Kantor BPN Kabupaten Gorontalo periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerbitan sertifikat tanah mengalami penurunan signifikan: seluruh bidang terbit pada tahun 2022, hanya sebagian kecil pada tahun 2023, dan tidak ada satu pun sertifikat terbit pada tahun 2024. Fakta ini mencerminkan adanya maladministrasi yang melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban BPN mencakup dimensi administratif melalui perbaikan prosedur, dimensi perdata melalui potensi ganti rugi atas kerugian masyarakat, serta dimensi moral-institusional melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, keterlambatan penerbitan sertifikat tanah bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan hukum yang menuntut tanggung jawab negara, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pertanahan di Indonesia.
Pertanggungjawaban Hukum Pihak Ekspedisi terhadap Kerugian Materil dan Imaterial Konsumen akibat Kelalaian dalam Pengiriman Barang Andini Kariza; Mutia Cherawaty Thalib; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2720

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah meningkatkan penggunaan jasa ekspedisi sebagai mitra penting dalam kegiatan perdagangan daring. Namun, maraknya kasus kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan pengiriman menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum pihak ekspedisi terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan ekspedisi terhadap kerugian materil dan immaterial yang timbul akibat kelalaian dalam pengiriman barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ekspedisi didasarkan pada prinsip wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dengan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Diperlukan reformulasi kebijakan dan pengawasan yang kuat untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen jasa ekspedisi.
Konsekuensi Hukum Pembagian Tanah Boedel tanpa Sertifikat Penetapan Ahli Waris: Perspektif Hukum Waris di Desa Lahumbo Sri Wanda Ismail; Mutia Cherawathy Thalib; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2882

Abstract

  Pembagian tanah boedel tanpa sertifikat penetapan ahli waris menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks dalam sistem hukum waris Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan dampak yang timbul dari pembagian tanah warisan tanpa dasar penetapan ahli waris yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengkaji bahan hukum primer dan sekunder termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta data empiris terkait sengketa tanah warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan surat penetapan ahli waris mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada konflik internal antar ahli waris, perbuatan melawan hukum, kesulitan administrasi pertanahan, penurunan nilai ekonomi aset, dan kerentanan terhadap sengketa berkepanjangan. Meskipun secara yuridis peralihan hak atas tanah warisan terjadi otomatis berdasarkan Pasal 833 dan 955 KUHPerdata, secara praktis dan administratif pembagian tanah boedel tanpa penetapan ahli waris menjadi problematika krusial yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan stabilitas sosial dalam penyelesaian warisan tanah..
Keabsahan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Pasca Pembatalan Perkawinan : Tinjauan Yuridis dan Implikasi Hukum Dwi Hasrianty Ruchban; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3237

Abstract

Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan fenomena hukum yang semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap keabsahan akta nikah serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta implikasi yuridisnya terhadap keabsahan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo dan Putusan PA Limboto Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas memiliki landasan hukum yang kuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi yuridis dari pembatalan perkawinan mengakibatkan akta nikah menjadi tidak sah dan wajib dicoret dari register KUA, meskipun Pasal 75 KHI memberikan perlindungan terhadap status anak dan pihak beritikad baik. Perempuan sebagai korban dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem verifikasi identitas melalui integrasi database KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penegakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP bagi pelaku pemalsuan identitas untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan
Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Memberikan Persetujuan Dibawah Paksaan Azzahra Audina Tangahu; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4452

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan persetujuan di bawah paksaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai paksaan dan cacat kehendak telah diatur secara jelas dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerapannya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Hal ini terlihat dari adanya putusan pengadilan yang lebih menitikberatkan pada aspek formalitas perjanjian dibandingkan dengan kebebasan kehendak para pihak.
KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo) Dolot Alhasni Bakung; Sri Nanang Meiske Kamba; Mohamad Hidayat Muhtar; Zamroni Abdussamad; Julius T. Mandjo
Jurnal Nusantara Berbakti Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Nusantara Berbakti
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jnb.v1i3.164

Abstract

The implementation of the ijon system by the community, especially farmers, has become a habit that has been passed down from generation to generation and has become entrenched in a number of areas, including Gorontalo. The 1945 Constitution, especially in Article 18B paragraph two (2) which reads that the State recognizes and respects customary law community units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated in law. Even so, buying and selling under the debt bondage system, in the eyes of the law, is strictly prohibited because in buying and selling the bonded bond system is very unclear because this is a form of extortion that can harm other people. The sale and purchase of the ijon system has also been confirmed in article 8 paragraph 3 of Law number 2 of 1960 concerning production sharing agreements, which reads: "payments by anyone, including owners and cultivators, to cultivators or owners in whatever form they have elements of ijon, are prohibited". The provisions used as the legal basis for the use of standard contracts in Indonesia are Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code which stipulates: "all agreements made legally apply as laws for those who make them" from the words all can be interpreted that every legal subject can make an agreement with any content, there is freedom of the legal subject to determine the form of the agreement. In other words, through the principle of freedom of contract, legal subjects have the freedom to make agreements, including opening opportunities for legal subjects to make new agreements that have not been regulated in the Civil Code so that they can follow the needs of society due to the times
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO: EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE E-COURT SYSTEM IN SETTLEMENT OF DIVORCE CASES IN THE SUWAWA RELIGIOUS COURT AS REVIEWED FROM SOERJONO SOEKANTO'S THEORY OF LEGAL EFFECTIVENESS Arya D. Hasan; Nur M. Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Journal Presumption of Law Vol 8 No 1 (2026): Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v8i1.17663

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the e-Court system implementation in resolving contested divorce cases at the Religious Court of Suwawa and to identify factors influencing its effectiveness. The e-Court system, which includes e-Filing, e-Payment, e-Summons, and e-Litigation, represents a form of judicial modernization to realize the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary. This research employs empirical legal research methods with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with judges, registrars, bailiffs, PTSP officers, and e-Court users, and were supported by documentation studies and relevant laws and regulations. Data analysis was conducted using Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, which encompasses factors of legal substance, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture. The results indicate that the implementation of the e-Court system at the Religious Court of Suwawa has proceeded normatively and institutionally but has not yet been fully effective empirically. The main obstacles stem from low digital literacy among the community, limited internet infrastructure in several areas, and technical disruptions to the Mahkamah Agung's central server. Nevertheless, the e-Court system plays an important role in increasing access to justice, particularly in contested divorce cases. Therefore, increased socialization, user assistance, and strengthening of technological infrastructure are needed to optimize the implementation of e-Court in the religious courts environment.
Validity of Illegal SIM Card Sales Under Article 1320 Indonesian Civil Code Aditiya; Mutia Cherawaty Thalib; Sri Nanang Meiske Kamba
Legtimacy: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 3 (2026): Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i3.2214

Abstract

This study critically examines the validity of illegal SIM card sales agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The proliferation of digital telecommunications has triggered unlawful registrations using manipulated personal data, creating fundamental legal flaws in consumer contracts. Employing a normative juridical methodology, this research demonstrates that such illicit transactions categorically fail to fulfill the objective requirement of a lawful cause. Consequently, these defective agreements are deemed strictly null and void, mandating total restitution. Furthermore, the ensuing legal liability is multidimensional: civil liability burdens negligent sellers, strict administrative sanctions apply to telecommunication operators, and severe criminal penalties target data falsifiers. Injured consumers retain absolute rights to seek comprehensive compensation through robust dispute resolution mechanisms or formal civil litigation. Ultimately, this study highly recommends strengthening statutory regulations and harmonizing the Civil Code, Consumer Protection Law, and Personal Data Protection Law to ensure absolute national legal certainty for all citizens.
Co-Authors Abdullah, Mayanti H. Aditiya Andini Kariza Anggriani Ibrahim Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Arya D. Hasan Aulia Suleman, Sti Awod Dermawan Ali Azzahra Audina Tangahu Budiyanto Hiola, Rahmat Daniar Erza Miftarini Imam Debi Sintia Dali Djasman, Shandy Dolot Alhasni Bakung Dwi Hasrianty Ruchban Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib Fajrily S. M. Lihawa, Juniar FATIN FATIN Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Nurul Fazri El Fitran Amrain Hadju, Zainal Abdul Aziz Hanira Hanafi Hasan, Rifal ikbal sulaiman IYAN KASIM Julius T. Mandjo Jumrah Syahir Juniar Fajrily S. M. Lihawa Jusuf, Muhammad Ferdy Fahriza Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Laliyonu, Sri Ananda Lisnawaty W. Badu Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y Margaretha Husain MASIONU, ABDUL RAHMAN Mayanti Abdullah Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Moh. Ifan Ridwansyah Moh. Yoenardi M. Basiman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Tahta A.R Mutia Ch. Thalib Mutia Cherawathy Thalib Mutia Cherawaty Thalib Nadela Ramadhanty Caesarani Lahay Nirwan Junus Nur Azmi Kurnia Amili Nur Insani Nur M. Kasim Nur Moh Kasim Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila Putri Anggraeni Maga Putri Pratama Rahmatia Hunowu Rahma Nuraulia A. Tabukali Rahmat Budiyanto Hiola Rahmawati Dai Ramadhan, Aditya Sharul Ramadhani S, Sufina Anugerah Roslina Mantolongi Rostuti Gau Saiban S. Marzuki, Moh Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha Silvani Nur Rahmat Lukum Siska Yulia Chandra Eyato Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Sri Wahyuni Pantu Sri Wanda Ismail Srirahma Srirahma Sukma Asmarandani Ramelan Sukma Asmarandani Ramelan Tinto Maulana Rahim Triyanto Nuriman Idrus, Agung Trubus Semiaji Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yusuf, Asriwati I Yutika Fitriyani Tomoolango Zainal Abdul Aziz Hadju Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh