Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Yuridis Kredit Macet Bank Sulut-Gocabang Limboto Lewat Interpertasi Perdata Muhammad Tahta A.R; Weny A Dungga; Sri Nanang Meiske Kamba
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i1.2210

Abstract

settlement of bad debts made by debtors, is a violation of the program credit distribution program against sulut-go bank which has generated a lot of speculation about the rules of civil law. The problem is the enforcement of the law against the debtor allegedly with the issue of the article on the crime of corruption article 2 paragraph 1. The purpose of this research is to find out thoroughly about the enforcement of bad credit in the review of civil law. bad credit in the review of civil law and judge's decision, the problem of bad credit, and default. and default. Bank Sulut-Go which is in limboto branch against debtors who have bad credit. and discussion of the research that there is an imprudence that is done by the bank regarding the credit process by pledging something that does not belong to the debtor, but is processed.belonging to the debtor, but processed. Furthermore, that this contract occurs contract with a repayment duration that is not yet due but has already entered the court. The conclusion drawn by the researcher is that when a case that still has a contract it includes default and is a problem of bonding between people because it arises due to the cideranya promise, whose resolution path must be the civil realm. Default in bad credit can be recognized when there is an error, negligence, and willfulness.
Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Akibat Pemalsuan Surat Wasiat Melalui Pengadilan Negeri Miftahuljannah Sidik; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i1.2212

Abstract

Land disputes are civil disputes that are often filed by justice seekers in the District Court. Recently, many inheritance disputes often occur in families, the inheritance in question is in the form of movable and immovable property. This research aims to determine the process of resolving inheritance land disputes due to falsification of wills in district court and the inhibiting factors which are useful as a reference. The type of research used is empirical research, by interviewing plaintiffs, defendants and co-defendants in case decision no. 44/Pdt.G/2011/PN.Gtlo.The results of the research show that resolving inheritance land disputes resulting from forgery of wills through the District Court is preferred as a solution because it is an institution that provides the justice desired by the plaintiff and its decisions have permanent legal force. Inhibiting factors found in the research process, namely internal and external factors. Internal factors consist of lack of human resources, administrative services, and lack of facilities. And external factors consist of cost, time, good faith, lack of understanding of the parties, chaos in the trial, and lack of evidence.
Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama Dwi Kasih Maharani Taib; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.1018

Abstract

The aim of this research is to find out the juridical review and legal consequences for the distribution of inheritance to adopted children regardless of the position of the main heir. The method used is empirical juridical research with primary data obtained in the field and secondary data through literature studies and related regulations. The results of this study indicate that based on article 171 letter (c) KHI who becomes an heir must have a blood relationship with the heir, not being hindered by law to become an heir and article 209 paragraph (2) KHI for adopted children who do not receive a will is given a mandatory will 1/3 of the heir's inheritance. However, the facts on the ground are not in accordance with the provisions above, in fact the heir gives more inheritance to the adopted child than the main heir on the grounds that groups 2, 3, and 4 do not object, then the second heir states that the adopted child is older than his biological child. This reduces and closes the share of legal heirs. In adopting a child, it is done in the best interest of the child based on local customs and applicable laws and regulations. This fulfills the elements of article 39 paragraph (1) and article 171 letter (h) KHI. There are three legal consequences of the distribution of inheritance to adopted children, namely: 1) The distribution of inheritance has not been fulfilled in Article 209 paragraph (2) KHI 2) The rights and obligations have been fulfilled for adopted children according to Article 171 letter (h) KHI. However, the adopted child is constrained in terms of legitieme portie cannot sue the position of the main heir 3) Lineage relations, the adoptive parents have severed the lineage relationship of the adopted child with his biological parents where he uses the surname of his adoptive father. This contradicts QS-Al Ahzab: 4 and 5 and does not fulfill article 39 paragraph (2).
Peningkatan Pemahaman Administrasi Tanah bagi Warga Kelurahan Tapa dalam Mengurangi Potensi Sengketa Insani, Nur; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 3 (2024): June, Pages 97 - 300
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i3.943

Abstract

Tanah merupakan aset vital yang mendukung kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk pertanian, ekologi, dan sosial-ekonomi. Namun, tantangan utama dalam pengelolaan tanah timbul dari konversi lahan untuk kepentingan non-pertanian seperti pembangunan perkotaan, industri, dan infrastruktur di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana. Untuk mengatasi konflik sengketa yang berpotensi muncul akibat hal ini, dilakukan program pengabdian masyarakat yang melibatkan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Melalui metode pelaksanaan seperti observasi, penyuluhan hukum, dan monitoring evaluasi (monev), program ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang administrasi tanah, serta memperkuat kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran regulasi agraria. Diharapkan, peningkatan kesadaran ini akan mendorong masyarakat untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan melindungi sumber daya tanah secara berkelanjutan serta memastikan bahwa masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di lingkungan mereka. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya mengurangi potensi sengketa tanah di tingkat kelurahan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam keberlanjutan lingkungan hidup dan pembangunan sosial-ekonomi di wilayah mereka.
Peningkatan Literasi Digital Melalui Pelatihan Hukum dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial Kamba, Sri Nanang Meiske; Thalib, Mutia Cherawaty; Kasim, Nur Mohamad; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar; Mandjo, Julius T
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 3 (2024): June, Pages 97 - 300
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i3.945

Abstract

Fenomena ujaran kebencian di media sosial merupakan tantangan serius yang mengancam keharmonisan dan keamanan masyarakat sera menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang negatif. Pengabdian masyarakat ini mengeksplorasi upaya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Tupa Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Melalui pelatihan dan edukasi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum terkait ujaran kebencian serta cara mengatasinya. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan terbentuknya komitmen bersama dan langkah konkret dalam menangani ujaran kebencian baik secara online maupun offline di Desa Tupa yang diharapkan mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat menuju hubungan yang lebih harmonis. Selain itu, membuka peluang kerjasama lebih lanjut dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni sosial di komunitas desa lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak ini dapat menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di masa depan yang diharapkan dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam memoderasi konten, memberikan edukasi kepada warga, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, inklusif, dan menghargai keragaman bagi semua individu.
Harmonisasi Hukum Adat dan Regulasi Modern: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kerjasama Berkelanjutan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Junus, Nirwan; Puluhulawa, Fenty U; Mustika, Waode; Elfikri, Nurul Fazri; Mamu, Karlin; Amrain, Fitran; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 4 (2024): August, Pages 301 - 449
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i4.990

Abstract

Harmonisasi antara hukum adat dan regulasi modern menimbulkan konflik budaya, perspektif, dan kepentingan. Pembangunan Indonesia bertujuan mensejahterakan rakyat dengan pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi alam dan manusia. Meskipun potensi alam dan manusia di desa besar, pengembangan ekonomi pedesaan belum optimal karena ketergantungan pada bantuan pemerintah dan kurangnya inovasi. Pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai subjek pembangunan adalah tujuan, tetapi masih terkendala pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan potensi alam serta keterbatasan dalam menerima modernisasi dan teknologi baru. Regulasi desa bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan mengatasi kesenjangan. Namun, desa masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan memiliki rendahnya kreativitas sumber daya manusia karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan. BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, lemahnya sistem dan tata kelola, kekurangan SDM dan aparat desa, serta minimnya penguasaan IT. Memperhatikan permasalahan diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk meningkatkan Kapasistas Masyarakat Desa MelaluiĀ  Kerjasama sama berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes. Adapun luaran yang nantinya akan dihasilkan melalui pengabdian ini ialah kegiatan Penyuluhan dan Penegmbangan kapasitas Masyarakat, Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), selanjutnya Laporan Wajib berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Keuangan.
Implementasi Hukum PT. Garuda Indonesia Terhadap Kerugian Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Konsumen Di Bandara Djalaludin Anggriani Ibrahim; Nirwan Junus; Sri Nanang Meiske Kamba
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i4.682

Abstract

The purpose of this research is to find out how PT Garuda Indonesia is responsible for loss or damage to consumer baggage at Djalaludin airport and to find out the form and legal consequences of loss or damage to Garuda Indonesia airline baggage at Djalaludin Djalaludin Airport, Gorontalo Province. This research uses the type of research used is a sociological juridical approach. The data sources used consist of primary and secondary. The results of this research show that the responsibility of the Garuda airline can be seen from the implementation of the airline's responsibility to consumers, however in this research there is still a lack of responsibility by the airline. The airline should be more careful in checking consumer goods so that there are no problems with loss or damage to goods and the airline can fulfill its obligations to provide compensation to compensate for losses experienced by passengers, but in this case the airline is still not giving enough responsibility to passengers. . The factors causing damage and loss of baggage are lack of supervision in the transportation process and passengers not paying attention to advice from the airport and the airline.
DAMPAK KEBIJAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN: Impact of The Policy Statement of Absolute Responsibility Regulation of The Minister of Homeland Number 9 of 2016 on Marriage Registration Sri Nanang Meiske Kamba; Nur Mohamad Kasim
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v11i1.18354

Abstract

Marriage registration is an official process that involves registering and documenting a couple's marriage at authorized institutions, such as the Office of Religious Affairs (KUA) and the Population and Civil Registry Service. This process legally and administratively records marriage events, producing an official document stating the couple's marital status. This research uses normative research with a focus on studying legal norms relating to marriage registration. The analysis used is a qualitative descriptive approach using legislation (statute approach) to analyze the issues that arise in connection with the Statement of Absolute Responsibility and its impact on marriage registration and the legality of marriages after the SPTJM policy. The research results show that the Statement of Absolute Responsibility policy has a positive impact, such as providing facilities for producing children's birth certificates and other documents. However, this policy can also present complexities related to the status of "Unregistered Marriage," which raises legal issues, protecting the rights of wives and children, as well as law enforcement against the practice of polygamy and polyandry. Even though the information of couples who are mar ried in an unregistered marriage is recorded in the Family Card document of the Population and Civil Registry Office, recognition is still required before the law so that this couple has adequate legal standing in court to ensure the validity of their marriage. Keywords: Impact, SPTJM Policy, Marriage Registration
Tinjauan Implikasi Hukum Terhadap Penagihan Hutang Melalui Media Sosial Siska Yulia Chandra Eyato; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.506

Abstract

This research aims to determine the legal implications of debt collection via social media. This research is normative research with a conceptual approach, which is analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the legal implications of debt collection from an agreement as fulfillment of performance are viewed from article 1365 of the Civil Code, every act that violates the law and brings loss to another person, requires the person who caused the loss through his fault to compensate for the loss, giving meaning in principle in debt and receivable agreement that has been agreed, if the agreement cannot be implemented by one of the parties then an unlawful act has occurred. In fact, debt collection via social media is not a violation as long as it does not lead to defamation of the debtor. There is a difference between unlawful acts in the context of criminal law and unlawful acts in the context of civil law, namely that more emphasis is placed on the differences in the nature of criminal law which is public in nature and civil law which is private in nature.
Legal Protection Of The Gorontalo City Police Against Debtors Who Transfer Fiduciary Vehicles Without The Consent Of The Fiduciary Recipient Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila; W. Badu, Lisnawaty; Meiske Kamba, Sri Nanang
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.24193

Abstract

The purpose of writing this article is to determine the efforts that can be prevented by the police against fiduciary acts in the transfer of fiduciary objects in the jurisdiction of Gorontalo City. The method used in this study is to use empirical research methods with a qualitative approach. HasiL research on this case fiduciary receiver or 2nd party raises the issue of the possibility of a crime in the field of fiduciary. This event is where the 2nd party makes a car loan at a financing company or individual with an installment payment system in accordance with the agreement specified in the agreement and for a certain time. In fact, after the credit agreement is running, the 2nd party (fiduciary recipient) does not perform its obligations as agreed between the twelve fiduciary parties to the fiduciary recipient to pay the installments, but resells the goods that are the object of fiduciary security to the 3rd party without the knowledge of the 3rd party whose vehicle is still in the installment financing 2nd (fiduciary recipient) to the First party (fiduciary giver).
Co-Authors Abdullah, Mayanti H. Agung Triyanto Nuriman Idrus Amili, Nur Azmi Kurnia Anggriani Ibrahim Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Debi Sintia Dali Djasman, Shandy Dolot Alhasni Bakung Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib FATIN FATIN Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Hadju, Zainal Abdul Aziz Hasan, Rifal ikbal sulaiman IYAN KASIM Juniar Fajrily S. M. Lihawa Juniar Fajrily S. M. Lihawa Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Lisnawaty W. Badu Lukum, Silvani Nur Rahmat Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y Margaretha Husain MASIONU, ABDUL RAHMAN Mayanti Abdullah Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Moh Saiban S. Marzuki Moh. Yoenardi M. Basiman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Tahta A.R Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Nur Insani Nur Moh Kasim Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila Putri Anggraeni Maga Rahmat Budiyanto Hiola Ramadhani S, Sufina Anugerah Ramelan, Sukma Asmarandani Rostuti Gau Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Semiaji, Trubus Siska Yulia Chandra Eyato Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Srirahma Srirahma Sti Aulia Suleman Sukma Asmarandani Ramelan Tinto Maulana Rahim Trubus Semiaji Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yusuf, Asriwati I Yutika Fitriyani Tomoolango Zainal Abdul Aziz Hadju Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh