Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Novum : Jurnal Hukum

IMPLEMENTASI TERKAIT PEMBERIAN JASA OLEH PPAT TANPA MEMUNGUT BIAYA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GRESIK Akmal, Muhammad Wijdanul; Perwitasari, Dita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61939

Abstract

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST) Novitasari, Yesica; Perwitasari, Dita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62707

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia dalam hukum positif secara khusus tidak diatur secara tegas. Sehingga, karena beberapa alasan perkawinan beda agama sering menjadi subjek kontroversi dan perdebatan. Penetapan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, dalam penetapannya hakim mengabulkan dan mengabulkan sebagian permohonan tersebut berdasarkan fakta yuridis dan beberapa pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum positif dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dan beberapa faktor penyebab disparitas dari penetapan permohonan perkawinan beda agama pada kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasilnya pada penetapan perkawinan beda agama pada kedua pengadilan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas diantaranya karena faktor agama dan tidak terpenuhinya sayarat formil pengajuan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 32/PDT/2023/PT BANDUNG TERKAIT SENGKETA JUAL BELI TANAH DENGAN PPJB Andira Devi Dwi Ayu; Dita Perwitasari
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli tanah yang dilakukan dengan PPJB tidak jarang menimbulkan masalah, baik itu yang berasal dari pembeli maupun dari penjualnya sendiri. Salah satu contohnya dalam permasalahan jual beli tanah antara Nicco dan Tati dalam perkara Nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Nicco ingin membeli sebagian bidang tanah seluas 942 m² dengan harga Rp. 3.300.000/m2 yang merupakan bagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Mita bin Rain yang luas keseluruhannya 4.515 m2 dari Tati. Jual beli dilakukan secara bertahap dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. Setelah pembayaran lunas dan Toko Bangunan siap ditempati, Nicco ingin meningkatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) sekaligus melanjutkan proses balik nama, namun niat tersebut tidak dapat terlaksanakan karena Tati selaku penjual tidak bersedia tanpa alasan yang jelas. Tujuan dari penulisan ini adaljah untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dari putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung terkait sengketa jual beli tanah dengan PPJB. Pendekatan penelitian yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu pendekatan perundang-undangan , Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian ini, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung sudah tepat, karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jual beli tanah yang dilakukan dengan berdasarkan PPJB tetap dapat dianggap sah secara hukum apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu, Pembeli telah melakukan pelunasan harga tanah, pembeli telah menguasai objek jual beli, dan dilakukan dengan itikad baik. Kata Kunci: PPJB, tanah, jual beli