Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Law Enforcement of Traffic Violations Using Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Based on Law No. 22 Of 2009 on Road Traffic and Transportation (In The Jurisdiction of Karawang Regency) Novia Sucita; Rr. Dijan Widijowati; Edi Saputra Hasibuan
Journal of Social Research Vol. 4 No. 3 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i3.2463

Abstract

The primary objective of this research is to analyze the implementation of E-TLE in Karawang Regency, identify the challenges encountered, and propose solutions to improve its effectiveness in reducing traffic violations and enhancing road user discipline. This study evaluates the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) in Karawang Regency, focusing on the obstacles and solutions in enforcing traffic regulations. E-TLE is an electronic-based law enforcement tool aimed at improving driving discipline and reducing extortion during traffic violation enforcement. The research uses a normative method, analyzing secondary data to draw conclusions about the impact of E-TLE on reducing traffic violations and improving community compliance. The challenges identified include the high costs of required infrastructure, non-compliance by some road users, and a tendency for better orderliness only when police officers are physically present. The study suggests that the Police should collaborate with local governments to provide necessary infrastructure, increase public awareness through socialization efforts, and continue to deploy officers at strategic locations to ensure enforcement effectiveness.
ANALISIS KUHP BARU DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN MODERN: RETRIBUTIF, DETERRENT, DAN REHABILITATIF Dody Rizki Handoyo; Edi Saputra Hasibuan; Marlina Samosir
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 2, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i2.11268

Abstract

“Pembaruan” KUHP Indonesia dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menyoroti bahwa hukum pidana Indonesia, yang dihapuskan pada masa kolonial, cenderung menekankan aspek retributif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengutamakan keseimbangan nasional yang mengintegrasikan aspek retributif, jera, dan rehabilitatif secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam hukuman berdasarkan KUHP Baru melalui teori kriminal modern, yaitu retributif, deterren, dan rehabilitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur retributif dipertahankan melalui sanksi yang ketat, KUHP Baru memberikan ruang yang cukup bagi tujuan rehabilitatif dan deterren melalui sanksi pengakuan alternatif seperti pelayanan masyarakat dan pengawasan. Pergeseran dari keadilan retributif ke keadilan korektif dan restoratif ini menempatkan hukum pidana bukan hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi sebagai sarana reintegrasi dan pemulihan sosial. Namun, hal ini menyiratkan kurangnya sinkronisasi antara teks hukum dan kesiapan sosiologis masyarakat serta infrastruktur negara.
Disparitas putusan hakim atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Fanny Afifah; Lukman Hakim; Edi Saputra Hasibuan
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1901

Abstract

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, manfaat dari hukuman, efektivitas pemidanaan, dan harapan agar pelaku dapat berubah setelah menjalani hukuman di penjara. Jika dalam putusan hakim tidak memperhitungkan faktor-faktor tersebut, maka hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan disparitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab utama terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang melibatkan sumber hukum seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para ahli sebagai dasar analisis. Disparitas dalam putusan hakim pada kasus pencurian yang dilakukan anak bisa terjadi karena hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan hukuman. Meskipun hakim berwenang menegakkan keadilan, dalam praktiknya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian tidak mencantumkan batas minimum hukuman, sehingga tidak ada pedoman yang jelas bagi hakim. Oleh karena itu, meskipun ketiga putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal kasus, pelaku, dan pasal yang dikenakan, masih ada kemungkinan terjadinya disparitas atau ketidakadilan bagi pelaku, khususnya anak.