Claim Missing Document
Check
Articles

Dinamika Pengelolaan Wisata Religi di Nusa Penida: Tinjauan Hukum Dan Peluang Wijaya, I Ketut Kasta Arya; Senastri, Ni Made Jaya; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.4967

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep dan peluang pengembangan wisata religi di Bali, khususnya di wilayah Nusa Penida, Klungkung. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum normatif dan empiris. Data lapangan diperoleh dari observasi di objek wisata dan dianalisis bersama dengan peraturan perundang-undangan terkait pariwisata dan sumber daya alam yang memiliki nilai religi. Hasilnya menunjukkan peluang besar untuk pengembangan wisata religi, didukung oleh antusiasme masyarakat Bali dalam kegiatan keagamaan. Namun, tantangan muncul dalam menjaga kesucian tempat suci dan mengedukasi wisatawan akan adat istiadat dan budaya lokal. Rekomendasi meliputi perlunya pengelola wisata menjaga kesucian tempat suci serta penguatan peran desa adat oleh pemerintah dalam pengelolaan wisata religi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG PESANAN YANG TIDAK SESUAI DALAM TRANSAKSI ONLINE MELALUI SHOPEE Ni Komang Sri Novia Dewi; Ni Made Jaya Senastri; Made Puspasutari Ujianti
Berajah Journal Vol. 5 No. 12 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v5i12.369

Abstract

In the practice of trading through the Shopee platform electronic system, there are still frequent discrepancies between the goods received by consumers and those agreed upon, both in terms of quality, quantity, and specifications, thus potentially causing losses and legal uncertainty. This study aims to analyze the validity of electronic buying and selling transactions through Shopee and the form of legal protection for consumers against losses that arise. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that transactions through Shopee are valid legal acts as long as they meet the requirements for a valid agreement according to the Civil Code and are recognized in the provisions of the ITE Law and the PP PMSE. Consumer protection is provided preventively through the obligation to provide correct information and repressively through compensation mechanisms and dispute resolution, although its implementation is not yet optimal and still requires strengthening.
Implementation of Source-Based Waste Segregation Based on Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 in Siangan Village Putra, Anak Agung Gede Bagus Darma; Senastri, Ni Made Jaya; Rideng, I Wayan
Journal of Governance, Taxation and Auditing Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Governance, Taxation and Auditing (January - March 2026)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/jogta.v4i3.1881

Abstract

The waste management issue in the Province of Bali led to the enactment of Governor Regulation of Bali Number 47 of 2019 concerning Source-Based Waste Management, which emphasizes waste segregation at the household level. This study aims to analyze the implementation of source-based waste segregation in Siangan Village, which has established a Reduce, Reuse, Recycle Waste Processing Facility (TPS3R), and to identify the inhibiting factors in its implementation. The research applies an empirical juridical method with statutory, conceptual, and socio-legal approaches. Data were collected through document studies and interviews with the Village Head, TPS3R management, and community members. The findings indicate that institutionally Siangan Village has provided adequate structural and infrastructural support, including the TPS3R facility, a scheduled collection system, and a legal basis through Village Regulation Number 7 of 2022. However, the effectiveness of implementation remains suboptimal due to systemic obstacles such as inconsistent supervision and limited human resources, as well as social constraints reflected in the lack of collective awareness and environmental legal culture. Therefore, optimizing implementation requires strengthening institutional governance and fostering sustainable community awareness.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN Okta Putri, Ni Putu Clara Devina; Senastri, Ni Made Jaya; Antaguna, Nyoman Gde
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 27 No 1 (2026): Edisi April 2026
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v27i1.10565

Abstract

ABSTRACT There must be a fair and balanced application of the legal rights and responsibilities that arise from the employment relationship between employers and employees. Employers' continued activities of withholding diplomas from workers, even after the employment relationship has ended, may have negative consequences for workers and limit their ability to find new career possibilities. The purpose of this research is to examine the employment agreement's provisions on the parties' respective roles and responsibilities in the workplace, and to determine whether or not employees have any recourse if their employers choose to retain their diplomas even after the job relationship has ended. Normative legal research using conceptual, factual, and regulatory approaches is the study technique used. Holding workers' diplomas is illegal, violates their human rights, and goes against labor laws and regulations, according to the report. Legislation protects employees both preemptively, via government oversight and normative regulation, and punitively, via processes for resolving disputes in industrial relations and the imposition of administrative, civil, and criminal penalties. Companies cannot legitimately withhold diplomas; thus, this practice must end in order to provide legal clarity and respect for workers' dignity. Keywords : Legal Protection, Workers, Diploma.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce Vanes Mardiah, Ni Made Yusi; Ni Made Jaya Senastri; Putu Ayu Sriasih Wesna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5014

Abstract

Peredaran kosmetik ilegal melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce) telah memunculkan permasalahan serius terkait perlindungan konsumen dan pengawasan standar keamanan kesehatan di Indonesia. Tantangan hukum muncul ketika produk yang tidak memenuhi standar BPOM, seperti produk yang mengandung merkuri atau tanpa izin edar, dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat izin edar produk kosmetik di Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha dan penyedia platform digital atas peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar BPOM di e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan izin edar kosmetik bersifat imperatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM guna menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk. Pertanggungjawaban hukum dalam ekosistem digital bersifat berlapis, di mana pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian konsumen, sementara penyedia platform digital memikul tanggung jawab hukum apabila lalai dalam melakukan pengawasan dan kurasi terhadap konten produk ilegal di sistem elektroniknya.
Penerapan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar Ni Luh Putu Medie; Ni Made Jaya Senastri; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6031.106-111

Abstract

Seiring meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjual berbagai merek produk di Kota Denpasar maka diperlukan perlindungan terhadap merek tersebut, tetapi masih banyak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar yang belum memahami arti pentingnya pendaftaran merek terhadap produk yang dipasarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Bagaimana Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait pendaftaran merek di Kota Denpasar? Dan Bagaimana Kendala terhadap penerapan Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar?. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian, hak dan kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar tentunya tidak jauh dari mendapatkannya perlindungan hukum apabila sudah beritikad baik dan berinisiatif dalam mendaftarkan merek dari produknya, tetapi masih banyaknya kendala yang dihadapi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendaftarkan mereknya baik dari segi pemerintah maupun dari Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri.
JURIDICAL PROBLEMS OF ACQUIRING PROPRIETARY RIGHTS TO STATE LAND THROUGH FULL SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL) Ni Made Jaya Senastri; Nengah Renaya; Arisya Septyani Virgin
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.7.2.2022.76-83

Abstract

This study aims to examine the weaknesses of obtaining property rights on state land and the legal consequences of the issuance of property rights on state land through a legally flawed Complete Systematic Land Registration (PTSL). The method used is a normative legal writing method, using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. As an analytical tool for the legal issues studied, this study uses the theory of legal certainty, the theory of legal protection and the theory of legal justice. Based on the results of the analysis, it can be found that there is an inconsistency of norms between the Minister of ATR/BPN Number 6 of 2018 and Government Regulation Number 24 of 1997, namely Article 33, Article 22 paragraph (2), Article 24 paragraph (2) of the Minister of ATR/BPN Regulation No. 6 of 2018. The existence of the inconsistency of these norms creates legal weaknesses and uncertainty in the community regarding the suspension of BPHTB and PPh debts, a statement of ownership of rights in good faith, the principle of publicity for the announcement of physical data and juridical data, the application of the principle of contradictory delimitation in determining the boundaries of land parcels through Complete Systematic Land Registration (PTSL). The result or output in the form of a certificate of ownership that is issued has a legal defect. The legal consequences of the issuance of a certificate of ownership of state land through a Complete Systematic Land Registration (PTSL) which is legally flawed, namely cancellation due to a defect in administrative law and cancellation by implementing a court decision that has permanent legal force.
FUNGSI NASKAH AKADEMIK (NA) DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Ni Made Jaya Senastri; Luh Putu Suryani
Kertha Wicaksana Vol 12 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.2018.38-45

Abstract

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun mereka berada, oleh karena itu keberadaan atau eksistensi hukum sifatnya universal. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tetapi justru mempunyai hubungan yang timbal balik. Norma hukum dibuat menurut beberapa cara yaitu norma umum melalui kebiasaan atau undan-undang, norma khusus melalui tindakan-tindakan pengadilan dan administrasi atau transaksi hukum.
Policy Regulation of Tourism Development with Integrated Agriculture in Bali Anak Agung Dalem Ariyudha; Simon Nahak; Ni Made Jaya Senastri
Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.8.2.2021.122-135

Abstract

Balinese agriculture as a culture that becomes Balinese cultural tourism identity should still receive protection in line with the rapid development of tourism. However, in reality, the rapid and uncontrolled development of tourism is accused of having a big impact on the conversion of agricultural land in Bali. The disharmony that occurs can be used as a sign that the existing regulations have not been able to complete and integrate tourism and agricultural development. In this case, tourism development is not accompanied by legislation to protect agricultural land. This study aims to examine the legal arrangements related to tourism development with integrated agriculture in Bali and to examine the efforts that the government can take to integrate tourism development with agriculture in Bali. Empirical legal research is the type of this study. In addition, the approach used in this study is legislation approach, legal concept analysis approach and facts approach. The results of this study revealed that 1) the existing regulations relating to tourism development and agricultural development in Bali have provided an opportunity for integration between tourism development and agriculture in Bali, however, the regulations have not been optimal in preventing and reducing the negative impacts of rapid and uncontrolled tourism development. 2) In the perspective of ius constituendum, Bali tourism development must continue to provide protection for living cultural values, one of which is agriculture because basically Bali tourism development is based on Balinese culture which is imbued with the values of Tri Hita Karana and Sad Kerthi.
The Effectiveness of The Regulation on The Use of Tribal Land in Palakahembi Village, Pandawai District, East Sumba Regency, East Nusa Tenggara Province Yohanis Hina Takanjanji; Simon Nahak; Ni Made Jaya Senastri
Jurnal Hukum Prasada Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.9.1.2022.65-72

Abstract

Customary land (tanah ulayat) of a tribe means an inheritance land and the natural resources on and inside it, passed down from generation to generation, and the rights of customary land belong to customary law community. Customary land/customary land rights (hak ulayat) are a joint land, believed to be a gift from supernatural forces or inheritance from ancestors to a group of people, the customary law community, that serves as the main supporting element for the community’s life and livelihood all the time. Based on the background of research, the researchers formulated research questions as follow: How is the regulation on the use of tribal land in Palakahembi Village, Pandawai Subdistrict, East Sumba District, East Nusa Tenggara Province; How is the effectiveness of the regulation on the use of tribal land in Palakahembi Village, Pandawai Subdistrict, East Sumba Regency, East Nusa Tenggara Province. This research aims to provide legal comprehension to society concerning the regulation on the use of tribal land and to study and understand legal issues concerning the regulation on the use of tribal land. This is empirical legal research, which reveals facts (the fact approach). Applying this approach, the researchers observed and collected facts in the field methodically, and these facts are used as supporting materials for the research. This research took place in Palakahembi Village, East Sumba District, East Nusa Tenggara Province. The result of this research shows that there is no clear commensurate border of tribal land (a source of horizontal conflict between tribes), no Regional Regulation of East Sumba District that specifically regulates and use tribal land based on its characteristic, and the region’s local wisdom. The researchers suggested that it is necessary to draw up a Regional Regulation that serves as a stepping stone in the use of tribal land based on the tribe’s local wisdom.
Co-Authors , I Gst Bagus Suryawan A A Dalem Satria Dharma A. A. Istri Agung Sita Pratiwi A. A. Istri Pradnyarani Dewi A.A. Ayu Dewi Larantika A.A.Rai Sita Laksmi Abd. Majid Abel Sulaeman Agus Kurniawan Anak Agung Dalem Ariyudha Anak Agung Gde Agung Brama Pramudya Anak Agung Gede Bagus Darma Putra Anak Agung Istri Agung Anak Agung Krisna Sumantri Andika Satria Dwi Pratistha Antaguna, Nyoman Gde Aptaningsih, Ni Made Indah Ardanari, Ni Made Novia Surya Arisya Septyani Virgin Aurora Mayawa Rissandjani Aziz Muhaimin Benny Hariyono Cesaltina Angela Soares Dewa Ayu Adhika Saraswati Dewa Ayu Artini H. Wahyuni Retnowulandari Hardi, Kresensia Angelica HELLANDA, Clara Vinky Henny Yuningsih Henny Yuningsih I B GD Agustya Mahaputra I Dewa Gede Astika Praja Negara I Gusti Agung Dhian Maharani Swari Dewi I Gusti Agung Yoga Bhaskara Susila I Gusti Bagus Sudiantara I Gusti Bagus Suryawan I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Komang Dedi Saputra I Made Aditya Mantara Putra I Made Arjaya I Made Budiana I Made Dwi Wahyu Kartika I Made Gianyar I Made Gianyar I Made Mardika I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Suniastha Amerta I Made Suwitra I Made Suwitra I Made Yudhiantara I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Gede Bayu Krisnantha Dwipayana I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Nyoman Sutama I NYOMAN SUTAMA I Putu Arwan Puspa Resmawan I Putu Dipta Indrayana I Wayan Arthanaya I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I.B Gede Agustya Mahaputra Ida Ayu Ima Purnama Sari Ida Ayu Mas lndriani Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra Ida Bagus Udayana Putra Indah Permatasari Kadek Ayu Surya Dwi Utami Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Shanti Widyasari Ketut Shanti Widyasari Kristanti, I Gusti Ayu Made Iin Leonito Rebeirio Leonito Reiro Leonito Reiro lsye Aprilia Luh Putu Suryani Made Puspasutari Ujianti Made Weda Sapta Prasetia Mahadewi Mulia Gangga Mateus Ximenes Mateus Ximenes Mohammad Fadli Mulyawati, Kade Richa Nengah Renaya Nengah Renaya Ngakan Nyoman Krisna Payadnya Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Komang Sri Novia Dewi Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Medie Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Nyoman Wulan Ratna Komala Sari Ni Putu Ayu Mandalay Shasa Alba Chiara Ni Putu Ayu Tiana Dewi Ni Putu Citra Juli Artini Ni Putu Putri Pebriyanti Apsari Ni Putu Tryana Tresna Dewi Nur Ezan Rahmat Okta Putri, Ni Putu Clara Devina Pande Komang Rama Raditya Prameswara Patrick Samky Radjah PRABHADIKA, I PUTU YUDI Purwaningdyah Murti Wahyuni Putra, Anak Agung Gede Bagus Darma Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Bayu Satvika Putu Ngurah Suyatna Yasa Putu Suryani . Rina Elsa Rizkiana SETIASA, Made Simon Nahak Soares, Cesaltina Angela Sri Wahyu Kridasakti Sri Wahyu Kridasakti Styawati, Ni Komang Arini Sudiantara, I Gusti Bagus Suryani, Luh Putu Tri Sakti Mandala Putra Hanes Vanes Mardiah, Ni Made Yusi Wijaya Sahadewa, Anak Agung Gede Ananta Wiryani, Made Yohanis Hina Takanjanji