Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.482

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Best Journal (Biology Education, Sains and Technology) JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Jurnal Inovasi Penelitian LEGAL BRIEF INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Proceeding International Seminar of Islamic Studies IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL PENDIDIKAN IPS Wahana Jurnal Smart Hukum (JSH) Al-Manaj Innovative: Journal Of Social Science Research Jaliye: Jurnal Abdimas, Loyalitas, dan Edukasi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Pemuliaan Keadilan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies Jurnal Begawan Hukum STARLA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan

Syahrul Bakti Harahap

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Author-ID : 3462180

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE (B3) MANAGEMENT WITHOUT A PERMIT BY CV. JULIANA: A STUDY OF DECISION NUMBER 538/PID.SUS/2017/PN MDN Amzat Erwinsyah; Syahrul Bakti Harahap
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to juridically analyze the elements of the criminal offense of unauthorized hazardous and toxic waste (B3 waste) management committed by CV. Juliana, to examine the judges’ legal considerations in imposing criminal sanctions, to assess the implementation of the principle of proportionality in sentencing, and to identify juridical obstacles in the application of environmental criminal law based on Decision Number 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. The results of the study indicate that the elements of the criminal offense of unauthorized B3 waste management in the a quo case were lawfully and convincingly fulfilled, and that CV. Juliana, as a business entity, could be held criminally liable. The judges’ considerations in imposing criminal sanctions took into account aspects of evidentiary assessment, the principle of legality, the precautionary principle, and environmental protection as a public interest. The application of the principle of proportionality in sentencing is reflected in the imposition of sanctions commensurate with the degree of culpability and the potential environmental impact, in line with environmental sentencing theory. Nevertheless, juridical obstacles remain in the enforcement of environmental criminal law, particularly with regard to technical evidentiary issues, corporate criminal liability, and inter-agency coordination, which require strategic efforts to enhance the effectiveness of environmental law enforcement.

Perlindungan Hukum Guru dalam Pemberian Sanksi kepada Murid di SD Swasta Bina Bangsa Tanjung Morawa Suci Maharani; Syahrul Bakti Harahap
Pemuliaan Keadilan Vol. 3 No. 3 (2026): Juli : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v3i3.1666

This research is motivated by the increasing number of legal cases involving teachers resulting from sanctions imposed on students in elementary schools. Teachers often find themselves in a dilemma between exercising their pedagogical authority to discipline students and the risk of legal action from parents due to differing perceptions. This situation highlights the importance of studying legal protection for teachers without neglecting the protection of children's rights in the educational process. This study aims to analyze the forms of legal protection for teachers at Bina Bangsa Private Elementary School in Tanjung Morawa and to identify the factors causing conflicts between teachers, students, and parents, along with efforts to resolve them. The method used is empirical juridical with a field approach. Data were obtained through interviews, observations, and literature review, then analyzed qualitatively to describe the application of legal protection in practice. The results indicate that legal protection for teachers is regulated normatively in legislation, but its implementation is not yet optimal. Teachers remain vulnerable to legal conflicts due to differing understandings regarding the limits of educational sanctions. Factors contributing to these conflicts include differences in perception, lack of communication, increased public legal awareness, and unclear boundaries between educational sanctions and violence. Therefore, strategic efforts are needed, such as reinforcing school regulations, increasing outreach to parents, strengthening communication between schools and parents, and establishing a preventative dispute resolution mechanism. These efforts are expected to create legal certainty while maintaining a balance between protecting children's rights and protecting the teaching profession.

Teh Herbal Celup ‘SerJa’ Produk Inovatif Peningkat Imunitas di Desa Sei Balai Kabupaten Batu Bara Rita Destini; Syahrul Bakti Harahap; Imel Aulia Cania; Wina Oktaviana; Nazwa Aulia; Grace Sisca Putri Manurung; Ahmad Dhani Solin
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 9 No 2 (2026): April-Juni 2026
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v9i2.15228

Minuman teh herbal terbuat dari bahan-bahan alami yang baik untuk kesehatan tubuh. Biasanya, teh herbal terbuat dari rempah-rempah atau bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, atau umbi. Dipercaya memiliki manfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, berkat senyawa aktif yang ada di dalam tanaman herbal. Salah satu cara baru untuk menggunakan bahan alami ini adalah dengan membuat teh herbal standar, yaitu dalam bentuk teh celup. Dipilih karena lebih praktis, higienis, dan mudah dikonsumsi oleh umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat teh celup SerJa terhadap kesehatan dan peranannya dalam meningkatkan imunitas tubuh komunitas sekitar. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan partisipatif dan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan. Masyarakat Desa Sei Balai, khususnya ibu-ibu PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), terlibat dalam penelitian ini. Konsumsi teh celup herbal SerJa dan edukasi tentang manfaatnya merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Pengetahuan masyarakat dan persepsi tentang peningkatan imunitas tubuh merupakan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan pembuatan teh herbal celup SerJa mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dari kategori kurang menjadi baik, serta memberikan dampak positif berupa pemanfaatan potensi lokal jahe dan sereh sebagai minuman peningkat imunitas sekaligus peluang pemberdayaan ekonomi ibu-ibu PEKKA di Desa Sei Balai. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa teh herbal celup SerJa tidak hanya berperan sebagai minuman peningkat imunitas, tetapi juga mampu meningkatkan pengetahuan serta memberdayakan ibu-ibu PEKKA di Desa Sei Balai.

Pemahaman Sumber-Sumber Hukum Islam Kepada Masyarakat Muslim Di Desa Amplas Muhammad Hizbullah; Haidir; Azrai Harahap; Yeltriana; Syahrul Bakti Harahap; Mhd Zulkifli Hasibuan
STARLA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2026): Juni
Publisher : CV. BAROKAH PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sumber-sumber hukum Islam merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk kehidupan beragama yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan, fungsi, dan hierarki sumber-sumber hukum Islam masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman berimplikasi pada kecenderungan sebagian masyarakat menjadikan tradisi, kebiasaan, atau informasi yang belum memiliki dasar hukum Islam yang jelas sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat Muslim di Desa Amplas, yang menunjukkan perlunya upaya edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai sumber-sumber hukum Islam yang meliputi alquran, hadis, ijmak, dan qiyas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi observasi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra, penyampaian materi melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, serta evaluasi terhadap pemahaman peserta.Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan alquran sebagai sumber hukum utama, fungsi hadis sebagai penjelas alquran, serta peran ijmak dan qiyas dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Antusiasme peserta selama mengikuti kegiatan juga menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembinaan keagamaan yang bersifat edukatif dan aplikatif. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum Islam masyarakat, memperkuat kesadaran untuk menjadikan sumber-sumber hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan berdasarkan dalil yang sahih dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Edukasi Menabung Sejak Dini dan Pelatihan Pembuatan Celengan Kreatif dari Bahan Bekas di UPT SDN 05 Sei Balai Batubara Syahrul Bakti Harahap; Rita Destini; Rika Irawati; Wilda Febriaytni Sinaga; Mei Dilla; Aditya Pratama; Nazwan Hafiz Al-Qodri
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol. 11 No. 2 (2025): PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Edukasi menabung sejak usia dini merupakan salah satu bentuk literasi keuangan yang penting untuk ditanamkan pada anak-anak. Kebiasaan ini membantu membentuk perilaku hemat, mandiri, dan terampil mengelola keuangan di masa depan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UPT SD Negeri 05 Sei Balai pada 24 Juli 2025, dengan melibatkan 68 siswa dari kelas 4 dan kelas 5. Tujuan utama kegiatan adalah memberikan pemahaman dasar tentang konsep menabung, sekaligus mengembangkan kreativitas siswa melalui praktik langsung pembuatan celengan dari bahan bekas. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi edukasi menabung yang disampaikan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan praktik langsung. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebanyak 74\% siswa kelas 4 dan 88\% siswa kelas 5 berhasil memahami materi yang disampaikan. Selain itu, siswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam membuat celengan dan termotivasi untuk menabung menggunakan karya mereka sendiri. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan dan kreativitas siswa sekolah dasar. Kata kunci: menabung, literasi keuangan, kreativitas, daur ulang, siswa sekolah dasar ABSTRACT Early-age saving education is a crucial form of financial literacy that must be instilled in children. This habit is vital for shaping frugal, independent, and financially skilled behavior in their future. This community service activity was conducted as part of the Community Service Program (KKN) at UPT SD Negeri 05 Sei Balai, Batubara, on July 24, 2025. The program aimed to provide a basic understanding of the concepts and benefits of saving, while also developing students' creativity through hands-on practice of making piggy banks from recycled materials. A total of 68 students from grades 4 and 5 participated in this event. The methods used included the socialization of materials through interactive lectures, discussions, and direct practice. Evaluation was conducted via oral questions and observations to measure students' comprehension and enthusiasm. The results showed a significant increase in understanding, with 74% of grade 4 students and 88% of grade 5 students successfully grasping the material. This difference in comprehension was also analyzed in relation to students' age and cognitive development. Furthermore, students demonstrated high enthusiasm in creating their piggy banks, which aligns with the effectiveness of practice-based learning methods. This program proved to be effective in improving financial literacy and creativity among elementary school students, providing a strong foundation for positive financial habits. Keywords: saving; financial literacy; creativity; recycling; community service program; elementary school students.

Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Barang Logistik pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Nuryanto; Syahrul Bakti Harahap
Jurnal Begawan Hukum (JBH) Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Begawan Hukum (JBH)
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/jbh.v3i2.134

This research is motivated by the importance of an effective logistics recording and reporting system in supporting operational performance and security within the Mobile Brigade (Brimob) Unit of the North Sumatra Regional Police. Logistics items such as firearms, ammunition, and other operational equipment are classified as State-Owned Goods (BMN), which must be managed orderly, transparently, and accountably in accordance with prevailing legal provisions, such as Law No. 1 of 2004, Government Regulation No. 27 of 2014, and Police Chief Regulation No. 10 of 2011. Problems arise when the logistics system faces technical constraints, lack of personnel training, and weak oversight, which in some cases have led to the loss of strategic items such as firearms.The aim of this study is to analyze the implementation of the logistics recording and reporting system in the Brimob Unit of the North Sumatra Regional Police in accordance with legal provisions, assess its effectiveness in supporting operational duties, and identify existing challenges and improvement efforts. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach, through document studies and interviews with logistics and operational personnel.The research findings indicate that the recording and reporting system has been carried out in an orderly and accountable manner, utilizing both manual and digital systems in parallel. There is a strong commitment among personnel to comply with SOPs, use dual-recording as risk mitigation, and maintain regular reporting in accordance with standards. Nonetheless, challenges remain in the form of limited technological infrastructure, the need for continuous personnel training, and integration with national logistics systems. Strategic efforts have been made through capacity building, gradual digitalization, and strengthening of SOPs and internal audits. Overall, the system is considered effective in supporting the unit's tasks and reflects the principles of administrative law, namely legality, accountability, and orderly administration.

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Sabhara dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Medan Yudhistira Ardana; Syahrul Bakti Harahap
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 3 No. 3 (2026): Agustus: Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v3i3.1981

Medan, as the third largest metropolitan city in Indonesia, faces multidimensional security challenges, evidenced by a 5.8% increase in criminal cases from 2021 to 2023, totaling 8,247 cases in 2023. On the other hand, the condition of Sabhara's facilities and infrastructure at Medan Police shows an average readiness level of only 72.4% of the ideal requirement. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Sabhara's duties in maintaining security and public order in Medan City. This research uses empirical legal method with a juridical-empirical approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, questionnaires, literature study, and documentation. The research location was the Sabhara Unit of Medan Police with 12 informants selected through purposive sampling, consisting of Sabhara leaders and personnel, community leaders, academics, and public lawyers. Data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of Sabhara's duties at Medan Police has generally been carried out but has not yet reached optimal effectiveness. The preventive function is implemented through routine patrols and dialogical patrols based on crime mapping in three shifts per day, which has proven to provide a real deterrent effect, as evidenced by the reduction in extortion cases in several areas. The repressive function is implemented by prioritizing persuasive approaches before legal action, although there are notes regarding delayed responses in some riot handling cases. The public service function shows positive development, marked by increased public trust in reporting to the police. Internal factors hindering effectiveness include limited personnel disproportionate to the area and city complexity, limited operational facilities and infrastructure with the largest deficit in radio communication systems and CCTV, and the need for competency improvement in dealing with technology-based crimes. External factors include complex socio-economic dynamics, high population density and heterogeneity, and still weak active community participation in the self-help security system. This study concludes that improving Sabhara's effectiveness requires a multidimensional approach encompassing long-term structural reform, namely fulfilling the ideal personnel ratio, modernizing facilities and infrastructure, and increasing operational budgets, as well as short-term operational management improvements through strengthening community policing, more integrated coordination systems, and transparent and accessible public accountability mechanisms for all levels of society.

Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan: Studi Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp Josua Sembiring; Syahrul Bakti Harahap
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus : Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i4.1869

The crime of petty theft is a legal issue that demands a proportional and fair imposition of punishment. Article 364 of the Criminal Code, a colonial legacy, has had its value limit adjusted through Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 to Rp 2,500,000.00. In Decision Number 70/Pid.C/2025/PN Lbp, the judge imposed a conditional sentence on the perpetrator of rubber sap theft valued at Rp 372,000.00. This study aims to analyze the legal regulation of petty theft, the judge's legal considerations in imposing a conditional sentence, and the conformity of the sentencing with the objectives of punishment and the sense of justice in society. The research method used is normative legal research with a statutory approach, supported by field research through interviews, analyzed qualitatively and descriptively. The results show that the regulation of petty theft under Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 provides legal certainty in classifying theft cases with small losses to be tried under expedited proceedings by a single judge without detention. The judge's legal considerations in imposing a conditional sentence are based on the fulfillment of all elements of Article 364 of the Criminal Code and the requirements of Article 14a paragraph (1) of the Criminal Code, taking into account the defendant's status as a first-time offender, the small value of the loss, and the modern sentencing paradigm oriented towards rehabilitation. The sentencing in this decision is in accordance with the objectives of modern punishment and the sense of justice in society, and has a strong constitutional foundation in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study suggests reform of the value limit for petty theft, improved coordination among law enforcement officials, and optimization of the application of special conditions in conditional sentences.

Authority For Issuing Halal Certifikation In Indonesia : History, Philosofhy, And Institutions Syahrul Bakti Harahap; Surya - Perdana; Farid - Wajdi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4264

The UUJPH's halal certificate laws have clarified matters for the protection of consumers, particularly Muslims. The state is adamant about shielding Muslim customers from goods that are neither halal nor certified halal. The Indonesian government has enacted Law Number 6 of 2023 addressing job development, which contains laws on the authority to issue halal certification and halal emblems in Indonesia, as well as Number 33 of 2014 concerning Halal Certification. These regulations aim to regulate halal certification in Indonesia. Based on a formal Fatwa granted by Indonesia, a halal certificate is an acknowledgement of a product's halalness issued by the Halal Product Guarantee Management Agency (BPJPH). The Ministry of Religion's Halal Fatwa Council and Ulema Council (MUI). This study employed normative juridical legal research, or qualitative research, by examining the legal norms and principles found in statutes. It was decided that the Indonesian Ulema Council (MUI) would be in charge of halal certification after literature research revealed that the government, specifically the Ministers of Religion, Health, and Home Affairs Number 42/Me.Kes/VIII/1985, originally had the authority to issue halal certificates.

Co-Authors Abdul Halim Adawiyah Nasution Adawiyah Nasution Aditya Pratama Ahmad Dhani Solin Alkausar Saragih Amzat Erwinsyah Anwar Sadat Harahap Awaluddin Siregar AYU LESTARI Azrai Harahap Bonanda Japatani Siregar Chairuddin Lubis Dani Sintara Dawn Indra Farid - Wajdi Farid Wadji, Farid Fitriani, Enny Grace Sisca Putri Manurung Haidir Haidir Haidir Haidir Halimatul Maryani Imel Aulia Cania Josua Sembiring Liyan Syahputra Lubis, Putri Nurul Zulia M. Guffar Harahap Mei Dilla Mhd Zulkifli Hasibuan Muhammad Akbar Muhammad Akbar Muhammad Alfarizi Sirait Muhammad Fadli Antony Muhammad Hizbullah Mukidi, Mukidi Nazwa Aulia Nazwan Hafiz Al-Qodri Nurafrianti, Ika Nuryanto Perdana, Surya Purba, Nelvitia Putri Ananda Nawawi Rahma Nuriasari Raja Fanny Fatahillah Rambe, Faisal Hamid Rika Irawati Rita Destini Suci Maharani Surya - Perdana Syaputri, Tiara Syarifah Syarifah Syarifah Syarifah Tri Reni Novita Widiana, Nur Wilda Febriaytni Sinaga Wina Oktaviana Yeltriana Yeltriana Yeltriana, Yeltriana Yudhistira Ardana

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search