Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.644
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran The Journal of Society and Media JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Akuntansi dan Keuangan SERUNAI Socius: Social Sciences Research Journal Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Deby Febriyan Eprilianto
Universitas Negeri Surabaya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Peningkatan Pelayanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Muchammad Nur Salim; Eva Hany Fanida; Meirinawati M; Deby Febriyan Eprilianto
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 4, No 1 (2026): August 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21279659

Abstract

The Recapitulation Information System (Sirekap) is an e-government-based innovation designed to support transparency, accountability, effectiveness, and efficiency in the vote recapitulation stage of elections. This study employed a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, literature review, and documentation. The findings indicate that the implementation of SIREKAP at the General Election Commission (KPU) of Surabaya City has fulfilled most of the public sector innovation success indicators proposed by Bugge et al. (2018). The innovation has improved public service quality by accelerating the dissemination of election result information, enhancing transparency, and increasing the efficiency of the vote recapitulation process. Nevertheless, further improvements in human resource capacity, information technology infrastructure, and system evaluation are necessary to ensure that the implementation of SIREKAP becomes more effective and sustainable.
Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja: Studi Kasus Program Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Surabaya Joko sampurno; Muhammad Farid Ma'ruf; Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1305

Abstract

Peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan multidimensional yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan distribusi di Jawa Timur memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik peredaran barang kena cukai ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dalam melaksanakan Program Gempur Rokok Ilegal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, mencakup aparat Satpol PP, pedagang rokok ilegal, dan konsumen. Evaluasi efektivitas mengacu pada lima indikator teori organisasi Richard M. Steers, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input- output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Surabaya secara keseluruhan berada pada kategori cukup efektif. Program sosialisasi, operasi gabungan, dan pengawasan distribusi telah menghasilkan dampak nyata berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dan berkurangnya peredaran rokok ilegal di sejumlah lokasi. Namun, efektivitas masih terkendala oleh keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, tingginya permintaan pasar berbasis harga, serta diversifikasi modus distribusi ilegal
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Antut Rika Hidayati; Deby Febriyan Eprilianto; Muhammad Farid Ma'ruf; Galih Wahyu Pradana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1306

Abstract

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem terintegrasi yang didorong penggunaannya oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya transformasi digital mereka. Sistem ini membantu perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan pemerintah. Salah satu instansi yang telah mengadopsi SIPD untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan adalah Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Keterbatasan kompetensi personel, kebutuhan untuk bereaksi terhadap perubahan sistem, dan keterbatasan teknis yang berdampak pada kelancaran operasional masih menjadi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan model DeLone dan McLean untuk keberhasilan sistem informasi pada kasus SIPD di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan berbasis metodologi studi kasus. Kami menggunakan pendekatan analitis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña untuk menyaring data yang dikumpulkan dari staf yang berpartisipasi dalam pengelolaan SIPD, yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, kami menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Pengadopsian SIPD telah membantu menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan akurasi data, mempersingkat waktu penyelesaian, dan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada operator sistem, dan masalah teknis aplikasi telah menghambat optimalisasi penuh efektivitas implementasi. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa persiapan organisasi, kompetensi peralatan, dan dukungan kelembagaan untuk transformasi digital pemerintah lebih penting daripada kualitas sistem informasi dalam menentukan efektivitas implementasi SIPD.
Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Tunjungan Surabaya Muhammad Fikri Diva Arraffi; Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1311

Abstract

Parkir liar merupakan salah satu permasalahan transportasi perkotaan yang berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kualitas pelayanan publik. Kawasan Jalan Tunjungan Surabaya sebagai pusat perdagangan, wisata, dan aktivitas ekonomi memiliki tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan parkir yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penertiban parkir liar di Jalan Tunjungan berdasarkan indikator kinerja organisasi publik yang meliputi efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan responsivitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melaksanakan berbagai upaya penertiban melalui patroli rutin, operasi gabungan, pengawasan lapangan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun demikian, pelaksanaan penertiban masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, tingginya mobilitas kawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pengguna kendaraan terhadap aturan perparkiran. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penertiban memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tercipta sistem perparkiran yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Akselerasi Legalitas Umkm Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Di Kelurahan Balas Klumprik, Kota Surabaya) Nunuk Kuswantoro; Muhammad Farid Ma'ruf; Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1319

Abstract

Implementasi peran strategis Pemerintah Kelurahan Balas Klumprik dalam akselerasi legalitas NIB diwujudkan melalui empat dimensi operasional yang saling terintegrasi. Sebagai fasilitator, aparatur menyediakan dukungan infrastruktur digital dan asistensi teknis guna mengatasi keterbatasan gawai serta kemampuan teknologi masyarakat. Fungsi pembina dilakukan melalui edukasi sosiokultural yang persuasif untuk mengubah pola pikir pelaku usaha mengenai nilai ekonomi dan perlindungan hukum dari legalitas usaha. Dalam kapasitas sebagai mediator, kelurahan bertindak sebagai jembatan kelembagaan yang menghubungkan UMKM dengan instansi vertikal untuk penyelesaian kendala administratif (seperti NIK error) serta memfasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan lokal. Terakhir, peran motivator dijalankan melalui stimulasi psikologis guna meruntuhkan resistensi kultural dan membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. Efektivitas peran tersebut terhambat oleh faktor struktural-internal, mencakup defisit kapasitas SDM, beban kerja ganda aparatur, keterbatasan sarana fisik, dan gangguan sistem pusat. Selain itu, terdapat hambatan kultural-eksternal berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi dasar (buta huruf), ilusi fiskal atau ketakutan akan pajak, serta biaya peluang operasional bagi pedagang yang sulit meninggalkan usahanya. Benturan antara keterbatasan birokrasi dan ketidaksiapan masyarakat ini menciptakan titik sumbat (bottleneck) yang menyebabkan kesenjangan capaian legalitas sebesar 40%.
PENDAMPINGAN TRACER STUDY DARING ALUMNI UNTUK PENGUATAN SDGs 4, 8, DAN 17 Deby Febriyan Eprilianto; Raden Roro Nanik Setyowati; Sri Murtini; Pamnudi Handoyo; Hendri Prastiyono; Fitri Norhabiba
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 2 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i2.6883

Abstract

Artikel pengabdian kepada masyarakat ini mendeskripsikan pendampingan tracer study terintegrasi secara daring bagi alumni Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab sebaran domisili alumni yang beragam, rendahnya pengisian tracer study, serta kebutuhan basis data alumni yang lebih terintegrasi untuk mendukung layanan karier dan kolaborasi kelembagaan. Metode kegiatan meliputi sosialisasi daring, demonstrasi login dan pengisian, pendampingan oleh tim, evaluasi pretest dan posttest, serta fasilitasi tindak lanjut pembentukan forum komunikasi alumni. Evaluasi melibatkan 47 responden alumni. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengisian tracer study dari 1 responden pada pretest menjadi 47 responden pada posttest. Pengetahuan alumni mengenai sistem tracer terintegrasi, manfaat tracer study, dokumen yang perlu disiapkan, dan prosedur pengisian juga meningkat secara nyata. Kegiatan ini berkontribusi pada SDGs 4 melalui penguatan pembelajaran sepanjang hayat berbasis data, SDGs 8 melalui penguatan kesiapan karier alumni, dan SDGs 17 melalui kemitraan program studi, alumni, dan jejaring profesional. Tindak lanjut kegiatan adalah pembentukan Forum IKA Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Program RPL.
Kinerja Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Kantor Desa Winongan Lor Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Muhammad Fernanda Samlin Tamawa Putra; Deby Febriyan Eprilianto
AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 4 (2025): Oktober 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/akua.v4i4.5737

Abstract

The implementation of financial administration in the Winongan Lor Village Office is carried out by the Village Secretary with the Head of Financial Affairs (Kaur Keuangan) along with 1 (one) Kaur Keuangan staff. However, there are still problems with the performance of village officials in implementing village financial administration, namely that village officials do not complete financial reports on time and the results of financial reports reported to the public exceed the specified deadline. Therefore, this study aims to determine and describe the performance of village officials in implementing financial administration in the Winongan Lor Village Office. This study uses descriptive qualitative research. This study focuses on employee performance indicators from Mitchell which include work quality, initiative, punctuality, ability, and communication. The data sources for this study use primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use narrative analysis techniques. The results of this study indicate that the work quality indicator has produced good work quality, the initiative indicator has been initiated well. The timeliness indicator has not been carried out properly because there are still delays in the budgeting and financial reporting processes. The ability indicator has shown good ability. The communication indicator has been carried out well.
The Effectiveness of Information Verification Services through the Klinik Hoaks Website at the Department of Communication and Informatics of East Java Province Herdyana Lady Karisma; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma’ruf; Deby Febriyan Eprilianto
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 8 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19373650

Abstract

The rapid development of information and communication technology has driven significant changes in the implementation of public services, particularly in the dissemination of information to the public. The increasing accessibility of the internet enables information to spread quickly, but also raises the potential for the circulation of false or misleading information. This condition requires the government to provide public information services that are accurate, responsive, and easily accessible in order to protect society from the negative impacts of misinformation. The Government of East Java Province, through the Department of Communication and Informatics, provides a digital-based information verification service through the Klinik Hoaks Website to assist the public in clarifying questionable information. This study aims to assess the effectiveness of the service based on Duncan’s organizational effectiveness theory, which includes goal attainment, integration, and adaptation. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, with informants selected using purposive sampling. The results show that the Klinik Hoaks Website service has generally been effective. The service is able to meet the public’s need for information verification, has procedures that are easy to understand, and is supported by adequate facilities. However, several challenges remain, including inconsistency in verification time, limited outreach of socialization, and the absence of specific technical regulations. Therefore, improvements are needed in terms of service timeliness, broader dissemination, and strengthening of technical regulations to optimize the effectiveness of the service.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PENGADUAN 112 ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DAN DINAS KOMINFO KABUPATEN SIDOARJO Shelvia Dwi Indriani; Achmad Deckanio; Annisa Qothrun Nada; Deby Febriyan Eprilianto
SERUNAI Vol. 6 No. 1 (2026): SERUNAI
Publisher : IDFoS Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63019/serunai.v6i1.80

Abstract

ABSTRACT The innovation of the emergency complaint service through the single number 112 plays a key role in connecting the government, agencies, and institutions. This study examines the implementation of collaborative governance in the 112 Call Center for emergency complaints in Sidoarjo Regency. A qualitative descriptive approach is used, based on the collaborative governance theory by Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012), which includes three dimensions: principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. The findings show that the 112 Call Center has improved public access to report emergencies and enhanced coordination among Regional Government Organizations (OPDs). The principled engagement dimension is reflected in fairness, inclusivity, and transparency in the reporting process, which helps build public trust in the service. Shared motivation is shown in the trust the public has in the service, though coordination challenges remain among OPDs. The capacity for joint action is seen in the successful implementation of Standard Operating Procedures (SOPs), but there is a need for improvements in human resources (HR) training and public service outreach. This study recommends strengthening coordination among OPDs, increasing public outreach efforts, and optimizing HR management to ensure emergency services remain responsive and effective in the future.
Co-Authors Achmad Deckanio Adam Jamal Aditya Ramadhan Annisa Qothrun Nada Antut Rika Hidayati Astrella Vanindya Sheren Badrudin Kurniawan Boni Saputra Dewy Rahmah Shobirin Eni Febriyanti Eva Hany Fanida Fitri Norhabiba Galih W. Pradana Galih Wahyu Pradana Herdyana Lady Karisma Indah Prabawati Joko sampurno Lisa Amelia Sari Meirinawati Meirinawati M Meirinawati Meirinawati Mohamad Hermy Hibatulloh Muchammad Nur Salim Muh. Rizal Khoirudin Muhammad Farid Ma'ruf Muhammad Farid Ma'ruf Muhammad Farid Ma’ruf Muhammad Fernanda Samlin Tamawa Putra Muhammad Fikri Diva Arraffi Neny Ayu Nourmanita Nunuk Kuswantoro Pamnudi Handoyo Prastiyono, Hendri Raden Roro Nanik Setyowati Rania Hanin Sajida Shelvia Dwi Indriani Sri Murtini Suci Megawati Tjitjik Rahaju Tolentino de Araujo Tolentino Trenda Aktiva Oktariyanda Yuni Lestari Yuyun Eka Kartika Sari Yuyun Eka Kartika Sari