Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

STRATEGI OPTIMALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN Soesanto, Djoko Dwi; Nenobais, Harry; Susanti, Susanti
Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24 No 01 (2024): Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan
Publisher : LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/dinamika.2024.24.01.73-94

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendiskripsikan strategi optimalisasi pelaksanaan anggaran belanja pada KPPN Tuban. Dengan adanya analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran agar dapat menjadi 100%. Strategi yang tepat guna mendorong terciptanya optimalisasi anggaran belanja pada KPPN Tuban secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif diskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Informannya meliputi; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Staf PPK pada KPPN Tuban dan Kassubbag Keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Adapun instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuisioner, wawancara, dan observasi. Teknik analisis datanya menggunakan pendekatan SWOT. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat delapan alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan optimalisasi pelaksanaan anggaran belanja KPPN Tuban yaitu; 1) Adanya aplikasi komputer untuk optimalisasi pengelolaan anggaran yang realtime berbasis digital. 2) Komitmen pimpinan (KPA) dalam menghasilkan SDM dan manajemen SDM yang handal dan amanah melalui sarana dan prasarana yang mendukung serta perencanaan matang. 3) Pengelola anggaran yang kompeten dan komitmen pimpinan (KPA) serta meningkatkan kualitas SDM dalam menghindari dampak bila terjadi mutasi pegawai. 4) Sarana dan prasarana didukung dengan berbasis digital untuk meningkatkan efektifvitas dan efisiensi pengecekan barang dan jasa serta kelengkapan dokumen. 5) Perencanaan kegiatan yang berbasis digital, bertujuan untuk memudahkan terlaksananya diskusi serta revisi dalam pelaksanaan anggaran belanja yang efektif. 6) Adanya audit SDM dan pembinaan yang berbasis aplikasi, untuk mengantisipasi adanya rotasi staf pengelola anggaran. 7) Ada semangat dan antusias pengelolaan anggaran dengan melakukan diskusi maupun briefing pada pagi hari. 8). Ada sarana dan prasarana diskusi dan konsultasi perencanaan anggaran secara daring.
STRATEGI OPTIMALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN Soesanto, Djoko Dwi; Nenobais, Harry; Susanti, Susanti
Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24 No 01 (2024): Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan
Publisher : LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/dinamika.2024.24.01.73-94

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendiskripsikan strategi optimalisasi pelaksanaan anggaran belanja pada KPPN Tuban. Dengan adanya analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran agar dapat menjadi 100%. Strategi yang tepat guna mendorong terciptanya optimalisasi anggaran belanja pada KPPN Tuban secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif diskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Informannya meliputi; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Staf PPK pada KPPN Tuban dan Kassubbag Keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Adapun instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuisioner, wawancara, dan observasi. Teknik analisis datanya menggunakan pendekatan SWOT. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat delapan alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan optimalisasi pelaksanaan anggaran belanja KPPN Tuban yaitu; 1) Adanya aplikasi komputer untuk optimalisasi pengelolaan anggaran yang realtime berbasis digital. 2) Komitmen pimpinan (KPA) dalam menghasilkan SDM dan manajemen SDM yang handal dan amanah melalui sarana dan prasarana yang mendukung serta perencanaan matang. 3) Pengelola anggaran yang kompeten dan komitmen pimpinan (KPA) serta meningkatkan kualitas SDM dalam menghindari dampak bila terjadi mutasi pegawai. 4) Sarana dan prasarana didukung dengan berbasis digital untuk meningkatkan efektifvitas dan efisiensi pengecekan barang dan jasa serta kelengkapan dokumen. 5) Perencanaan kegiatan yang berbasis digital, bertujuan untuk memudahkan terlaksananya diskusi serta revisi dalam pelaksanaan anggaran belanja yang efektif. 6) Adanya audit SDM dan pembinaan yang berbasis aplikasi, untuk mengantisipasi adanya rotasi staf pengelola anggaran. 7) Ada semangat dan antusias pengelolaan anggaran dengan melakukan diskusi maupun briefing pada pagi hari. 8). Ada sarana dan prasarana diskusi dan konsultasi perencanaan anggaran secara daring.
Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Wilayah Hamad, Ibnu; Sari, Yunita; Nenobais, Harry; Marwan, Jubery; Franky, Franky
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.464

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kognisi kepada birokrasi wilayah dan juga masyarakat pada umumnya mengenai kemungkinan penerapan teknologi infromasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan suatu wilayah. Metode yang digunakan merupakan metode ceramah menggunakan alat bantu , curah pendapat dan diskusi mendalam mengenai hal tersebut. Hasil pengabdian mendapati bahawa secara kognitif masyarakat mampu menyerap pengetahuan betapa dalam diskursus ini, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan menjadi hal yang sangat mungkin. Secara afeksi, sikap yang ditunjukkan audien juga menampilkan optimisme dan persetujuan mengenai pengembangan dan implementasi diskursus tersebut.
Broadcasting Service Quality in Increasing National TVRI Audience Satisfaction Hakim, Arief Rahman; Nenobais, Harry; Damasinta, Alfiana
Journal of Government Science Studies Vol 4 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jgssvol4issue1page15-24

Abstract

: Currently, technology is increasingly sophisticated with the development of the era of globalization. The development of the modern era, makes today's society follow the increasingly developing modernization, competition between televisions presents interesting programs. Likewise, TVRI as a Public Broadcasting Institution has problems that must be resolved immediately, starting from human resources, programs, and broadcasting facilities and infrastructure. Based on this background, researchers are interested in conducting a study entitled "Broadcasting Service Quality in Increasing the Satisfaction of National TVRI Viewers". Researchers chose the title intending to know the quality of National TVRI broadcasting services in increasing viewer satisfaction and know the dimensions of service quality. This study uses the theory of Service Quality, namely services that satisfy the community by service standards and principles of public service or viewers. The dimensions of Service Quality are Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. This study uses the post-positivism paradigm through a qualitative descriptive approach and uses interview and observation methods to collect the required data. Based on the research results, it was concluded that in terms of broadcasting services, it is necessary to pay attention again, as they are still not by the expectations or needs of the audience, and suggestions are made for TVRI broadcasting services to improve the provision of education to high-achieving employees for development.
Peranan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Nenobais, Harry; Unwidjaja, Dwi Satriany; Nugroho, Ferid; Wigrantoro, Mas; Pakpahan, Roy Tumpal; Rahmadi, Muhammad Hanan; Harsono, Budi
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 9, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v9i1.6274

Abstract

This study aims to identify and strengthen the strategic role of women in the development of the creative economy through a community-based participatory empowerment approach. Located in Jagakarsa District, Jakarta, this Community Service activity employed a qualitative descriptive method combined with a participatory approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and pre-posttest questionnaires with 35 female micro and small business owners in the culinary and craft sectors. The results showed significant improvements in digital literacy, managerial skills, and product branding skills among participants. Furthermore, the formation of a network of women entrepreneurs strengthened local collaboration and leadership. However, structural barriers such as limited access to financing and the burden of multiple roles hinder business sustainability. These findings confirm that integrating technology-based training, strengthening social networks, and a participatory empowerment approach is an effective strategy for building the capacity of women as key actors in the local creative economy. This research provides a conceptual contribution to gender-based inclusive economic development and a contextual and sustainable empowerment model.
Implementasi Kebijakan Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal Kartika, Enggaria Ratna Dewi; Budiharjo, Budiharjo; Nenobais, Harry
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/publika.v11i1.6083

Abstract

This study aims to analyze the implementation of job analysis and workload analysis policies at the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs and to identify key challenges and improvement strategies. The analytical framework is based on Edward Gerston’s policy implementation theory, which includes policy translation capacity, resource availability, limited number of implementers, and accountability. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through participant observation, in-depth interviews, document analysis, and literature review. Informants were selected using purposive sampling, involving 12 individuals with in-depth knowledge of the policy implementation process. Data analysis followed the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of job analysis and workload analysis policies has not been optimal. This condition is reflected in limited knowledge and competence among policy implementers, an insufficient number of implementers, and the absence of a formally established and continuously operating implementation team. Recommended improvement efforts include strengthening competency development and training programs, expanding the use of flexible e-learning systems, establishing a permanent implementation team through ministerial decrees on an annual basis, and developing comprehensive standard operating procedures covering all units within the Ministry of Home Affairs.
Eefektivitas Sensus Penduduk Tahun 2024 di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur Yohanis Uly Kale; Harry Nenobais; Arief Rahman Hakim
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 23 No. 1 (2026): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v23i1.3584

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the 2024 Population Census in Sabu Raijua Regency, East Nusa Tenggara Province, as an important component in providing accurate and reliable population data for development planning. The study employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, documentation, and literature review. The research informants consist of the head of the civil registry office, the head of the social affairs office, sub-district heads, data collection officers, and community leaders who are considered to understand the census implementation process. Data analysis was conducted through stages of data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing. The results show that the implementation of the 2024 Population Census in Sabu Raijua Regency has not been fully effective, particularly in terms of inter-agency integration and adaptation to field conditions. Socialization and communication of policies to the community remain limited, resulting in suboptimal consensus and levels of public participation. In addition, the limited number and capacity of data collection officers, along with inadequate facilities and budget support, have also affected the census implementation. Therefore, more intensive socialization efforts, capacity building for officers, and adequate budget and operational facility support are required to improve the effectiveness of future population census implementation.
Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dewi Fortuna Damayanti; Harry Nenobais; T. Herry Rachmatsyah; Ferid Nugroho
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 3 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i4.10642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi pelaksaaan pelayanan administrasi kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi peyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan dasar hak warga di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan William N. Dunn (2003) yang meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil dari peneletian ini ditujukan dengan capaian cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2023, 2024 dan 2025 yang hamper mencapai 100 persen diseluruh Kabupaten/Kota Administrasi di Provinisi DKI Jakarta. Dengan pelayanan yang sudah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan pelayanan hingga tingkat kelurahan sangat efektif dan tepat sasaran menjangkau para peyandang disabilitas, terutama disabilitas yang memiliki keterbatasan khusus dalam mobilitasnya. Meskipun demikian, dalam penelitian ini menemukan kendala antara lain rendahnya tingkat kesadaran Masyarakat khususnya peyandang disabilitas dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, keterbatasan kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses perekaman dan pencentakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta kendala jaringan internet yang sering kali mempengaruhi proses pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi peyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pengembangan sistem jaringan internet dan pendataan data khusus peyandang disabilitas yang terintegrasi pada lintas sektor agar pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi peyandang disabilitas dapat dilaksanakan optimal dan berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2: Analisis Koordinasi Kelembagaan dan Fragmentasi Birokrasi Rina Ariane; Harry Nenobais; Herry Rachmatsyah; Ferid Nugroho
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 5 No. 2 (2026): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v5i2.372

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Cirebon–Semarang (CISEM) Phase 2 Natural Gas Transmission Pipeline development, identify the challenges encountered, and formulate improvement strategies. The project is designated as a National Strategic Project and plays a crucial role in integrating gas infrastructure across Java Island to support national energy security and energy transition. The research employs a descriptive qualitative approach using the Van Meter and Van Horn policy implementation framework, which consists of six key variables. Data were collected through in-depth interviews with seven key informants, field observations, and document analysis, and were examined using the interactive analysis technique. The findings indicate that policy standards and objectives have been comprehensively understood as a national priority with clearly defined technical targets. Financial support from the State Budget amounting to IDR 2.7 trillion and the use of Horizontal Directional Drilling technology serve as major supporting factors. However, implementation faces several challenges, including inter-agency bureaucratic fragmentation, differences in technical procedures, local political dynamics, limited initial technical data, and delays in high-specification material procurement, resulting in a 2–3 month schedule deviation. Overall, implementers demonstrate strong commitment, and the project positively impacts the local economy. The study recommends strengthening institutional coordination through a cross-sectoral task force to ensure project completion by March 2026.
Implementasi Kebijakan Percepatan Digitalisasi Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Selva Saedini; Triyuni Soemartono; Harry Nenobais
Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah Vol 6 No 2 (2025): Juni
Publisher : LPPM UNU CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jeas.v6i2.1390

Abstract

Study purpose.. The objective of this study is to analyse the implementation of the national television digitalisation acceleration policy at the Ministry of Communication and Information Technology. Materials and Methods. The method used is a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of observation, literature study, in-depth interviews, and documentation. This study utilised Edward Gerston's policy implementation theory, which includes translation ability, resources, limited number of players, and accountability. To enrich the analysis, Van Metter and Van Horn's policy implementation theory was also used, which covers the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, tendencies of implementers, inter-organisational communication, and the social, economic, and political environment. Results. The results of the study indicate that in the digitalisation process, the need for trained workers is very important in order to cope with technological changes. Television digitalisation was developed for the public interest, where television as a medium of information helps shape public behaviour through the content it broadcasts. Educational programmes are a strategic instrument in educating the nation. The implementation of Analog Switch-Off (ASO) provides the public with access to more efficient and optimal broadcasting quality. Digitalisation also drives innovation, job creation, increased productivity, and provides beneficial economic impacts through digital dividends. Conclusion. However, the implementation of this policy faces challenges, including infrastructure readiness, the provision of equipment such as set-top boxes, and disparities in public adaptation to digital technology. In this context, the Ministry of Communication and Information Technology plays a central role in regulating and accelerating digitalisation through strategic and adaptive policies. This study provides an in-depth description of the urgency and dynamics of implementing digital broadcasting policies in Indonesia.