Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIOLA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cristiyanti, Dewi; Soemartono, Triyuni; Nenobais, Harry
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i2.5779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA). Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdaya saing, menciptakan hasil, lincah dan agile, dan birokrasi yang making delivered. Metode yang digunakan oleh penulis pada penulisan tesis ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIOLA di Kementerian Dalam Negeri secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif melalui pakta integritas yang mengarah pada upaya transformasi pelayanan publik digital dalam bentuk kebijakan program pelayanan dan konsultasi yang bertujuan untuk pemenuhan hak pelayanan kepada publik. Meskipun pelaksanaan program SIOLA belum sepenuhnya optimal karena masih kurangnya penguatan teknologi informasi sepertinya jaringan yang kurang stabil dan aplikasi SIOLA yang pengembangannya menggunakan arsitektur monolitik dan masih terintegrasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri.
Efektivitas Pelaksanaan Asesmen dalam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara di Kementerian Dalam Negeri Syahputra, Subhan; Soemartono, Triyuni; Nenobais, Harry
Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah Vol 6 No 3 (2025): September
Publisher : LPPM UNU CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jeas.v6i3.1474

Abstract

Study purpose. This study aims to analyse the effectiveness of assessments in the career development of civil servants at the Ministry of Home Affairs. Assessments are used as instruments to measure the competence, potential, and performance of civil servants in order to support objective and merit-based career planning, including mapping employees for the purposes of transfers and promotions. Material and Methods. The research method used was a combination of qualitative and quantitative approaches through interviews, surveys, and documentation studies, with the Personnel Bureau as the assessment implementing unit and the locus of research. The theoretical basis used Gibson's effectiveness theory, which covers seven aspects, namely productivity, quality, efficiency, flexibility, satisfaction, excellence, and development. Results. The study shows that structured and competency-based assessments can improve the accuracy of civil servant placement and promotion. However, obstacles are still found in implementation, including a limited number of assessors, resistance from civil servants, a lack of system support, and budget constraints. To overcome this, the Ministry of Home Affairs has taken a number of improvement measures, such as utilising digital technology and artificial intelligence (AI), increasing the number of certified assessors, ensuring transparency of results with clearer feedback, and integrating assessment data into an integrated HR management system. These efforts are expected to strengthen the effectiveness of assessments so that ASN career development becomes more objective, measurable, and sustainable. Conclusion. The implementation of assessments at the Ministry of Home Affairs has proven to be quite effective in supporting the career development of ASNs through the objective mapping of employee competencies and potential. Assessments improve the accuracy of job placements and promotions, although they are still constrained by limitations in assessors, budgets, ASN resistance, and system support. Improvement efforts through the use of digital technology and AI, an increase in certified assessors, transparency of results, and integration of assessment data are expected to strengthen the effectiveness of ASN career development to be more objective, measurable, and sustainable.
STRATEGI OPTIMALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN Soesanto, Djoko Dwi; Nenobais, Harry; Susanti, Susanti
Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24 No 01 (2024): Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan
Publisher : LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/dinamika.2024.24.01.73-94

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendiskripsikan strategi optimalisasi pelaksanaan anggaran belanja pada KPPN Tuban. Dengan adanya analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran agar dapat menjadi 100%. Strategi yang tepat guna mendorong terciptanya optimalisasi anggaran belanja pada KPPN Tuban secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif diskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Informannya meliputi; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Staf PPK pada KPPN Tuban dan Kassubbag Keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Adapun instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuisioner, wawancara, dan observasi. Teknik analisis datanya menggunakan pendekatan SWOT. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat delapan alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan optimalisasi pelaksanaan anggaran belanja KPPN Tuban yaitu; 1) Adanya aplikasi komputer untuk optimalisasi pengelolaan anggaran yang realtime berbasis digital. 2) Komitmen pimpinan (KPA) dalam menghasilkan SDM dan manajemen SDM yang handal dan amanah melalui sarana dan prasarana yang mendukung serta perencanaan matang. 3) Pengelola anggaran yang kompeten dan komitmen pimpinan (KPA) serta meningkatkan kualitas SDM dalam menghindari dampak bila terjadi mutasi pegawai. 4) Sarana dan prasarana didukung dengan berbasis digital untuk meningkatkan efektifvitas dan efisiensi pengecekan barang dan jasa serta kelengkapan dokumen. 5) Perencanaan kegiatan yang berbasis digital, bertujuan untuk memudahkan terlaksananya diskusi serta revisi dalam pelaksanaan anggaran belanja yang efektif. 6) Adanya audit SDM dan pembinaan yang berbasis aplikasi, untuk mengantisipasi adanya rotasi staf pengelola anggaran. 7) Ada semangat dan antusias pengelolaan anggaran dengan melakukan diskusi maupun briefing pada pagi hari. 8). Ada sarana dan prasarana diskusi dan konsultasi perencanaan anggaran secara daring.
STRATEGI OPTIMALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN Soesanto, Djoko Dwi; Nenobais, Harry; Susanti, Susanti
Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24 No 01 (2024): Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan
Publisher : LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/dinamika.2024.24.01.73-94

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendiskripsikan strategi optimalisasi pelaksanaan anggaran belanja pada KPPN Tuban. Dengan adanya analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran agar dapat menjadi 100%. Strategi yang tepat guna mendorong terciptanya optimalisasi anggaran belanja pada KPPN Tuban secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif diskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Informannya meliputi; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Staf PPK pada KPPN Tuban dan Kassubbag Keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Adapun instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuisioner, wawancara, dan observasi. Teknik analisis datanya menggunakan pendekatan SWOT. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat delapan alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan optimalisasi pelaksanaan anggaran belanja KPPN Tuban yaitu; 1) Adanya aplikasi komputer untuk optimalisasi pengelolaan anggaran yang realtime berbasis digital. 2) Komitmen pimpinan (KPA) dalam menghasilkan SDM dan manajemen SDM yang handal dan amanah melalui sarana dan prasarana yang mendukung serta perencanaan matang. 3) Pengelola anggaran yang kompeten dan komitmen pimpinan (KPA) serta meningkatkan kualitas SDM dalam menghindari dampak bila terjadi mutasi pegawai. 4) Sarana dan prasarana didukung dengan berbasis digital untuk meningkatkan efektifvitas dan efisiensi pengecekan barang dan jasa serta kelengkapan dokumen. 5) Perencanaan kegiatan yang berbasis digital, bertujuan untuk memudahkan terlaksananya diskusi serta revisi dalam pelaksanaan anggaran belanja yang efektif. 6) Adanya audit SDM dan pembinaan yang berbasis aplikasi, untuk mengantisipasi adanya rotasi staf pengelola anggaran. 7) Ada semangat dan antusias pengelolaan anggaran dengan melakukan diskusi maupun briefing pada pagi hari. 8). Ada sarana dan prasarana diskusi dan konsultasi perencanaan anggaran secara daring.
Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Wilayah Hamad, Ibnu; Sari, Yunita; Nenobais, Harry; Marwan, Jubery; Franky, Franky
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.464

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kognisi kepada birokrasi wilayah dan juga masyarakat pada umumnya mengenai kemungkinan penerapan teknologi infromasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan suatu wilayah. Metode yang digunakan merupakan metode ceramah menggunakan alat bantu , curah pendapat dan diskusi mendalam mengenai hal tersebut. Hasil pengabdian mendapati bahawa secara kognitif masyarakat mampu menyerap pengetahuan betapa dalam diskursus ini, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan menjadi hal yang sangat mungkin. Secara afeksi, sikap yang ditunjukkan audien juga menampilkan optimisme dan persetujuan mengenai pengembangan dan implementasi diskursus tersebut.
Efektivitas Sistem Informasi Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas (E-Sppd) Dalam Meningkatkan Administrasi Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Azmi, Muhammad Febria; Soemartono, Triyuni; Nenobais, Harry
Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah Vol 6 No 3 (2025): September
Publisher : LPPM UNU CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1599

Abstract

Study purpose. The Payakumbuh City Government conducts numerous official travel trips for employees to carry out their duties. Previously, official travel administration was handled manually, but since August 2018, the Payakumbuh City Government has been using the e-SPPD application. This application facilitates online permit applications and evaluations for official travel for ASN. With e-SPPD, the approval and document filing processes are faster and more secure. This study aims to analyze the evaluation results of the implementation of e-SPPD in the Payakumbuh City Government. Materials and Methods. This study uses the DeLone and McLean (2016) effectiveness assessment model, which consists of six dimensions: information quality, system quality, service quality, intended use, user satisfaction, and net benefits. This research was conducted by interviewing relevant informants: the Acting Mayor of Payakumbuh, the Head of the Leadership Administration Sub-Division, the Secretary of the Communication and Information Agency, the Financial Sub-Coordinator, the Payakumbuh City Regional Secretary, and the Payakumbuh City Inspector. Results. The results of this study demonstrate the effectiveness of the e-SPPD information system in administering official travel for civil servants in Payakumbuh City, assessed across six dimensions. The system's quality is considered good, with a simple interface and easy access, although it does not support iOS devices. The system reduces errors and allows tracking of the status of Assignment Letter applications. Security is also good, with two-factor authentication and regular monitoring. Conclusion. The evaluation results demonstrate efficiency and transparency, although there are shortcomings in automatic notifications and the need for additional, regularly updated recapitulation data regarding the official travel budget for each Regional Apparatus Organization. Users are satisfied, but older employees may need assistance and adjustments. Barriers include technology adaptation and concerns about data security. The local government is working to provide training and protect data to support the system.
Broadcasting Service Quality in Increasing National TVRI Audience Satisfaction Hakim, Arief Rahman; Nenobais, Harry; Damasinta, Alfiana
Journal of Government Science Studies Vol 4 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jgssvol4issue1page15-24

Abstract

: Currently, technology is increasingly sophisticated with the development of the era of globalization. The development of the modern era, makes today's society follow the increasingly developing modernization, competition between televisions presents interesting programs. Likewise, TVRI as a Public Broadcasting Institution has problems that must be resolved immediately, starting from human resources, programs, and broadcasting facilities and infrastructure. Based on this background, researchers are interested in conducting a study entitled "Broadcasting Service Quality in Increasing the Satisfaction of National TVRI Viewers". Researchers chose the title intending to know the quality of National TVRI broadcasting services in increasing viewer satisfaction and know the dimensions of service quality. This study uses the theory of Service Quality, namely services that satisfy the community by service standards and principles of public service or viewers. The dimensions of Service Quality are Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. This study uses the post-positivism paradigm through a qualitative descriptive approach and uses interview and observation methods to collect the required data. Based on the research results, it was concluded that in terms of broadcasting services, it is necessary to pay attention again, as they are still not by the expectations or needs of the audience, and suggestions are made for TVRI broadcasting services to improve the provision of education to high-achieving employees for development.
Evaluation of Public Policies to Alleviate Underdeveloped Regions in South Solok Regency Purba, Putra Warumansyah; Soemartono, Triyuni; Nenobais, Harry
Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah Vol 6 No 3 (2025): September
Publisher : LPPM UNU CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1707

Abstract

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengentaskan status daerah tertinggal pada periode 2015–2019 sebagaimana ditetapkan dalam berbagai regulasi nasional, termasuk RPJMN dan Kepmendesa. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam kriteria analisis kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Bahan dan metode. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan daerah, serta kajian pustaka terhadap dokumen perencanaan dan regulasi terkait. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang diambil Pemerintah Kabupaten Solok Selatan secara umum berhasil mendorong peningkatan indikator-indikator utama daerah tertinggal, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, karakteristik wilayah, hingga kemampuan keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi tercermin dari peningkatan capaian pembangunan serta ketepatan penyerapan anggaran, sementara pemerataan dan responsivitas tampak melalui konsistensi pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui mekanisme musrenbang. Di sisi lain, faktor penghambat utama berasal dari kondisi geografis yang rawan bencana, sedangkan faktor pendukung muncul dari sinergi antarlembaga dan koordinasi lintas-OPD. Kesimpulan. Secara keseluruhan, kebijakan publik yang diterapkan dinilai tepat dalam mendorong Kabupaten Solok Selatan keluar dari kategori daerah tertinggal dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.
Peranan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Nenobais, Harry; Unwidjaja, Dwi Satriany; Nugroho, Ferid; Wigrantoro, Mas; Pakpahan, Roy Tumpal; Rahmadi, Muhammad Hanan; Harsono, Budi
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 9, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v9i1.6274

Abstract

This study aims to identify and strengthen the strategic role of women in the development of the creative economy through a community-based participatory empowerment approach. Located in Jagakarsa District, Jakarta, this Community Service activity employed a qualitative descriptive method combined with a participatory approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and pre-posttest questionnaires with 35 female micro and small business owners in the culinary and craft sectors. The results showed significant improvements in digital literacy, managerial skills, and product branding skills among participants. Furthermore, the formation of a network of women entrepreneurs strengthened local collaboration and leadership. However, structural barriers such as limited access to financing and the burden of multiple roles hinder business sustainability. These findings confirm that integrating technology-based training, strengthening social networks, and a participatory empowerment approach is an effective strategy for building the capacity of women as key actors in the local creative economy. This research provides a conceptual contribution to gender-based inclusive economic development and a contextual and sustainable empowerment model.
Implementasi Kebijakan Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal Kartika, Enggaria Ratna Dewi; Budiharjo, Budiharjo; Nenobais, Harry
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/publika.v11i1.6083

Abstract

This study aims to analyze the implementation of job analysis and workload analysis policies at the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs and to identify key challenges and improvement strategies. The analytical framework is based on Edward Gerston’s policy implementation theory, which includes policy translation capacity, resource availability, limited number of implementers, and accountability. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through participant observation, in-depth interviews, document analysis, and literature review. Informants were selected using purposive sampling, involving 12 individuals with in-depth knowledge of the policy implementation process. Data analysis followed the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of job analysis and workload analysis policies has not been optimal. This condition is reflected in limited knowledge and competence among policy implementers, an insufficient number of implementers, and the absence of a formally established and continuously operating implementation team. Recommended improvement efforts include strengthening competency development and training programs, expanding the use of flexible e-learning systems, establishing a permanent implementation team through ministerial decrees on an annual basis, and developing comprehensive standard operating procedures covering all units within the Ministry of Home Affairs.