Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL MARKETPLACE AKIBAT KERUGIAN LAYANAN COD Fathni, Indriya; Jauhari, Moh Ahsanuddin; Sulastri, Dewi; Najmudin, Nandang; Nurhayani, Neng Yani; Khoirunnisa, Saskia Fazrin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.7341

Abstract

Increasingly advanced technology does not always have a positive impact, sometimes it has a negative impact. This is like a widespread case because of the development of the Shopee marketplace which provides Cash On Delivery services) which, instead of benefiting the seller, is detrimental. This loss is not the responsibility of Shopee, but the seller itself. However, there is relevance to positive laws and regulations in Indonesia that can resolve this case. This study's goal is to determine the type of legal protection available to seller viewed from the Consumer Protection Act, the ITE Law, and the Civil Code and to find out Shopee's responsibility in protecting sellers who lose money because of the COD service. A technique to study called normative juridical is applied. The approach used is the legal approach. The data collection technique used is literature study. The data and data sources used come from secondary data, namely research journals, laws, and electronic sources that can be accounted for. The results and analysis of this study are that the regulations contain Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Articles 5, 6, 7, 34 and 45; Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 45A; and the Civil Code Articles 1513, 1514, 1517, 1243, and 1267. Then, efforts to resolve this case can be done either through or outside the court and the seller activates the shipping insurance provided by Shopee.
Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM Hidayat, Taufik; Muskibah, Muskibah; Fathni, Indriya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18845

Abstract

Currently, UMKM play an important role in helping the country's economy, because it is very important to register trademarks on UMKM, so that UMKM brands can get legal protection. This study aims to determine and analyze the factors that Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) do not register their trademarks and to find out how the government's efforts to provide protection for the importance of registering Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) trademarks in Jambi City. The formulation of the problem in this study 1). What are the factors that cause Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi not to register their trademarks. 2). How are the efforts of the government to provide protection against the importance of trademark registration in Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi. The research method used is empirical juridical juridical, or it can also be called sociological legal research and can also be called field research, namely studying and reviewing applicable legal provisions and what is happening in society. The research location that the researchers examined was Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Jambi City. The results of this study indicate that there are several factors that cause UMKM in the city of Jambi not to register their trademarks, lack of knowledge about the importance of a brand, and the ways and procedures in registering a brand. UMKM actors do not know that UMKM brands with products in the form of services can be registered. The government has made many efforts in providing protection for trademark registration, especially for UMKM through routine socialization regarding the importance of registering a trademark. Abstrak Saat ini UMKM sangat berperan penting dalam membantu perekonomian negara, oleh karena sangatlah penting pendaftaran merek pada UMKM, agar merek UMKM tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendaftarkan merek dagangnya serta ntuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini 1). Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi tidak mendaftarkan Merek dagang nya. 2). Bagaimana upaya dari pemerintah utuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM) di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yuridis empiris, atau dapat di sebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat juga di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu mempelajari dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Lokasi penelitian yang peneliti teliti adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan UMKM di kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sebuah merek, dan cara serta prosedur di dalam mendaftarkan sebuah merek. Para pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa merek UMKM dengan produk berupa jasa dapat didaftarkan. Pemerintah melakukan banyak upaya dalam memberikan perlindungan pendaftaran merek, khususnya pada UMKM melalui sosialisai rutin mengenai pentingnya pendaftaran sebuah merek.  
Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Sinta, Sinta; Yahya, Taufik; Fathni, Indriya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.20653

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of inheritance in Central Java indigenous peoples in Rantau Makmur Village, Berbak District, Tanjung Jabung Timur Regency and what are the factors that influence the implementation of inheritance in the indigenous people of Central Java. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research to analyze and examine the workings of law in society. Based on the results of the study, it can be stated that in the indigenous people of Central Java in the village of Rantau Makmur, there is a legal gap in the inheritance of the inheritance obtained by the heirs. Based on the provisions of the traditional seloko segendong sepikul in the distribution of the inheritance of the Javanese indigenous peoples, which used to be a guideline in the implementation of inheritance by the indigenous people of Central Java. Where the son's share of inheritance is two (sepikul) compared to one (segendong) with the daughter's share, but currently the inheritance share is divided equally or equally between sons and daughters. The non-implementation of inheritance distribution in a segendong manner is influenced by factors of justice, heirs' agreement and educational factors. With the gap in the distribution of inheritance caused by several of these factors, inheritance must pay attention to the principles of inheritance in customary law and there is a need for legal awareness regarding justice in terms of rights and proportions of the community itself in accordance with the current social conditions in society. continue to pay attention to and preserve the values ​​contained in customary inheritance law norms. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah tersebut. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur terjadi kesenjangan hukum dalam pewarisan terhadap bagian warisan yang diperoleh ahli waris. Beradasarkan ketentuan seloko adat segendong sepikul dalam pembagian warisan masyarakat adat Jawa yang dahulu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pewarisan oleh masyarakat adat Jawa Tengah. Di mana bagian warisan anak laki-laki dua (sepikul) berbanding satu (segendong) dengan bagian anak perempuan, tetapi saat ini bagian warisan dibagi sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak terlaksanaannya pembagian warisan dengan cara sepikul segendong dipengaruhi oleh faktor keadilan, kesepakatan ahli waris dan faktor pendidikan. Dengan adanya kesenjangan dalam pembagian warisan yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, maka dalam pewarisan harus memperhatikan asas-asas pewarisan dalam hukum adat serta diperlukan adanya kesadaran hukum mengenai keadilan secara hak dan proporsi dari masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan keadaan sosial pada masyarakat saat ini dengan tetap memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum waris adat.
LEGAL COMPLIANCE IN THE FOREIGN FRANCHISE SECTOR: EXAMINING THE ALIGNMENT BETWEEN FRANCHISE AGREEMENTS AND BUSINESS LICENSING IN INDONESIA Nugraha, Muhammad Al Haadi; Fathni, Indriya; Kurniawan, Ridha; Damanik, Herlina; Irawan, Agus
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1801

Abstract

This study analyzes the legal implications of regulatory disharmony between Government Regulation No. 35/2024 on Franchises and Government Regulation No. 28/2025 on Risk-Based Business Licensing, focusing on the position of the Franchise Registration Certificate (STPW) within the Online Single Submission (OSS) system. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the research relies on secondary legal materials legislation, scholarly works, and prior studies examined qualitatively through legal certainty theories and relevant doctrines. Findings indicate three main issues. First, overlapping requirements between STPW and OSS create administrative duplication and potential dual-track enforcement, resulting in legal uncertainty. Second, conflicts arise between public law obligations and private contractual practices in foreign franchise agreements, particularly regarding exclusive supply clauses that contradict local content and MSME partnership requirements. Third, comparative analysis shows that Malaysia’s Franchise Act 1998, strengthened by the 2020 amendment, ensures stronger legal certainty through ex-ante registration, clear deadlines, and enforceable criminal sanctions, providing more credible deterrence than Indonesia’s framework. The study concludes that Indonesia’s franchise regulation remains fragmented and lacks binding statutory authority, which undermines investor confidence and domestic economic protection. It recommends the enactment of a comprehensive franchise law at the statutory level, full integration of STPW within the OSS system, and reinforced sanction mechanisms to enhance legal certainty and create a more conducive business climate.
Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja di PT Widyaloka Jaya Perkasa Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan Arsyadi , Khavy; Yetniwati, Yetniwati; Fathni, Indriya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 7 No. 1 (2026): Februari 2026 (On Progress)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v7i1.45273

Abstract

This study aims to analyze the legal protection given to workers related to the right to wages at PT Widyaloka Jaya Perkasa and to identify the obstacles faced in the implementation of the rights to wages of workers. The formulation of the problem in this study is: How is the legal protection of the rights to wages of workers at PT Widyaloka Jaya Perkasa based on the Manpower Regulation and What are the obstacles in the implementation of workers' rights to wages at PT Widyaloka Jaya Perkasa Based on the Manpower Regulation. This study uses an empirical legal method with a descriptive approach, involving interviews with employees and analysis of related documents. The results of the study show what aspects of the problems in the implementation of the right to wages at PT Widyaloka Jaya Perkasa need to be observed and studied so that there are no violations of the law that occur after the existence of laws and regulations related to employment. These aspects include legal protection and what are the obstacles in the implementation of the rights to wages of workers.