Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Trias Politika JANITA Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Global: Jurnal Politik Internasional Journal of Creative Student Research Indonesian Research Journal on Education Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI Student Research Journal MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital Journal of Exploratory Dynamic Problems Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Journal of New Trends in Sciences
ARDI PUTRA
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Strategi Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun Ardi Putra; Siti Sarah Sihombing
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.799

Abstract

This study aims to describe and analyze the strategies implemented by the Environmental Agency (DLH) of Karimun Regency in managing waste and to evaluate the effectiveness of these implementations in the field. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews. Findings reveal that DLH Karimun has developed and executed key strategies, including the formulation of the Regional Waste Management Master Plan (RIPSD), optimization of Temporary Waste Disposal Sites (TPS) with 3R principles, active collaboration with waste banks and community groups, and community-based education and socialization efforts. However, operational challenges persist, particularly in waste transportation fleet distribution, handling of the Sememal Final Disposal Site (TPA), and monitoring and evaluation mechanisms that remain suboptimal. Additional challenges include limited human resources and funding, low public awareness, and regulatory conflicts impacting strategic decision-making. Nevertheless, the strategies implemented have contributed to improvements in environmental cleanliness across several sub-districts and increased volumes of processed waste through recycling initiatives. Community involvement through schools, youth organizations, family welfare groups, mutual cooperation activities, and waste banks proved critical to success. The study recommends the adoption of digital-based waste management systems (smart waste management), capacity building for DLH personnel, community empowerment, and revision of local regulations to support sustainable waste management. This will enhance the effectiveness and sustainability of DLH Karimun’s waste management strategies moving forward. The findings provide valuable insights for policy formulation and practical implementation in similar regional contexts.
Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Menggunakan Model PredictObserve-Explain Siswa Sekolah Dasar Surya, Yenni Fitra; Sumianto, Sumianto; Aprinawati, Iis; Amin, Al; Putra, Ardi; Armiswati, Armiswati
Indonesian Research Journal on Education Vol. 3 No. 3 (2023): irje 2023
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v3i3.2929

Abstract

Kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang untuk memecahkan, mengambil keputusan dan menganalisis suatu masalah berdasarkan informasih yang diperolehnya. Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan model pembelajaran predict observe explain  dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini dilaksanakan di UPT SD Negeri 012 Gading Sari dikarenakan kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Penelitian ini  menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) PTK adalah bentuk penelitian yang dilakukan didalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaraan guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hasil tindakan antar siklus menunjukan bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran pembelajaran predict observe explain  dari tahap pratindakan 35%. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran pembelajaran predict observe explain  juga terjadi dari tahap siklus 1 ke tahap siklus 2 sebesar 87%.
Peningkatan Kemampuan Menulis Pengalaman Siswa Kelas V SDN 021 Rokan Iv Koto Melalui Metode Latihan Intensif Putra, Ardi
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v1i1.44

Abstract

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk melihat perkembangan dalam proses pembelajaran. Metode latihan siap atau drill adalah cara mengajar dengan mempraktekkan berulang-ulang agar lebih mahir dan terampil dalam mengusai konsep materi pelajaran. Pelaksanaannya dapat dilakukan dalam bentuk klasikal (kelas) atau perorangan maupun kelompok tergantung pada kondisi belajar siswa. Metode pemberian tugas merupakan suatu cara mengajar dengan kegiatan perencanaan antara siswa dan guru mengenai suatu pokok bahasan yang harus diselesaikan oleh siswa dalam waktu tertentu yang telah disepakati. Sesuai dengan fungsi sekolah sebagai wadah edukasi,maka belajar disekolah seyogyanya disertai dengan perbuatan (bekerja),maka pekerjaan melalui pemberian tugas tidak hanya terbatas pada materi yang dibicarakan di kelas,melainkan juga tugas lain yang dapat menunjang kegiatan belajar. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas,perbaikan pembelajaran yang telah di lakasanakan menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada mata pelajaran matematika,pada data awal,perolehan nilai rata rata siswa hanya 60,20 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 64%,namaun pada siklus 1 terjadi kenaikan yang cukup signifikan.perolehan nilai rata rata siswa mencapai 66,40 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 80%. Demikian pula pada siklus II, perolehan nilai rata rata siswa mencapai 75,40 dengan tingkat ketuntasan belajar klasikal sebesar 92%. Sementara itu,pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada awal,perolehan nilai rata rata siswa hanya mencapai 63,60 dengan ketuntasan klasikal sebesar 72%pada siklus 1 ,nilai rata-rata meningkat menjadi 72,20 dengan ketuntasan klasikal sebesar 88%, sedangkan pada siklus II,perolehan nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 77,60 dengan tingkat ketuntasan klasikal sebesar 100%.
Pendekatan Strategis Bakamla untuk Pengawasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Natuna Rapika Rapika; Ardi Putra; Eki Darmawan
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i2.1058

Abstract

Illegal fishing is a form of maritime crime that threatens the sustainability of marine resources and causes significant economic losses for the country, particularly for coastal communities such as those in Natuna Regency. This activity not only harms the fisheries sector but also impacts food security, social stability, and the marine ecosystem. This study aims to examine in depth the surveillance strategy implemented by the Maritime Security Agency (Bakamla) in combating illegal fishing practices in Natuna waters. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection through in-depth interviews and analysis of Bakamla's strategic documents. The theoretical framework used refers to the concept of strategy according to Fred R. David (2016), which includes strategy formulation, implementation, and evaluation. The results of the study indicate that Bakamla has formulated a surveillance strategy by relying on 24-hour sea patrols, utilizing technologies such as the Automatic Identification Sistem (AIS), radio communications, and satellites, and establishing cross-agency collaboration including the Indonesian Navy, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and local government officials. The strategy was implemented through rotating patrols, outreach activities for fishermen and coastal communities, and the establishment of a public reporting channel to facilitate the dissemination of information regarding illegal activities. However, the implementation of this strategy still faces obstacles, including limited operational budgets, inadequate patrol fleets, and suboptimal response to public reports. Evaluation of the monitoring strategy showed positive impacts in the form of increased public awareness and participation, as well as a decrease in cases of fish theft in several vulnerable areas. However, the level of public involvement in reporting and independent monitoring still needs to be increased so that the monitoring strategy can be more effective and sustainable in safeguarding the sovereignty of Indonesia's marine resources.  
Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 021 Rokan IV Koto Tahun Ajaran 2021/2022 Putra, Ardi
Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Vol. 1 No. 1 (2024): IJISK 2024
Publisher : Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijisk.v1i1.16

Abstract

Pembelajaran adalah perubahan dalam kemampuan sikap atau prilaku siswa yang relatif permanen dari pengalaman atau Model Problem Based Learning (PBL). Menurut Hamalik (1995:27). Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bersasarkan rumusan masalah yang dikembangkan pada penerapan ini, maka tujuan perbaikan pembelajaran ini adalah sebagai berikut : Meningkatkan hasil belajar dalam proses pembelajaran Matematika dengan materi Bilangan Romawi melalui penerapan Model Problem Based Learning (PBL). Pelaksanaan penelitian dilakukan di kelas IV SD Negeri 021 Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, dengan jumlah siswa 20 orang terdiri dari 7 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Dengan materi “Bilangan Romawi pada pembelajaran matematika. Hasil analisis dan perumusan masalah tersebut di atas menunjukan bahwa program perbaikan pembelajaran dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pelajaran Matematika. Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) pada bilangan romawi dapat meningkatkan hasil belajar siswa “pada mata pelajaran Matematika. Perubahan nilai hasil belajar siswa setelah menggunakan Model Problem Based Learning (PBL). Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran matematika tentang “Bilangan Romawi” di kelas IV SD Negeri 021 Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terbukti dari hasil evaluasi siswa yang memperoleh nilai diatas KKM pra siklus (8 orang 40%), siklus 1 (12 orang 60%), dan siklus 2 (18 orang 90%).
Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan 2025 Tenggara Ngabalin; Ardi Putra; Eki Darmawan
Journal of New Trends in Sciences Vol. 3 No. 3 (2025): Journal of New Trends in Sciences
Publisher : CV. Aksara Global Akademia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59031/jnts.v3i3.732

Abstract

This research investigates the enforcement of explosive fishing prohibitions under Indonesia's Fisheries Law No. 45 of 2009 in Tambelan District, Bintan Regency. The destructive practice of fish bombing, primarily conducted by external fishermen, causes severe marine ecosystem damage, particularly to coral reefs, while reducing local fishermen's catches. Using qualitative descriptive methodology, data were gathered through interviews, observations, and documentation involving law enforcement officials, Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS), and fishing communities. The study applies Van Meter and Van Horn's policy implementation framework, analyzing policy objectives and standards, resources, implementing agency characteristics, implementer disposition, inter-organizational communication and coordination, plus social, economic, and political conditions. Results demonstrate suboptimal policy implementation due to resource constraints. Although violations have declined, this reduction does not guarantee future prevention, particularly given Tambelan District's severe infrastructure and facility limitations that hinder comprehensive policy execution. The research recommends strengthening surveillance capacity, conducting regular community outreach programs, and improving cross-sectoral coordination to enhance policy effectiveness and preserve marine resources in Tambelan District.
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Lingga Tahun 2022 Ibnu Rizkan; Kustiawan Kustiawan; Ardi Putra
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 2 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i2.499

Abstract

Historical and cultural tourism directly provides fulfillment in the form that tourism is a place of recreation, learning and knowledge and becomes a symbol of the area. Of course, in every area that has its own tourist selling power, including historical and cultural tourism in Lingga Regency, it will attract tourists, both local and foreign tourists, to come. still limited facilities and infrastructure supporting tourists both public facilities and tourist facilities are still limited in terms of quantity and quality such as lodging, transportation and tourism information services, government coordination both with the government and the private sector. seen from the strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by the Lingga District Tourism Office. This study used a qualitative descriptive method with 5 (five) research informants consisting of the Head of Tourism Promotion and Marketing, Lingga District Head, Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and the public or visitors. In this study the techniques used are in the form of observation, interviews, and documentation. In this study using the theory of SWOT analysis. The results of the study show that: a) the strength of the Local Government of Lingga Regency is supported by historical and cultural tourism objects which are managed directly by the Lingga Regency Tourism Office. b) Weaknesses of the Lingga Regency Tourism Office can be seen from the not yet optimal supporting facilities and infrastructure, namely limited transportation, access to remote areas, and supporting facilities at tourist sites. c) Opportunities for the Tourism Office to collaborate with tour travel, and focus on development in several historical and cultural tourism sectors, namely the Mepar Tourism Village, the Damnah Palace Site, the tombs and the Sultan's Mosque. d) The threat from the Lingga Regency Tourism Office is the lack of interest of the local community to visit historical and cultural tourism destinations in Lingga Regency.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA SEMEDANG KECAMATAN BUNGURAN BATUBI KABUPATEN NATUNA Pardi, Supardi; Kustiawan, Kustiawan; Putra, Ardi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i1.2100

Abstract

Abstrak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dijadikan payung hukum bagi Strategi Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Stunting merupakan suatu permasalahan gizi kronis yang bisa mengakibatkan kurangnnya asupan gizi dalam renggang waktu panjang sehingga mengakibatkan seorang anak terganggu pertumbuhannya. Stunting juga salah satu penyebab anak cendrung petumbuhan tinngi badan terganggu atau kerdil dibandingkan tinggi badan anak-anak diusianya. Di Desa Semedang sendiri prevalensi stunting 25% dari 40 anak-anak yang mana 10 anak dinyatakan stunting, bahkan menjadi desa dengan kasus stunting terbanyak di Kecamatan Bunguran Batubi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari program desa dalam penanganan stunting di Desa Semedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menggunakan teori implementasi dari Sumaryadi yaitu adanya suatu program, target group (masyarakat), dan unsur terkait. Yang mana dalam program sudah berjalan semana mestinya namun anggaran masih belum transparan sehingga anggaran yang ada masih bersifat penyuluhan dan bukan anggaran pencegahan. dan program ada yang belum efektif untuk pemeberian gizi terhadap anak masih belum optimal. Untuk kesimpulan harusnya dalam sebuah program ada kerjasama pada unsur terkait yan memahami tentang program tersebut agar pengimplemtasiannya bisa berjalan dengan baik dan terstruktur. Kata Kunci: Program, Target Group (masyarakat), dan Unsur Terkait Abstract Based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction which is used as a legal umbrella for the National Strategy which has been implemented since 2018. Stunting is a chronic nutritional problem that can result in a lack of nutritional intake in a long period of time, resulting in a child impaired growth. Stunting is also one of the causes of children tend to grow in body growth disturbed or stunted compared to the height of children at their age. In Semedang Village alone, the prevalence of stunting is 25% of 40 children, of which 10 children are declared stunted, even becoming the village with the most stunting cases in Bunguran Batubi District. For this reason, this study aims to determine the implementation of village programs in handling stunting in Semedang Village. This research uses a qualitative descriptive approach by making observations, interviews, and documentation. The results of the research use implementation theory from Sumaryadi, namely the existence of a program, target group (community), and related elements. Which in the program has been running as it should but the budget is still not transparent so that the existing budget is still counseling and not a prevention budget. And there are programs that have not been effective for providing nutrition to children are still not optimal. For conclusion, there should be cooperation in a program related elements that understand the program so that its implementation can run well and be structured. Keywords: Program, Target Group (community), and Related Elements
STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN INVESTASI KABUPATEN BINTAN Lestari, Seli; Nazaki, Nazaki; Putra, Ardi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i1.2141

Abstract

Pemerintah memiliki peran untuk memfasilitasi perkembangan penanaman modal, salah satunya peran pemerintah daerah. Hal tersebut tidak lepas dari peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terus membuat strategi melalui program-program baru untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Bintan. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan serta pihak investor atau pengusaha di Kabupaten Bintan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu strategi DPMPSTPS untuk meningkatkan invetasi. Pertama perumusan strategi melalui visi misi yang tercantum dalam Renstra. Kedua Implementasi strategi melalui program-program DPMPTSP Kabupaten Bintan yaitu: Program Pengembangan Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Terakhir Evaluasi Strategi berupa evaluasi kinerja untuk program yang telah terlaksana. Adapun kendala yang masih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rasakan saat ini yaitu masih adanya ketimpangan peraturan dengan pemerintah pusat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 Adira, Tiara Rossa; Nazak, Nazak; Putra, Ardi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i1.2148

Abstract

Fenomena yang terjadi pada tahun 2022 adanya gesekan antara pemerintah kota Tanjungpinang dengan penyelenggara reklame karena mereka mengatakan selalu membayar pajak, papan reklame yang ditertibkan itu sudah ada yang berdiri hampir 10 tahun. Mereka merugi akibat penyegelan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang No 70 Tahun 2021 tersebut. Pengusaha harus menunda bisnis reklame mereka karena, papan reklame disegel. Penertiban reklame yang berdiri tanpa izin disejumlah titik dikota Tanjungpinang, ternyata 244 konstruksi reklame, hanya sekitar 10 persen saja yang memiliki izin mendirikan persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan penyelenggaran Reklame di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaran reklame di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sebagian besar sudah berjalan dengan baik yang dilakukan sesuai pasal 49 tentang pengawasan tim penyelenggaraan reklame. Pada pelaksanaannya sesuai pasal 18 ayat 3 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Dinas yang menyelenggarakan izin melaksanakan kebijakan penyelenggara izin sesuai dengan tugasnya. Satuan polisi pamong praja juga sebagai petugas penertiban reklame menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan sesuai dengan pasal 51 ayat 4. Temuan dilapangan mengatakan bahwa dalam hal perizinan banyak yang belum mengurus izin konstruksi hanya mengurus izin pemasangan konten dan membayar pajak konten. Penertiban yang terjadi sudah efektif dapat dilihat dari banyaknya reklame yang sudah ditertibkan. Dalam pengurusan izin lebih dimudahkan, dan melibatkan sasaran tujuan atau untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk para pengusaha reklame diharapkan setelah ini mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai peraturan penyelenggaraan reklame yang berlaku.
Co-Authors Adira, Tiara Rossa AFRIZAL AFRIZAL Akbar, Dhani alfi husni, alfi Amin, Al Anissa Putri, Vika Armiswati, Armiswati Azhari Setiawan Eki Darmawan Eki Darmawan Endri Bagus Prastiyo Esti Sulistiowati Fitran Sah Herry Wahyudi Ibnu Rizkan Iis Aprinawati, Iis Indah Utami Kustiawan Kustiawan Kustiawan, Kustiawan La Ode Aziz Naim Lestari, Seli Melda Melda Miranti Daswita Nazak, Nazak Nazaki Nazaki Nazaki Nazaki Novi Winarti Pardi, Supardi Raja Farhan Nurisqi Rapika Rapika Rivai, Aspin Nur Arifin Riyadi, Sayed Fauzan Rudi Subiyakto, Rudi Setia Darmawan, Awan Siti Sarah Sihombing SRI RAHAYU Sumianto Sumianto Tenggara Ngabalin Tito Raman Dhanni Triyana, Nadya Wahyudi, Haris Wahyudi, Herry Yenni Fitra Surya Yudhanto Satya Adiputra Yudhanto Satyagraha Adiputra