p-Index From 2021 - 2026
9.134
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

The Intersection of Policy, Economics, and Workforce Resilience in Global Healthcare Systems: A Narrative Review Novianita Rulandari; Multy Syaddam Nirwan; Putri Ayu Lestari
Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Vol. 8 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mppki.v8i4.7178

Abstract

Introduction: In this study, we aimed to examine systemic barriers and facilitators affecting healthcare workers, including policy frameworks, economic conditions, and organizational structures. With healthcare worker support mechanisms playing a critical role in ensuring the effectiveness and sustainability of healthcare systems, our objective was to assess the impact of these factors on healthcare worker well-being, service quality, and healthcare disparities, particularly among marginalized populations. Methods: This comprehensive narrative review involved an in-depth analysis of peer-reviewed literature from major academic databases. The study focused on healthcare worker experiences, policy impacts, and cultural considerations. Articles were selected based on relevance to healthcare worker support mechanisms, and data synthesis was conducted to identify key themes. Results: The primary outcome of the study indicated that inadequate healthcare worker support contributes to disparities in care, burnout, and reduced service quality. Additionally, findings emphasized the importance of policies promoting equitable resource allocation, mental health support, and interdisciplinary collaboration. Economic stability and culturally sensitive healthcare models were identified as crucial for improving worker well-being and patient outcomes. Conclusion: In conclusion, our study contributes to the understanding of healthcare worker support by highlighting the systemic barriers and facilitators affecting their well-being and performance. This research provides insights into the need for policy reforms and organizational interventions to enhance healthcare workforce resilience. Future studies should focus on longitudinal evaluations of healthcare worker support mechanisms and comparative analyses of different healthcare systems, ultimately advancing strategies for sustainable and effective global healthcare systems.
Analisis Penerapan Good Governance pada Pelayanan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta Novi Tri Ratnasari; Pardamean Daulay; Novianita Rulandari
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 6 No. 5 (2025): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v6i6.9302

Abstract

Pelayanan publik pada instansi pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Namun, munculnya persepsi negatif terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ditambah rendahnya nilai integritas Kabupaten Kutai Timur pada 2022, mendorong dilakukannya penelitian ini untuk menilai kesesuaian penerapan prinsip good governance dengan harapan pengguna layanan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 59 responden dan pengumpulan data melalui kuesioner berdasarkan indikator transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan profesionalitas. Analisis Paired Sample T-Test menunjukkan tidak ada kesenjangan signifikan antara tingkat kepentingan dan kinerja pelayanan pada seluruh prinsip, dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Hasil ini menegaskan bahwa penerapan prinsip good governance relatif sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Meski demikian, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi pelayanan. Penguatan aspek-aspek yang sudah baik, seperti keramahan petugas, dapat dikombinasikan dengan indikator yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, faktor yang selama ini dianggap prioritas rendah namun berpotensi memberi nilai tambah sebaiknya dijadikan fokus strategis. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan publik berbasis good governance.
Budget Efficiency as a Regional Financial Management Strategy : (Case Study of the Central Kalimantan Provincial Government's Regional Budget) Adi Tya Indrawan; Andriansyah; Novianita Rulandari
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v7i1.1923

Abstract

This study aims to analyze the implementation of budget efficiency policies as a regional financial management strategy in the Central Kalimantan Provincial Government for the 2021–2025 period. The study focuses on budget trends and revenue realization, expenditures, efficiency ratios, and the performance of Regional Original Revenue (PAD) components. The research method used is a qualitative case study approach, involving documentation, in-depth interviews, and direct observation at relevant agencies, namely the Finance Bureau of the Regional Secretariat and the Central Kalimantan Provincial Development Planning Agency (Bappeda). The results show that although fiscal capacity has experienced significant growth, the percentage of expenditure realization remains below the ideal target, with efficiency ratios varying between 82.69% and 109.55%. Improved regional tax performance is the main factor in strengthening PAD, while regional levies and regional wealth management results still show low performance. The implemented efficiency policies have succeeded in saving non-priority expenditures without sacrificing basic service sectors, in line with the principle ofvalue for money And good governanceHowever, key challenges include limited human resource capacity, a suboptimal integrated budgeting information system, and bureaucratic resistance to budget restructuring. This research contributes theoretically to the literature on provincial-level budget efficiency and offers practical recommendations for other regions to optimize budget allocation, strengthen fiscal independence, and maintain the quality of public services sustainably.
Tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan praktik kerja lapangan pada pendidikan vokasi Muhamad Muammar; Novianita Rulandari
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 6 No 2 (2026): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.1095

Abstract

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Program Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan di SMK Negeri 1 Hanau, serta mengidentifikasi proses kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap mutu pembelajaran berbasis kerja. Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 20 informan yang terdiri dari kepala sekolah, ketua program keahlian, guru pembimbing, siswa peserta PKL, serta perwakilan industri dari tiga perusahaan mitra. Data juga diperoleh melalui observasi terbatas dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperdalam melalui analisis tematik dengan memastikan keabsahan data melalui triangulasi dan member checking. Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PKL dipengaruhi oleh kejelasan pembagian peran, intensitas komunikasi, dan komitmen kolaboratif antara sekolah dan industri. Kolaborasi yang terjalin memberikan dampak positif terhadap mutu pembelajaran berbasis kerja, terutama dalam meningkatkan pengalaman dan keterampilan siswa. Faktor pendukung meliputi kesesuaian kompetensi siswa dengan bidang industri serta keberlanjutan kemitraan antara sekolah dan perusahaan. Namun demikian, kendala utama masih berkaitan dengan kesiapan nonteknis sebagian siswa, terutama dalam aspek komunikasi, inisiatif, dan kemampuan adaptasi terhadap budaya kerja industri. Keterbatasan penelitian – Penelitian ini terbatas pada satu sekolah dan tiga perusahaan mitra sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, data yang diperoleh masih didasarkan pada persepsi informan dan belum mencakup pengamatan jangka panjang terhadap pelaksanaan PKL. Implikasi – Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelolaan pendidikan vokasi, khususnya dalam memperkuat tata kelola kemitraan antara sekolah dan industri, meningkatkan pembekalan soft skills siswa sebelum PKL, serta mendorong adanya standardisasi dukungan dari pihak industri agar pelaksanaan pembelajaran berbasis kerja lebih optimal dan berkelanjutan. Kebaruan – Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tata kelola kolaboratif PKL yang tidak hanya menyoroti aspek kemitraan formal, tetapi juga mengintegrasikan desain kelembagaan, proses kolaboratif, dan kapasitas individu siswa dalam konteks pendidikan vokasi bidang agribisnis tanaman perkebunan.
Effectiveness of Village Fund Management on Community Welfare in Muara Muntai Ulu K. Kuryadi; Pardamean Daulay; Novianita Rulandari
Golden Ratio of Auditing Research Vol. 6 No. 1 (2026): July - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grar.v6i1.1422

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Village Fund management in improving community welfare in Muara Muntai Ulu Village, Muara Muntai District, Kutai Kartanegara Regency. Although Village Funds have been directed to finance various priority sectors such as basic infrastructure development, education, health, and community economic empowerment, their implementation still faces a number of challenges. This study used a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. The results show that, although in general, Village Fund management in Muara Muntai Ulu Village has shown positive achievements in increasing access to basic services and economic empowerment, significant obstacles remain that hinder the policy's effectiveness. These obstacles include the limited capacity of village officials in planning and reporting, suboptimal community participation, inaccurate beneficiary data, and weak coordination between village institutions. In addition, the suboptimal utilization of Village Funds for productive economic innovation and a weak monitoring system are also challenges. Therefore, institutional capacity building, data system improvements, and mainstreaming of public participation are needed so that Village Funds truly contribute to community welfare comprehensively and sustainably.
Analisis Kepuasan Pelayanan Administrasi Publik di Bidang Pendidikan Studi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di SMAN 3 Buntok Mohd Noorsalim; Novianita Rulandari; Muslihul Aqqad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7832

Abstract

Penelitian ini mengkaji kualitas layanan administrasi publik di sektor pendidikan dengan mengukur kepuasan masyarakat di SMAN 3 Buntok. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai penyedia layanan publik yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan administrasi yang efisien dan transparan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Sekolah juga pada masa ini menjadi ujung tombak implementasi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Tidak secara langsung institusi sekolah menjadi Humas (Public Relation) pemerintah dalam memberikan informasi dan edukasi terhadap kebijakan publik  ke masyarakat sekitar sekolah. Evaluasi kualitas layanan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, daya tanggap, dan peningkatan berkelanjutan dalam manajemen pendidikan publik. Studi ini menyelidiki seberapa puas pengguna layanan dengan layanan administrasi di SMAN 3 Buntok dan mengidentifikasi dimensi layanan mana yang membutuhkan perbaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain cross-sectional survey. Data dikumpulkan dari siswa, orang tua, dan anggota masyarakat yang telah mengakses layanan administrasi di SMAN 3 Buntok dengan metode Random Sampling. Dimana semua anggota populasi bisa menjadi sampling. Menggunakan Kuesioner terstruktur berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) standar . Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan prosedur penilaian IKM sesuai dengan pedoman evaluasi pelayanan publik. Pelayanan administrasi publik di SMAN 3 Buntok secara umum menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat “Baik” dengan Nilai akhir 85,75. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan layanan administrasi secara keseluruhan di SMAN 3 Buntok termasuk dalam kategori “baik”. Skor tertinggi tercatat untuk perilaku staf dan kejelasan layanan, sedangkan skor yang lebih rendah ditemukan pada waktu pemrosesan layanan dan penanganan pengaduan.  
Review of The Principle of Equity of Income Tax Result Share from The Central Government to Local Governments in Indonesia Dwikora Harjo; Novianita Rulandari
Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol 16 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to determine the sense of justice for the Income Tax Sharing Fund policy from the Central Government to Local Governments in Indonesia. This study uses a qualitative approach and descriptive research type by conducting library research and data collection using documentation on data obtained from related agencies. The results showed that the Revenue Sharing Fund currently being given by the Central Government to the Provincial Government in Indonesia was considered unfair by the recipients. This is due to the large number of sources of overdrafts located in the regions but the overdraft tax is treated as Central Tax. The conditions during the Covid-19 pandemic currently severely eroded regional finances and the revenue from Regional Original Taxes also decreased due to decreased purchasing power. It is hoped that there will be amendments to the regulation on Revenue Sharing Funds, namely the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 233 / PMK.07 / 2020 concerning Amendments to PMK-139 / PMK.07 / 2019 concerning Management of Profit Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Autonomy Funds. . Reformulation of the Composition of Profit Sharing Funds, Changes in the Basic Imposition of Production Sharing and Addition of Income Tax Objects are things that need to be proposed by Regional Governments throughout Indonesia to the Central Government.
Efektivitas Sistem Online Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jakarta Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Novianita Rulandari; Nugraha Januar Agung S
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pelayanan pajak pada aplikasi dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan berdasarkan target penerimaan pajak daerah dan retiribusi daerah dapat dikatakan efektif, akan tetapi berdasarkan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan aplikasi tersebut masih sangat minim.