Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.403

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Badamai Law Journal Khairun Law Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Banua Law Review KHAIRUN LAW JOURNAL Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Strata Law Review Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science LamLaj

Yulia Qamariyanti

Faculty Of Law Lambung Mangkurat University

Author-ID : 352875

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah pada Objek Tanah yang sama Saifuddin, Sendy Salsabila; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tujuan penelitian tesis ini untuk menguraikan landasan filosofis dari para hakim untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusanputusan pengadilan yang mengedepankan kedudukan SKT sebagai alat bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan untuk mengetahui penerapan hukum yang ideal mengenai kepastian hukum dari Sertifikat Hak Atas Tanah dan SKT menurut perundang-undangan agar tidak terjadi lagi resiko tumpang tindih dengan objek tanah yang sama, dikaji dari norma hukum mengenai pertanahan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama: Pertimbangan hakim telah melalui pemikiran yang berlandaskan hak kebebasan hakim dalam menentukan putusan sesuai alat bukti yang ada, namun dinilai memiliki kekaburan hukum karena tidak memperhatikan penafsiran dari Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 dan asas kepastian hokum yang terdapat pada Sertfikat Hak Atas Tanah pada kasus-kasus tersebut. Kedua, Konsep ideal yang mendukung penerapan hukum mengenai kepastian hukum atas Sertifikat Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah ditopang dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan satu pintu dan administrasi pertanahan yang lebih rapi.

Akta Kuasa Ditandatangani tidak dihadapan Notaris sebagai Dasar Balik Nama Sertifikat Hak Milik Lubis, Tegar Abma Putra; Gozali, Djoni S; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap akta kuasa tidak ditandatangani dihadapan notaris sebagai dasar balik nama sertifikat hak milik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020 dan bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Tipe Penelitian ini terhadap asas-asas hukum (studi dogmatic atau doctrinal researah), Sifat penelitian yang spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan hukum sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Kesimpulan dalam penilitian ini yaitu Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya melekat selamanya dalam akta tersebut sehingga apabila akta tidak ditandatangani dihadapan notaris maka akan mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan akibat pembatalan terhadap akta notariil akan mengakibatkan pembatalan terhadap perbuatan hukum berdasarkan akta notariil tersebut. Dan Akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020 maka Notaris tersebut secara hukum dapat dijatuhi sanksi secara pidana dengan membuat akta palsu serta apabila diajukan ke Majelis Pengawas Notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi secara administratif karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga membuktikan notaris tersebut tidak membuat akta sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan Ajwah, Ajwah; Usman, Rachmadi; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik hak kebendaan pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dan perlindungan terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia benda persediaan yang merupakan benda dalam persediaan) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Repupblik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal/hasil penelitian terdahulu dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Benda persediaan merupakan salah satu bentuk jaminan fidusia yang sebenarnya menyimpang dari sejumlah aturan jaminan fidusia, sebab berpeluang bisa berpindah tangan kepada invidpidu atau puhak lain sebab di jual, dan tidak terikat asas droit de suite, yang kemudian menyebabkan posisi kreditur menjadi berisiko tinggi. Dari segi perlindungan Peraturan UUJF secara tegas menyebutkan bahwa jika benda persedian di jual, maka harus diganti dengan benda yang memiliki nilai setara, apabila belum diganti, maka uang hasil penjualan benda bersangkutan yang dijadikan sebagai pengganti benda yang sudah dijual tersebut.nilai jeminan Fidusia menjadi patokan besarnya uang yang wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, terlepas dari benda persediaan yang dijual sudah diganti atau belum, tentunya semua tahapan ini memerlukan pengawasan oleh pihak kreditor kepada debitor.

Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten Kotawaringin Timur Putri, Dita Tatiana; Anwary, Ichsan; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.52

Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek. Program terbaru saat ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan program tersebut diharapkan mampu menanggulangi sengketa terhadap tanah yang belum didaftarkan. Penelitian ini membahas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur agar masyarakat mendaftarkan tanah dengan upaya pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sengketa apa saja yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur berkenaan dengan tanah belum terdaftar dan cara menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptip. Hasil penelitian ini, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mendaftarkan tanahnya adalah dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (RPONA) dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang terjadi adalah dengan negosiasi dan mediasi.

Fuqaha and Positive Law Opinions on the Permanent Nature of Waqf Object Submission Qamariyanti, Yulia; Aufa, Muhammad Fikri
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.57

Waqf is a virtue worship practiced by Muslims who give up their property for the public/community good. Movable and immovable assets can be donated. This paper examines fuqaha and Indonesian positive law on the permanence of waqf object surrender. Fuqaha with normative research methodologies and deductive and inductive data analysis have varied viewpoints on waqf's permanent conditions. Some require it, some don't. The first position is that waqf must be permanent and include a clear statement for it. This opinion is accepted by the majority of scholars from the Shafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (excluding Abu Yusuf in one narration), Zaidiyah, Ja'fariyah, and Zahriyah. Second, jurists from the Hanabilah, Ja'fariyah, and Shafi'iyah schools say waqf might be temporary. Temporary waqf is long- and short-term. Waqf assets are institutionalized indefinitely and only land with property rights can be waqf, according to Government Regulation 28 of 1977 and Presidential Instruction 1 of 1991. Waqf conditions might be permanent or temporary, based on land rights, according to Law 41 of 2004 and Government Regulation 42 of 2006.

Co-Authors Achmad Faishal Agnes Livia Merlani, Agnes Livia Ahmad Syaufi Ajwah, Ajwah Al Farizi, Muhammad Refi Al-Ghifari, Muhammad Farhan Asufie, Khairunnisa Noor Aufa, Muhammad Fikri Diana Rahmawati Diana Rahmawati Djumadi Erlina Erlina Erliyani, Rahmida Faisal Faisal* Faisal*, Faisal Farghana, Nur Muhammad Zulyan Farghana Fathul Achmadi Abby Gozali, Djoni S Hufni Ramadhani, Muhammad Ichsan Anwary, Ichsan Istiana, Nana Jannati, Fia Karuniawati, Retno Trie Kasehung, Gloria Stefanna Laksono Trisnantoro Lubis, Tegar Abma Putra Mahyuni Mahyuni Mohammad Effendy Muhammad Irfan Mulyani Zulaeha nisa afifa Oktavianti Oktavianti Paulinah Paulinah Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng Putri*, Dita Tatiana Putri, Dita Tatiana Rachmadi Usman Rachmadi Usman, Rachmadi Rahmat Budiman Ramadhani, Muhammad Hufni Raudhatul Jannah Rifdah, Ayudia Nur Saifuddin, Sendy Salsabila Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin, Saprudin Syahrida Syahrida Syahrida, Syahrida Tavinayati Tavinayati, Tavinayati Wulansari, Rizky Juliani Yuliyanti, Islina Zaidir, Firman Dzakir Zakiyah Zakiyah

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Notary Law Journal

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Notary Law Journal