Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.299
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Journal of Islamic Business and Economic Review (JIBER) Jurnal Riset Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Arif Rijal Anshori
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Tinjauan Hukum Islam terhadap SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahum 2025 Fitri Nurhaidah; Arif Rijal Anshori; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 531-538
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.19553

Abstract

Abstract. In an effort to provide legal certainty and facilitate the public in fulfilling their zakat obligations, BAZNAS issued PERBAZNAS Decree Number 13 of 2025, which stipulates the nishab (minimum threshold) for income and service zakat as equivalent to 85 grams of gold, or IDR 85,685,972.00 annually (IDR 7,140,498.00 monthly). However, this policy has raised questions from the perspective of Islamic law, as Yusuf Qardhawi and the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 3 of 2003 on income zakat state that the nishab for professional zakat refers only to 85 grams of gold, whose value fluctuates over time. This study aims to examine the decree from the perspective of Islamic law. It employs a qualitative method using a normative juridical approach. Data were collected through document analysis and interviews with BAZNAS of Bandung City. The findings reveal that the legal basis for BAZNAS in issuing the decree refers to Article 7 Paragraph 1c of Law Number 23 of 2011. Although the MUI Fatwa does not explicitly state that the nishab may be converted into rupiah, BAZNAS's decision to do so based on the value of 85 grams of gold is considered a technical adjustment rather than a substantive change in Islamic law. This policy is deemed to be in accordance with Islamic law, both textually (nash) and contextually (ijtihad), as it aligns with the principles of ease (taysir) and public interest (maslahah) in Islamic legal tradition. Abstrak. Dalam upaya memberikan kepastian hukum serta memberikan kemudahan untuk masyarakat, BAZNAS mengeluarkan SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 yang menetapkan nishab zakat pendapatan dan jasa sebesar 85 gram emas atau setara dengan Rp85.685.972,00 per tahun atau Rp7.140.498,00 per bulan. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam, karena menurut Yusuf Qardhawi dan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, standar nisab zakat profesi hanya merujuk pada 85 gram emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan BAZNAS Kota Bandung. Berdasarkan temuan, dasar kebijakan BAZNAS dalam membuat SK tersebut merujuk pada Pasal 7 Ayat 1c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Meskipun dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tidak eksplisit menyebutkan nishab zakat di konversi ke nilai rupiah, keputusan BAZNAS yang menetapkan nilai rupiah berdasarkan harga 85 gram emas adalah bentuk penyesuaian teknis, bukan perubahan substansi hukum. Kebijakan tersebut dinilai sesuai dengan hukum Islam, baik secara tekstual (nash) ataupun konstekstual (ijtihad), karena telah sesuai dengan prinsip kemudahan (taysir) dan sesuai dengan kemaslahatan (maslahah) dalam syariat Islam.
Analisis Akad Ijarah Ala Al-Amal terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ghaida Fairuz Zahran; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 159-166
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.19584

Abstract

Abstract. Unilateral termination of employment (PHK) at “X” Travel Service highlights major gaps in worker protection due to the absence of written contracts and minimal deliberation between employees and the company. This study aims to analyze such unilateral dismissals from the perspective of akad ijarah ala al-amal (Islamic law)), evaluating the consistency of these practices with the principles of justice and legal protection. A qualitative descriptive method with a normative-juridical approach was applied. Primary data were collected through interviews with affected employees and the company’s HR department. Secondary data were sourced from literature reviews and official legal documents. Analysis involved data reduction, descriptive exposition, and comparative assessment between sharia norms and positive law.The findings show that unilateral terminations without written agreements and proper deliberation violate core principles of justice both in the akad ijarah framework and national regulations, significantly undermining employees’ rights to wages and severance pay. The study recommends strengthening the use of written contracts, increasing legal literacy, and optimizing the role of mediation institutions in the resolution of employment disputes. The author expresses sincere gratitude to the academic supervisor, all sources, and contributors to this research. Abstrak. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak pada karyawan “X” Travel Service, dengan menyoroti celah perlindungan pekerja akibat tidak adanya kontrak kerja tertulis dan minimnya musyawarah antara pekerja dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis PHK sepihak dari perspektif akad ijarah ala al-amal (hukum Islam) serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara pada karyawan terdampak dan HRD perusahaan sebagai sumber primer, serta studi literatur dan dokumen hukum sebagai data sekunder. Analisis dilakukan dengan reduksi data, pemaparan deskriptif, serta komparasi norma syariah dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak tanpa kontrak dan tanpa prosedur musyawarah melanggar prinsip keadilan baik menurut akad ijarah maupun regulasi nasional, dengan imbas signifikan terhadap hak pekerja atas upah dan pesangon. Penelitian merekomendasikan penguatan kontrak tertulis, edukasi hukum, serta optimalisasi peran lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, seluruh narasumber, dan pihak yang berkontribusi pada penelitian ini.
Analisis Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Bersyarat pada Praktik Jual Beli Tebus Murah di Ritel Modern Shafa Sahira; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 175-184
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.19618

Abstract

Abstract. The cheap redemption program is a promotional strategy used by modern retailers like Alfamart, Indomaret, and Yomart, allowing consumers to purchase selected products at lower prices after meeting a minimum spending requirement. Although widely practiced, the program raises questions from an Islamic legal perspective due to the conditions involved in the transaction. In fiqh muamalah, conditional sales are permissible if the conditions do not conflict with the contract's purpose and are free from prohibited elements such as gharar, riba, and tadlis. This study examines the implementation of conditional sales in cheap redemption programs and analyzes their compliance with Islamic principles. Using a descriptive qualitative method and field research approach, data were collected through interviews, observations, and promotional documentation. Findings reveal that the redemption program is transparently communicated and understood by consumers. From the fiqh muamalah perspective, the practice is deemed valid as it aligns with the contract’s objectives, is based on mutual consent (an taradhin), and does not involve forbidden elements. Thus, the cheap redemption program qualifies as a legitimate conditional sale under Islamic commercial law. Abstrak. Program tebus murah merupakan strategi promosi yang umum diterapkan oleh ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Yomart. Program ini memungkinkan konsumen menebus produk tertentu dengan harga lebih murah setelah memenuhi jumlah pembelanjaan minimum. Dari perspektif hukum Islam, muncul pertanyaan mengenai keabsahan akad jual beli bersyarat yang diterapkan dalam program ini. Dalam fiqih muamalah, jual beli bersyarat diperbolehkan jika syaratnya tidak bertentangan dengan tujuan akad dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti gharar, riba, atau tadlis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli bersyarat dalam program tebus murah di ritel modern serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqih muamalah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tebus murah dilakukan secara transparan dan disetujui konsumen. Berdasarkan analisis fiqih, program ini sah karena memenuhi prinsip an taradhin, mendukung tujuan akad, serta bebas dari unsur yang dilarang. Dengan demikian, program tebus murah dinilai sebagai praktik jual beli bersyarat yang diperbolehkan dalam Islam.
Kedudukan Kripto sebagai Objek Zakat Menurut Fiqih dan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Nando Dwi; Sandy Rizky Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 185-192
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.19653

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the position of digital crypto assets as objects of zakat from the perspective of Islamic jurisprudence and Indonesian laws and regulations, specifically referring to Bappebti Regulation No. 5 of 2019. The background of the study is based on the increasing use of crypto as a digital investment instrument, as well as the need to assess its status as assets subject to zakat according to sharia provisions. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach and a fiqh approach, as well as descriptive and comparative normative analysis techniques. Data were obtained through literature studies and interviews with sources competent in the fields of Islamic law and digital assets. The results show that crypto can be categorized as māl (assets) because it meets the elements of ownership, utility, and economic value, as explained in classical and contemporary fiqh literature. From a regulatory perspective, crypto has legitimacy as a digital commodity that is legally traded on futures exchanges under the supervision of Bappebti. As an object of zakat, crypto must meet sharia requirements, such as being free from gharar, dharar, and qimar, as well as meeting the criteria of sil'ah and having an underlying asset. By fulfilling these conditions, crypto has the opportunity to be designated as a legitimate object of zakat under Islamic law and Indonesian positive law. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital kripto sebagai objek zakat dalam perspektif fiqih dan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya merujuk pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya penggunaan kripto sebagai instrumen investasi digital, serta kebutuhan untuk menilai statusnya sebagai harta yang dikenai zakat menurut ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan fiqih, serta teknik analisis deskriptif dan komparatif normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kompeten di bidang hukum Islam dan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kripto dapat dikategorikan sebagai māl (harta) karena memenuhi unsur kepemilikan, kemanfaatan, dan nilai ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqih klasik dan kontemporer. Dari sisi regulasi, kripto memiliki legitimasi sebagai komoditas digital yang sah diperdagangkan di bursa berjangka di bawah pengawasan Bappebti. Adapun sebagai objek zakat, kripto harus memenuhi syarat syar’i, seperti terbebas dari unsur gharar, dharar, dan qimar, serta memenuhi kriteria sil’ah dan memiliki underlying asset. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kripto memiliki peluang untuk ditetapkan sebagai objek zakat yang sah secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
Analisis Pembatalan Transaksi Jual Beli Motor Bekas dalam Fiqih Muamalah Tasya Nur Oktaviani; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 209-218
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.19817

Abstract

Abstract. This research is motivated by the widespread practice of purchasing used motorcycles on credit, which has become an alternative form of vehicle ownership. Showroom Motor Bekas X is one of the businesses applying this system. A key issue arose when a customer canceled the transaction after using the motorcycle for four months, even though the sale was based on a murabahah contract, which is binding and cannot be unilaterally revoked after delivery. This study aims to examine the credit sale practices at the showroom and analyze the cancellation from the perspective of fiqh muamalah (Islamic commercial law). Using a qualitative descriptive method and a normative juridical approach, data were obtained through interviews with the showroom owner, employees, customers, and Islamic legal experts. The findings show that the murabahah contract was carried out transparently, with clear agreement on cost and profit margin. The down payment (‘urbun ) served as a non-refundable deposit if the buyer canceled after receiving the goods. In this case, the cancellation happened after four months of use, rendering it invalid under Islamic law as ownership had transferred. However, the showroom returned the deposit to prevent greater losses, though this decision does not fully reflect ideal justice in fiqh muamalah. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli motor bekas secara kredit yang menjadi alternatif kepemilikan kendaraan bagi masyarakat. Showroom Motor Bekas X merupakan salah satu pelaku usaha yang menerapkan sistem tersebut. Permasalahan timbul ketika konsumen membatalkan transaksi setelah motor digunakan selama empat bulan, padahal transaksi dilakukan dengan akad murabahah yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak setelah serah terima barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kredit yang diterapkan serta menganalisis pembatalan transaksi dalam perspektif fiqih muamalah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, melalui wawancara dengan pemilik showroom, karyawan, konsumen, dan ahli fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah dilakukan dengan transparansi harga pokok dan margin. Uang muka (‘urbun ) menjadi tanda jadi yang hangus bila pembeli membatalkan sepihak setelah barang diterima. Dalam kasus yang dikaji, pembatalan dilakukan setelah motor digunakan selama empat bulan, sehingga secara fiqih tidak sah karena hak milik telah berpindah. Meskipun begitu, showroom tetap mengembalikan uang muka demi menjaga aset, meski keputusan ini tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan ideal menurut fiqih muamalah.
Analisis Pendapat Jumhur Ulama terhadap Pemutusan Akad Syirkah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Fahrul Akmal Albani Tuhuloula; Arif Rijal Anshori; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 257-264
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20034

Abstract

Abstract. This study explores the handling of syirkah contracts following the death of a customer at Bank BJB Syariah Bandung and the role of Islamic scholars' perspectives in the bank’s decision-making process. The research aims to identify the procedures applied by the bank in managing contract continuity and assess the extent to which scholars’ views influence these procedures. Using a qualitative-descriptive method, data were collected through in-depth interviews with bank staff and heirs, as well as document analysis of existing policies. The findings reveal that Bank BJB Syariah follows procedures aligned with Islamic principles, including death verification, communication with the heirs, and a review of contractual terms. The decision to continue or terminate the contract is based on the content of the agreement and scholarly opinions on contract validity after one party’s death. The Sharia Supervisory Board plays a key role in guiding the bank’s decisions in accordance with Islamic law. The study concludes that clearer contract clauses regarding death and improved communication with heirs are necessary to reduce potential legal uncertainties. This highlights the importance of harmonizing legal, operational, and religious aspects in Islamic banking practices. Abstrak. Penelitian ini membahas prosedur penanganan akad syirkah setelah kematian nasabah di Bank BJB Syariah Bandung serta pengaruh pandangan ulama terhadap keputusan bank dalam melanjutkan atau mengakhiri akad tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana bank menangani keberlanjutan akad ketika salah satu pihak meninggal dunia, dan sejauh mana pendapat ulama memengaruhi kebijakan yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak bank dan ahli waris, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur internal. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten untuk menemukan pola dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BJB Syariah telah menjalankan prosedur sesuai prinsip syariah, seperti verifikasi kematian, komunikasi dengan ahli waris, dan evaluasi terhadap isi akad. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan akad bergantung pada klausul dalam akad serta pandangan ulama mengenai keabsahan akad setelah kematian salah satu pihak. Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam memberikan fatwa dan arahan. Penelitian ini merekomendasikan agar klausul terkait kematian dalam akad syirkah diperjelas serta komunikasi dengan ahli waris diperkuat guna menghindari ketidakpastian hukum.
Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Multi Level Marketing pada Perusahaan Tiens Syariah Kota Bandung Fadel Muhammad; Arif Rijal Anshori; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 265-270
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20145

Abstract

Abstract. The rapid advancement of technology in Indonesia has led to the emergence of various new business models, including the use of social media as a marketing tool. This development is evident in the widespread use of online shopping applications and the rise of e-commerce. One of the fast-growing internet-based business systems is Multi-Level Marketing (MLM). According to Lexy J. Moleong, qualitative research is a procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Descriptive research aims to portray existing phenomena, whether natural or man-made. In practice, distributors can view bonuses based on the percentages set by the company, making the amount clear once sales targets are met. The MLM system implemented by Tiens Syariah conceptually aligns with Sharia principles, as reflected in the use of ju‘alah and wakalah contracts, the presence of tangible products as objects of sale, and commissions derived from product sales rather than membership fees. Thus, in theory, this system complies with the principles of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). Abstrak. Pesatnya kemajuan teknologi di Indonesia memunculkan berbagai pola bisnis baru, termasuk pemanfaatan media sosial sebagai alat pemasaran. Perkembangan ini terlihat dari maraknya aplikasi belanja online dan kemunculan e-commerce. Salah satu sistem bisnis berbasis internet yang berkembang pesat adalah Multi Level Marketing (MLM). Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun hasil rekayasa manusia. Dalam praktiknya, distributor dapat melihat bonus sesuai persentase yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga jumlahnya jelas ketika target penjualan terpenuhi. Sistem MLM yang diterapkan Tiens Syariah secara konseptual mengarah pada prinsip syariah, tercermin dari penggunaan akad ju’alah dan wakalah, keberadaan produk nyata sebagai objek jual beli, serta komisi yang berasal dari hasil penjualan, bukan dari biaya pendaftaran anggota. Dengan demikian, secara teori sistem ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.
Tinjauan Sistem Musyarakah dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Desa Sukamaju Kec. Cilawu Kab. Garut Muhamad Taaba Syawali; Arif Rijal Anshori; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 271-280
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20181

Abstract

Abstract. This research is riven by legal uncertainty regarding the use of protected forest as both economic and ecologicalresources, especially in Sukamaju Village where communities rely on these forests. Profit-sharing often triggers disputes in forest use agreements. Therefore, this study proposes the Musyarakah contract as a solution to improve cooperation systems by aligning them with both positive law and Islamic principles. The research aims to analyze forest management policies issued by the Ministry of Forestry and assess the validity of Musyarakah contracts in profit-sharing practices. The study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, supported by a legal framework comprising Law No. 41 of 1999, PP No. 23 of 2021, and Permen LHK No. 4 of 2023, along with muamalah fiqh and maqashid sharia. Findings reveal that forest management by LPHD and the community complies with legal norms. The Musyarakah system, based on profit-sharing ratios, is relevant and applicable in agreements involving protected forest use. This model embodies fairness, participation, and shared responsibility. In conclusion, Musyarakah-based forest management in Sukamaju is legally and sharia-compliant, promoting both economic empowerment and environmental sustainability. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum terkait pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber daya ekonomi dan ekologi, khususnya di Desa Sukamaju yang sangat bergantung pada hutan tersebut. Pembagian hasil sering menimbulkan sengketa dalam perjanjian pemanfaatan hutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan akad Musyarakah sebagai solusi untuk memperbaiki sistem kerja sama dengan menyesuaikannya terhadap hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan hutan oleh Kementerian Kehutanan dan mengkaji keabsahan akad Musyarakah dalam praktik bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, serta kerangka hukum yang meliputi UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 23 Tahun 2021, dan Permen LHK No. 4 Tahun 2023, dipadukan dengan fikih muamalah dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan oleh LPHD dan masyarakat telah sesuai dengan norma hukum. Sistem Musyarakah berbasis nisbah relevan diterapkan dalam perjanjian pemanfaatan hutan lindung. Model ini mencerminkan keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Kesimpulannya, pengelolaan hutan lindung di Desa Sukamaju melalui akad Musyarakah sah secara hukum dan syariah, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Analisis Kewenangan Absolute Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Rizky Chandra Wijaya Firdaus; Arif Rijal Anshori; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 313-316
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20349

Abstract

Abstract. This study discusses the absolute authority of the Religious Court in handling Islamic economic dispute cases following the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. In previous practice, there was a dualism of authority between the General Court and the Religious Court. This research uses a normative juridical method and a case study approach at the Religious Court of Bandung City. The results show that the Constitutional Court's decision has clarified the Religious Court’s authority, but field implementation still faces obstacles such as lack of public legal literacy and inconsistent understanding among law enforcement. Therefore, institutional strengthening and legal socialization are urgently needed. Abstrak. Penelitian ini membahas tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam praktik sebelumnya, terdapat dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut telah memperjelas kewenangan Pengadilan Agama, namun implementasi di lapangan masih mengalami hambatan berupa kurangnya pemahaman hukum masyarakat dan belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan sosialisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak.
Analisis Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Irania Nuralif; Arif Rijal Anshori; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 377-382
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.20816

Abstract

Abstract. This study analyzes breach of contract (wanprestasi) in credit sale practices based on Article 1238 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Article 36 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), with a case study at a grocery stall (warung sembako) in Jatisari Village, Karawang. Transactions were carried out informally without written agreements, relying solely on trust and manual records. Many buyers experienced delays or failed to make payments, which constitutes a breach of contract. The research uses a normative juridical approach to examine the applicable legal provisions, and an empirical approach through interviews with sellers and buyers. The findings indicate that KUHPerdata emphasizes formal elements such as grace periods and notices of default, while KHES focuses on violations of the contract (akad) itself. Breaches were typically resolved through informal, familial means, without legal proceedings. The study concludes that in local practice, social norms and trust outweigh formal legal mechanisms. Therefore, legal education and guidance on sharia-based contracts are needed to ensure credit sales are conducted fairly and in accordance with both positive law and Islamic law. Abstrak. Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam praktik jual beli kredit berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 36 KHES, dengan studi kasus warung sembako di Desa Jatisari, Karawang. Transaksi dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis, hanya mengandalkan kepercayaan dan catatan manual. Banyak pembeli mengalami keterlambatan atau gagal bayar, yang termasuk wanprestasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum, dan empiris melalui wawancara dengan penjual serta pembeli. Hasil menunjukkan bahwa KUHPerdata menitikberatkan unsur formal seperti lewat waktu atau teguran, sedangkan KHES menekankan pada pelanggaran terhadap akad. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan, tanpa melibatkan jalur hukum formal. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik lokal, norma sosial dan kepercayaan lebih dominan daripada mekanisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum dan pembinaan akad syariah agar jual beli kredit berjalan adil dan sesuai hukum positif maupun syariah.
Co-Authors Afifah Hamasatunnisa Ahmad Reyhansyah Ashadi Alputri, Misella Amrullah Hayatudin Aprillia Ratih Pawestri Samapta Asep Ramdan Hidayat Athiyatul Fattah Ayen Nanda Citra Yustia Najla Nurghina Dhea Andini Nathania Fadel Muhammad Fahrul Akmal Albani Tuhuloula Farhan Fathurrahman Mukarrom Febriadi, Sandy Rizki Fitri Nurhaidah Franky Gantara Gea Mustika Ghaida Fairuz Zahran Hasanudin Hasanudin Humaira Aini Bilqis Ifa Hanifia Senjiati Ikhsanizar Raihan Firdaus Imas Maesah Inada Hikaru Ayuratuningrum Gandara Intan Rahmawati Ira Siti Rohmah Ira Siti Rohmah Maulida Irania Nuralif Iwan Permana Iwan Setiawan Jessinta Shilva Bintan Namita Miftah Farid Aziez Mila Agustin Mochamad Afif Zacharias Masyhur Muhamad Rafli Muhamad Taaba Syawali Muhammad Rizky Sya’bani Abidin Mutiara Alya Syakira Nandang Ihwanuddin Nandang Ihwanudin Nando Dwi Nasywa Nathani Salsabila Nazwa Meliana Putri Neli Erlianti Neng Dewi Himayasari Nisa Dhiya Dinirrahmani Novia Dwi Putri Panji Adam Agus Putra Popon Srisusilawati Putri Azzahra Qadrina Illyin Nandini Qori Nur Syara Redi Hadiyanto Rinaz Meikusdanti Risma Wulandari Rizky Chandra Wijaya Firdaus Salma Nabila Prasetyo Salma Nurul Fadhilah Salma Saqina Sandy Rizki Febriadi Sandy Rizky Febriadi Selly Eriska Shafa Sahira Silmi Camelia Ahmad Silvi Pitriani Sobariaty Aisyah Diva Marpuah Syahroyat Syifa Dewi Fajriyani Tasya Nur Oktaviani Udin Saripudin Wahyudin, Yadi Wiguna Mughni Nurahman Yori Kemiain Zia Firdaus Nuzula