Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hadratul Madaniyah Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Law Journal J-CEKI PESHUM Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Ahmad Fuadi
Universitas Bina Insan
Religion Aerospace Engineering Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA DI PENGADILAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU KELAS IA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :301/ PID.B/2020/PN-LLG) Anggraini, Devi; Amanda, Olga; Fitriyani, Fitriyani; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.325

Abstract

This journal analyzes the judge’s decision in a criminal case of taking another person’s life at the Lubuklinggau District Court, Class 1A, through a case study of Decision Number 301/PID.B/2020/PN-LLG. The study aims to understand the application of the elements in Articles 338 and 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the judge’s considerations in delivering the verdict. The research employs a normative-empirical legal method, using a conceptual and statutory approach. Data were collected through interviews and literature studies. The findings indicate that the elements in Article 338 of the Criminal Code include “whoever,” “intentionally,” and “takes another person’s life,” while Article 340 emphasizes the element of “premeditation,” which must be proven by showing a time lapse that allows the perpetrator to reconsider their intention. In this case, the judge based the decision on evidence, legal facts, and the application of Article 338 KUHP, resulting in a sentence aligned with intentional killing without proven premeditation.
PERAN BARANG JAMINAN DALAM MENJAGA KESEHATAN LEMBAGA PERBANKAN Turnip, Anju Chornelus; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.328

Abstract

Lembaga keuangan bank memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional. Bank dibebankan tanggung jawab untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Jika dilihat dari fungsinya bank berfungsi untuk menampung dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Proses menyalurkan dana kemasyarakat pada dasarnya adalah sarana penting dalam kehidupan masyarakat dan pertumbunan ekonomi nasional. Penyaluran dana kepada masyarakat bertujuan untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat, terkhusus pada masalah kebutuhan modal untuk membuka usaha. Dana yang diberikan bank diharapkan dapat digianakan untuk membuka usaha yang kemudian dari usaha tersebut dapat mendongkrak perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi dalam pelaksanaan bank harus menghadapi resiko yang berat. Selain harus berperan untuk menumbuhkan perekonomian bank juga harus tetap menjaga kesehatan lembaga perbankan. Kesehatan lembaga perbankan betujuan agar memastikan bank dapat melangsungkan aktivitasnya dengan baik. Oleh karena itu dalam hal meyalurkan dana kepada masyarakay dalam bentuk kredit, bank memberikan persyaratan adanya barang jaminan, yang bertujuan untuk memperkecil resiko gagal bayar yang mana itu juga berpengaruh pada kesehatan lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan bank harus tetap mendapatkan pengasilan melalui modal yang dimiliki. Modal yang diliki bank harus dikeluarkan atau dijalankan agar hasil dari bunga pinjaman dari modal yang dijalankan tersebut dapat digunakan untuk mendanai aktivitas perbankan atau oprasional perbankan.
Efektivitas Restorative Justice Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Jayandi Andefa; Wawan Fransico; Ahmad Fuadi; Devi Anggreni Sy
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The restorative justice approach is an alternative method for resolving criminal cases that emphasizes the restoration of the original condition, the balance of interests between victims, offenders, and the community, and the avoidance of repressive punishment. In Indonesia, the normative application of restorative justice is regulated under Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, particularly in the handling of minor criminal offenses. This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice as an alternative approach within the Indonesian criminal justice system and to examine the factors influencing its implementation at the prosecutorial level. This research employs a normative-empirical research method, using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data obtained through interviews and field studies. The data consist of primary and secondary, legal materials and are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice based on Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 has, in principle, been effective in resolving minor criminal offenses, particularly in realizing restorative oriented justice, improving judicial efficiency, and reducing case backlogs. However, its effectiveness still faces several challenges, including differences in understanding among law enforcement officials, limited public socialization, and suboptimal coordination among institutions within the criminal justice system. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks, enhance the capacity of law enforcement officers, and improve inter-institutional synergy to ensure that restorative justice can be implemented more optimally and consistently as an integral part of the Indonesian criminal justice system. Keywords: Restorative Justice, Legal Effectiveness, Prosecution Service   Abstrak Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, keseimbangan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta penghindaran pemidanaan yang bersifat represif. Di Indonesia, penerapan restorative justice secara normatif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di tingkat kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dan studi lapangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan efektif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, terutama dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, efisiensi proses peradilan, serta pengurangan beban perkara. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antar lembaga agar penerapan restorative justice dapat berjalan lebih optimal dan konsisten sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.   Kata kunci: Restorative Justice, Efektivitas Hukum, Kejaksaan  
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Sony, Sony; Wilson Gandhi; Ahmad Fuadi; Wawan Fransisco
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4561

Abstract

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang berfungsi melindungi hak asasi manusia dan menjamin terwujudnya peradilan yang adil. Dalam praktiknya, pada perkara tindak pidana penadahan, penerapan asas ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan atau pengetahuan terdakwa mengenai asal-usul barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, analisis putusan pengadilan, serta kajian penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah pada prinsipnya telah diterapkan dengan menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, namun masih terhambat oleh tekanan publik dan media, keterbatasan alat bukti, serta akses bantuan hukum yang belum optimal.
Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam Penanganan Kasus Kekerasan Guru di Kabupaten Musi Rawas Tri Windi Uli Arta; Agustinus Samosir; Ahmad Fuadi; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4646

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Posko Pengaduan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam penanganan kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus LKBH PGRI serta guru yang pernah mengajukan pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posko Pengaduan LKBH PGRI telah berperan cukup efektif dalam memberikan konsultasi, pendampingan hukum, dan mediasi nonlitigasi bagi guru. Keberadaan posko meningkatkan rasa aman dan kesadaran hukum guru. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya sosialisasi, serta persepsi negatif masyarakat terhadap kasus kekerasan guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sosialisasi untuk mengoptimalkan peran posko pengaduan.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Wartawan Dari Ancaman Kriminalisasi Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Lubuklinggau Rah Zainal; Wilson Gandhi; Ahmad Fuadi; Devi Anggreni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4664

Abstract

Perlindungan wartawan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap wartawan dari ancaman kriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan fokus pada PT Media Berita Lubuklinggau. Rumusan masalah menitikberatkan pada efektivitas undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan hukum pidana kepada wartawan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap empat narasumber. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU Pers telah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wartawan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Disarankan agar aparat penegak hukum dan pejabat publik meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pers guna mencegah kriminalisasi wartawan.
Tinjauan Yuridis Penerapan UU SPPA terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Lubuklinggau Frengki, Frengki; Ahmad Fuadi; Fitriyani, Fitriyani; Wilson Gandhi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4679

Abstract

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan dilema dalam penegakan hukum antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak pelaku pembunuhan serta mengidentifikasi kendala penegakan hukumnya di Polres Lubuklinggau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPPA pada prinsipnya telah mengedepankan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun diversi tidak dapat diterapkan karena beratnya ancaman pidana. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pembinaan, variasi pemahaman aparat, dan faktor sosiologis anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan pendekatan pencegahan yang komprehensif.
Co-Authors Agustinus Samosir Agustinus Samosir Al-Kautsar, Muhammad Ibnu Alvina Aliya Amanda, Olga Angelina Ariq’ah Ruslan Anggreni, Devi Ardi Muthahir Celvin, Jimmy Devi Anggraini Devi Anggreni Devi Anggreni Devi Anggreni Sy Devi Anggreni Sy Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani, Aidil Fransisco, Wawan Frengki Frengki, Frengki Fuadi, Ahmad Fuadi Jayandi Andefa Jimmy Celvin Kuswoyo, Bahet Edi Muhammad Saleh Putranto, Rian Rah Zainal Rahmawati, Lilis Rezika, Nadila Rizki Amaliah Romadhon, Muhammad Dimas Samosir, Agustinus Sony Sony, Sony Suharto, Tentiyo Tentiyo Suharto Tri Windi Uli Arta Turnip, Anju Chornelus Wanti, Sahiro Wawan Fransico Wawan Fransisco Wijaya, Rena Wilson Gandhi