Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL ILMIAH ADVOKASI jurnal hukum das sollen Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Milthree Law Journal JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Melayunesia Law
Davit Rahmadan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 147 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 147 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PERZINAHAN DI INDONESIA Ridwan, Mukhlis; Z, Riduan; Rahmadan, Davit
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3781

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang delik perzinahan, perbandingan kebijakan hukum pidana pada Kitab hukum pidana warisan Belanda dengan kebijakan hukum pidana nasional yang lahir melalui undang-undang nomor 1 tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, dengan studi kepustakaan, dari data sekunder yang terkumpul dianalisi secara kualitatif. Sempitnya ruanglingkup perbuatan zina dan pihak yang dapat membuat pengaduan,sudah diperluas oleh kebijakan hukum pidana yang baru, baik dari perluasan perbuatan yang termasuk perzinahan maupun dari segi pihak yang dapat membuat pengaduan. Kebijakan hukum pidana tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta sesuai dengan cita hukum Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun ada sebagian yang berpandangan bahwa negara tidak perlu terlalu jauh masuk dalam urusan privat warga negara, namun pandangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membiarkaan perzinahan dengan segala bentuknya berkembang dimasyarakat, karena hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan dalam artian lahir dan batin bagi segenap warga negara.
Rekonseptualisasi Pemidanaan Terhadap Orang Yang Diselundupkan Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Lopi, Siti Haviza Prada; Rahmadan, Davit; Elmayanti, Elmayanti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk merekonseptualisasi regulasi hukum terhadap orang yang diselundupkan yang terlibat dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dengan melihat bentuk penyertaan dan hubungan antara pelaku dan orang yang diselundupkan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta kejadian di lapangan dan menganalisisnya dengan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku. Metode ini melibatkan pengembangan skenario hukum berdasarkan undang-undang yang ditinjau. Riset dan analisis hukum memiliki tujuan untuk mencari jawaban terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Adapun dari hasil penelitian diperoleh bahwa antara pelaku dan orang yang diselundupkan sama-sama melakukan permufakatan jahat untuk terselenggaranya tindakan ini, hal ini dapat dilihat bahwa pelaku dan orang yang diselundupkan bekerja sama agar orang yang diselundupkan dapat sampai ke luar negeri dengan cara ilegal, artinya secara tidak langsung ada keterlibatan orang yang diselundupkan dalam terjadinya suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian dan KUHP. Oleh karena itu, orang yang diselundupkan dalam tindak pidana penyelundupan manusia harusnya dapat dikenakan proses hukum akibat adanya delik penyelundupan manusia ataupun pembantuan pasif dengan berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, dan tidak langsung dikategorikan sebagai korban penyelundupan. Artinya dalam hal ini diperlukannya kriminalisasi yang sejalan dengan pembaharuan hukum dalam upaya merekonseptualisasi sanksi pidana yang akan dikenakan kepada orang yang diselundupkan yang dimulai dengan merekonseptualisasi definisi dari korban penyelundupan manusia itu sendiri.
PROBLEMATIKA HUKUM PUTUSAN RECHTERLIJK PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Lase, Jovial Kristian; R, Mukhlis; Rahmadan, Davit
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background of the concept of rechterlijk pardon is rooted in theprevalence of defendants who have actually fulfilled the burden of proof, butsentencing them would result in a conflict between legal certainty and justice. Onthe other hand, the qualification procedure for rechterlijk pardon must be strictlyregulated to ensure that pardons are not granted without guidelines, given thewide discretion available to judges. Rechterlijk pardon in the penal systemprimarily concerns the imposition of penalties where judges may decide not toimpose a sentence on proven guilty defendants based on the goals of sentencing.The analysis employs normative research using a qualitative approach,specifically conceptual and legislative approaches, to uncover how judges weighdecisions and the constraints that govern judges in rechterlijk pardon rulings.The findings of this research suggest that legal reasoning by judges mustalign with moral reasons consistent with Pancasila values and civilized law, andshould focus on individualizing punishment and subsociality in formulatingsentencing goals. Sentencing guidelines are intended as a controlling function.The highly individual characteristics of criminal cases should be autonomouslyjustified with sufficient consideration of legal principles and the principle of culpain causa.Keywords: Rechterlijk Pardon, Verdict, Penal System
ANALISIS YURIDIS PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nasution, Hary Doly; Firdaus, Emilda; Rahmadan, Davit
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes juridically the regulation and ideal criteria of theSelection Committee for the Supervisory Board of the Corruption EradicationCommission (KPK) based on Law Number 19 of 2019 concerning the SecondAmendment to Law Number 30 of 2002 concerning the KPK. The existence of theKPK Supervisory Board has been met with pros and cons because it is consideredto be able to affect the independence of the anti-corruption institution. Theformation of the Supervisory Board is feared to actually erode the authority andinternal supervisory function of the KPK and disrupt the corruption eradicationprocess.This research is a normative legal research with a qualitative approachthat examines secondary data in the form of primary and secondary legalmaterials. Primary data is obtained from relevant laws and regulations such asLaw Number 19 of 2019 and its derivative regulations, while secondary data isfrom legal literature such as books, scientific journals, research results, andscientific articles. The thinking method used is the deductive method to drawconclusions from general statements to specific ones, and inductive to concludefrom specific matters to general ones.This research analyzes juridically the regulation of the SelectionCommittee for the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission(KPK) based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment toLaw Number 30 of 2002 and examines the ideal criteria for the selectioncommittee.. Therefore, it is necessary to have detailed regulations regarding theideal criteria for the selection committee from the government and communityelements so that its implementation can maintain the integrity and independenceof the KPK in accordance with the principles of the formation of the anti-corruption institutionKeywords : Corruption Eradication Commission, Supervisory Board, SelectionCommittee.
ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/ PN Tng dan Putusan No. 576/Pid.Sus/2022/PN Blb) Sihombing, Santa Sentia; Rahmadan, Davit; Ferawati, Ferawati
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal disparity is the application of unequal punishments to the samecrime or crimes whose nature and danger can be compared. This researchfocuses on the verdict on the crime of spreading false news and money launderingwith the defendants Indra Kenz and Doni Salmanan. Where the problem thatoccurs is disparity in punishment, namely in the application of different principaland additional penalties so that it is seen as not fulfilling a sense of justice.The aim of this research is to analyze the disparity in decisions in thesecases and how the regulations or policies of judges as law enforcers are related todisparities in judges' decisions. This research uses a normative juridical methodwhich is descriptive analysis. This research uses legal sources consisting ofjudges' decisions in cases will be analyzed, related legislation, books andscientific journals. All data collected will be compiled and analyzed using theoryor expert opinion.The results of the research and discussion carried out present the resultsof the analysis of disparities in judge's decisions in cases of criminal acts ofmoney laundering and spreading false news committed by defendants Indra Kenzand Doni Salmanan, as well as explaining regulations and policies to minimizedisparities in decisions. Criminal disparity is a decision by a panel of judgesregarding similar criminal acts. The differences in judge's considerations and theexistence of unproven charges have led to disparities in punishment (main andadditional penalties) in criminal cases of spreading fake news and moneylaundering Decision No.1240/Pid.Sus/2022/PN Tng and Decision No.576/Pid.Sus/2022/PN Blb. The cause of the disparity is the lack of legal reasoning amongjudges who tend to accept whatever is offered by the public prosecutor.Regulations and policies related to disparities are still developing. In an effort tobuild accountable law enforcement, the quality of moral and juridicalaccountability is required from judges.Keywords: Disparity, Judge's Decision, Spread of Fake News, MoneyLaundering.
OPTIMALISASI PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PEKANBARU Natasya, Audreya; Rahmadan, Davit; Elmayanti, Elmayanti
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The impact of corruption is very large, so that it can reduce the quality ofpeople’s welfare in Pekanbaru city, the high state losses due to corruption willcertainly have an impact on the state obligation to provide welfare rights. So the peopleor society will be the victims. For this reason, it is necessary to review the role of thecommunity in preventing corruption as a form of social control that will be able tonarrow the space for corruption and widen the space for anti corruption.This research is a sociological legal research, this is based on field researchwhich refers to interviews and observations statements as well supporting documentsthat have a corelation with the background of the problem to be studied. This study usessecondary date sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.This study uses qualitative date analysis by producing a deductive method of drawingconclusions, namely drawing conclusions from that are general to things that arespecific.From the result of the discussion it can be concluded that role of the people ofPekanbaru city in building anti corruption culture is not yet optimal because they donot recive support from all elements of society and also reporting corruption is oftrnintimidated and criminalized by way of reporting back defamation which makes thepepole of Pekanbaru city become afraud to get involved active in eradicating criminalacts of corruption in Pekanbaru city. Therefore it is hoped that the government and lawenforcers in Pekanbaru city must encourage the public to participate in efforts toprevents and eradicate criminal acts of corruption both individually, thourghcommunity organizations, or organizations by providing space to make politicalstatements, make statements thourgh petitions, and anti corruption demonstrations.Keyword : Optimalization, Role of People, Eradication, Corruption Crime
Analisis Normatif: Kerugian yang Ditimbulkan oleh Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Harimau terhadap Kelestarian Lingkungan Muhammad A. Rauf; Mukhlis R; Davit Rahmadan; Sukamarriko Andrikasmi
Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.8.2.162-175

Abstract

Good management of regional assets is also key in improving financial capabilities and services to the community. The legal basis for regional asset management is regulated in Government Regulation Number 27 of 2014, which emphasizes the importance of administrative, physical and legal security for regional property. Thus, regional heads have a big responsibility in managing regional assets to avoid disputes and maximize the potential of assets as regional wealth. Management of regional assets, especially land, often faces various challenges, including unclear ownership status, lack of adequate documentation, and protracted legal conflicts. This study aims to identify the factors that cause disputes over regional land assets and evaluate the effectiveness of administration and control carried out by the regional government. In this research we will examine the problems of administering and controlling regionally owned land which is the object of dispute in court (goods management study belonging to a region in the province of Riau, the type of research used is research in the form of an empirical study which is to find theories regarding the process of occurrence and operation of law in society which finds facts according to what happened as they are, the conclusion of this research is Problematics The administration and control of BMD in Riau Province is caused by a lack of commitment from the relevant institutions and the high interest of third parties who have bad intentions, which often results in disputes in court. Although the courts generally uphold the rights of the Riau Provincial Government, this problem still affects the recording and reporting of regional assets
STRENGTHENING INDONESIA'S EIT LAW TO COMBAT RANSOMWARE THREATS: A LEGAL FRAMEWORK ANALYSIS Alpajri, Muhammad; Effendi, Erdianto; Rahmadan, Davit
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7217

Abstract

Ransomware is a type of malware designed to lock or encrypt victim data so that it cannot be accessed. Once the victim's data is locked, the perpetrator will ask for a ransom to restore access, usually in the form of digital currency such as Bitcoin which is difficult to track. Ransomware crimes are regulated in Article 33 of the ITE Law, however, Article 33 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) has weaknesses in its formulation because it does not include specific elements related to ransomware crimes, especially in relation to the element of requesting ransom payments. This creates a lack of legal certainty regarding ransomware crimes so that many cases of ransomware crimes cannot be prosecuted due to legal gaps. The purpose of this study is to provide input to law enforcement, police, prosecutors, judges, and the community and government in Countering the Threat of Ransomware Crimes in Indonesia. Based on the results of the study and discussion, it can be concluded. First, Article 33 of the Electronic Information and Transactions Law only regulates disruption of electronic systems, but does not explicitly include the elements of "extortion" or "demand for ransom payment" which are the core of ransomware crimes. Second, to strengthen the Electronic Information and Transactions Law and Indonesia's legal framework in countering the threat of ransomware, several important steps must be taken. First, one of the main solutions in dealing with ransomware crimes is to add provisions that explicitly regulate this crime in legislation, especially in the Electronic Information and Transactions Law. Keywords: Information and Electronic Transactions Law, Ransomware Crime, Indonesia
Penegakan Hukum Terhadap Modus Baru Kejahatan Cyber Berupa Rekayasa Informasi Teknologi Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking Khudsiyah, Deya Hazirattul; Rahmadan, Davit; Erdianto, Erdianto
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Electronic transaction dalam bentuk internet banking merupakan bentuk baru pengembangan layanan bank untuk dalam rangka berperan sebagai penghubung kebutuhan dunia usaha dan nasabah dalam hal mempercepat pelayanan jasa bank. Kemudahan yang diberikan oleh kemunculan electronic banking, berbanding lurus dengan bahaya yang mengintainya. Potensi kebocoran informasi pribadi yang dilakukan oleh peretas, menjadi bayang- bayang buruk nasabah bank sebagai pengguna electronic banking. Hal ini didukung dengan modus operandi kejahatan di dunia perbankan berkembang dan makin canggih, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum Sosiologis yang membahas tentang Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian tersebut bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan. Pertama Modus Kejahatan Cyber dalam Internet Banking Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, modus kejahatan cyber terus mengalami transformasi. Salah satu bentuk kejahatan cyber yang meresahkan adalah rekayasa informasi teknologi, di mana pelaku kejahatan menggunakan metode teknis untuk membobol rekening nasabah melalui internet banking. Kedua Bank telah memberikan perlindungan kepada nasabah dari tindakan phishing, pharming dan spoofing melalui 2 (dua) cara, yaitu cara preventif dan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh Bank berupa edukasi melalui platform media sosial resmi Bank, dan Ketiga Dalam konteks kejahatan cyber, tantangan terbesar adalah penegakan hukum yang efektif, mengingat karakteristik kejahatan ini bersifat lintas batas, canggih, dan terus berkembang. Oleh karena itu, harus beradaptasi dengan tantangan era digital.
SYNCHRONIZATION OF JUDICIAL PARDON REGULATIONS IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM syamsuddin, syamsuddin; Efendi, Erdianto; Rahmadan, Davit
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7555

Abstract

Judicial Pardon is a legal mechanism that grants judges the discretion to decide a case even when the defendant is formally proven guilty. Unlike the traditional criminal law approach, which emphasizes legality and punishment, Judicial Pardon takes into account personal, situational, and social impact factors related to sentencing. This study employs a normative legal method with a synchronization type, analyzing the alignment of laws and regulations both vertically and horizontally. The findings indicate that the synchronization of judicial pardon within Indonesia's penal system is based on three main foundations: philosophical, juridical, and sociological. Philosophically, judicial pardon aligns with the principles of substantive and restorative justice, ensuring proportional punishment while providing room for the rehabilitation of offenders and the restoration of society. The ideal concept of judicial pardon in Indonesia’s future is crucial for establishing a more just, humane, and responsive criminal justice system. Keywords: Judicial Pardon, Criminal Justice Reform, Substantive Justice, Penal Policy, KUHAP
Co-Authors ', Erdianto Abda Abda Abdul Bagas Adhelfy Prabas Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Albezsia Artiamar F S Alfa Syahda Alfadrian Alfadrian Alpajri, Muhammad Alviona Vinda Safira Amiruddin, Yassir Andre Bonar Pardede Andre Suhada Ambarita Andrikasmi, Sukamarriko Angga Hijrahtul Mufit Anisa Hijrani Anita Julianti Ariyani, Erna Arrasid, Sandi Ersya Aslamiah, Futri Ayda Rahayu Bagaskara Dwi Wardhani Bagus, M. Rizky Batavia Putri Bella Maida Sasmita Bernatd Jufly Cahyani, Rachel Sri Dea, Tri Rismi Delia Nadriah Awina Wirdatul Nadriah Desliza Amalia Wibowo Dessy Artina Dhafa Dendy Dwijaya Doni Anggarda Paramitha Doni Wijaya Munte Ela Aprida Nafliana Elmayanti, Elmayanti Elsi Renhar Emilda Firdaus Endang Selawati Erawati C. Lbn Tobing Erdianto ' Erdianto Effendi Evi Deliana HZ Fanita Aditia Fanny Ayunda Dwi Putri Farhan Hevin Pratama Febrianda Raja Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fitria Fitria Fuad Ikmal Gabriel, Alexander Ricardo Ganda Martunas Sihite Gunggy Aulia Gusti Erlangga JF Halawa, Ramadani Saputra Harahap, Radar Oloan Harnita, Cici Merda Hasbillah, Rahmat Hayatul Ismi Hayatun Nufus Helmi, Kiki Helsony Zelson Hengki Rafles Rajagukguk Hervi Alfathira Natasya Hidayat, Rahmat Taufiq Ikhsan Adi Nugraha Irma Laras Wati Jonaidi, Anisa Fazira Kartika, Aulia Khofifah Dinda Syahputri Khudsiyah, Deya Hazirattul Lase, Jovial Kristian Lawra Esperanza Asyraf Ledy Diana Lili Wulansari Lopi, Siti Haviza Prada Luthfi, Saskia Salsabilla M Sadam Husin Malhendra, Thomas Maria Maya Lestari Mela Kristina Melia Wulandari Mexsasai Indra Monika, Sintia Muhamad Syukri Muhammad A. Rauf Muhammad Alkasah Muhammad Fadhil Muzzammil Muhammad Harifki Muhammad Siddiq Mukhlis R Mukhlis Ridwan Nabilla Khaernas Nanda Efrialis Nasrullah Umar Harahap Nasution, Hary Doly Natasya, Audreya Nella Elmata Lia Nurfadilah Nurfadilah Nurul Syahvira Oktaviani, Dwi Putri Pane, Paisal Arifsa PANUSUNAN SIREGAR Prayoga Darsa Puan S, Alichia Putra, Dharma Yuda Putra, Yogi Rahmadani Putri Yani Purnamasari Putri, Adi Tiara Putri, Hana Aulia Rafiqah Darwin Rahayu, Ayda Rahmatul Husna Rahmatul Husna, Rahmatul Ramadatul Fajri Rani Oslina Nainggolan Reski Aslamiah Lubis RIA RATNA SARI BR. NAINGGOLAN Riduan Z Rifqah, Alya Riki Rianto Rischa Puspita Sari Riyan Syahputra Rizadi, Nadila Rizqa Putri Royan Ramadhan Rozi Agus Saputra Sahira, Qintara Sakhi, Wan Muhammad Afdhal Samuel Hamonangan Simanjuntak Sandi Ersya Arrasid Saputra, Rozi Agus Saragih, John Meidi Sayladito Sitinjak Septamor Simanjuntak Shasri, Nadia Rachel Dwinanda Sihombing, Santa Sentia Sijabat, Angels Yustina Putri Sintia Monika Sipahutar, Chindy Maria Rohani Sukamariko Andrikasmi Sultan Kevinsyah Dian Nugraha Suzana, Ega Syaifullah Yophi Ardiyanto Syamsuddin Syamsuddin Syeiqal Afwan Gumilamg Tampubolon, Ezra Artha Sasta Taufiqqul Hidayat Tengku Arif Hidayat Tengku Reviandi Wahyu Samudra Tiami, Wan Qatrunnada Tri Mukti Triya Yunita Permata Sari ummah, kuntum khaira Vika Anggraini Vitta Adelina Hutasoit Warni Susila Wiby Fitria Alda Widia Edorita Windy Rizky Putri Yani Ochtavia Yayan Saputra, Yayan Yodwi Augadinda Puti Taya Yolanda Oktavia Yulisa Fitri Yulius Wibisono Prakosa Putro Zulfa Nada Habibie Zulfikar Jaya Kusuma Zulfikar Jayakusuma