Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembelajaran Fisika JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Menara Ilmu Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Menara Pengabdian Jurnal Media Ilmu Jurnal Suara Politik
Didi Rahmadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Menara Ilmu

 1 
REPRESENTASI MUHAMMADIYAH DALAM DEMOKRASI DI ARAS LOKAL STUDI PERLUASAN REPRESENTASI KEWARGAAN OLEH KADER MUHAMMADIYAH DI ERA PEMERINTAHAN MAHYELDI-EMZALMI DI KOTA PADANG Tesha Dwi Putri; Didi Rahmadi; Lara Indah Yandri; Meri Anggraini
Menara Ilmu Vol 15, No 1 (2021): VOL. XV NO. 1 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i1.2731

Abstract

Selama ini dukungan terhadap isu-isu publik yang dilakukan oleh organisasi keagamaan masih belum menjadi fokus utama (Hiarej & Stokke, 2017). Organisasi yang berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah masih berkutat kepada isu-isu identitas keagamaan, Muhammadiyah cenderung abai apabila berkaitan dengan isu-isu dasar. Tentunya,  Sebagai  organisasi  yang  memiliki  jaringan  sosial  (social  networking)  yang paling mapan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian diantaranya: 1) apa peran Muhammadiyah terutama di tingkat lokal dalam memperkuat gagasan-gagasan demokrasi?; 2) bagaimanakah gambaran peran kader-kader Muhammadiyah yang terpilih baik sebagai anggota  dewan  maupun  kepala  daerah  dalam  memberikan  akses  kepada  kelompok- kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada isu-isu publik?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja isu-isu publik yang mendapat perhatian dari Muhammadiyah, kemudian peneliti juga mendeskripsikan  pola-pola  respon  kader-kader  Muhammadiyah  yang  duduk  di  jabatan politik terhadap isu-isu kewargaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulaitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dari temuan dilapangan didapatkan fakta bahwa Muhammadiyah tidak memandang skeptis tentang politik. Politik bagi Muhammadiyah adalah tugas mu’amalah dunyawiyah yang wajib diperhatikan dalam konteks menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa bahkan lokal. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita politik melalui kader Muhammadiyah yakni tegaknya sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama. Artinya kader Muhammadiyah yang masuk kedalam sistem politik harus menganut politik adiluhung (high politics) yang menekankan pada penanaman etika moral agama ke dalam setiap individu Muslim. Upaya ini ditempuh melalui proses pendidikan guna membentuk manusia yang secara etis memiliki integritas diri. Oleh karena itu, membekali mereka dengan pengetahuan agama yang cukup diharapkan bisa membentengi diri dari tindakan dan kebijakan yang merugikan rakyat yang dipimpinnya. Meskipun secara institusional Muhammadiyah condong pada politik adiluhung, namun ada juga warga anggotanya yang aktif dalam partai politik (low politics). Muhammadiyah memandang bahwa politik di Indonesia sekarang ini mengarah pada perilaku politik yang pragmatik.Kata Kunci: Muhammadiyah, Islam Berkemajuan, Lokal
MEKANISME PENENTUAN KOALISI PARTAI POLITIK PENGUSUNG CALON TUNGGAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENNY UTAMA-SABAR AS MELAWAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI KABUPATEN PASAMAN Khairiyah Khairiyah; Didi Rahmadi
Menara Ilmu Vol 15, No 2 (2021): VOL. XV NO. 2 OKTOBER 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i2.2947

Abstract

Praktik melawan kota kosong pada pilkada hakikatnya anti tesa dari teori demokrasi. Kotak kosong seolah-olah menafikan adanya kontestasi calon lain dalam persaingan pilkada.  Demokrasi saat ini dirusak oleh oligarki partai politik yang hanya dikendalikan oleh segelintir elit partai untuk merekomedasikan calon kepala daerah tanpa mendengarkan suara-suara (aspirasi) dari berbagai kelompok elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan koalisi partai politik pengusung calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Benny Utama-Sabar AS melawan kotak kosong pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pasaman. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik pemilihan informan dengan purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini mekanisme partai politik mengusung calon tunggal Pilkada Kabupaten Pasaman, adalah sebagai berikut: Person atau figur yang kuat serta pengalaman, kualitas dan kapasitas dari calon Bupati Benni Utama, Peta kekuatan politik pasangan lain belum mampu menyaingi elektabilitas dan popularitas calon tunggal, faktor kepentingan dari partai pengusung calon tunggal untuk mendapatkan mahar politik, Rekomendasinya adalah revisi Undang-Undang pilkada untuk tidak membolehkan kandidat memborong dukungan partai politik, mengfungsikan parpol secara optimal untuk menghasilkan kader terbaiknya.Kata Kunci: pilkada, kotak kosong, calon tunggal, mahar politik
DINAMIKA INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM BERKEMAJUAN DI MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT Didi Rahmadi; Meri Anggraini; Riri Angela
Menara Ilmu Vol 15, No 2 (2021): VOL. XV NO.2 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i2.2773

Abstract

Penguatan sikap intoleransi di Indonesia memiliki keterhubungan yang kuat dengan gelombang konservatisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan sosial (social networking) yang paling mapan, Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk ambil bagian dalam membendung sikap konservatisme kaku dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dan penguat sosial bangsa melalui gagasan Islam Berkemajuan. Artikel ini fokus kepada upaya memahami peran Muhammadiyah di tingkat lokal dalam memperkuat gagasan Islam berkemajuan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa gagasan Islam Berkemajuan belum sepenuhnya ditransformasikan dengan baik kepada kader-kader Muhammadiyah di tingkat lokal.Kata Kunci: Dinamika, Islam Berkemajuan, Muhammadiyah
KETIMPANGAN AGRARIA DAN UPAYA TATA KELOLA SUMBER-SUMBER AGRARIA OLEH PEMERINTAHAN NAGARI PASCA UU DESA Didi Rahmadi; Virtuous Setyaka
Menara Ilmu Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 OKTOBER 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i2.3786

Abstract

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa untuk mengelola sumber-sumber agraria secara mandiri. Dengan kesempatan tersebut, desa diharapkan dapat berkembang sebagai tempat penghidupan yang layak dalam penataan dan pemanfaatan aset sekaligus tumbuh kembang nilai-nilai budaya lokal. Akan tetapi dengan keistimewaan dari sisi kewenangan politik serta anggaran yang besar, kemiskinan masih terus tumbuh di desa. Salah satu alasan sebab desa masih sulit keluar dari stigma kemiskinan yaitu, masalah ketimpangan penguasaan dan penataan aset terhadap sumber-sumber agraria masih kurang diperhatikan sehingga menimbulkan kesenjangan relasi sosial ekonomi yang mencolok bahkan konflik sosial politik. Padahal, pemerintahan desa di dalam UU Desa sendiri telah diberikan wewenang dalam mengakses seluas-luasnya sumber-sumber agraria untuk dikelola dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan, mengetahui lebih jauh pengetahuan sebab ketimpangan agraria dari sisi kewenangan desa dalam tata kelola sumber-sumber agraria dibawah rezim UU Desa. Adapun pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana proses ketimpangan agraria masih terus berlanjut di desa meski kewenangan desa sudah lebih baik di bawah UU Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mendalami kasus ketimpangan agraria di Nagari Situjuah Gadang Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat. Analisis data diawali dengan cara mereduksi data-data yang telah terkumpul berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. Sehingga bisa ditemukan pokok-pokok tema yang dianggap relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Lebih khusus peneliti mengikuti strategi analisi data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu mencari pola atau tema, lalu hubungan antara kategori yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data. Luaran dalam penelitian ini adalah terpublikasi dalam sebuah jurnal nasional yang terindeks sinta. Adapun Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang diusulkan adalah Sosial Humaniora dan Pendidikan dengan status prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan. Kata kunci: Ketimpangan Agraria, Pemerintahan Desa/Nagari, UU Desa
Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus: Desa Cipang Kanan Rokan Hulu) Zahratih, Salwa; Yandri, Lara Indah; Rahmadi, Didi; Putri, Tesha Dwi; Riyanda, Riko
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i2.6926

Abstract

Salah satu lembaga penting di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa dengan mengumpulkan unsur keterwakilan masyarakat, termasuk perempuan di wilayah. Keterlibatan aktif perempuan pada organisasi organisasi di desa seperti LKD, PKK, Koperasi, dan sebagainya menunjukkan   bahwa   perempuan memegang peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan desa. Sebagaimana diketahui bahwa proporsi BPD yang berjumlah 5 orang, diantaranya diisi oleh perempuan. Asumsinya dengan posisi strategis tersebut, kebijakan yang dihasilkan termasuk lebih diperhatikan. Penelitian ini mengambil lokasi di desa Cipang Kanan, dimana salah satu anggota BPD yakni Trify Suhelny menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan teori Harbany Pasolonguntuk  dijadikan patokan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  peran  perempuan  di  BPD Cipang Kanan dalam  pengambilan kebijakan terealisasi dengan baik, dilihat dari realisasi kebijakan yang dilahirkan oleh keterwakilan  perempuan  dan  didukung  penuh oleh  seluruh anggota kerja yang mayoritas laki-laki. Kebijakan yang dihasilkan, seperti program penganyaman daun pandan duri, program kesehatan, dan program keagamaan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Program- program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam pembangunan desa. Melalui partisipasi aktif, perempuan dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan bermanfaat.Kata Kunci: Kebijakan, Perempuan, Partisipasi.
Co-Authors Asrinaldi Asrinaldi Bakaruddin Rosyidi Dewi Anggraini Dhandy Handana Dwi Putri, Tesha Hendri Koeswara I Dewa Putu N Indah yandri, Lara Khairiyah Khairiyah Khairiyah Khairiyah Khairiyah Khairiyah Khayriah Khayriah Lara Indah Yandri Meri Anggraini Meri Anggraini Mhd Fajri Mima Sari Muhammad Ichsan Kabullah Nasaruddin Nasaruddin Putri, Indah Adi Putri, Tesha Dwi Riko Riyanda Riko Riyanda, Riko Riri Angela Rusdha Muharar, Rusdha Tamrin Tamrin Tengku Rika Valentina Tesha Dwi Puteri Tesha Dwi Putri Thesa Dwi Putri Undang Rosidin Virtuous Setyaka Yandri, Lara Indah Zahratih, Salwa Zetra, Aidinil