Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Hukum Volkgeist Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Hukum Legalita Jurnal Ilmiah NOSI MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Jurnal Ilmiah NOSI SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Journal of Excellence Humanities and Religiosity Jurnal Jurisprudence Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat
Andriadin, Andriadin
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Susi Susanti; Adnan Adnan; Andriadin Andriadin
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.12685

Abstract

This journal examines the comparative legal strength between authentic deeds and private deeds in the context of civil disputes. Authentic deeds, which are executed before a competent public official, possess full and binding evidentiary strength, unless proven otherwise. In contrast, private deeds only hold evidentiary value if their content and signatures are not disputed by the concerned parties. This. This research uses a normative juridical method with a legislative approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The research shows that although Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code sets the principle of freedom of contract, allowing parties to choose between written or oral forms and authentic or private deeds, this freedom is not absolute. Research shows that in civil cases, authentic deeds have a stronger legal standing compared to private deeds, especially in terms of their evidential strength.
The Imposition of Penalties toward Drivers Transporting Timber Belonging to Business Actors (Study of Judge Decision Number 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI) Ridwan; Andriadin; Didik Irawansyah
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.750

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This article aimed to find out the legal facts in the case of transporting timber by the defendant (truck driver) (Judge Decision Study Number 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI) and to understand the basics of the judge’s considerations in imposing a criminal sentence on the driver of the timber carrier belonging to the business actor.  Methodology: Legal-normative, statutory, and conceptual approaches; types of data in the form of primary and secondary data. Results : First, the legal facts show that in the case of the defendant (truck driver) transporting timber, there was coercion by business actors on the defendant (truck driver), and even the process of arrest was carried out by the police, as stated in the Raba Bima District Court decision number 284/Pid.B/LH/2021/PN denotes illegal arrest and detention according to the applicable laws and regulations. Second, after careful consideration, the judge imposed a criminal sentence on the defendant (truck driver) because there was no error in personal on the defendant and the fulfillment of the elements of every person, intentional transport of timber as referred to in Law Number 18 of 2013 concerning prevention, eradication, and destruction of forests, and participation in committing criminal acts as referred to in Article 55, paragraph 1 of the Criminal Code. But in this case, the judge did not carefully examine, understand, and interpret the element of participation in committing a criminal act so the judge's decision was deemed wrong neither theoretically nor practically. Applications of this study: It is expected that this research will add insight and knowledge to the community if they experience a similar incident as the Raba Bima District Court Decision 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI. Additionally, this research is also expected to provide theoretically and practically benefits for law enforcement and the development of science and special research on aspects of criminal law. Novelty/Originalty of this study: From this research, no one has conducted a study specifically related to the judge's decision to punish the driver, in which the driver was coerced by the owner to transport his timber. Keywords: Criminal act; Judge’s Decision; Timber Transportation   ABSTRAK   Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui fakta hukum dalam perkara pengangkutan kayu oleh terdakwa (supir truk) dalam Kajian Putusan Hakim Nomor 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI dan memahami dasar-dasarnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi pengangkut kayu milik pelaku usaha.  Metodologi: Pendekatan hukum-normatif, perundang-undangan, dan konseptual dengan jenis data berupa data primer dan sekunder.  Hasil : Pertama, fakta hukum menunjukkan bahwa dalam hal terdakwa (supir truk) mengangkut kayu, terjadi pemaksaan pelaku usaha terhadap terdakwa. Bahkan proses penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian, sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 284/Pid.B/LH/2021/PN merupakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, setelah melalui pertimbangan yang matang, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa (sopir truk) karena tidak ada kesalahan pribadi pada terdakwa dan terpenuhinya unsur setiap orang, pengangkutan kayu dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan, pembasmian, dan perusakan hutan, serta ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP. Namun dalam hal ini hakim kurang teliti dalam mengkaji, memahami, dan menafsirkan unsur ikut serta melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim dianggap salah baik secara teoritis maupun praktis.  Aplikasi penelitian ini: Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat jika mengalami kejadian serupa seperti Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi penegakan hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian khusus pada aspek hukum pidana.  Kebaruan/Orisinalitas: Dari penelitian ini, belum ada yang melakukan penelitian secara khusus terkait dengan putusan hakim yang menghukum pengemudi, dimana pengemudi dipaksa oleh pemilik untuk mengangkut kayunya.  Kata Kunci: Tindak Pidana; Putusan Hakim; Transportasi Kayu
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Edukasi Hukum di Desa Riwo Kabupaten Dompu Syamsuddin Syamsuddin; Andriadin Andriadin; Nurul Izzatil Mardiah; Nurfadilah Nurfadilah; Julaiha Julaiha; Aldi Aldi; Ratih Puspitasari; Al-Habib Al-Habib
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (Desember 2025)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v4i2.6334

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan sosial yang mengancam ketahanan generasi muda di Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Rendahnya pemahaman pemuda tentang dampak sosial dan kesehatan akibat narkoba, mendorong perlunya upaya pencegahan melalui edukasi hukum. Program pengabdian bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan edukasi hukum. Bentuk pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui seminar hukum yang membahas ketentuan peraturan perundang-undangan tentang narkotika, dampak penyalahgunaan narkoba, serta peran masyarakat dalam pencegahan. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa dan penyusunan materi hukum. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif dengan masyarakat. Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi peserta dan wawancara singkat untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan sanksi hukum penyalahgunaan narkoba. Program ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam menekan potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat Desa.
Edukasi Hukum Hak Asasi Manusia dalam KUHAP Baru Bagi Masyarakat Kota Bima Andriadin; Ilham; Kasmar
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v5i2.174

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), effective January 2, 2026, marks a paradigm shift in Indonesia’s criminal justice system toward a due process of law approach emphasizing human rights protection. However, public legal literacy, particularly in peripheral areas such as Bima City, has not kept pace with these reforms. This community service initiative aimed to improve public understanding of new KUHAP while fostering dialogue among academics, law enforcement officials, and the community. Methods included participatory legal outreach, group discussions, case simulations, and pre-and post-test evaluations involving 112 participants. Findings showed improved understanding of expanded pretrial proceedings, suspect designation criteria, the right to legal counsel, and restorative justice, although procedural comprehension requires enhancement. Sustainable legal literacy programs through collaboration among universities, local governments, and law enforcement agencies, supported by context-specific educational modules, are recommended to promote effective implementation and strengthen human rights protection.
MODEL PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK BERBASIS SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BIMA KOTA) Mufti Alhikmatiar; Erham Erham; Andriadin Andriadin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1309

Abstract

The crime of sexual intercourse with a minor is a serious offense requiring evidence-based law enforcement to ensure accurate proof and optimal protection for victims. This study aims to analyze the application of Scientific Crime Investigation (SCI) in investigations of such crimes within the jurisdiction of the Bima City Police, identify legal, technical, institutional, and sociocultural obstacles, and formulate an SCI-based law enforcement model suited to the local community's characteristics. The research employs a socio-legal (empirical-legal) approach with a case study design. Data were gathered through in-depth interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit, forensic physicians, forensic psychologists, and prosecutors, supplemented by document analysis and field observations. Data were analyzed qualitatively involving reduction, presentation, and conclusion drawing utilizing source and method triangulation. The findings indicate that SCI implementation has not been optimal due to limited forensic facilities and personnel, ineffective inter-agency coordination, and a strong culture of resolving cases through amicable family settlements, which hinders the scientific evidentiary process. The novelty of this research lies in the formulation of an integrative law enforcement model that combines scientific investigation, cross-sectoral institutional strengthening, and an approach rooted in local wisdom to enhance investigative effectiveness within resource-constrained district police units. The study recommends strengthening forensic human resource capacity, developing comprehensive technical guidelines for the implementation of Scientific Crime Investigation (SCI), and establishing integrated forensic services at the regional level. These findings are expected to enrich the development of criminal law particularly regarding child protection and serve as a reference for formulating policies and standard operating procedures for evidence-based investigations. Keywords: Law Enforcement; Statutory Rape; Scientific Crime Investigation; Scientific Evidence; Bima City Police.
Co-Authors Absori Adnan Al-Habib Al-Habib Aldi Aldi Aman Ma’arij Bulqis Didik Irawansyah Erham Erham erham, erham Fathir Fathir Fathurrahman Hasan Busri Iksan Ilham ILHAM Ilham Ilham Imaduddin, M. Asad Julaiha Julaiha Kasmar Kasmar, Kasmar Ma'arij, Aman Mufti Alhikmatiar Nur Fajar Arief Nurfadilah Nurfadilah Nurul Izzatil Mardiah Ratih Puspitasari Ridwan Susi Susanti Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Wahyudinsyah Wardah Yuspin Zuhrah