Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.717
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Journal of Governance ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Al Ushuliy Strata Social and Humanities Studies Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Zona Law And Public Administration Indonesia Jurnal Hukum Islam SIYASI: Jurnal Trias Politica Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Fauzan Ali Rasyid
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Kontribusi Politik Ekonomi Pertanian dalam Penyediaan Bahan Baku Halal di Indonesia Cahyani, Putri Tri; Shaleh, Chaerul; Rasyid, Fauzan Ali
Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2025): Januari : Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/ekis.v7i1.1497

Abstract

The agricultural sector is a vital component of a nation's economy as it provides food supplies and serves as a source of livelihood for millions of people. In the context of Indonesia, with its predominantly Muslim population, the significance of the agricultural sector has grown alongside the increasing demand for halal raw materials. However, the implementation of agricultural political economy policies to support the provision of halal raw materials faces several challenges, including farmers' lack of understanding of halal standards, dependence on imported raw materials, and limited infrastructure and technology. This study employs a qualitative approach using library research methods to analyze the contribution of agricultural political economy policies in supporting the provision of halal raw materials, including identifying relevant challenges and solutions. The findings reveal that policies such as agricultural land protection, fertilizer subsidies, and the development of halal industrial zones have provided a robust foundation for establishing a halal agricultural ecosystem. Nonetheless, strategic measures, such as educating farmers, enhancing local production, and investing in modern technology, remain necessary to overcome the existing obstacles. This study concludes that adaptive and inclusive agricultural political economy policies can strengthen the role of the agricultural sector in sustainably supporting the availability of halal raw materials while simultaneously enhancing the competitiveness of Indonesia's halal products in global markets.
Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat Rasyid, Fauzan Ali
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.25602

Abstract

Abstract; The weakness and strength of political literacy greatly influence the process and outcomes of elections. Therefore, enhancing political literacy is an obligation that needs to be improved through political education. Higher education institutions have a responsibility in enhancing political literacy to achieve dignified elections. The findings of this research indicate that higher education institutions play a central role in improving political literacy and building reputable elections, despite facing several challenges such as limited curriculum, limited resources, gender imbalances, technological challenges, and challenges related to politics and freedom of expression. Keywords : Political Literacy, Education, Elections Abstrak; Lemah dan kuatnya literasi politik sangat mempengaruhi proses dan produk pemilu. Maka, peningkatan literasi politik merupakan suatu kewajiban yang harus ditingkatkan melalui Pendidikan politik. Pendidikan tinggi merupakan salah satu yang bertanggungjawab dalam meningkatkan literasi politik untuk mencapai derajat pemilu yang bermartabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Lembaga pendidikan tinggi memegang peran sentral dalam meningkatkan literasi politik dan membangun pemilihan umum yang bermartabat dengan beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam kurikulum, sumber daya yang terbatas, ketidakseimbangan gender, tantangan teknologi, serta tantangan politik dan kebebasan berpendapat. Kata Kunci: Literasi Politik, Pendidikan, Pemilu
Membangun Literasi Politik melalui Pendidikan untuk Pemilu yang Bermartabat Rasyid, Fauzan Ali
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26522

Abstract

The weakness and strength of political literacy greatly influence the process and outcomes of elections. Therefore, enhancing political literacy is an obligation that needs to be improved through political education. Higher education institutions have a responsibility in enhancing political literacy to achieve dignified elections. The findings of this research indicate that higher education institutions play a central role in improving political literacy and building reputable elections, despite facing several challenges such as limited curriculum, limited resources, gender imbalances, technological challenges, and challenges related to politics and freedom of expression.  Lemah dan kuatnya literasi politik sangat mempengaruhi proses dan produk pemilu. Maka, peningkatan literasi politik merupakan suatu kewajiban yang harus ditingkatkan melalui Pendidikan politik. Pendidikan tinggi merupakan salah satu yang bertanggungjawab dalam meningkatkan literasi politik untuk mencapai derajat pemilu yang bermartabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga pendidikan tinggi memegang peran sentral dalam meningkatkan literasi politik dan membangun pemilihan umum yang bermartabat dengan beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam kurikulum, sumber daya yang terbatas, ketidakseimbangan gender, tantangan teknologi, serta tantangan politik dan kebebasan berpendapat.
HAK PEMELIHARAAN ANAK HUBUNGANNYA DENGAN KENAKALAN REMAJA Anwar, Syahrul; Rasyid, Fauzan Ali; Saepuloh, Usep; Jaenudin, Jaenudin
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 2 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i2.5184

Abstract

AbstrakUndang-Undang Dasar 1945 berkomitmen melindungi warga Negara, termasuk anak-anak, sebagaimana ditegaskan Pembukaan UUD 1945, selanjutnya dijabar­kan dalam pasal-pasal Batang Tubuh., Pasal 28 B ayat (2) Secara eksplisit tentang penyelenggaraan hak anak. Dimulai dari Deklarasi Jenewa pada tahun 1924 kemudian dicantumkan dalam Piagam PBB 1948 perlindungan anak dalam hukum Islam di kenal dengan hadanah atau pemeliharaan anak sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI), Orang  tua wajib memelihara dan mendidik anak, jika melalaikan kewajiban terhadap anak maka kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk dapat dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meode deskriptif analisis, dalam bentuk analisis isi (content analysis). Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Ibn Al-Araby menyatakan segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Amanah dalam hukum keluarga sebagai faktor utama terciptanya kesejahteraan dengan amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan  yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Penerapan dan transformasi hakikat amanah, konsep dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perundang-undangan perlindungan anak belum terumus secara jelas Realitas Pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan anak, "keluarga" diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Pada usia ini kerap ditemukan perilaku berisiko yang bisa jadi mengarah ke tindakan kriminal. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan sesearang usia 14-19 tahun yang menimbulkan masalah atau keonaran dalam masyarakat yang disebabkan orang tua tidak amanah.
Human Rights in the Control of Digital Public Space Freedom: A Collaborative Approach Based on Islamic Law Principles Shaleh, Chaerul; Rasyid, Fauzan Ali; Sonjaya, Adang; Abdulrahman, Manswab Mahsen
Jurnal Hukum Islam Vol 23 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v23i1.01

Abstract

Internet control has a close relationship with human rights because the digital space is becoming increasingly integral to social, political, and economic life. The purpose of this study is to discuss Internet control policies that support or hinder human rights and identify the right approach to solving problems related to existing problems. The research method adopts a normative juridical approach with a statute and conceptual approach. This study found that internet and social media regulations, namely Electronic Information and Transactions Law, have rubber articles that can be misused to limit freedom of expression, thus having implications for socio-political conditions, namely reducing people’s space to express their opinions, threatening democracy and political participation, including the implementation of Islamic Law in local governments based on Sharia. The researcher argues that a collaborative approach based on Islamic law, which includes truth and honesty (Sidiq), justice and equality (Adil), politeness and respect (Hilm), and preventing damage and conflict (Munkar), can be the most appropriate solution to solve existing problems in Indonesia. This study contributes to the formation and implementation of policies to address potential conflicts between freedom of expression and national security in Indonesia and various countries that have the same problems.
Fungsi Pengawasan Budgeting DPRD Kota Bandung Terhadap APBD Tahun 2023 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah Anggara, Bayu; Rasyid, Fauzan Ali; Presetyo, Ridwan Eko
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 7 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i7.4300

Abstract

This study discusses the budgeting oversight function of the Bandung City Regional People's Representative Council (DPRD) on the 2023 Regional Budget (APBD) from the perspective of siyasah dusturiyyah. The background of the study lies in the suboptimal budget supervision, which affects the effectiveness of regional development. The aim of this research is to analyze the extent to which the Bandung City DPRD carries out its oversight function and how the impacts and obstacles reflect the principles of good governance and the values of siyasah dusturiyyah. Using an empirical juridical approach through interviews and literature study, this research finds that although supervision is carried out through DPRD commissions, challenges such as limited human resources and political dominance continue to hinder its effectiveness. The siyasah dusturiyyah approach offers ethical and spiritual dimensions that strengthen oversight to be more oriented toward public welfare.
The Construction of Islamic Law on Marriage: A Normative Study of Rights, Harmony, and Its Limits Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Wahyudi, Wahyudi; Ah. Fathonih; Rasyid, Fauzan Ali; Husain, Husain; Diana Farid
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i2.172

Abstract

Marriage in Islam is a social and spiritual institution that has a strong legal dimension. Islamic law regulates marriage comprehensively, starting from the pillars and conditions, objectives, to the annulment of marriage. Understanding the concept of Islamic marriage law is very important to ensure the continuity of family life in accordance with Islamic law and moral values. This research uses a qualitative-descriptive approach with a library research method. Data were collected through a review of primary and secondary sources, such as the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh books, as well as Islamic legal literature and relevant legislation, including the Compilation of Islamic Law (KHI). It was found that the law of marriage in Islam includes five kinds of laws based on individual conditions: obligatory, sunnah, permissible, makruh, and haram. A valid marriage according to Islam must fulfill five main pillars, namely the prospective husband, prospective wife, guardian, two witnesses, and ijab qabul. The rights and obligations of husband and wife are regulated proportionally to maintain family harmony. Islam also establishes prohibitions on marriage in order to maintain the sanctity of the relationship and accommodate the resolution of household conflicts through divorce, khulu', and fasakh. The concept of marriage law in Islam emphasizes the importance of justice, responsibility, and protection of the human rights of each partner. These values have high relevance in the dynamics of modern life and become a strong normative foundation in the formation of a sakinah, mawaddah, wa rahmah Muslim family. In addition, the flexibility of Islamic law in responding to social situations makes it relevant to be applied in pluralistic national and international legal systems.
DASAR-DASAR POLITIK ISLAM (Upaya Membangun Paradigma Ilmu Politik Islam) Rasyid, Fauzan Ali
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8631

Abstract

Tulisan ini akan menjelaskan tentang polemik tentang sistem pemerintahan yang beragam mulai dari masa Rasulullah SAW. yang hingga masa sekarang. dalam konteks siyasah/politik Islam muncul pula tarik-menarik pemikiran konsep kekuasaan yang mengkutubkan antara hak Allah dan Hak manusia. Pemi­kiran politik Islam yang direduksi dari konsep kesejarahan dan penafsiran terhadap teks-teks wahyu syarat dengan multi tafsir dan perdebatan, sehingga berujung pada tipologi paradigma ilmu politik Islam. Oleh karena itu, tulisan ini secara ringkas akan memaparkan bagaimana dinamika pemikiran tentang politik Islam dalam ranah fiqih al-syasah.
Bridging Ideology and Practice: A Policy Analysis of Pancasila Economy in Empowering Local MSMEs in Indonesia Ikhsan, Muhammad Miftahul; Rasyid, Fauzan Ali; Saleh, Chaerul; Fadillah, M Rizki
Strata Social and Humanities Studies Vol. 3 No. 2 (2025): October
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sshs.v3i2.131

Abstract

Policies from political economy can have an overall impact on the state system, This type of research uses literature research that takes data through information by obtaining library materials, data techniques that have been obtained by reviewing and analyzing, both in the form of books, journals, research results. As well as by using descriptive analysis techniques. Emil Salim explained the characteristics of the economy based on Pancasila having a role, state and private businesses go hand in hand that can avoid monopoly. The economy of Pancasila is based on the principle of family. Society can be an important role, no longer moving individually. The state has a role to control natural resources but must be based on the implementation of rights and obligations with a maximum plan. Pancasila economy is a people-based economy where the community gets the core of the five precepts in the economy. The causes of MSMEs with local products are difficult to develop, namely: Limitations with financial access. Minimal distribution network. Managerial skills that have not been maximized. Fierce market competition. Limited infrastructure. Requires mentoring and training. Weak Marketing and Branding. Steps that can be used as recommendations are: providing easy access to capital. Provide training assistance, business managerial, marketing, branding. The government becomes a promotional medium to echo local products. The need for triplehelix cooperation between the government, society, media to echo local products. forming a tagline, by providing a promotional platform with local products.
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM TRANSFORMASI EKONOMI POLITIK KONVENSIONAL INDONESIA DI ERA GLOBALISASI Lidikrirrofiqi, Muhammad Rifqi; Rasyid, Fauzan Ali; Saleh, Chaerul
Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2024): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/neraca.v2i1.741

Abstract

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, perubahan peran negara dalam ekonomi, dampak globalisasi terhadap ketidaksetaraan, dan perubahan dalam kebijakan proteksionis telah menjadi titik sentral dalam transformasi politik ekonomi konvensional di Indonesia. Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang juga menganalisis data sekunder dan sumber-sumber kepustakaan seperti buku, dan hasil penelitian berupa jurnal dan lainnya. Semua sumber primer, sekunder, dan tersier yang dikonsultasikan untuk penelitian ini termasuk dalam kategori ini. Melalui penelitian kepustakaan, serta data hukum sekunder yang dikumpulkan. Penilaian kualitatif digunakan untuk menyajikan temuan-temuan analisis Peran negara telah bergeser menuju model ekonomi yang lebih liberal, memberikan lebih banyak ruang bagi sektor swasta, dan membuka diri terhadap investasi asing. Dampak dari perubahan ini termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, tetapi juga meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi dalam beberapa kasus. Perubahan dalam kebijakan proteksionis juga menciptakan dinamika yang kompleks dalam perdagangan internasional. Sangat penting untuk bekerja sama secara internasional untuk mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan stabilitas keuangan yang berdampak pada faktor ekonomi Indonesia. Negara-negara dapat berkolaborasi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah ini melalui konferensi multilateral dan organisasi internasional. Stabilitas global dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat sangat dipengaruhi oleh kerja sama ekonomi internasional.
Co-Authors Abdulrahman, Manswab Mahsen Ah. Fathoni Ah. Fathonih Bayu Anggara Cahyani, Putri Tri Chaerul Saleh Chaerul Saleh, Chaerul Chaerul Shaleh, Chaerul Diana Farid Doli Witro Fadillah, M Rizki Fadli Daud Abdullah Fu’ad, Asep Husain Husain I Nurol Aen Ikhsan, Muhammad Miftahul Jaenudin Jaenudin Jaenudin Jaenudin Koidin Lidikrirrofiqi, Muhammad Rifqi Moh. Dulkiah Muhammad Husni Abdulah Pakarti Mulyadi, Kiking Neni Hardiati Nursyamsudin, Febriyana Nurwijayanti Presetyo, Ridwan Eko Ridwan, Ahmad Hasan Saepuloh, Usep Sonjaya, Adang Sulistiyo, Budi Surasa, Ais Syahrul Anwar Usep Saepuloh Wahyudi Wahyudi