Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.259

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Medical Journal of Indonesia The Indonesian Biomedical Journal Sari Pediatri JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia: The Indonesian Journal of Medical Education JURNAL ETIKA KEDOKTERAN INDONESIA Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan Jurnal Kesehatan Qamarul Huda

Agus Purwadianto

Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia

Author-ID : 3583564

Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Penerapan Revisi Sumpah Dokter Terbaru oleh World Medical Association (WMA) di Indonesia Agus Purwadianto; Broto Wasisto; R Sjamsuhidajat
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

World Medical Association (WMA) mengeluarkan revisi sumpah dokter terbaru dalam Deklarasi Geneva tahun 2017. Sumpah dokter di Indonesia tercantum di KODEKI 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1960. Sumpah disesuaikan dengan nilai dan keragaman agama di suatu negara. Beberapa revisi tersebut antara lain menghormati otonomi dan keluhuran pasien tanpa mempertimbangkan latar belakang pasien serta menghargai hubungan dengan guru, kolega, dan mahasiswa. Perubahan lainnya adalah menghilangkan kata “sejak konsepsi” pada butir menghormati kehidupan manusia. Butir tambahan adalah dokter akan menjaga kesehatan dirinya, menjalankan profesi sesuai praktis medis, dan akan membagi ilmu yang dimilikinya untuk kepentingan pasien. Untuk penerapannya di Indonesia, diperlukan persetujuan draft sumpah WMA yang disesuaikan dengan nilai di Indonesia, kemudian diterjemahkan oleh pihak yang dipilih PB IDI dan ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Sistem Akumulasi Sanksi: Usulan Perubahan Kategorisasi dan Akumulasi Penetapan Sanksi untuk Pelanggaran Etik Kedokteran Pukovisa Prawiroharjo; Agus Purwadianto; Yuli Budiningsih
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Suatu pelanggaran etik yang dinilai berat senantiasa tersusun atas akumulasi dan eskalasi dari perilaku pelanggaran etik dengan bobot di bawahnya (sedang dan ringan). Oleh karena itu, penetapan sanksi etik lebih menjunjung keadilan jika juga diberlakukan akumulatif dan eskalatif. Hal ini memastikan bahwa setiap pelanggaran etik akan mendapatkan sanksi yang berfokus pada pembinaan perilaku, karena tujuan utama dari pemberian sanksi sejatinya ialah perubahan karakter dan perilaku untuk menjadi lebih baik, demikian pula tujuan utama Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) yang adalah pembinaan perilaku dan karakter dokter menjadi lebih mulia. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembagian sanksi etik menjadi tiga kategori: kategori 1 (pembinaan perilaku), kategori 2 (penginsafan tanpa pemecatan), dan kategori 3 (penginsafan dengan pemecatan sementara), yang cocok untuk masing-masing pelanggaran etik ringan, sedang, dan berat, serta sistem pemberlakuannya yang akumulatif.

Tantangan Etika Layanan Nutrigenomik Wiji Lestari; Gabriella Lonardy; Agus Purwadianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Secara epidemiologis, penyakit tidak menular di Indonesia menempati angka tertinggi dan dampaknya pada finansial negara dapat terbilang katastropik. Penggunaan informasi genetik pada nutrigenomik ini berlandaskan konsep kedokteran 4P (personalized, predictive, preventive, dan participatory) sehingga berpotensi untuk memotivasi individu untuk mengubah gaya hidup pola makan lebih baik, sebagaimana relevan dalam era JKN ini. Walaupun begitu, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara etis, yakni konfidensialitas dan privasi informasi genetik, biaya yang dibebankan kepada pasien, dampak psikologis dan stigmatisasi pada individu yang melalui pemeriksaan genetik diketahui memiliki kerentanan terhadap suatu penyakit, serta otonomi pada pemeriksaan anak. Di samping pertimbangan etik tersebut, perlu ditelaah dampaknya terhadap tata laksana pasien, yang mana dalam hal ini dominansi dampak dapat secara positif maupun negatif.

Dapatkah Keputusan Kemahkamahan Etik Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Bersifat Terbuka? Pukovisa Prawiroharjo; Frans Santosa; Reggy Lefrandt; Prijo Sidipratomo; Agus Purwadianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Keputusan sidang kemahkamahan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) pada umumnya bersifat tertutup. Namun ada beberapa kondisi di mana keputusan sidang dapat dipertimbangkan untuk bersifat terbuka oleh MKEK, mulai secara terbatas hingga terbuka penuh kepada khalayak umum, dengan isi putusan lengkap maupun tidak lengkap. Pertimbangan keterbukaan ini meliputi faktor dokter teradu, institusi yang memiliki kewenangan, faktor pengadu, lingkungan kerja dokter teradu, kepentingan pendidikan, kepentingan laporan pertanggungjawaban, pertimbangan masyarakat umum dan pers, dan sebagai konsekuensi dari perubahan Pedoman Organisasi dan Tatalaksana MKEK di kemudian hari. Pertimbangan sifat keterbukaan keputusan ini harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Menjaga Etika Kedokteran pada Masa Tahun Politik Pukovisa Prawiroharjo; Anna Rozaliyani; Agus Purwadianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Di tahun politik ini, dokter sebagai warga negara tidak mungkin dilepaskan dari hasrat dan haknya untuk berpolitik. Namun, dalam ekspresi politiknya seorang dokter harus selalu berhati-hati dan mengingat tradisi luhur profesi kedokteran. Tulisan ini akan membahas bagaimana sikap dokter dalam memelihara etika kedokteran dan profesionalisme di tahun politik khususnya dalam konteks hubungan dokter-pasien, serta bagaimana pihak rumah sakit/klinik dan organisasi profesi kedokteran membuat regulasi terkait ekspresi politik tersebut, ditinjau dari Sumpah Dokter dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Relasi Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran Pukovisa Prawiroharjo; Rizky Rafiqoh Afdin; Agus Purwadianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 1 (2021): VOL 5, NO 1 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v5i1.56

Etika kedokteran sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama.Etika berkaitan dengan pilihan perilaku yang tepat dengan mempertimbangkan semua keadaan. Hukum kedokteran adalah suatu disiplin hukum, suatu bidang hukum yang dibatasi subjeknya, yang mengatur hubungan antara pasien dan staf medis. Selain terikat oleh norma etika dan hukum, profesi kedokteran juga terikat oleh Disiplin Profesi Kedokteran yakni ketaatan terhadap aturan - aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Andhi Bahtiar; Agus Purwadianto; Vishnu Juwono
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11475

Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu aktor keamanan nasional diangap tidak mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi wabah Covid-19. Berbagai aktifitas yang dilakukan dianggap berpotensi menyalahi wewenang dan kontra produktif terhadap sinergitas antar lembaga dalam membatasi penyebaran Covid-19. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menafsirkan fenomena melalui penemuan dan penggambaran data secara naratif atas asumsi dan kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan empat unsur utama yang diberikan oleh Undang Undang No 17/2011, yaitu (1) adanya informasi intelijen; (2) adanya analisa strategi; (3) adanya potensi ancaman; serta (4) adanya upaya pengamanan terhadap kepentingan dan keamanan nasional, asumsi keterlibatan BIN akan dianalisa dan diverifikasi secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kompleksitas dan pergeseran ancaman yang lebih menekankan pada keamanan insani (human security), memberikan kewenangan kepada BIN terhadap ancaman yang mengganggu kesehatan warganegara. Selain itu, melalui deteksi dini dini dan pencegahan dini, BIN sebagai perwujudan intelijen negara juga berperan dalam mencegah, menangkal hingga menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, termasuk wabah Covid-19 sebagai salah satu ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

THE POTENTIAL OF SITUATIONAL JUDGEMENT TEST AS AN INSTRUMENT OF ETHICAL COMPETENCE ASSESSMENT: A LITERATURE REVIEW Hikmah Muktamiroh; Herqutanto Herqutanto; Diantha Soemantri; Agus Purwadianto
Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia: The Indonesian Journal of Medical Education Vol 10, No 3 (2021): November
Publisher : Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jpki.53735

Background: Agreement on the importance of teaching and assessing ethical competence as part of professionalism in medical education continues to grow. The assessments of ethical competence at the “does” level in preclinical students or a large group of resident candidates are considered less efficient and expensive. It is necessary to find an alternative form of ethical competence assessment instrument as a complementary test at the level “knows how” before being tested at the level “does.” This research proposed investigating the Situational Judgement Test (SJT) potential and obtaining evidence of the SJT as an instrument of ethical competence assessment.Methods: This study was a literature review of 39 journal articles relating to SJT, obtained through PubMed data-based and google scholar search engine.Results: There was evidence of the use of SJT to assess ethical competence. Ethical competence can be evaluated by ethical decisions making ability. SJT containing procedural skills in ethical decisions making. SJT having good values as deliberation in ethical dilemmas and idealistic ethical ideology (conative test) also exists. These findings support the evidence of potential SJT to assess ethical competence.Conclusion: SJT can be used to assess ethical competence at the level “knows how” before being tested at the level “does” based on the following reasons: SJT can contain content questions that are conative, SJT can assess the ability of ethical decision making based on an assessment of procedural knowledge related to ethical deliberation of ethical decision making in ethical dilemmas.

EVALUASI KEBIJAKAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA BERBASIS DARING DI BNN PROVINSI DKI JAKARTA Andriani Mutia Diah Pratiwi; Agus Purwadianto; Muhammad Syaroni Rofii; Palupi Lindiasari Samputra
Jurnal Endurance Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan
Publisher : LLDIKTI Wilayah X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22216/jen.v8i2.2049

Prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat selama pandemi Covid-19. Hal ini memprihatinkan karena berpotensi membahayakan ketahanan nasional. Dalam rangka adaptasi terhadap pandemi, BNN mengeluarkan kebijakan rehabilitasi berbasis daring. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika berbasis daring dan identifikasi kendala yang dihadapi di Klinik Pratama BNNP DKI Jakarta. Peneliti menggunakan teori analisis kebijakan dengan pendekatan evaluasi formal melalui identifikasi kendala yang terjadi pada aspek input, proses, dan output. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika rawat jalan berbasis daring di BNNP DKI Jakarta cukup efektif karena jumlah klien sesuai target. Selain itu, temuan dalam penelitian bahwa klien dengan proporsi rehabilitasi daring lebih banyak dibandingkan luring, lebih dapat bertahan dalam menjalani layanan dan tuntas dalam melaksanakan program rehabilitasi (53,60% pada 2020; 47,08% pada 2021; 40,54% pada 2022). Klien dan konselor juga merasakan manfaat dari rehabilitasi secara daring (kemudahan akses layanan, menghindari penyebaran virus, dan efisien). Namun, terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan fasilitas, koneksi internet kurang baik, dan administrasi pencatatan. Rehabilitasi berbasis daring diharapkan dapat diadopsi sebagai pilihan layanan untuk meningkatkan aksesibilitas rehabilitasi dan adaptasi perkembangan teknologi. Kata Kunci : evaluasi kebijakan; rehabilitasi berbasis daring; narkotika; narkoba

Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Serangan Biologis : Pembelajaran terhadap Covid-19 Agung Ikhssani; Purwadianto, Agus; Salya, Sundawan
Jurnal Kesehatan Qamarul Huda Vol. 11 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Qamarul Huda Badaruddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37824/jkqh.v11i2.2023.614

Pandemi COVID-19 telah menyoroti kerentanan global terhadap ancaman biologis, baik yang berasal dari alam maupun buatan manusia. Pandemi ini telah mengubah realitas sosial-ekonomi di Indonesia dengan pembatasan pergerakan, penutupan bisnis, dan dampak ekonomi yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan penanganan COVID-19, termasuk program vaksinasi massal dan langkah-langkah kesehatan masyarakat. Namun, tantangan seperti distribusi vaksin dan keterbatasan sumber daya terus menjadi fokus perhatian. Respon yang beragam terhadap pandemi ini, seperti di Amerika Serikat dan China, memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi internasional dalam menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membangun kesadaran dan kesiapan menghadapi ancaman biologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Indonesia dengan memanfaatkan pembelajaran dari pandemi COVID-19, dan hasilnya diharapkan dapat membantu dalam pengembangan strategi yang lebih baik untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman terorisme biologis di masa depan. Dengan terus memperkuat pertahanan biologis global dan dapat lebih baik memitigasi risiko dan merespons secara efektif terhadap ancaman serius ini.

Co-Authors Agung Ikhssani Ali Sulaiman Andhi Bahtiar Andriani Mutia Diah Pratiwi Anna Rozaliyani Apriansyah, Tofa Bachtiar Murtala Broto Wasisto Dedi Afandi Diantha Soemantri Dwi Novitasari Frans Santosa Gabriella Lonardy Gatot Susilo Lawrence Hanita, Margaretha Herqutanto Herqutanto Hikmah Muktamiroh Ivan R. Widjaja Julitasari Sundoro Muhammad Syaroni Rofii Oktavinda Safitry Peter Pratama Prijo Sidipratomo Prijo Sidipratomo Prijo Sidipratomo Pukovisa Prawiroharjo Pukovisa Prawiroharjo Putri Dianita Ika Meilia R Sjamsuhidajat R Sjamsuhidajat Radi Muharris Mulyana Reggy Lefrandt Rizky Rafiqoh Afdin Salya, Sundawan Samputra, Palupi Lindiasari Soetedjo Soetedjo Trijono Karmawan Sukana Prija Vishnu Juwono, Vishnu WIJI LESTARI Yuli Budiningsih

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search