Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan JURNAL CENDEKIA HUKUM Undang: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Inovasi Penelitian Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Verstek Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Zakki Adlhiyati
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Ririh Titis Yusriyyah; Zakki Adlhiyati
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 12, No 1: April 2024
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v12i1.83655

Abstract

This article analyzes the tort of dispute over ownership of land rights located on customary land. The purpose of this article is to determine the unlawful acts against the law on disputes over ownership of land rights of indigenous peoples by examining the Decision of the Judge of the Kolaka District Court Number 31/Pdt.G/2021/PN Kka. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive in nature. The method of collecting legal materials by means of library research or document studies and legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of this study discuss the customary law of land tenure in the Tolaki-mekongga indigenous community based on clearing forests, inheriting (Tiari), gifts or gifts of people (Pomboweehinotono), expiration (Puta), legal purchase (Mo'oli). Land tenure without these five methods is illegal because it has violated applicable customary law. Based on the results of research and discussion to answer the problem, it can be concluded that the unlawful act in the Kolaka District Court Decision Number 31/Pdt.G/2021/PN Kka regarding unlawful acts related to ownership of Kolaka customary land is a unlawful act categorized as unlawful acts against decency.
TINJAUAN PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BERDASARKAN TEORI HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN Muhammad Rafif; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i4.76143

Abstract

This article analyzes the application of e-Court in civil proceedings in the Yogyakarta State Court of Class IA. The purpose of this article is to learn more deeply how the Yogyakarta State Court of Class IA uses e-Court in civil proceedings. The results of the analysis proved that the legal structure of the Yogyakarta Court has been well implemented, with legal jurisdiction over 14 districts located in Yogyakarta City, the capital of Yogyakarta Province. The legal substance of the Yogyakarta Court has been well developed, based on the updated Rules of the Supreme Court No. 2022 by the Supreme Court. 1 In 2019 on the Electronic Administration of Cases and Trials in Courts, the regulation indicates that the regulations have already supplemented what is the shortcomings of this e-court system. Legal culture in Yogyakarta State Court has also been well implemented, marked by the presence of supporting applications such as SIPP that serve to provide information related to administrative matters.Keywords: Civil Law; Civil Procedure; E-Court; District Court
KEABSAHAN DAN KEKUATAN HUKUM PEMBUATAN PERJANJIAN DAMAI YANG MENYIMPANG DARI PUTUSAN PENGADILAN Muhamad Daffa Ramadhani; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86223

Abstract

Artikel ini membahas mengenai suatu perjanjian perdamaian yang dibuat untuk menghindari keputusan pengadilan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian perdamaian yang dibuat pasca putusan inkracht dapat dikatakan sah dan bagaimana terhadap pelaksanaan eksekusi apakah dapat dilaksanakan setelah dibuatnya perjanjian perdamaian yang menghindari eksekusi pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan serta wawancara dengan penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang disepakati bahwa perjanjian yang dibuat pasca keputusan inkracht oleh para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Perjanjian Perdamaian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2017 tidak dapat dikatakan sah karena belum terpenuhinya salah satu tidak yakin syarat sahnya Perjanjian Perdamaian yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan. .
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM MA MENGABULKAN KASASI PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 50K/PID/2023 Maylia Wahyu Dwiputri; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98081

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case study) dengan menelaah salah satu kasus penggelapan dalam jabatan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50K/PID/2023. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi Pustaka. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dioleh menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Agung membenarkan bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut undang-undang.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Keterangan Ahli dalam Proses Penegakan Hukum Perdata Akbar Syafaat Faadhillah; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67701

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang ahli dapat dituntut dan dikriminalisasi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang ahli tersebut atas keterangan yang diberikannya di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa seorang ahli tidak dapat dituntut dan dikriminalisasi atas keterangan yang diberikannya dipersidangan, karena apabila keterangan ahli dipakai oleh hakim maka sama saja hakim percaya dan berpegang teguh kepada keyakinan tersebut, dan apabila dapat dituntut sama saja itu menuntut keyakinan hakim.  Ahli juga tidak dapat dikriminalisasi karena semua keterangan yang diberikan oleh ahli merupakan semua ilmu pengetahuan yang di pelajarinya selama ini. Perlindungan terhadap ahli sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Kata kunci: Dituntut dan Dikriminalisasi; Perlindungan Hukum; Keterangan Ahli.Abstract: This research aims to determine whether an expert is able to be prosecuted and criminalized and also how the legal protection of an expert regarding his statement given on the court.This research is a descriptively normative legal research. Based on the results of this study it can be concluded that an expert is cannot to be prosecuted and criminalized for his statement on the court, since the expert’s statement is considered as a judge’s belief. Hence, when it became prosecuted it also referred to prosecuting judge’s belief. Experts also cannot be criminalized since all statement given by experts constitutes all the knowledge they have studied so far. The protection of the experts themselves is regulated in Law Number 31 of 2014 amending the Law Number 13 of 2006 on the Witness and Victim Protection, Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Law Number 18 of 2013 on the Forest Eradication Prevention, and Law Number 12 of 2012 on the Higher Education.Keywords: Sued and criminalized; Legal protection; Expert statement. 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN TANGGUNGJAWAB IBU PASCA PERCERAIAN Lia Magfiroh; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.100843

Abstract

This article describes how the judge's basic consideration is in deciding that custody of a minor child falls to the father and knowing what the mother's responsibilities are after the divorce. Apart from that, it is also to find out about the interpretation used by the judge in deciding the case in Decision Number 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Based on this research, the results showed that the judge's basis for determining child custody based on the mediation agreement letter and the mother's post-divorce responsibilities as stipulated in Decision Number 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr was not in accordance with the mediation agreement letter agreed upon by the parties.
BAGAIMANA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR: 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Ricky Febriyansyah Akbar; Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.101940

Abstract

This paper aims to analyze the evidentiary strength of testimonium de auditu (hearsay witness testimony) in a child molestation case, as addressed in Decision No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. The research method employed is normative or doctrinal legal research, which is prescriptive and applied in nature. The approach used in this study is a case study approach. The legal materials utilized consist of both primary and secondary sources. Primary legal materials include statutory regulations and court decisions, while secondary legal materials comprise books, legal journals, theses/dissertations, and online sources. The legal materials were collected through a literature study and analyzed using syllogistic deduction, based on major and minor premises. The study concludes that the hearsay witness testimonies submitted in this case were not taken into consideration by the judges, as they originated from unsworn witnesses and were inconsistent, thereby failing to establish judicial conviction.
Penalaran Hukum: Bagaimana Merek Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum Zakki Adlhiyati; Achmad Achmad
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 1 (2023): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.55-68

Abstract

Legal protection for well-known mark needs to be examined. Indonesia has tried to conform its legal system with international law, most notably the Paris Convention and the TRIPS Agreement. However, the court's decision indicates that the well-known mark remains unfavourable. This paper aimed to analyse judges' rationale when they rejected a lawsuit against a well-known trademark in Indonesia which was the trademark dispute of "Starbucks" and Pierre "Cardin". This study was conducted using legal research methods and it examined legal materials from judges' decisions and literature review. Therefore, knowing the judge's rationale for dismissing the claim is essential. In the first case, the plaintiff's documented evidence was insufficient to establish the respondent's bad faith, but the judge's justification for rejecting the lawsuit was insufficient either. Meanwhile, in the second case, the judge denied the claim based on ne bis in idem, which aims to reach legal certainty, so the judge can lean more toward positivism. The positivism requires clear rules so as not to cause multiple interpretations. However, trademark and geographical indication law does not give complete regulations on well-known marks. As a result, problems and conflicts frequently arise in practice when it comes to the protection of well-known marks.
Co-Authors Achmad Achmad Akbar Syafaat Faadhillah Alyssa, Ima Arsyad Aldyan Auramahsa, Aisyah Danindra Kurnia Dafa Farah Jihan Shahab H Harjono HARJONO Harjono Harjono Harjono Harjono Iskandar, Salma Amelinda Ismawati Septiningsih Ismawati septiningsih ITOK DWI KURNIAWAN Itok Dwi Kurniawan Jeshika Basaria Tambunan Lia Magfiroh Maylia Wahyu Dwiputri Moch Najib Imanullah Muhamad Daffa Ramadhani Muhammad Farizka Sisma Muhammad Rafif Muhammad Rustamaji muhammad rustamaji Noer Ilmi Tari Wibowo Ricky Febriyansyah Akbar Ririh Titis Yusriyyah Ruth Nasya Mirachel Siregar Santoso, Marcayla Rahma Septiningsih, Ismawati Soehartono Soehartono Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih UTOMO, PRASETYO