Aloysius Rengga
Departemen Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Tembalang Kota Semarang Galuh Rakasiwi; Aloysius Rengga
Journal of Public Policy and Management Review Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.573 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v6i2.15808

Abstract

Management of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a prevention and mitigation activities to break the chain of infection dengue disease in a way to combat mosquitoes and mosquito larvae of Aedes aegypti and Aedesalbopictus. Dengue is one of endemic disease in Semarang City. District Tembalang, which is one of district in Semarang City, has the highest number of patients with dengue fever within the last five years. Seeing this, Semarang City Government published Perda No. 5 tahun 2010 about Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Management. This study is aimed to describe how the implementation of Perda No. 5 tahun 2010 about Management of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Management in district Tembalang and to identify supporting factors and resisting factors of Implementation Perda No. 5 tahun 2010 about Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Management in District Tembalang. This research is a descriptive study using a qualitative approach. The result shows there are phenomenon that considered not good enough such as accuracy of the policy, accuracy of the implementer, accuracy in targeting, precision and accuracy of the process environment. In this study also found that supporting factors of the regulation implementation is bureaucratic structure, whereas the resisting factors founded in the communication factor, resources and disposition. Recommendations can be given by researcher are to increase the intensity of regulation socialization, community empowerment, strengthen of coordination between the implementers, enhance human resources quantity, cooperate with other implementers such as private implementers in order to support the lack of budget.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU AREA TAMAN DI KECAMATAN TEMBALANG Ninik Setiyaningrum; Aloysius Rengga
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.768 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11217

Abstract

Tembalang region is one of expansion are in Semarang City that used for regional center of educationl development and housing and settlements. Tembalang as education center have an impact on the increasing number of settlement. Along with the development of the region Tembalang existence og green space park increasing pressured by growing over the land that ist not awakened into smaller plots. Therefore, the government of Semarang creat a Regional Regulation of Semarang City Number 7 years 2010 on spactial planning open green space. The method used in this research is the metod deskriptif kualitatif with document collection surveys, interviews and documentation. Reasearch results show that implementation of policy arrangement of green open space parkland yet walking in accordance with regional regulatioan of semarang city number 7 years 2010. The factor that encourage and impede the implementation of policies is the spatial redources, communications, disposition and bureaucratic structure. The main factor that impedes is a resource in the form of resource and budget financial. There are some suggestions that can be done to overcome barriers such as adding the amoint of budget in accprdance with needs required in Semarang City budget. An increase in the quantity and quality of human resources. Improved the quality of human resources with education and training and to improve coordination with the public to support the policy about green pen space.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PASIEN RAWAT INAP PENGGUNA KARTU BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS TLOGOSARI KULON KOTA SEMARANG (BERDASARKAN PERMENKES NO 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) Hanna Fitria Masyitoh; Nina Widowati; Aloysius Rengga
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.067 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12494

Abstract

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sering kali menjadi ukuran dalam keberhasilan pembangunan. Salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia adalah penyelenggaraan program JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berupa BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan yang dirasakan pasien rawat inap pengguna Kartu BPJS Kesehatan di Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang berdasarkan Permenkes RI No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukungnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data tipe non-probabling yaitu accidental sampling pada responden yang kebetulan dijumpai. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, obervasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan belum berlangsung dengan maksimal karena dari lima dimensi yang diteliti masih ada yang hal-hal yang kurang baik dalam pelaksanaanya. Peralatan medis dan non medis dari sisi kuantitas sudah memadai, tetapi dari kualitas peralatan, kondisinya kurang baik karena tidak ada perawatan peralatan secara berkesinambungan. Petugas belum melaksanakan pelayananan sesuai yang dijanjikan, sehingga belum sesuai dengan peraturan yang mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat kualitas pelayanan pada pasien rawat inap Pengguna Kartu BPJS Kesehatan di Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang antara lain adalah faktor pelanggan, strategi pelayanan, dan sistem yang ada. Sedangkan faktor pendukungnya adalah faktor sumber daya manusia yang dimiliki.