Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Asian Journal of Technology Management (AJTM) Jurnal Dimensi JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Journal of Governance and Public Policy ARISTO Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal SOSPOL Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI
Rendra Setyadihardja
STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ANALYSIS OF THE PRACTICE OF CORRUPTION IN ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICE SYSTEM IN THE KEPULAUAN RIAU PROVINCE Rendra Setyadiharja; Achmad Nurmandi; Suyito
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.135-149

Abstract

ranging from conventional forms filled with indications of bribery and corrupt, now converted into a system of procurement of goods and services electronically with Electronic Procurement Service Systems (LPSE). Expectations the central government and local government is to minimize the occurrence of graft, a fictitious project, markup or transactional in the procurement of goods and services, but also LPSE system has never been separated from the threat of any indication of corruption in the procurement of goods and services. The purpose of this research is to know how corruption practices on the procurement of goods and services at Electronic Procurement Service in Kepulauan Riau Province. The method used was the exploratory qualitative approach. Data collection method used is by interview (indebt interview). Interviews were conducted with several informants, namely Kepulauan Riau Province Electronic Procurement Service (LPSE), Kepulauan Riau Province Procurement Service Unit (ULP), Kepulauan Riau Province Development Administration Bureau, and Provider of Goods and Services. The results of this research are descriptions of cases of corruption in the LPSE system in Kepulauan Riau Province, and the mode of operation corruption practices that occur in the LPSE system in Kepulauan Riau province.
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang Rendra Setyadiharja
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.71-88

Abstract

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam prosestersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitasmusrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapatdikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapatdikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Rendra Setyadiharja; suherry; Raja Dachroni
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.89-119

Abstract

Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa wilayah pesisir serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah pada Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang dan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Konsep implementasi kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta Konsep Agustino untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada desa pesisir di Kabupaten Bintan berjalan dengan baik dengan didukung dengan tujuan kebijakan yang baik, kapasitas sumber daya yang baik, baik sumber daya manusia, dan finansial, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada mencapai tujuan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi di dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan optimal.
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Suherry; Billy Jenawi; Rendra Setyadihardja; Zamzami Karim; Firman Setiawan; Rany Angraini
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7849

Abstract

Pemerintah memiliki tugas penting dalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Terdapat sembilan unsur yang menjadi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 yakni Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Populasi berjumlah 2.459 orang (Januari-Oktober 2019) yang mendapatkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan . Sedangkan sampel yang diperoleh berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan yakni 352 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapatada 2 unsur pelayanan yang mendapatkan mutu A (Sangat Baik) yakni berkaitan biaya/tarif dengan nilai indeks sebesar 90,84 skor senilai 3,634 dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai indeks sebesar 88,99 skor senilai 3,560. Sementara tujuh unsur lainnyamemperoleh mutu B (baik) dengan urutan tertinggi yakni unsur kompetensi pelaksana dengan nilai indeks 85,95 skor nilai 3,438; unsur sarana dan prasarana dengan nilai indeks 84,52 skor nilai 3,381; unsur persyaratan yang mendapatkan nilai indeks sebesar 84,38 skor nilai 3,375; unsur perilaku pelaksana dengan nilai indeks 84,23 skor nilai 3,369; unsur waktu penyelesaian dengan nilai indeks 82,67 skor nilai 3,307; unsur produk spesifikasi jenis dengan nilai indeks sebesar 82,24 skor nilai 3,29; dan terakhir unsur sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai indeks 81,82 dengan skor nilai 3,273.
Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan Raja Abumanshur Matridi; Shahril Budiman; Ferizone; Rendra Setyadiharja; Didi Kurniadi; Faizal Riyanto
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.143 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Inovasi merupakan sebuah alat untuk menunjukkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bintan mengimplementasikan inovasi daerah dimulai dengan meluncurkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bintan Mengeluarkan Peraturan Bupati No.40 tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan inovasi daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian ini menunjukkan stakeholders telah menghasilkan inovasi mulai dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Terjadi kenaikan yang signifikan inovasi yang dihasilkan sejak tahun 2019 yang berjumlah 19 inovasi menjadi 69 inovasi pada tahun 2020. Pemerintah daerah memerlukan komitmen stakeholders untuk tetap menghasilkan inovasi dimasa mendatang. Pemberian insentif dengan mengadakan kompetisi inovasi daerah bagi stakeholders yang inovatif dapat memberikan dorongan agar tetap menghasilkan inovasi daerah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BARANG KEMASAN DI KOTA BANDUNG Maulina, Sinta; Kurniadi, Budi; Setyadiharja, Rendra
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 28 No 1 (2023): Vol. 28 No. 1, Juni 2023
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belum optimalnya Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, peneliti merumuskan identifikasi masalah yaitu Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung dengan menganalisis masalah penelitian ini digunakan pendekatan teori Implementasi kebijakan dari Edward III dalam Leo Agustino (2017:139). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dan uji keabsahan data yang dilakukan dan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan mendalam Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung belum sesuai dengan Implementasi Kebijakan yang ada karena masih ada hambatan dalam Implementasi Kebijakan Barang Kemasan contohnya kurangnya SDM, kurangnya sosialisai kepada pelaku usaha, kurangnya fasilitas yang memadai terkait barang kemasan dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait tentang kebijakan barang kemassan.
Analisis Penyelenggaraan Sistem Aplikasi E-Samsat Kepri dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Edward Mandala; Bely Putra Handaresta; Rendra Setyadiharja; Agus Sujono
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v3i2.70

Abstract

The Riau Islands E-Samsat is an application issued by the Regional Tax and Levy Management Agency of the Riau Islands Province to taxpayers through an integrated application. In a policy taken by the government as it seeks to improve the national economy through paying motor vehicle taxes, which so far have not been optimal in the process of using the application system in a fast time and must be passed to pay motor vehicle taxes. The Riau Islands E-Samsat will also be developed and upgraded in the future for motor vehicle tax services. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Riau Islands E-Samsat Application System in Payment of Motor Vehicle Taxes by the Regional Tax and Rtribution Management Agency of the Riau Islands Province which aims to determine the effectiveness of the Riau Islands E-Samsat application system program for motor vehicle tax payments. In this study, the researcher will use a qualitative approach research method with a descriptive analytical method with a number of informants as many as 7 people, therefore this study will interview 1 staff from BP2RD Riau Islands Province, 1 staff from Samsat UPT PPD Tanjungpinang City and 5 mandatory people. motor vehicle tax in Tanjungpinang City. The results of this study indicate that the implementation of the Riau Islands E-Samsat Application System to pay motor vehicle taxes issued by the Riau Islands Province BP2RD has been running well but there are still shortcomings and sometimes it is not effective. To provide suggestions for opinions or suggestions that are still lacking, in application-based motor vehicle tax payment services such as internet constraints and lack of socialization to the public who still do not understand and understand how to use the application so that the Regional Tax and Levy Management Agency of the Riau Islands Province must provide clear directions to taxpayers so that future taxpayers will understand how to use the Riau Islands E-Samsat application for motor vehicle tax payments.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rencana Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Tanjungpinang Mandala, Edward; Erria Khairunnisa, Rafifah; A. Karim, Zamzami; Setyadiharja, Rendra; Mukhlis, Suhardi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v5i2.162

Abstract

Based on the results of the 2010 Tanjungpinang City Subdistrict Expansion Study, it appears that the results of the study recommend that the Tanjungpinang City area be divided into 7 subdistricts, of which 3 subdistricts are new subdistricts that must be expanded. However, in real conditions up to now in 2020, the existing sub-district conditions in Tanjungpinang City still consist of 4 (four) sub-districts and have not yet realized the second recommendation of the sub-district expansion study. The purpose of this research is to determine the factors that influence the plan to expand sub-district areas in Tanjungpinang City. This research method is descriptive qualitative. Where data will be collected using observation techniques, interviews and documentation studies. The data analysis technique in this research is qualitative analysis. The informants in this research were all Regional Apparatus Organizations related to the expansion of sub-district areas, the DPRD Secretariat of Riau Islands Province, the Regional Government and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat of Riau Islands Province, the Regional Secretariat of Tanjungpinang City, the sub-district heads of Tanjungpinang City. The results of this research are that the factors that influence the plan for the expansion of sub-district areas in Tanjungpinang City are: Economic Capability Factors, Regional Potential, Socio-Cultural and Population, Social Politics, Area Size, Defense and Security, Span of Control for Government Administration, One suggestion What can be given is that the Tanjungpinang City Government should pay special attention to the economic potential of an area that will be expanded.
Efektivitas Bantuan Transportasi Laut Masyarakat Desa Numbing Kecamatan Bintan Pesisir Mandala, Edward; A. Karim, Zamzami; Setyadiharja, Rendra; Usman Siam, Nurbaiti; Wahyu Lumintu, Cyntia
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v6i1.190

Abstract

The Bintan Regency Government provides transportation assistance to the people of Numbing Village so that it can be used to make it easier for people to carry out activities between islands. In practice, the use of government-assisted ferries is still not efficient due to various obstacles, namely lack of members and inadequate operating hours. The aim of this research is to determine the effectiveness of sea transportation for the Numbing village community so that sea transportation becomes more effective and efficient. The research method used is qualitative with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation methods. The samples in this research were the Head of the Infrastructure Division of the Bintan Regency Transportation Service, the Head of the Finance Program of the Bintan Regency Transportation Service, the Numbing Village Secretary, the ship's captain, and the community. Primary data uses interview techniques with secondary data in the form of documentation, journals, books and field observations. From the results of this research, it can be concluded that assistance for sea transportation for the community of Numbiing Village, Bintan Pesisir District, can be said to be effective, if seen from the provision of ship assistance. However, the factualization that occurs in the field can be considered less effective. This is due to the lack of operational hours maintained by ship managers, so that people still find it difficult to enjoy the sea transportation provided.
Judicial System in the Islamic Judicial Heritage in the Malay World: The Study of Tsamarat al-Muhimmah, Written by Raja Ali Haji Bintania, Aris; Setyadiharja, Rendra; Mawazi, Abd. Rahman
PERADA Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the study of qadha fiqh in the judicial system that was in the Malay world, especially in the kingdoms of Johor, Pahang, Terengganu, Riau-Lingga, by reviewing the book Tsamarat al-Muhimmah by Raji Ali Haji. This study is divided into two main discussions: the legal and judicial systems in the kingdom. It is known that royal law, its legal system applies, which refers to Islamic law (shari'a). Whereas the justice system refers to fiqh qadha as contained in the fiqh study, which contains the meaning of the court, the composition of the judicial officials' functions and duties, the source of applicable law is Islamic law based on the Qur'an and Hadith, etiquette and ethics of judicial officials, procedures for deliberating officials adjudication, procedures for settling differences of opinion among judges (qadi), decision making (law) is carried out after the examination is complete. All conditions are fulfilled, Qadi al-Qudat as the leader of the qadi, must appoint a judge who has the appropriate expertise in examining cases, prohibit the Qadi from accepting gifts (gratifications), the procedures for selecting judicial officials and the criteria, the oath of allegiance to the appointment of judicial officials. This indicates the need for a judicial institution that is legally valid, and its officials must have ethical values so they can make decisions in accordance with the Shari'ah and the laws that apply in the kingdom.
Co-Authors A Karim, Zamzami A. Karim, Zamzami Achmad Nurmandi Achmad Nurmandi Agus Sujono Angraini, Rany Aris Bintania Bely Putra Handaresta Budi Kurniadi Didi Kurniadi Edward Mandala Edward Mandala, Edward Erria Khairunnisa, Rafifah Faizal Rianto Faizal Riyanto Ferizone Ferizone Firdaus, Zangki Firman Setiawan Jenawi, Billy Junriana Junriana Maulina, Sinta Mawazi, Abd Rahman Mukhlis, Suhardi Nurbaiti Usman Siam, Nurbaiti Usman Raja Abumanshur Matridi Raja Dachroni Rany Angraini Refnaldi Refnaldi Setyawan, Firman Shahril Budiman Shahril Budiman Suhardi Mukhlis Suherry Suherry Suyito Usman Siam, Nurbaiti Wahyu Lumintu, Cyntia Zamzami A Karim Zamzami Karim