Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : J-CEKI

Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Novilya Kilis; Evi Elvira Masengi; Jetty E. H. Mokat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.6161

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sesuai Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Sumber data mencakup masyarakat, petugas kebersihan, staf, dan Kabid PSLB3 di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sampah di Manado belum optimal karena sistem pengelolaan yang tidak efektif, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM, anggaran, serta infrastruktur yang tidak memadai. Penulis merekomendasikan agar Pemkot meningkatkan manajemen pengelolaan sampah secara profesional, melibatkan masyarakat, meningkatkan kualitas SDM, memperbesar anggaran, dan memperkuat infrastruktur pendukung. Selain itu, penting untuk membangun lingkungan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi.
Tugas Dan Fungsi Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Brigit Juini Tarek; Evi Elvira Masengi; Thelma Wawointana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan tugas dan fungsi protokoler pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tugas protokoler ditentukan oleh kejelasan struktur kerja, kompetensi teknis dan sosial petugas, serta koordinasi lintas unit kerja. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, sarana-prasarana yang belum memadai, dan perubahan agenda mendadak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya SOP lokal yang adaptif, pelatihan keprotokolan yang berkelanjutan, serta digitalisasi sistem koordinasi dan dokumentasi. Temuan ini menegaskan pentingnya peran strategis protokoler sebagai representasi profesionalisme dan citra institusi pemerintah daerah.
Reformasi Birokrasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado Grisella Y Sinaga; Evi Elvira Masengi; Laurens Bulo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado. Fokus utama diarahkan pada implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK sebagai kerangka nilai dasar aparatur negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah mendorong sejumlah inovasi pelayanan, seperti digitalisasi layanan, Gerai Dukcapil Keliling, dan percepatan proses dokumen kependudukan. Namun demikian, reformasi tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat tantangan seperti resistensi budaya kerja, rendahnya kedisiplinan ASN, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Selain itu, masih ditemukan praktik diskriminatif dalam pelayanan serta tidak konsistennya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas ASN, penguatan sistem pengawasan kinerja, serta integrasi reformasi birokrasi dengan pendekatan berbasis teknologi dan orientasi pelayanan publik yang berkeadilan.