Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Restorative Justice Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Bacarita Law Journal LUTUR Law Journal Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Science Techno Health Journal Animha Law Journal
Salvadoris Pieter
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Restorative Justice

 1 
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Salvadoris Pieter; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1940

Abstract

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tesebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini. Tujuan dalam penilitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal 184 KUHAP) yang sah serta ditambah dengan kayakinan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujang untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional di Kabupaten Merauke Zegovia Parera; Salvadoris Pieter; Heri Hendri Fernando Mote
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3959

Abstract

The existence of traditional medicine has often been consumed and used by the people of Indonesia. Likewise, Ants Nest (Myrmecodia) is an endemic plant found in Papua, Indonesia. This plant is usually attached to the branches or stems of other larger plants, the stems are swollen and there are many small spaces or cavities inhabited by ants. The benefits of ant nests in Papua have long been used as traditional medicine in the interior of Papua, one of which is in Merauke Regency. Likewise with the Manis Mud, which is called the mud from Merauke, which is known to the public as a natural medicine inherited from the Marind Tribe. This mud in the local language is called ndave. The role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in carrying out its duties, functions and authorities is solely to protect the rights of every consumer. The supervision carried out by BPOM is Pre Market (preliminary supervision carried out before a product is circulated in the community) and Post Market supervision (supervision carried out after the product is circulated in the community). The purpose of this study is to determine the role of the Food and Drug Supervisory Agency in dealing with the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution and production permits. The type of research used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it will also examine the law in its implementation. The results of the study show various laws and regulations, government regulations and regional regulations. It is appropriate that the drug and food supervisory agency in providing supervision over the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution permits and production permits must be tightened and carry out routine checks in every district or city.
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Salvadoris Pieter; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.475 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1940

Abstract

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tesebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini. Tujuan dalam penilitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal 184 KUHAP) yang sah serta ditambah dengan kayakinan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujang untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional di Kabupaten Merauke Zegovia Parera; Salvadoris Pieter; Heri Hendri Fernando Mote
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.507 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3959

Abstract

The existence of traditional medicine has often been consumed and used by the people of Indonesia. Likewise, Ants Nest (Myrmecodia) is an endemic plant found in Papua, Indonesia. This plant is usually attached to the branches or stems of other larger plants, the stems are swollen and there are many small spaces or cavities inhabited by ants. The benefits of ant nests in Papua have long been used as traditional medicine in the interior of Papua, one of which is in Merauke Regency. Likewise with the Manis Mud, which is called the mud from Merauke, which is known to the public as a natural medicine inherited from the Marind Tribe. This mud in the local language is called ndave. The role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in carrying out its duties, functions and authorities is solely to protect the rights of every consumer. The supervision carried out by BPOM is Pre Market (preliminary supervision carried out before a product is circulated in the community) and Post Market supervision (supervision carried out after the product is circulated in the community). The purpose of this study is to determine the role of the Food and Drug Supervisory Agency in dealing with the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution and production permits. The type of research used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it will also examine the law in its implementation. The results of the study show various laws and regulations, government regulations and regional regulations. It is appropriate that the drug and food supervisory agency in providing supervision over the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution permits and production permits must be tightened and carry out routine checks in every district or city.
SANKSI HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN Herry Hendri Fernando Mote; Salvadoris Pieter
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.919 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v6i2.5029

Abstract

Abstract Fulfilling the need for land is a basic right for every human being, which is passed down from generation to generation. Besides land having economic value it also has a social function, therefore it is certain that every person or community group will defend the land they own in various ways if someone threatens or disturbs their land ownership. The importance of land is so that the Government makes regulations that can be used in resolving land conflicts experienced by the community, to give a deterrent effect to violators. This research is a normative research using a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. From these problems it can be concluded that there are various rules that can be used in imposing sanctions on violators who use land without permission from the rightful party. As for the causes of violations of land use without permission, those who are entitled to land are motivated by the necessity of life, so that they are compelled to commit acts that violate the law. Keywords: Legal Sanctions, Property Rights, Land.
Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Polewali Mandar Retno Wulan; Salvadoris Pieter
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5088

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Polres Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar belum efektif karena pihak penyidik dalam melalukan memeriksaan terhadap salah satu pelaku anak yang telah melakukan delik kesusilaan yaitu penyidik melakukan pengehentian penyidikan dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, jadi hal yang dilakukan penyidik tersebut adalah diluar dari kewenangannya karena yang berwenang menentukan seseorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa adalah majelis hakim.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Dalam Penanganan Perkaran Anak Pieter, Salvadoris; Mote, Herry Hendri Fernando; Fenetiruma, Raymond Paradays
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6038

Abstract

This study aims to determine the role of Social Counselors and find out the obstacles faced. This research is empirical legal research. The results of the research show that the duties of the Community Counselor are conducting community research, mentoring, mentoring, and supervising children in every criminal justice examination process, namely the pre-adjudication stage, namely investigation, the adjudication stage, namely assistance in post adjudication trials, namely supervision and guidance for children who conflict with the law. Obstacles faced by Community Counselors are a) The rule of law does not yet have strict sanctions if there are violations committed by law enforcers, b) facilities and infrastructure that are still inadequate, c) the work area is very wide) d) coordination between law enforcers who other with Correctional Centers that are still not running well, e) limited budget allocations.
Co-Authors Andi Ervin Novara Jaya Ayu, Cica Kusmira Sagita Cavin George Ngilawane Emiliana Bernadina Rahail Endom, Agustina Handayani Winingsih Erni Dwita Silambi Fenetiruma, Raymond Paradays Fenetiruma, Raymond Paradeys Gusti Ayu Utami Handika Dwi Ardiansyah Pelu Herry Hendri Fernando Mote Imkotta, Betsy Rachel Julianto Jover Jotam Kalalo Muddin, Ahmad Ali Muhamad Aljebra Aliksan Rauf Mulyadi Alrianto Tajuddin Nasri Wijaya Nurul Widhanita Y. Badilla Parera, Zegovia Parera, Zegovia A Retno Wulan Rudini Hasyim Rado Suradinata, Poetri Enindah Utami, Gusti Ayu Zegovia Parera