Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Petitum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MINUMAN DAN MAKANAN Asriani, K; Muin, Irwan; Saleh, Ahmad
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.253 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.636

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas hukum Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada produk minuman dan makanan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mecoba menganalisis bebrapa peraturan dan teori teori pandangan para tokoh terhadap efektiftas undang undang perlindungan konsumen. Adapun hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan bahwa pada hak konsumen di dalam Undang Undang perlindunagn konsumen adalah efektif karena sesuai dengan konsep hak ?hak konsmen yang ada dalam beberpa literatur. Kedua bahwa pada suatu pelanggaran yang dilakukan dalam undang undang perlindunagn konsumen adalah dapat di konsumen dapat melakukan tunntutan dengan tiga pendekatan yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.  The purpose of this study is to examine the legal effectiveness of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of beverage and food products in order to realize fair consumer protection in accordance with applicable regulations. The research method used is normative research by trying to analyze some rules and theories of the views of the figures on the effectiveness of consumer protection laws. The results of studies and research conducted that on consumer rights in the Consumer Protection Act are effective because they are in accordance with the concept of concession rights in several literatures. Secondly, in a violation committed in the consumer protection law it is possible for the consumer to conduct a claim with three approaches, namely civil law, criminal law, and administrative law.
SISTEM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI ADAT TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP Saleh, Ahmad; Palanai, Ajar
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.125 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i2 Oktober.641

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa peraturan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama (gono-gini) di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian ini adalah jenis metode penelitian normatif empiris dengan melihat beberapa peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian harta bersama (gono-gini) di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pembagian harta Gono Gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan pendekatan musyawarah dengan menghadirkan para pihak terkait dan di mediasi oleh pemangku adat atau orang yang dituakan, akan tetapi jika memang pada musyawarah tidak juga menemukan sebuah solusi maka akan di bawah  kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama berdasarkan pilihan yang mengacu pada agama dan kepercayaan masing masing This study aims to find out some regulations relating to the distribution of shared assets (gono-gini) in Sidrap Regency. This research method is a type of empirical normative research method by looking at several regulations that have to do with the distribution of shared assets (gono-gini) in Sidrap Regency. The results of this study indicate that the Tolotang Gono Gini Indigenous property distribution system in Sidrap Regency is carried out using a deliberative approach by presenting relevant parties and mediated by customary or elder leaders, but if indeed the deliberation does not also find a solution then it will be under to a district court or religious court based on choices that refer to their respective religions and beliefs.
OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Arham, Suwandi; Saleh, Ahmad
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.259 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i2 Oktober.652

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk, memahami sistem Omnibus Law dari perspektif Tata Hukum Indonesia. Menganalisa hubungan dan keterkaitan antara Omnibus Law dengan Hukum Positif. Adapun pokok-pokok dalam pembahasan penulisan ini adalah pendekatan yang didasarkan Legitimasi Omnibus Law dan kedudukannya dalam Undang-Undang (Berdasarkan  Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Penulis menggunakan Pendekatan Teori Hukum dalam Mengkaji Omnibus Law dan Penerapannya, Konsep Negara Indonesia dan Kesiapannya Terhadap Penerapan Omnibus Law . Metode penilitan yang digunakan adalah  tipe deskriptif komparatif dan content analysis, yang menggambarkan  serta menganalisa ruang lingkup teori hukum , Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang di peroleh dari literatur, buku, jurnal dan artikel, laporan resmi Media Nasional yang berkaitan dengan Omnibus Law. This study aims to understand the Omnibus Law system from the perspective of Indonesian Legal System. Analyzing the relationship and relationship between Omnibus Law and Positive Law. The main points in the discussion of this paper are the approach based on the Legitimacy of the Omnibus Law and its position in the Act (Based on Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations). The author uses the Legal Theory Approach in Studying Omnibus Law and Its Application, the Concept of the Indonesian State and Its Readiness for the Application of Omnibus Law. The research method used is a comparative descriptive type and content analysis, which illustrates and analyzes the scope of legal theory, the type of data used in this study are secondary data obtained from literature, books, journals and articles, the official National Media report relating to Omnibus Law.