Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum

PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Saleh, ahmad
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan pendekatan normatif disimpulkan bahwa, pertama, peranserta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, baik dengan cara tertulis, lisan, ikut terlibat dalam diskusi atau seminar, kedua, DPRD tidak dapat menolak kehendak-kemauan masyarakat melaksanakan partisipasinya sesuai peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kearifan lokal. Kata kunci : insiatif, pembentukan perda dan kebutuhan masyarakat.
KEDUDUKAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON DI PEKON WAY EMPULAU ULU KEC. BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG BARAT msk, indah maulidiyah; yusdiyanto, yusdiyanto; saleh, ahmad
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to ascertain the position of Customary Institution in forming the Village Regulation, and also its role in the Way Empulau Ulu, Subdistrict - Balik Bukit, West Lampung. This research uses the method of normative-empirical; by doing library research, field research, and interviews. Results of the discussion showed that the Customary Institution of Way Empulau Ulu has the same position with the Institution of Rural Association. Although the Customary Institution has a position that is outside of organizational structure within the Village government, but the role of Customary Institution in forming the Village Regulation is just the structural and position of Customary Institution functionally is still less than optimal in the communication and interaction between the village government and the villagers. Keywords: Position of Customary Institution, Participation of Customary Institution