Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education Journal (Birle Journal) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Kartika: Jurnal Studi Keislaman Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Philosophiamundi : Journal of Global Humanistic Studies Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika
Hasan Matsum
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Idealitas Pancasila dan Realitas Maqashid Syariah Miskari; Mhd. Syahnan; Hasan Matsum
Al-Ulum Vol. 23 No. 2 (2023): Al-ULum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/au.v23i2.4234

Abstract

This study discusses the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is not a religious state, but the Pancasila, produced based on a formulation of taste, nobility, customs, culture, religion, and beliefs that exist and grow in Indonesia. Because Pancasila was born from the womb of the Indonesian nation, even though the majority of the population is Muslim, Pancasila has succeeded in establishing itself as the basis of the state, state philosophy, and state ideology for many years now. It shows how powerful and great Pancasila is. However, recently, Pancasila has again clashed with Islam. Pancasila is considered a taghut system, created by infidels, and a secular system that is no longer relevant to the life of the Indonesian nation, which is predominantly Muslim. This research uses a qualitative approach with literature research methods. Primary and secondary data are from books, articles, news, and journals. The theory used in this research is the maqashid sharia approach as a cognitive, open, comprehensive, hierarchical, multidimensional, and purposeful system. Hence, it is found that the ideality of Pancasila rests on the reality of the Indonesian nation's activities in implementing the substantive values of Pancasila and Islam, not on its format. So, it was found that Pancasila and Islam met simultaneously in protecting their people, especially in protecting religion, soul, reason, property, lineage, and honor.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan di Pemerintahan: Kajian Kritis dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dhiyaul Habib Ifham; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4610

Abstract

Perkawinan tidak terdaftar masih menjadi fenomena umum dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya mengenai status dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perkawinan tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meneliti konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, dan meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak terdaftar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus, terutama melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tidak terdaftar dapat dianggap sah menurut agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara, sehingga mengakibatkan gagalnya pemenuhan hak-hak sipil anak, seperti hak atas nafkah, warisan, dan identitas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusional telah memperluas pengakuan hubungan sipil antara anak dan ayah biologisnya, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan hukum dan sosial. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mereformasi kebijakan pendaftaran perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi anak-anak sebagai subjek hak asasi manusia
Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Pembunuhan Tidak Berencana dengan Teman Akibat Bermain Haris Dermawan; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam pembunuhan tidak berencana akibat bermain, dengan fokus pada perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum Islam. Pembunuhan tidak berencana akibat bermain sering kali terjadi dalam kondisi yang tidak terkendali atau akibat kelalaian, sehingga memunculkan perdebatan mengenai bagaimana hukum memandang dan menangani kasus seperti ini, terutama yang melibatkan anak. Dalam hukum Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pembunuhan tidak berencana harus mendapat perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, daripada hukuman retributif. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian pada prinsip keadilan dan rehabilitasi, dengan hukuman yang lebih ringan seperti diyat (ganti rugi) atau ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim), yang mempertimbangkan usia dan perkembangan pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan keadilan bagi korban, serta pentingnya implementasi kebijakan yang lebih restoratif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak secara lebih humanis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku
Rekonstruksi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: dari Perlindungan Nasab ke Perlindungan Hak Anak Husein Hasibuan, Hamka; Pagar; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1 (2026): January-June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law (in Press)
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v8i1.1859

Abstract

Children born out of wedlock constitute a complex legal and social issue, particularly in relation to the fulfillment of civil rights within plural legal systems. In Indonesia, the regulation of such rights reflects an ongoing tension between positive law, which increasingly emphasizes child protection, and Islamic law, which prioritizes the preservation of lineage (nasab). This article examines the construction of civil rights of children born out of wedlock under Indonesian positive law and Islamic law, with particular attention to lineage, guardianship, inheritance, and maintenance. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the discussion highlights the impact of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 in reshaping the legal relationship between children born out of wedlock and their biological fathers. The findings indicate that positive law has shifted toward a child-centered paradigm by allowing civil relations based on scientific proof, while Islamic law maintains normative restrictions rooted in the sanctity of lawful marriage. Despite these differences, both legal systems share a common commitment to safeguarding the welfare and dignity of children. The article contributes to legal discourse by mapping points of convergence and divergence between the two systems and offering a balanced understanding of how child protection and moral-legal principles interact within Indonesia’s family law framework.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai Instrumen Pembatasan Pemanfaatan SDA dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Upi Sopiah Ahmad; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Agustus)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i2.653

Abstract

The utilization of natural resources in development practices often leads to environmental pollution and degradation when legal limitations are understood merely in procedural and administrative terms. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management positions environmental planning as the foundation of environmental governance, particularly through the provisions of Article 10. However, this provision is still frequently interpreted in a formalistic manner, resulting in the underutilization of its normative function as an instrument for limiting natural resource exploitation. This article aims to analyze the position of Article 10 of Law No. 32 of 2009 from the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, with an emphasis on the principle of preventing harm (dar’ al-mafāsid), in order to reaffirm the orientation toward environmental protection and human safety. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Law No. 32 of 2009, particularly Article 10, examined alongside relevant Islamic legal sources and supported by maqāṣid literature and contemporary environmental law studies as secondary materials. The findings indicate that Article 10 functions not merely as an administrative planning norm, but also contains preventive values aligned with the objectives of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly the protection of life and public welfare.
Co-Authors Adliya Muchni Muharrama Ali Imran Sinaga Asmuni Asmuni Dhiauddin Tanjung Dhiyaul Habib Ifham Fauziah Lubis Hadi Munawwar Haris Dermawan Husein Hasibuan, Hamka Lufita Sari Sitorus Makmur Syukri Mardianto Mardianto Mauila Sinaga Mhd. Syahnan Miskari Muhammad Junaidi Muhammad Syukri Albani Nasution Nasution, Zulkipli Pagar Pagar Hasibuan Sahnaz Kartika Salman Ahyani Siti Halimah Situmorang, Hera Yanti Sukamto, Ika Sumiyarsi Upi Sopiah Ahmad Zulkifli Nasution