Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Bakti Saraswati Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Ida Bagus Gede Subawa; Ni Putu Sekarwangi Saraswati; A.A. KT Sudiana; Dewa Gede Edi Praditha
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.202 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2980

Abstract

The issue of sex cannot be separated from human life, now days in the era of globalization, sex is not only fulfilling the needs of the desire to make out between individuals intimately or sex parties that are carried out directly. The existence of an online network that could connects a long distances allows for online sexual behavior (VCS) which performing sex scenes with tools or other part of the body by showing intimate parts of the body in front of the camera with an agreement in both way. It is not uncommon for one party to record the activity and use it as material to blackmail the other party by distributing or even selling the screen recording to online sites. This study aims to analyze the Criminal Liability perpetrators and victims considering that sex video calls were made based on an agreement in terms of Indonesian positive law, using the normative juridical method. Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau organ luar tubuh lainya dengan menunjukan bagian-bagian intim tubuh di hapadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku usil salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikanya bahan untuk memeras pihak lainya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi mengingat video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative.
Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya Putu Sekarwangi Saraswati; Ngurah Galang Jayadhifa
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.2.2022.149-157

Abstract

In studying the systematics of the existing legal substance, where we often hear of a legal subject in the substance of every existing policy, there are two legal subjects where there are Persons and Rechtpersoons, the focus of the author's research this time is on the rights and obligations of legal entities or rechtpersoons. itself in responding to a policy regarding mandatory vaccines that have appeared in a policy in the midst of the covid-19 pandemic in recent years, in responding to this the author wants to conduct research using normative juridical research methods in order to find out how broad this mandatory vaccine policy is in addressing legal subjects The existing method uses a positivist legislative approach with a law approach and a comparative approach. So it is felt that there is a need for a policy that the government can provide so that Covid-19 can be resolved optimally. The theoretical basis that the author uses is the Theory of Rule of Law, Theory of Justice, Theory of Benefit, the author does not escape the concept of a Limited Liability Company.
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar I Gst Ngurah Nangga Jaya D; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini yakni penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Terdapat beberapa faktor pemerkosaan anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya ialah kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat dan juga menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di negeri ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : yaitu, bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.
KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI DAN REGISTRASI PARAREM SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM ADAT DALAM MEMILIH PEMIMPIN ADAT DI DESA PEMINGE Putu Sekarwangi Saraswati; Gede Agus Wardana; Ni Nyoman Listia Vergiana
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat Termasuk Desa Adat Peminge Wajib membuat perangkat hukum adat yang disebut dengan Pararem untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Prajuru Desa Adat dan melakukan registrasi ke Majelis Desa Adat guna mendapat validasi legalitas secara hukum positif. Maka berdasarkan hal tersebut munculah pertanyaan yang harus dikaji yaitu : 1.Bagaimanakah Konsep Langkah Sistemik harmonisasi Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam memilih pemimpin adat di Desa Peminge ? dan 2. Bagaimanakah Langkah Meregistrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Ke Pemerintah Daerah ? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapat yaitu pengharmonisasian suatu Pararem di wilayah DesaAdat Peminge mencari hasil akhir berupa pembentukan hukum yang harmonis, selaras, dan seimbang. Alur meregistrasi Pararem sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI INDONESIA Gede Agus Angga Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the land registration process for the first time, it must go through several stages and mechanisms, one of which is the process of collecting and processing physical data and juridical data. Before taking physical data, namely in this case the measurement of land parcels, of course there must be an implementation of determining the boundaries of land parcels. The provisions regarding the determination of the boundaries of the land parcels are contained in Articles 17, 18, and 19 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The provisions regarding the determination of boundaries in the article, do not clearly state whether in the process of setting boundaries it is mandatory to obtain the approval of the holder of the rights to the bordering land or not. Because if the determination of boundaries without obtaining boundary agreement with neighbors, it will have an impact on the legal strength of the land certificate and the possibility of boundary disputes in the future. Therefore, to avoid potential boundary disputes, the determination of the boundaries of the land parcels must obtain a boundary agreement with the holder of the rights to the adjacent land.
Pelatihan Pembuatan Telur Asin Bebek untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Ternak Satwa Sari di Kabupaten Jembrana I Made Wahyu Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati; I Gusti Ngurah Alit Wiswasta; I Ketut Widnyana; Putu Eka Pasmidi Ariati; I Gusti Ngurah Made Wiratama; I Made Budiasa
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2023): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v8i3.1449

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat di Usaha Ternak Satwa Sari bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak dan mendukung ekonomi lokal melalui diversifikasi produk telur bebek menjadi telur asin. Dalam kegiatan ini, 15 anggota Usaha Ternak Satwa Sari dilatih dalam pembuatan telur asin melalui tahapan penyuluhan, praktek langsung, dan evaluasi. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta dari 28.93% menjadi 88%. Diversifikasi ini mengurangi risiko pasar, menambah nilai produk, dan membantu perkembangan pasar baru, mendukung keberlanjutan usaha ternak. Keberhasilan kegiatan ini memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, meningkatkan kemandirian peternak, serta membuka peluang pasar dan pengembangan usaha peternakan. Dukungan berkelanjutan seperti penyediaan modal, infrastruktur, akses pasar yang lebih luas, dan pengembangan produk olahan bernilai tambah diperlukan. Kolaborasi tim PKM Unmas Denpasar dan Usaha Ternak Satwa Sari memberikan manfaat nyata dalam mengembangkan hasil ternak bebek dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Jembrana. Duck Salted-Egg Production Training for Improving the Business Competitiveness of Satwa Sari in Jembrana Regency Community service activities at the Sari Animal Farm Business aim to improve the welfare of farmers and support the local economy by diversifying duck egg products into salted eggs. In this activity, 15 members of the Sari Animal Farm Business were trained in making salted eggs through the stages of counseling, direct practice and evaluation. The results of the training showed an increase in participants' knowledge from 28.93% to 88%. This diversification reduces market risk, adds product value, and helps the development of new markets, supporting the sustainability of livestock businesses. The success of this activity has had a positive impact on the local economy, increasing the independence of breeders, as well as opening up market opportunities and livestock business development. Continuous support such as providing capital, infrastructure, wider market access and development of value-added processed products is needed. The collaboration between the PKM Unmas Denpasar team and the Sari Animal Farming Business has provided real benefits in developing duck livestock products and supporting local economic growth in Jembrana Regency.
Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putu Sekarwangi Saraswati; I Nengah Susrama
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4197

Abstract

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga sering disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terwujud dalam berbagai bentuk; baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, ancaman, hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan UUD Tahun 1945 terkait dengan membentuk keluarga yang harmonis dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal yang unik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yaitu dalam Pasal 55 diatur mengenai alat bukti keterangan saksi korban yang mana cukup dengan 1 saksi saja sebagai alat bukti keterangan saksi. Secara umum keterangan saksi yang menjadi alat bukti persidangan paling tidak minimal 2 orang, meskipun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP implementasinya menurut peneliti terletak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahannya terletak pada seberapa kuat kedudukan saksi korban yang tidak memiliki alat bukti sah lainnya terkait dengan kekerasan secara psikis yang notabenenya kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung.
Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan pemimpin adat di desa adat Peminge Putu Sekarwangi Saraswati; I Made Wena; Sukawati Lanang Putra Perbawa
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020222070

Abstract

Desa Adat Peminge adalah satu diantara 1493 Desa Adat di Bali. Desa  Adat Peminge terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Program Riset Keilmuan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat adat tentang urgensi memiliki pararem tertulis dan pemahaman kedudukan hukum antara hukum adat dan hukum negara, serta membantu pembuatan pararem desa adat tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Desa Adat. Metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan adalah melalui pendekatan pertemuan ilmiah dan pendekatan pendampingan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) mayoritas masyarakat (krama pengarep) memiliki pandangan bahwa penting (58,33%) memiliki  pararem tata cara pemilihan pemimpin agar dapat dipergunakan sebagai instrument hukum adat  dan acuan dasar dalam proses pemilihan, (2) mayoritas masyarakat (krama pengarep) setuju (50,00%) bahwa antara hukum negara dan hukum adat wajib saling menghormati dan menguatkan, dan (3) melalui program riset keilmuan telah berhasil disusun, ditetapkan, dan disahkan pararem Desa Adat Peminge Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SOBANGAN, KECAMATAN MENGWI, BADUNG Hanasari, Ni Kadek Mirah; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BPD memiliki kewenangan BPD mengawasi kinerja kepala desa. Apabila dalam pelaksanaanya terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemerintah desa, maka BPD wajib hukumya memberikan teguran kepada kepala desa. Desa Sobangan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Badung, yang sudah terbentuk BPD guna mengawasi kinerja kepala desa. Dalam penelitian ini penulis mengambil topik pemberian laporan tentang kegiatan desa kepada BPD yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Laporan yang diberikan ini adalah tolak ukur untuk BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa Sobangan, sebagaimana yang telah disiratkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD belum melakukan pengawasan kinerja kepala desa secara maksimal disebabkan oleh kurangnya kewajiban kepala desa dalam memberikan laporan kegiatan desa. Keterhambatan dari kepala desa yang tidak memberikan laporan secara rutin kepada BPD adalah adanya faktor tertentu seperti masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa serta faktor budaya Bali yang mengambat kegiatan desa itu sendiri.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA DENPASAR Rusdiawan, Sang Putu Aditya; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State of Indonesia is a state of law, this can be seen from article 1paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "The State of Indonesia is a state of law. Where the state of law is defined simply is a state whose administration of government power is based on law. Along with the times, someone at first lay with narcotics turned into an addict who was difficult to escape his dependence, drug addicts suffered from dependency syndrome as a result of self-inflicted drug abuse. Rehabilitation of drug addicts is a treatment process to free drug addicts is a form of social protection that integrates drug addicts into social order so that he no longer abuses drugs. Based on the law, there are at least two types of rehabilitation, namely medical rehabilitation and social rehabilitation The main problem that will be examined is how the implementation of the law on providing rehabilitation for drug users by BNN Denpasar City then what are the factors that hinder BNN in providing rehabilitation for drug users in Denpasar City. Judging from its type, this research is a sociological research, namely by conducting a survey by going directly to the field that is pleased with the problem to be studied, namely at BNN Denpasar City Based on the results of the author's research, the services provided by BNN Denpasar City are still not optimal for drug abuse and addicts. Due to limited funds provided by the government for BNN Denpasar City. But even though the funds provided by the government have been decided to carry out rehab in hospitals, BNN Denpasar City can still provide rehabilitation services by providing an examination, diagnosis, treatment and treatment and treatment for drug abuse and addicts. The obstacle faced is the uncooperation of patients with BNN Denpasar City by reusing narcotics and lying while in rehab. Here the role of family is also important in the rehab process.
Co-Authors A.A. KT Sudiana A.A. KT. Sudiana A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Damendra, Gede Agus Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Dewa Gede Edi Praditha Gede Agus Angga Wijaya Gede Agus Wardana Hanasari, Ni Kadek Mirah I Gst Ngurah Nangga Jaya D I Gusti Ngurah Alit Wiswasta I Ketut Sumantra I Ketut Widnyana I Made Budiasa I Made Gede Paris Wiranta Putra I Made Wahyu Wijaya I Made Wena I Nengah Susrama I Nengah Susrama, I Nengah I Putu Dede Karyadi I Putu Indra Juliarta I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira I Wayan Wisadnya Ida Bagus Gede Subawa Kadek Putri Pramesti Lis Julianti Ngurah Galang Jayadhifa Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Nyoman Listia Vergiana Nik, Nikolas P. Perbawa, Kt Sukowati Lanang Putu Eka Pasmidi Ariati Rusdiawan, Sang Putu Aditya Salsabila, Unik Hanifah Sephia Putri, Ni Kadek Dinda Vijayantera, I Wayan Agus Wiratama, I Gusti Ngurah Made Yakobus Pffeferius Edvend Saba Agu Zofar Agluis Banunaek