Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Bakti Saraswati Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI INDONESIA Gede Agus Angga Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the land registration process for the first time, it must go through several stages and mechanisms, one of which is the process of collecting and processing physical data and juridical data. Before taking physical data, namely in this case the measurement of land parcels, of course there must be an implementation of determining the boundaries of land parcels. The provisions regarding the determination of the boundaries of the land parcels are contained in Articles 17, 18, and 19 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The provisions regarding the determination of boundaries in the article, do not clearly state whether in the process of setting boundaries it is mandatory to obtain the approval of the holder of the rights to the bordering land or not. Because if the determination of boundaries without obtaining boundary agreement with neighbors, it will have an impact on the legal strength of the land certificate and the possibility of boundary disputes in the future. Therefore, to avoid potential boundary disputes, the determination of the boundaries of the land parcels must obtain a boundary agreement with the holder of the rights to the adjacent land.
Pelatihan Pembuatan Telur Asin Bebek untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Ternak Satwa Sari di Kabupaten Jembrana I Made Wahyu Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati; I Gusti Ngurah Alit Wiswasta; I Ketut Widnyana; Putu Eka Pasmidi Ariati; I Gusti Ngurah Made Wiratama; I Made Budiasa
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2023): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v8i3.1449

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat di Usaha Ternak Satwa Sari bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak dan mendukung ekonomi lokal melalui diversifikasi produk telur bebek menjadi telur asin. Dalam kegiatan ini, 15 anggota Usaha Ternak Satwa Sari dilatih dalam pembuatan telur asin melalui tahapan penyuluhan, praktek langsung, dan evaluasi. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta dari 28.93% menjadi 88%. Diversifikasi ini mengurangi risiko pasar, menambah nilai produk, dan membantu perkembangan pasar baru, mendukung keberlanjutan usaha ternak. Keberhasilan kegiatan ini memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, meningkatkan kemandirian peternak, serta membuka peluang pasar dan pengembangan usaha peternakan. Dukungan berkelanjutan seperti penyediaan modal, infrastruktur, akses pasar yang lebih luas, dan pengembangan produk olahan bernilai tambah diperlukan. Kolaborasi tim PKM Unmas Denpasar dan Usaha Ternak Satwa Sari memberikan manfaat nyata dalam mengembangkan hasil ternak bebek dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Jembrana. Duck Salted-Egg Production Training for Improving the Business Competitiveness of Satwa Sari in Jembrana Regency Community service activities at the Sari Animal Farm Business aim to improve the welfare of farmers and support the local economy by diversifying duck egg products into salted eggs. In this activity, 15 members of the Sari Animal Farm Business were trained in making salted eggs through the stages of counseling, direct practice and evaluation. The results of the training showed an increase in participants' knowledge from 28.93% to 88%. This diversification reduces market risk, adds product value, and helps the development of new markets, supporting the sustainability of livestock businesses. The success of this activity has had a positive impact on the local economy, increasing the independence of breeders, as well as opening up market opportunities and livestock business development. Continuous support such as providing capital, infrastructure, wider market access and development of value-added processed products is needed. The collaboration between the PKM Unmas Denpasar team and the Sari Animal Farming Business has provided real benefits in developing duck livestock products and supporting local economic growth in Jembrana Regency.
Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putu Sekarwangi Saraswati; I Nengah Susrama
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4197

Abstract

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga sering disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terwujud dalam berbagai bentuk; baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, ancaman, hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan UUD Tahun 1945 terkait dengan membentuk keluarga yang harmonis dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal yang unik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yaitu dalam Pasal 55 diatur mengenai alat bukti keterangan saksi korban yang mana cukup dengan 1 saksi saja sebagai alat bukti keterangan saksi. Secara umum keterangan saksi yang menjadi alat bukti persidangan paling tidak minimal 2 orang, meskipun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP implementasinya menurut peneliti terletak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahannya terletak pada seberapa kuat kedudukan saksi korban yang tidak memiliki alat bukti sah lainnya terkait dengan kekerasan secara psikis yang notabenenya kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung.
Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan pemimpin adat di desa adat Peminge Putu Sekarwangi Saraswati; I Made Wena; Sukawati Lanang Putra Perbawa
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020222070

Abstract

Desa Adat Peminge adalah satu diantara 1493 Desa Adat di Bali. Desa  Adat Peminge terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Program Riset Keilmuan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat adat tentang urgensi memiliki pararem tertulis dan pemahaman kedudukan hukum antara hukum adat dan hukum negara, serta membantu pembuatan pararem desa adat tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Desa Adat. Metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan adalah melalui pendekatan pertemuan ilmiah dan pendekatan pendampingan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) mayoritas masyarakat (krama pengarep) memiliki pandangan bahwa penting (58,33%) memiliki  pararem tata cara pemilihan pemimpin agar dapat dipergunakan sebagai instrument hukum adat  dan acuan dasar dalam proses pemilihan, (2) mayoritas masyarakat (krama pengarep) setuju (50,00%) bahwa antara hukum negara dan hukum adat wajib saling menghormati dan menguatkan, dan (3) melalui program riset keilmuan telah berhasil disusun, ditetapkan, dan disahkan pararem Desa Adat Peminge Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SOBANGAN, KECAMATAN MENGWI, BADUNG Hanasari, Ni Kadek Mirah; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BPD memiliki kewenangan BPD mengawasi kinerja kepala desa. Apabila dalam pelaksanaanya terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemerintah desa, maka BPD wajib hukumya memberikan teguran kepada kepala desa. Desa Sobangan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Badung, yang sudah terbentuk BPD guna mengawasi kinerja kepala desa. Dalam penelitian ini penulis mengambil topik pemberian laporan tentang kegiatan desa kepada BPD yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Laporan yang diberikan ini adalah tolak ukur untuk BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa Sobangan, sebagaimana yang telah disiratkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD belum melakukan pengawasan kinerja kepala desa secara maksimal disebabkan oleh kurangnya kewajiban kepala desa dalam memberikan laporan kegiatan desa. Keterhambatan dari kepala desa yang tidak memberikan laporan secara rutin kepada BPD adalah adanya faktor tertentu seperti masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa serta faktor budaya Bali yang mengambat kegiatan desa itu sendiri.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA DENPASAR Rusdiawan, Sang Putu Aditya; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State of Indonesia is a state of law, this can be seen from article 1paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "The State of Indonesia is a state of law. Where the state of law is defined simply is a state whose administration of government power is based on law. Along with the times, someone at first lay with narcotics turned into an addict who was difficult to escape his dependence, drug addicts suffered from dependency syndrome as a result of self-inflicted drug abuse. Rehabilitation of drug addicts is a treatment process to free drug addicts is a form of social protection that integrates drug addicts into social order so that he no longer abuses drugs. Based on the law, there are at least two types of rehabilitation, namely medical rehabilitation and social rehabilitation The main problem that will be examined is how the implementation of the law on providing rehabilitation for drug users by BNN Denpasar City then what are the factors that hinder BNN in providing rehabilitation for drug users in Denpasar City. Judging from its type, this research is a sociological research, namely by conducting a survey by going directly to the field that is pleased with the problem to be studied, namely at BNN Denpasar City Based on the results of the author's research, the services provided by BNN Denpasar City are still not optimal for drug abuse and addicts. Due to limited funds provided by the government for BNN Denpasar City. But even though the funds provided by the government have been decided to carry out rehab in hospitals, BNN Denpasar City can still provide rehabilitation services by providing an examination, diagnosis, treatment and treatment and treatment for drug abuse and addicts. The obstacle faced is the uncooperation of patients with BNN Denpasar City by reusing narcotics and lying while in rehab. Here the role of family is also important in the rehab process.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DIMASA PANDEMI COVID-19 Saraswati, Putu Sekarwangi; Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the most basic bank businesses is offering credit, therefore before the bank provides credit, the bank first evaluates its customers and the bank feels that the customer is able to return the credit that has been lent. In the process of granting credit where the risk of not returning the funds is said to be a state of default by the debtor. The state of bad credit that causes this default is of course motivated by various reasons, one of which is the default due to the pandemic. Many people have gone bankrupt or out of business because of this situation, because it is necessary to restructure credit to provide a way out for debtors during this pandemic. This research uses a normative research method which is a normative research method that manages norms and legal objects as the main data Usaha bank yang paling pokok salah satunya adalah pemberian kredit, oleh karena itu sebelum bank memberikan pinjaman kredit ,bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabahnya dan pihak bank merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam. Dalam proses pemberian kredit dimana resiko tidak kembalinya dana tersebut dikatakan sebagai keadaan wanprestasi oleh debitur. Keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini tentunya dilatarbelakangi berbagai macam alasan salah satunya wanprestasi terjadi karena masa pandemik. Banyak orang-orang jatuh bangkrut atau gulung tikar karena keadaan ini, karena itu perlu dilakukan restrukturisai kredit untuk memberikan jalan keluar kepada debitur dimasa pandemic ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitan normatif yang mana difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama.
The Religious Tourism Education With The Concept of Bioregionalism (Comparative Study of Bali Traditional Tourism Education and Islam Based Tourism) Julianti, Lis; Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Saraswati, Putu Sekarwangi
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 001 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i001.5608

Abstract

Bali is onel of thel world-class tourist attractions in Indonelsia. Thel nicknamel Bali as thel island of thel gods shows Bali as a relligious island. Thel objelctivels of this relselarch includel thel delvellopmelnt of relligious tourism elducation baseld on Balinelsel customs and Islam and elducation on thel concelpt of relligious tourism baseld on tourist arelas baseld on "biorelgionalism". Thel melthod useld in this writing is a litelraturel relvielw melthod which is delscriptivel analysis through various litelraturel studiels to strelngtheln thel analysis which is supporteld by various sourcels which havel theloreltical delpth from elxpelrts. Thel findings show that relligious tourism elducation, such as tourism baseld on customs and Islam, nelelds to bel provideld in accordancel with thel delvellopmelnt of Islamic tourism in Bali. It will not belcomel morel advanceld if thel problelms faceld by managelrs of Islamic tourism selrvicels arel not bridgeld. Thelrelforel, thel delvellopmelnt of relligious tourism elducation which elmphasizels thel concelpt of Biorelgionalism is elxplaineld by thel elffelctivelnelss of relgulating spacel utilization in thel delvellopmelnt of tourist arelas baseld on local wisdom, which doels not yelt relflelct thel concelpt of sustainablel delvellopmelnt with a compleltel and comprelhelnsivel elnvironmelntal pelrspelctivel, namelly by taking into account elcological, elconomic and socio-cultural factors
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MODUS LOVE SCAM DALAM SITUS KENCAN ONLINE DI INDONESIA Sephia Putri, Ni Kadek Dinda; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of globalization influencing the development of human civilization, along with the increasing role of the internet and social media in daily life, has led to new challenges such as the rise in love scam cases utilizing technology for criminal activities. The legal conditions in Indonesia, which currently lack specific regulations to address love scam crimes, underscore the need for in-depth research on legal protection for victims of love scams on online dating sites. This study formulates the research problems: 1) legal regulations concerning victims of love scam schemes in Indonesia, and 2) legal protection for victims of love scam schemes on online dating sites. The research employs a normative legal research method by adapting legislative and conceptual approaches, with legal material collection techniques using literature study methods involving prescriptive analysis. Legal regulation regarding perpetrators of love scams in Indonesia faces normative conflicts between Article 378 of the Criminal Code (KUHP) and Article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), leading to legal uncertainty. Law enforcement is challenged in determining which article is more appropriate for prosecuting love scam perpetrators. Therefore, it is necessary to protect victims through education efforts, physical and security protection, fair and transparent legal processes, protection from threats, post trauma recovery, assistance from relevant experts, and protection of victims' identities.
Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime Saraswati, Putu Sekarwangi; Susrama, I Nengah
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243153

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya kejahatan baru yang salah satunya adalah cyber terrorism. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime; dan aksi global cyber terrorism. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait cyber terrorism dalam hukum internasional. Dalam situasi kekosongan hukum ini, ASEAN Convention on Counter Terrorism dan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings mulai dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan pelaku cyber terrorism. ASEAN Convention on Counter Terrorism telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism; Aksi global cyber terrorism seiring dengan kecanggihan teknologi era digital semakin menguat dan semakin beragam aksi yang bisa dilakukannya. Sejauh ini, aksi cyber-terrorism dilakukan mulai dengan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat sipil dengan menganggu sistem jaringan infrastruktur; melakukan serangan, pembunuhan, dan propaganda dengan akurasi yang tinggi tanpa terdeteksi tempat dan media yang digunakan.
Co-Authors A.A. KT Sudiana A.A. KT. Sudiana A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Aloisius Loka Son Damendra, Gede Agus Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Dewa Gede Edi Praditha Gede Agus Angga Wijaya Gede Agus Wardana Hanasari, Ni Kadek Mirah I Gst Ngurah Nangga Jaya D I Gusti Ngurah Alit Wiswasta I Kadek Merta Dana I Ketut Sumantra I Ketut Widnyana I Made Budiasa I Made Gede Paris Wiranta Putra I Made Wahyu Wijaya I Made Wena I Nengah Susrama I Nengah Susrama, I Nengah I Putu Dede Karyadi I Putu Indra Juliarta I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira I Wayan Wisadnya Ida Bagus Gede Subawa Kadek Putri Pramesti Lis Julianti Made Hendra Wijaya Ngurah Galang Jayadhifa Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Nyoman Listia Vergiana Nik, Nikolas P. Perbawa, Kt Sukowati Lanang Putu Eka Pasmidi Ariati Rusdiawan, Sang Putu Aditya Salsabila, Unik Hanifah Sephia Putri, Ni Kadek Dinda Vijayantera, I Wayan Agus Wiratama, I Gusti Ngurah Made Yakobus Pffeferius Edvend Saba Agu Yogi Yasa Wedha Zofar Agluis Banunaek