PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime Saraswati, Putu Sekarwangi; Susrama, I Nengah
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243153

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya kejahatan baru yang salah satunya adalah cyber terrorism. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime; dan aksi global cyber terrorism. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait cyber terrorism dalam hukum internasional. Dalam situasi kekosongan hukum ini, ASEAN Convention on Counter Terrorism dan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings mulai dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan pelaku cyber terrorism. ASEAN Convention on Counter Terrorism telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism; Aksi global cyber terrorism seiring dengan kecanggihan teknologi era digital semakin menguat dan semakin beragam aksi yang bisa dilakukannya. Sejauh ini, aksi cyber-terrorism dilakukan mulai dengan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat sipil dengan menganggu sistem jaringan infrastruktur; melakukan serangan, pembunuhan, dan propaganda dengan akurasi yang tinggi tanpa terdeteksi tempat dan media yang digunakan.
A CRIMINOLOGICAL STUDY OF PEDOPHILIA CRIMES IN THE JURISDICTION OF THE BALI POLICE FORCE Saraswati, Putu Sekarwangi; Sudiana, A.A. KT.; Susrama, I Nengah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4103

Abstract

Sexual crimes nowadays do not only occur to adult victims, but also to children. Of course this will endanger the growth and development of children as the next generation of the nation. In order to prevent pedophilia cases against children, families and all levels of society play an active role in paying attention, protecting and protecting from treatments such as discrimination, exploitation, neglect, cruelty and injustice. The purpose of this study is to provide countermeasures taken to prevent the crime of pedophilia against children in Bali. Assistance for children in the examination process at the police until trial in court is expected to be able to improve the child's mentality and reduce the psychological impact of the pedophilia case that befell him. The research method used is empirical legal research method, the data processing and analysis used in this research is qualitative analysis. The final results of this comprehensive study are formulated to determine and analyze the factors causing the rampant crime of pedophilia and its implications for child victims, especially in the jurisdiction of the Bali Police as well as the obstacles faced in handling pedophilia cases.
LEGAL PROTECTION FOR WITNESS UNDER THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION LAW Damendra, Gede Agus; P. Perbawa, Kt Sukowati Lanang; Saraswati, Putu Sekarwangi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4130

Abstract

Indonesia’s legal system provides a robust framework for protecting witnesses. In criminal cases, justice and legal certainty are ensured while also prioritizing the safety and well-being of witnesses. This study examines the regulation of legal protection for witnesses and victims under the Witness and Victim Protection Law and assesses if the Law has been effective in providing justice and legal certainty. The research method employed normative legal research. The Criminal Procedure Code (KUHAP) inadequately protects witnesses, as revealed by the study. The Witness and Victim Protection Law clearly outlines the rights of witnesses and victims of criminal acts in specific cases, as determined by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). In addition, the law requires that victims of gross human rights crimes receive compensation from the state. According to Government Regulation No. 44/2008, the state provides compensation when the perpetrators are unable to fully meet their responsibility.Keywords: Legal Protection, Witness, Victim
Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung I Putu Indra Juliarta; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, dengan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah, termasuk di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan kepatuhan, diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis ini mengkaji pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Hasilnya, peraturan efektif dari aspek struktur dan substansi hukum melalui koordinasi instansi dan dukungan layanan seperti Samsat Keliling dan Samsat Kerthi. Namun, kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Diperlukan edukasi berkelanjutan guna menumbuhkan kepatuhan pajak yang konsisten demi optimalisasi penerimaan daerah.