Articles
<![CDATA[Penerapan Model Integrated Farming Berbasis Teknologi Konservasi sebagai upaya Mitigasi Bencana di Desa Nunbena di Kabupaten Timor Tengah Selatan ]]>
<![CDATA[Agu, Yakobus Pffeferius Edvent Saba]]>;
<![CDATA[Nik, Nikolas]]>;
<![CDATA[Son, Aloisius Loka]]>;
<![CDATA[Banunaek, Zofar Agluis]]>;
<![CDATA[Sumantra, I Ketut]]>;
<![CDATA[Widnyana, I Ketut]]>;
<![CDATA[Saraswati, Putu Sekarwangi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18214
<![CDATA[Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mendukung ketercapaian di bidang pangan melalui pendekatan sistem integrated farming. Sistem Integrated Farming merupakan sistem pertanian terintegrasi dengan memanfaatkan keterkaitan antara tanaman (kehutanan, Perkebunan, pangan dan hortikultura) serta ternak dan perikanan untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam. Mitra Pengabdian ini adalah kelompok petani lokal Fatutupuk di desa Nunbena, TTS- NTT. Bentuk pelaksanaan teknologi dan inovasi yang diterapkan pada mitra Kelompok tani Fatutupuk berupa model integrated farming berupa Pembangunan demplot pangan Lestari berbasis teknologi BUDIKDAMBER. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan pencapaian lebih dari 80% untuk sebagian besar indikator. Penguasaan materi oleh peserta yang mencapai 85% menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Selain itu, target 7 demplot budidaya sayur juga berhasil dibuat dengan berbagai jenis sayuran memberikan bukti nyata bahwa 80% peserta paham tentang bagaimana teknik budidaya yang benar sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.]]>
<![CDATA[PENGARUH PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK UPAYA PENCEGAHAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN ]]>
<![CDATA[Kadek Putri Pramesti]]>;
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Residivis merupakan suatu perbuatan mengulang tindak pidana kembali. Pembinaan narapidana merupakan kegiatan pendidikan terhadap narapidana. Namun pengulangan tindak pidana masih terjadi. Dari latar belakang penulis mengkaji tentang bagaimana Pengaruh Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan dan kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Residivis. penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu empiris dengan pendekatan lapangan. Data yang digunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan menggunakan teknik studi keperpustakaan, teknik wawancara, dan teknik observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan kemudian hasil penelitian disajikan secara deskriptif. adalah program pembinaan terhadap narapidana residivis sudah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Yang menjadi pemicu timbulnya residivis disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan. Serta Pola pikir yang tidak stabil, kurangnya motivasi, dan diskriminasi dari masyarakat menjadi kendala dalam proses pembinaan.]]>
<![CDATA[FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PERAN SEKAA TERUNA DI DESA ADAT KUTA UNTUK PERLINDUNGAN TRADISI MEDELOKAN PENGANTEN ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>;
<![CDATA[Vijayantera, I Wayan Agus]]>;
<![CDATA[Saraswati, Putu Sekarwangi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13661
<![CDATA[Sekaa teruna merupakan organisasi kepemudaan yang ada di Bali yang berada di masing-masing banjar pada desa adat di Bali. Organisasi sekaa teruna memiliki sebuah tradisi yang sejak dahulu dilaksanakan yakni tradisi medelokan penganten. Tradisi ini dilakukan organisasi sekaa teruna sebagai implementasi konsep Tri Hita Karana yakni menjaga hubungan baik antara sesama manusia (pawongan). Pola hidup masyarakat di Desa Adat Kuta yang semakin berkembang dalam sektor pariwisata serta gaya hidupnya akibat masuknya berbagai wisatawan ke daerah Kuta, dapat mengakibatkan indikasi berkurangnya peran organisasi sekaa teruna di Desa Adat Kuta dalam menjaga tradisi medelokan penganten, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menyoroti berbagai masalah terkait dengan tradisi medelokan penganten di Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, serta penguatan peran sekaa teruna guna menjaga tradisi medelokan penganten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi medelokan penganten merupakan tradisi bagi sekaa teruna yang sangat penting untuk dilestarikan. Kendala utama pelestarian tradisi medelokan penganten yakni kurangnya pemahaman pemuda dalam sekaa teruna terkait melaksanakan tradisi medelokan penganten. Peran sekaa teruna dirasakan perlu juga untuk dilakukan penguatan dengan hukum adat baik berupa awig-awig maupun pararem sehingga peran sekaa teruna semakin kuat untuk menjaga tradisi medelokan penganten. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v7i02.12707
<![CDATA[The Unitary State of the Republic of Indonesia as a constitutional state (rechtstaat) based on Pancasila means that Pancasila is the source of all laws applicable in this country. All citizens within a constitutional state, without exception, are treated equally before the law (Equality Before The Law). They are entitled to recognition and human rights, whereby all people have the right to be treated equally. One of these rights is the right to a fair trial, which is an important part of human rights, recognized in both national and international law. In the 1945 Constitution itself, this is stated in Article 24 paragraph (1), which states that “Judicial power is an independent power to administer justice in order to uphold law and justice” and Article 28 D paragraph (1), which states that "everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and legal certainty as well as equal treatment before the law." The research method used in this study is qualitative with a literature study approach. The results obtained from this study are that the rights of suspects and defendants must fulfill the principles of a fair trial in order to guarantee certainty and protection. The scientific contribution of this article is to provide an understanding of the protection of the rights of suspects and defendants in the principle of fair trial in the criminal justice system.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[I Putu Indra Juliarta]]>;
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, dengan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah, termasuk di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan kepatuhan, diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis ini mengkaji pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Hasilnya, peraturan efektif dari aspek struktur dan substansi hukum melalui koordinasi instansi dan dukungan layanan seperti Samsat Keliling dan Samsat Kerthi. Namun, kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Diperlukan edukasi berkelanjutan guna menumbuhkan kepatuhan pajak yang konsisten demi optimalisasi penerimaan daerah.]]>
<![CDATA[Development of Traffic Safety on Roads in The Progress of Electric Bicycle Technology in The Jurisdiction of The Bali Police ]]>
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v24i2.5987
<![CDATA[The widespread use of electric bicycles in Indonesia, which is starting to grow, hasgiven rise to pros and cons among the wider community. There are those who support it withthe aim of saving, but quite a few criticize it because it is used by more children and threatenssafety. Not to mention that there are a number of users who roam freely on the highway withoutpaying attention to a number of existing regulations. Progress in the transportation sector hasultimately encouraged developments in terms of legislation and transportation habits. The law isactually able to keep up with developments compared to the times. The current popularity ofelectric bicycles is progress in the field of transportation, but unfortunately this is not supportedby mature regulations. Although electric bicycles are very practical to use and make it easy for many peopleto ride them, even the elderly. It is also important to remember that electric bicycles are not yetincluded as the main mode of transportation and are registered in Indonesia because thecapacity of electric bicycles is limited and there are licensing issues. In this condition, theposition of electric bicycles can be said to face a legal vacuum as a result of things that are notregulated by law. There are no legal norms that specifically target vehicles with some criteriabeing motorized vehicles and others being non-motorized vehicles. Keywords: ElectricBicycle, Safety, Legal Vacuum, Legislation.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE BETWEEN CHILDREN AS VIOLATORS AND CHILDREN AS VICTIMS IN THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v24i2.6089
<![CDATA[Children are very valuable assets for a nation, this makes the State must pursue various policies to protect the growth and development of the children themselves. One of the efforts made is to provide maximum protection to children in conflict with the law. Related to children who have problems with the law both as perpetrators and as victims, of course law enforcement officials should provide special space for children in criminal justice related to the punishment of children and the conditions of children who are victims so that children's rights are protected. Efforts to protect the rights of children in conflict with the law, then the settlement of cases against children in conflict with the law and as victims, of course, the settlement requires all elements of both children being perpetrators, children being victims, law enforcement officials, and the community to realize a court based on the protection of children. Justice based on the protection of children in conflict with the law and as victims is one of them by using the principle of restorative justice. Keywords: Children, Juvenile Criminal Justice, Children's Interests, Restorative Justice]]>
<![CDATA[Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime ]]>
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati]]>;
<![CDATA[I Nengah Susrama]]>
<![CDATA[ JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/020243153
<![CDATA[Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya kejahatan baru yang salah satunya adalah cyber terrorism. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime; dan aksi global cyber terrorism. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait cyber terrorism dalam hukum internasional. Dalam situasi kekosongan hukum ini, ASEAN Convention on Counter Terrorism dan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings mulai dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan pelaku cyber terrorism. ASEAN Convention on Counter Terrorism telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism; Aksi global cyber terrorism seiring dengan kecanggihan teknologi era digital semakin menguat dan semakin beragam aksi yang bisa dilakukannya. Sejauh ini, aksi cyber-terrorism dilakukan mulai dengan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat sipil dengan menganggu sistem jaringan infrastruktur; melakukan serangan, pembunuhan, dan propaganda dengan akurasi yang tinggi tanpa terdeteksi tempat dan media yang digunakan.]]>
<![CDATA[A CRIMINOLOGICAL STUDY OF PEDOPHILIA CRIMES IN THE JURISDICTION OF THE BALI POLICE FORCE ]]>
<![CDATA[Saraswati, Putu Sekarwangi]]>;
<![CDATA[Sudiana, A.A. KT.]]>;
<![CDATA[Susrama, I Nengah]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v23i3.4103
<![CDATA[Sexual crimes nowadays do not only occur to adult victims, but also to children. Of course this will endanger the growth and development of children as the next generation of the nation. In order to prevent pedophilia cases against children, families and all levels of society play an active role in paying attention, protecting and protecting from treatments such as discrimination, exploitation, neglect, cruelty and injustice. The purpose of this study is to provide countermeasures taken to prevent the crime of pedophilia against children in Bali. Assistance for children in the examination process at the police until trial in court is expected to be able to improve the child's mentality and reduce the psychological impact of the pedophilia case that befell him. The research method used is empirical legal research method, the data processing and analysis used in this research is qualitative analysis. The final results of this comprehensive study are formulated to determine and analyze the factors causing the rampant crime of pedophilia and its implications for child victims, especially in the jurisdiction of the Bali Police as well as the obstacles faced in handling pedophilia cases.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION FOR WITNESS UNDER THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION LAW ]]>
<![CDATA[Damendra, Gede Agus]]>;
<![CDATA[P. Perbawa, Kt Sukowati Lanang]]>;
<![CDATA[Saraswati, Putu Sekarwangi]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v23i2.4130
<![CDATA[Indonesia’s legal system provides a robust framework for protecting witnesses. In criminal cases, justice and legal certainty are ensured while also prioritizing the safety and well-being of witnesses. This study examines the regulation of legal protection for witnesses and victims under the Witness and Victim Protection Law and assesses if the Law has been effective in providing justice and legal certainty. The research method employed normative legal research. The Criminal Procedure Code (KUHAP) inadequately protects witnesses, as revealed by the study. The Witness and Victim Protection Law clearly outlines the rights of witnesses and victims of criminal acts in specific cases, as determined by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). In addition, the law requires that victims of gross human rights crimes receive compensation from the state. According to Government Regulation No. 44/2008, the state provides compensation when the perpetrators are unable to fully meet their responsibility.Keywords: Legal Protection, Witness, Victim]]>
