PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DIMASA PANDEMI COVID-19 Saraswati, Putu Sekarwangi; Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the most basic bank businesses is offering credit, therefore before the bank provides credit, the bank first evaluates its customers and the bank feels that the customer is able to return the credit that has been lent. In the process of granting credit where the risk of not returning the funds is said to be a state of default by the debtor. The state of bad credit that causes this default is of course motivated by various reasons, one of which is the default due to the pandemic. Many people have gone bankrupt or out of business because of this situation, because it is necessary to restructure credit to provide a way out for debtors during this pandemic. This research uses a normative research method which is a normative research method that manages norms and legal objects as the main data Usaha bank yang paling pokok salah satunya adalah pemberian kredit, oleh karena itu sebelum bank memberikan pinjaman kredit ,bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabahnya dan pihak bank merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam. Dalam proses pemberian kredit dimana resiko tidak kembalinya dana tersebut dikatakan sebagai keadaan wanprestasi oleh debitur. Keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini tentunya dilatarbelakangi berbagai macam alasan salah satunya wanprestasi terjadi karena masa pandemik. Banyak orang-orang jatuh bangkrut atau gulung tikar karena keadaan ini, karena itu perlu dilakukan restrukturisai kredit untuk memberikan jalan keluar kepada debitur dimasa pandemic ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitan normatif yang mana difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama.
The Religious Tourism Education With The Concept of Bioregionalism (Comparative Study of Bali Traditional Tourism Education and Islam Based Tourism) Julianti, Lis; Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Saraswati, Putu Sekarwangi
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 001 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i001.5608

Abstract

Bali is onel of thel world-class tourist attractions in Indonelsia. Thel nicknamel Bali as thel island of thel gods shows Bali as a relligious island. Thel objelctivels of this relselarch includel thel delvellopmelnt of relligious tourism elducation baseld on Balinelsel customs and Islam and elducation on thel concelpt of relligious tourism baseld on tourist arelas baseld on "biorelgionalism". Thel melthod useld in this writing is a litelraturel relvielw melthod which is delscriptivel analysis through various litelraturel studiels to strelngtheln thel analysis which is supporteld by various sourcels which havel theloreltical delpth from elxpelrts. Thel findings show that relligious tourism elducation, such as tourism baseld on customs and Islam, nelelds to bel provideld in accordancel with thel delvellopmelnt of Islamic tourism in Bali. It will not belcomel morel advanceld if thel problelms faceld by managelrs of Islamic tourism selrvicels arel not bridgeld. Thelrelforel, thel delvellopmelnt of relligious tourism elducation which elmphasizels thel concelpt of Biorelgionalism is elxplaineld by thel elffelctivelnelss of relgulating spacel utilization in thel delvellopmelnt of tourist arelas baseld on local wisdom, which doels not yelt relflelct thel concelpt of sustainablel delvellopmelnt with a compleltel and comprelhelnsivel elnvironmelntal pelrspelctivel, namelly by taking into account elcological, elconomic and socio-cultural factors
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MODUS LOVE SCAM DALAM SITUS KENCAN ONLINE DI INDONESIA Sephia Putri, Ni Kadek Dinda; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of globalization influencing the development of human civilization, along with the increasing role of the internet and social media in daily life, has led to new challenges such as the rise in love scam cases utilizing technology for criminal activities. The legal conditions in Indonesia, which currently lack specific regulations to address love scam crimes, underscore the need for in-depth research on legal protection for victims of love scams on online dating sites. This study formulates the research problems: 1) legal regulations concerning victims of love scam schemes in Indonesia, and 2) legal protection for victims of love scam schemes on online dating sites. The research employs a normative legal research method by adapting legislative and conceptual approaches, with legal material collection techniques using literature study methods involving prescriptive analysis. Legal regulation regarding perpetrators of love scams in Indonesia faces normative conflicts between Article 378 of the Criminal Code (KUHP) and Article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), leading to legal uncertainty. Law enforcement is challenged in determining which article is more appropriate for prosecuting love scam perpetrators. Therefore, it is necessary to protect victims through education efforts, physical and security protection, fair and transparent legal processes, protection from threats, post trauma recovery, assistance from relevant experts, and protection of victims' identities.
Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime Saraswati, Putu Sekarwangi; Susrama, I Nengah
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243153

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya kejahatan baru yang salah satunya adalah cyber terrorism. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime; dan aksi global cyber terrorism. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait cyber terrorism dalam hukum internasional. Dalam situasi kekosongan hukum ini, ASEAN Convention on Counter Terrorism dan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings mulai dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan pelaku cyber terrorism. ASEAN Convention on Counter Terrorism telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism; Aksi global cyber terrorism seiring dengan kecanggihan teknologi era digital semakin menguat dan semakin beragam aksi yang bisa dilakukannya. Sejauh ini, aksi cyber-terrorism dilakukan mulai dengan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat sipil dengan menganggu sistem jaringan infrastruktur; melakukan serangan, pembunuhan, dan propaganda dengan akurasi yang tinggi tanpa terdeteksi tempat dan media yang digunakan.
Penerapan Model Integrated Farming Berbasis Teknologi Konservasi sebagai upaya Mitigasi Bencana di Desa Nunbena di Kabupaten Timor Tengah Selatan Agu, Yakobus Pffeferius Edvent Saba; Nik, Nikolas; Son, Aloisius Loka; Banunaek, Zofar Agluis; Sumantra, I Ketut; Widnyana, I Ketut; Saraswati, Putu Sekarwangi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18214

Abstract

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mendukung ketercapaian di bidang pangan melalui pendekatan sistem integrated farming. Sistem Integrated Farming merupakan sistem pertanian terintegrasi dengan memanfaatkan keterkaitan antara tanaman (kehutanan, Perkebunan, pangan dan hortikultura) serta ternak dan perikanan untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam. Mitra Pengabdian ini adalah kelompok petani lokal Fatutupuk di desa Nunbena, TTS- NTT. Bentuk pelaksanaan teknologi dan inovasi yang diterapkan pada mitra Kelompok tani Fatutupuk berupa model integrated farming berupa Pembangunan demplot pangan Lestari berbasis teknologi BUDIKDAMBER. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan pencapaian lebih dari 80% untuk sebagian besar indikator. Penguasaan materi oleh peserta yang mencapai 85% menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Selain itu, target 7 demplot budidaya sayur juga berhasil dibuat dengan berbagai jenis sayuran memberikan bukti nyata bahwa 80% peserta paham tentang bagaimana teknik budidaya yang benar sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.
PENGARUH PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK UPAYA PENCEGAHAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN Kadek Putri Pramesti; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Residivis merupakan suatu perbuatan mengulang tindak pidana kembali. Pembinaan narapidana merupakan kegiatan pendidikan terhadap narapidana. Namun pengulangan tindak pidana masih terjadi. Dari latar belakang penulis mengkaji tentang bagaimana Pengaruh Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan dan kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Residivis. penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu empiris dengan pendekatan lapangan. Data yang digunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan menggunakan teknik studi keperpustakaan, teknik wawancara, dan teknik observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan kemudian hasil penelitian disajikan secara deskriptif. adalah program pembinaan terhadap narapidana residivis sudah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Yang menjadi pemicu timbulnya residivis disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan. Serta Pola pikir yang tidak stabil, kurangnya motivasi, dan diskriminasi dari masyarakat menjadi kendala dalam proses pembinaan.
FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PERAN SEKAA TERUNA DI DESA ADAT KUTA UNTUK PERLINDUNGAN TRADISI MEDELOKAN PENGANTEN Kumala Dewi, Ni Komang Ratih; Vijayantera, I Wayan Agus; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13661

Abstract

Sekaa teruna merupakan organisasi kepemudaan yang ada di Bali yang berada di masing-masing banjar pada desa adat di Bali. Organisasi sekaa teruna memiliki sebuah tradisi yang sejak dahulu dilaksanakan yakni tradisi medelokan penganten. Tradisi ini dilakukan organisasi sekaa teruna sebagai implementasi konsep Tri Hita Karana yakni menjaga hubungan baik antara sesama manusia (pawongan). Pola hidup masyarakat di Desa Adat Kuta yang semakin berkembang dalam sektor pariwisata serta gaya hidupnya akibat masuknya berbagai wisatawan ke daerah Kuta, dapat mengakibatkan indikasi berkurangnya peran organisasi sekaa teruna di Desa Adat Kuta dalam menjaga tradisi medelokan penganten, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menyoroti berbagai masalah terkait dengan tradisi medelokan penganten di Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, serta penguatan peran sekaa teruna guna menjaga tradisi medelokan penganten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi medelokan penganten merupakan tradisi bagi sekaa teruna yang sangat penting untuk dilestarikan. Kendala utama pelestarian tradisi medelokan penganten yakni kurangnya pemahaman pemuda dalam sekaa teruna terkait melaksanakan tradisi medelokan penganten. Peran sekaa teruna dirasakan perlu juga untuk dilakukan penguatan dengan hukum adat baik berupa awig-awig maupun pararem sehingga peran sekaa teruna semakin kuat untuk menjaga tradisi medelokan penganten.  
Development of Traffic Safety on Roads in The Progress of Electric Bicycle Technology in The Jurisdiction of The Bali Police Saraswati, Putu Sekarwangi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.5987

Abstract

The widespread use of electric bicycles in Indonesia, which is starting to grow, hasgiven rise to pros and cons among the wider community. There are those who support it withthe aim of saving, but quite a few criticize it because it is used by more children and threatenssafety. Not to mention that there are a number of users who roam freely on the highway withoutpaying attention to a number of existing regulations. Progress in the transportation sector hasultimately encouraged developments in terms of legislation and transportation habits. The law isactually able to keep up with developments compared to the times. The current popularity ofelectric bicycles is progress in the field of transportation, but unfortunately this is not supportedby mature regulations. Although electric bicycles are very practical to use and make it easy for many peopleto ride them, even the elderly. It is also important to remember that electric bicycles are not yetincluded as the main mode of transportation and are registered in Indonesia because thecapacity of electric bicycles is limited and there are licensing issues. In this condition, theposition of electric bicycles can be said to face a legal vacuum as a result of things that are notregulated by law. There are no legal norms that specifically target vehicles with some criteriabeing motorized vehicles and others being non-motorized vehicles. Keywords: ElectricBicycle, Safety, Legal Vacuum, Legislation.
Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i02.12707

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia as a constitutional state (rechtstaat) based on Pancasila means that Pancasila is the source of all laws applicable in this country. All citizens within a constitutional state, without exception, are treated equally before the law (Equality Before The Law). They are entitled to recognition and human rights, whereby all people have the right to be treated equally. One of these rights is the right to a fair trial, which is an important part of human rights, recognized in both national and international law. In the 1945 Constitution itself, this is stated in Article 24 paragraph (1), which states that “Judicial power is an independent power to administer justice in order to uphold law and justice” and Article 28 D paragraph (1), which states that "everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and legal certainty as well as equal treatment before the law." The research method used in this study is qualitative with a literature study approach. The results obtained from this study are that the rights of suspects and defendants must fulfill the principles of a fair trial in order to guarantee certainty and protection. The scientific contribution of this article is to provide an understanding of the protection of the rights of suspects and defendants in the principle of fair trial in the criminal justice system.
RESTORATIVE JUSTICE BETWEEN CHILDREN AS VIOLATORS AND CHILDREN AS VICTIMS IN THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA Saraswati, Putu Sekarwangi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6089

Abstract

Children are very valuable assets for a nation, this makes the State must pursue various policies to protect the growth and development of the children themselves. One of the efforts made is to provide maximum protection to children in conflict with the law. Related to children who have problems with the law both as perpetrators and as victims, of course law enforcement officials should provide special space for children in criminal justice related to the punishment of children and the conditions of children who are victims so that children's rights are protected. Efforts to protect the rights of children in conflict with the law, then the settlement of cases against children in conflict with the law and as victims, of course, the settlement requires all elements of both children being perpetrators, children being victims, law enforcement officials, and the community to realize a court based on the protection of children. Justice based on the protection of children in conflict with the law and as victims is one of them by using the principle of restorative justice. Keywords: Children, Juvenile Criminal Justice, Children's Interests, Restorative Justice