Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Bakti Saraswati Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.485 KB) | DOI: 10.47532/jirk.v3i2.218

Abstract

Women and children as marginalized people whose existence in Indonesia are many objects of oppression because patrilineal culture makes women and children in Indonesia must be protected specifically in order to get definite and fair legal protection especially to women and children victims of violence, so that not many Indonesian women feel his life is always oppressed and not many children in Indonesia lose their future
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI PADA PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN DI PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA Putu Sekarwangi Saraswati; I Wayan Wisadnya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i2.330

Abstract

This study aims to determine the legal protection of insurance customers in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia and the legal consequences if the insurance company defaults on the health insurance agreement made in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia between the company and the insurance customer. Legal protection for insurance customers in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia is based on the rights of the insured as stipulated in the insurance agreement to provide compensation to the insured, if the insurance company defaults, the judiciary can provide legal protection in the form of a fair decision for the insured who harmed by the insurance company if proven in court. The legal consequences if the insurance company defaults on the health insurance agreement made, there will be sanctions for non-compliance with registration obligations, providing compensation to insurance customers, the imposition of administrative sanctions is carried out after a written warning is given, given a maximum of 2 (two) times each. for a maximum period of 10 (ten) working days, returning the rights of the insured to the premium that has been deposited, criminal sanctions, based on the provisions of Article 55 of Law Number 24 of 2011, Companies that do not carry out their obligations as referred to in Article 19 of Law Number 24 of 2011 paragraphs 1 and 2, shall be sentenced to a maximum imprisonment of 8 (eight) years or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000, - (One Billion Rupiah).
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Tengah Pandemi Covid-19 Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.256

Abstract

Dunia saat ini sedang dihadapi dengan sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan yaitu sebuah penyakit Virus Corona. Penyakit ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh bagian negara-negara yang ada di Dunia termasuk Indonesia. Karena penyakit Virus Corona ini, Indonesia menjadi memberlakukan suatu kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini berdampak pada seluruh sector sosial-perekonomian di Indonesia. Karena kebijakan ini pula semua masyarakat Indonesia tidak bekerja dan berada di rumah saja. Hal ini lah yang menjadi pemicu utama adanya suatu  tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi. Karena semua orang tidak bekerja dan berada dirumah saja, memicu adanya suatu pertikaian yang terjadi antar suami istri yang berujung pada adanya suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada sang istri. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga terjadi, salah satunya karena menurunnya pendapatan ekonomi ataupun karena para suami istri mengalami stress karena keadaan ini. Diperlukan upaya yang ekstra untuk menghindari masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam pandemic covid-19 in, salah satunya dengan mempertegas adanya Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Prajuru Desa’s Role in Mediating Inheritance Right Disputes for Men “Nyeburin” after Divorce in Tabanan Regency Putu Sekarwangi Saraswati; Ida Bagus Gede Subawa; Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p06

Abstract

The purpose of this study was to analyze the role of traditional village prajuru in mediating inheritance rights disputes for men nyeburin after divorce in Tabanan Regency. The research method used is an empirical research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results showed that the role of the traditional village prajuru in mediating the inheritance rights dispute of men nyeburin after divorce in Tabanan Regency as one of the obligations of the adat prajuru as the party who has legal authority in the Adat Village in resolving customary problems, the initial stage is carried out case analysis which was followed by a joint meeting with the disputing parties, then related to inheritance rights as stated in awig-awig, in fact, was directed to conduct deliberations for consensus in a family manner by upholding the principle of kinship and the principle of parimatma as the main principle of inheritance distribution so as to obtain a fair and equitable agreement. does not cause problems between siblings.
EFEKTIVITAS PASAL 34 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR I Made Yogi Adianggara Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.72 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2588

Abstract

Pasal 34 Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang:memasukkan sampah ke dalam wilayah Denpasar, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka danmembakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.Dari larangan tersebut oleh Pemerintah melalui Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015, belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kendala yang dihadapi yaitu membangun kesadaran masyarakat sehingga dibutuh proses yang lama. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Simpulan penelitian ini Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar, belum berjalan efektif. Jika terjadi pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya dikenai sanksi administrasi ataudiancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI UNIT (ARFF) BANDARA I GUSTI NGURAH RAI I Made Gede Paris Wiranta Putra; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.289 KB)

Abstract

Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun oleh manajemen. Salah satu pekerjaan dengan resiko pekerjaan yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum serta upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja di unit Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi tenaga kerja utamanya masih belum efektif dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami seperti birokrasi antar instansi. Upaya pencegahan masih belum dilakukan secara maksimal dimana belum adanya pemeliharaan alat yang dilakukan secara rutin agar bisa menghindari kecelakaan kerja secara teknis dan kejadian diluar kontrol.
PERANAN DISKRESI HAKIM DALAM KEWENANGAN MENGADILI I Putu Dede Karyadi; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.151 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara, serta bentuk-bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana peranan diskresi hakim dalam kewenangan mengadili dapat membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan mulai dari pemeriksaan, penentuan alat bukti sampai pada penjatuhan sanksi pidana berdasarkan teori Kepastian Hukum dan teori Kewenangan serta bagaimana pengaturan tentang diskresi hakim. Adapun bentuk bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang yaitu, diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Ida Bagus Gede Subawa; Ni Putu Sekarwangi Saraswati; A.A. KT Sudiana; Dewa Gede Edi Praditha
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.202 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2980

Abstract

The issue of sex cannot be separated from human life, now days in the era of globalization, sex is not only fulfilling the needs of the desire to make out between individuals intimately or sex parties that are carried out directly. The existence of an online network that could connects a long distances allows for online sexual behavior (VCS) which performing sex scenes with tools or other part of the body by showing intimate parts of the body in front of the camera with an agreement in both way. It is not uncommon for one party to record the activity and use it as material to blackmail the other party by distributing or even selling the screen recording to online sites. This study aims to analyze the Criminal Liability perpetrators and victims considering that sex video calls were made based on an agreement in terms of Indonesian positive law, using the normative juridical method. Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau organ luar tubuh lainya dengan menunjukan bagian-bagian intim tubuh di hapadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku usil salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikanya bahan untuk memeras pihak lainya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi mengingat video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative.
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar I Gst Ngurah Nangga Jaya D; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini yakni penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Terdapat beberapa faktor pemerkosaan anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya ialah kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat dan juga menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di negeri ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : yaitu, bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.
KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI DAN REGISTRASI PARAREM SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM ADAT DALAM MEMILIH PEMIMPIN ADAT DI DESA PEMINGE Putu Sekarwangi Saraswati; Gede Agus Wardana; Ni Nyoman Listia Vergiana
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat Termasuk Desa Adat Peminge Wajib membuat perangkat hukum adat yang disebut dengan Pararem untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Prajuru Desa Adat dan melakukan registrasi ke Majelis Desa Adat guna mendapat validasi legalitas secara hukum positif. Maka berdasarkan hal tersebut munculah pertanyaan yang harus dikaji yaitu : 1.Bagaimanakah Konsep Langkah Sistemik harmonisasi Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam memilih pemimpin adat di Desa Peminge ? dan 2. Bagaimanakah Langkah Meregistrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Ke Pemerintah Daerah ? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapat yaitu pengharmonisasian suatu Pararem di wilayah DesaAdat Peminge mencari hasil akhir berupa pembentukan hukum yang harmonis, selaras, dan seimbang. Alur meregistrasi Pararem sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
Co-Authors A.A. KT Sudiana A.A. KT. Sudiana A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Aloisius Loka Son Damendra, Gede Agus Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Dewa Gede Edi Praditha Gede Agus Angga Wijaya Gede Agus Wardana Hanasari, Ni Kadek Mirah I Gst Ngurah Nangga Jaya D I Gusti Ngurah Alit Wiswasta I Kadek Merta Dana I Ketut Sumantra I Ketut Widnyana I Made Budiasa I Made Gede Paris Wiranta Putra I Made Wahyu Wijaya I Made Wena I Nengah Susrama I Nengah Susrama, I Nengah I Putu Dede Karyadi I Putu Indra Juliarta I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira I Wayan Wisadnya Ida Bagus Gede Subawa Kadek Putri Pramesti Lis Julianti Made Hendra Wijaya Ngurah Galang Jayadhifa Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Nyoman Listia Vergiana Nik, Nikolas P. Perbawa, Kt Sukowati Lanang Putu Eka Pasmidi Ariati Rusdiawan, Sang Putu Aditya Salsabila, Unik Hanifah Sephia Putri, Ni Kadek Dinda Vijayantera, I Wayan Agus Wiratama, I Gusti Ngurah Made Yakobus Pffeferius Edvend Saba Agu Yogi Yasa Wedha Zofar Agluis Banunaek