Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA OBJEK GADAI AKIBAT FORCE MAJEURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Haridharma Putra, I Dewa Bagus Renantya]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui serta memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur terhadap objek gadai yang hilang akibat adanya force majeur dan untuk mengetahui serta memahami penyelesaian masalah terhadap hilangnya objek gadai debitur akibat adanya force majeure. Perjanjian gadai merupakan suatu perjanjian yang meimbulkan jewajiban antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Kreditur bertanggung jawab untuk menjaga objek gadai, sehingga apabila terjadi kerusakan atau musnahnya objek gadai tersebut maka pihak kreditur bertanggung jawab terhadap keadaan tersebut. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata terkandng kekaburan norma karena seolah – olah pihak kreditur tidak bertanggung jawab atas hilangnya objek gadai akibat force majeur sedangkan pihak debitur tentunya mengalami kerugian atas hilangnya barang yang menjadi objek gadai tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana perlindungan serta penyelesaian hukum terhadap hilangnya objek gadai akibat force majeure. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan jenis pendekatan statue approach. Penyelesai akibat hilangnya objek gadai akibat force majeure, pihak pegadaian menempuh melalui alternative penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Dalam menjamin suatu kepastian hukum terhadap perlindungan debitor yaitu dengan melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa alternative (Laternatife Dispute Resolution) yang dapat dilakukan dengan cara: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Madona, Oni]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk meninjau kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal asing tidak terdaftar di Indonesia dan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek terkenal asing yang hak atas merek nya dilanggar. Studi ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa Merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia tetap dilindungi di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia guna memberikan perlindungan sepanjang kriteria merek terkenal terpenuhi. Pemilik merek terkenal asing yang hak eksklusif atas merek nya dilanggar dapat melakukan gugatan pembatalan yang diatur pada pasal 76 ayat 1 dan 2, pasal 83 serta pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis The purpose of this study is to review legal certainty regarding the protection of unregistered foreign well-known marks in Indonesia and the legal efforts taken by owners of well-known foreign marks whose rights to their marks are violated. This study uses research methods, a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that well-known foreign brands that are not registered in Indonesia are still protected in Indonesia based on the explanation of Article 21 paragraph 1 letter b of the Trademark and Geographical Indications Law, an international conversion ratified by Indonesia to provide protection as long as the criteria for famous brands are met and taking into account the following theories. theory of intellectual property protection. Owners of well known foreign marks whose exclusive rights to their marks are violated can file a lawsuit for cancellation as regulated in article 76 paragraphs 1 and 2, article 83 and article 84 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN CYBERCRIME TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[Sidya, I Wayan]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis penindasan terhadap pelaku cybercrime dan peran pemerintah dalam pemberantasan cybercrime khususnya dalam konteks pornografi. dialam penelitian ini, menggunagakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum dan peraturan. Sesuai data yang didapat penelitian menunjukkan bahwa aturan kejahatan siber diatur dan tertuang dalam UUITE. Namun sayangnya peraturan tersebut masih banyak ditafsirkan sehingga sering dianggap bersifat memaksa karena peraturan UUITE masih belum jelas. Kecanggihan teknologi komputer telah memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat yang sama, dampak negatif kecanggihan teknologi telah melahirkan jenis kejahatan baru, termasuk penggunaan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Dengan berkembangnya teknologi ini, penanganan kejahatan di bidang cybercrime serta proses pembuktian kejahatan menjadi sangat rumit. Internet yang dapat diakses oleh semua orang menciptakan peluang yang sangat besar untuk melakukan kejahatan dunia maya, khususnya pornografi. This writing and research aims to identify and analyze the oppression of cybercrime perpetrators and the role of the government in eradicating cybercrime, especially in the context of pornography. In this scientific work, normative legal research methods are used with a legal and regulatory research approach. The research results show that cyber crime regulations are regulated and contained in UUITE. However, unfortunately these regulations are still widely interpreted so that they are often considered coercive because the UUITE regulations are still unclear. Sophistication of computer technology has made it easier for humans to complete their work. At the same time, the negative impact of technological sophistication has given rise to new types of crime, including the use of technology as a means to commit crimes. With the development of this technology, handling crimes in the field of cybercrime and the process of proving crimes have become very complicated. The internet, which is accessible to everyone, creates enormous opportunities for committing cybercrime, especially pornography.]]>
<![CDATA[POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG BALI SERTA FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG LAINNYA ]]>
<![CDATA[Wijaya, Nandika Prayoga]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hasil penelitian ini dibutuhkan agar bisa mengungkapkan dan menyampaikan wawasan tentang Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung serta faktor pendukung Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung yang sumbernya berasal di Potensi Pajak daerah. Data dipergunakan pada penelitian ini ialah yurudis empiris, data yang dipergunakan di penulisan laporan ini melibatkan penggunaan data yg telah ada yang pada ambil dari Kajian perihal proyeksi Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Studi ini memberitau asal pendapatan negara terdiri dari berbagai sektor, salah satunya ialah pajak. Pajak ialah asal penerimaan negara yang berperan aktif pada pembangunan nasional sebab merupakan penerimaan krusial dipergunakan buat biaya pengeluaran negara, pengeluaran rutin juga pembangunan. Pembangunan suatu wilayah ialah salah satu sub-sistem berasal dari pembangunan nasional yang mencakup banyak sekali kehidupan berbangsa serta bernegara. Beberapa faktor yang bisa memengaruhi Pendapatan orisinil wilayah diantaranya, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Penambahan rakyat ialah hal diperlukan, serta menjadi unsur krusial yang bisa menaikkan pembangunan serta kenaikan ekonomi. Iinflasi pada Kota mendeskripsikan adanya masalah ekonomi, jika inflasi itu dibiar begitu saja, tanpa diperbaiki akan berdampak terhadap ekonomi. Outcomes from this observe are predicted be able to explain and provide insight into the Regional Original Revenue of Badung Regency and the supporting factors of the Regional Original Income of Badung Regency which are sourced from the Potential of Regional Taxes. The statistics used on this examine is secondary information, the data used in writing this report involves the use of existing data taken from the Study of Projected Local Revenue (PAD) of Badung Regency. The consequences of the examine display that the source of state revenue consists of many sectors, one of which is tax. Tax is a source of state sales that plays an active role in national development because it is one of the dominant sources of revenue to be able to be used to finance state expenditures, both recurring expenditures and development fees. The development of an area is one of the sub-systems of national development which includes various national and state lives. Some of the factors that could affect regional authentic earnings include government spending reflecting government policies. Population growth is something that is needed, and not a problem, but as an important element that can stimulate economic development and growth. The existence of inflation in the city illustrates the existence of economic turmoil, if inflation is left unchecked it is go in to have effect to economy.]]>
<![CDATA[PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Singgih, Komang Dena Esa]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan data premier maupun data sekunder. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Sebagai mediator, BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu memecahkan masalah yang dialami para pihak-pihak yang bersengketa serta membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka dan Prosedur dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi yaitu adanya pengaduan oleh para pihak yang bersengketa ke Kantor Pertanahan dan melewati proses menelaah, negoisasi akhir, kesepakatan Jika para pihak mencapai kata sepakat maka dituangkan dalam perjanjian tertulis, sedangkan yang tidak mencapai kata sepakat maka para pihak mempunyai hak untuk mengajukan permasalahan sengketa tersebut ke pengadilan. This study aims to understand and comprehend the role of the National Land Agency in resolving land disputes through mediation mechanisms. In preparing this research, the Empirical Juridical Research method was used using premier data and secondary data. Land dispute resolution can be resolved through a mediation mechanism by the National Land Agency. As a mediator, BPN has a role in helping the parties understand each other's views and help solve problems experienced by the parties in dispute as well as help find things that are considered important to them and procedures for resolving land disputes through mediation, namely complaints. by the disputing parties to the Land Office and go through the process of reviewing, final negotiation, agreement. If the parties reach an agreement, it is stated in a written agreement, while those who do not reach an agreement then the parties have the right to submit the dispute to court.]]>
<![CDATA[DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Sedana, Made Wahyu Artha]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan doktrin business judgement rule di Indonesia serta perlindungan hukum doktrin business judgement rule bagi direksi pada perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik penelusuran bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan studi dokumen, dan analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin business judgement rule diatur secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT ssepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa keputusan yang dikeluarkannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal tersebut, maka apabila perseroan mengalami kerugian maka direksi dapat terlepas dari segala bentuk pertanggungjawaban. This research determine regulation of business judgment rule doctrine in Indonesia and protection business judgment rule doctrine for directors of limited liability companies. This research uses Normative Juridical legal research method, it uses statutory approach and conceptual approach. The technique for searching legal materials uses document study, and study analysis uses qualitative analysis. The research results show business judgment rule doctrine is regulated implisitly in Article 97 paragraph (5) of the Company Law as long as the Directors can prove that the decisions they issue fulfill the requirements as stated in that article, if company suffers loss then directors can free from liability.]]>
<![CDATA[LEGALITAS COVER LAGU YANG DIUNGGAH DI PLATFORM YOUTUBE ]]>
<![CDATA[Ari, Ni Wayan Deni]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengkaji regulasi terkait dengan pengunggahan cover lagu di platform YouTube dan juga melihat aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang punya lagu dan lagunya dimasukkan ke dalam YouTube. Metodologi yang digunakan pada kajian ini ialah kajian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur peraturan hukum. Hasilnya mencerminkan perlunya membedakan antara dua konsep, yaitu cover lagu dan aransemen lagu. Tindakan membuat ulang musik atau lagi kepunyaan orang lain umumnya tak dinilai sebagai pelanggaran hak cipta. Tapi, dalam konteks cover lagu dengan tak bearansemen yang signifikan, penting untuk memperoleh izin lisensi dan melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta. Bila tak ada izin atau pembayaran royalti, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Melindungi hukum atas hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang dan dimasukkan dalam YouTube dikelola dan masuk pada UU No. 28 Tahun 2014 tenrkait Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 5 sampai 9. Selain regulasi tersebut, pemilik lagu juga memiliki perlindungan dari YouTube sendiri. Platform ini memiliki kebijakan untuk menghapus video yang melanggar hak cipta, tetapi tindakan ini biasanya diambil setelah menerima pemberitahuan resmi tentang pelanggaran hak cipta. The aim of this research is to examine regulations related to uploading song covers on the YouTube platform and also look at aspects of legal protection given to people who own songs and have their songs included on YouTube. This scholarly work employs normative legal research with a legal product study approach. The findings of this research underscore the importance of distinguishing between song covers and arrangements. Rearranging someone else's song does not typically constitute a breach of copyright, whereas covering a song without significant alterations can be done legally, provided you obtain a license permit and pay the required royalties. Failure to secure such permissions can result in a violation of the law. To safeguard the moral and economic rights of creators, legal protection for song copyrights, especially for those covered and uploaded on YouTube, is articulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, specifically in Articles 5 through Article 9. Additionally, songwriters also enjoy legal protection from YouTube. The platform has policies in place to remove videos that infringe on copyright. However, YouTube only enforces these actions upon receiving official notifications of copyright violations.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENCIPTA LAGU YANG BELUM DIDAFTARKAN KE DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Maimunah, Siti]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hak cipta karena hak cipta mewakili ciptaan individu atau kelompok dan selanjutnya pengakuan mereka atas suatu prestasi dalam bentuk penghargaan. Pencipta diharapkan akan terlindungi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (3) mengatur bahwa yang termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang belum diterbitkan atau diumumkan tetapi telah direalisasikan dalam bentuk nyata, namun ketentuan ini masih tetap menimbulkan ambiguitas, terutama jika menyangkut hak cipta yang belum didaftarkan. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah yudisial normatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menjelaskan terkait konsep perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang belum terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) namun sudah dipublikasikan ke masyarakat Penulis melakukan pendekatan undang-undang dengan menyelidiki seluruh peraturan hukum atau undang-undang yang relevan. Apa akibat hukum bagi pencipta lagu yang lagunya yang tidak didaftarkan ternyata mengandung unsur kemiripan atau dijiplak oleh pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan kerangka perlindungan hak cipta, dan belum ada kepastian hukum yang menjamin perlindungan terhadap ciptaan yang belum didaftarkan pada lembaga hak cipta. Hal ini dikarenakan konsep hak eksklusif sebagai hak yang hakiki dan kodrati yang mempunyai arti bahwa hak tersebut menjadi jaminan bagi setiap pencipta untuk memperoleh perlindungan hukum. This research aims to uphold copyright because copyright represents the creation of an individual or group and further recognizes their achievements in the form of awards. It is hoped that creators will be protected by the ratification of Law Number 28 of 2014. Article 40 paragraph (3) regulates that what includes protection is for works that have not been published or announced but have been realized in real form, however this provision still creates ambiguity, especially when it concerns rights. copyright that has not been registered. The method used in writing research is normative judicial. The results of this research are to explain the concept of legal protection for song copyrights that have not been registered with the Director General of Intellectual Property Rights (DJKI) but have been published to the public. The author took a legal approach by investigating all relevant legal regulations or laws. What are the legal consequences for a songwriter whose unregistered song turns out to contain elements of similarity or is plagiarized by a third party? Law Number 28 of 2014 establishes a framework for copyright protection, and there is no legal certainty that guarantees protection for works that have not been registered with a copyright institution. This is due to the concept of exclusive rights as essential and natural rights, which means that these rights are a guarantee for every creator to obtain legal protection.]]>
<![CDATA[The Effect of Job Training and Attendance on Employee Performance at Pt Bank Central Asia Regional Office IV Denpasar Area Service Center ]]>
<![CDATA[Meganein, Dewa Ayu Komang Sonia]]>;
<![CDATA[Yudistira, Cokorda Gede Puta]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>;
<![CDATA[Kasiani, Kasiani]]>;
<![CDATA[Marheni, Lili]]>
<![CDATA[ Business Management Vol 3, No 2 (2024): Business Management Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/bisnis.v3i2.7333
<![CDATA[Abstract: The problem of cultivating Skills and absenteeism is important to study, because these two things are the fundamental factors that affect employee performance. Job training and attendance are the initial basis for an employee to become skilled in their field and achieve increased performance. So, in this study the authors formulate the main problem, how much job training affects the performance of BCA Regional Office IV Denpasar Service Centre employees, how much Absenteeism affects the performance of BCA Regional Office IV Denpasar Service Centre employees, and how much Job Training and Absentee-ism affect BCA employee performance Kanwil IV Denpasar Service Centre. Data collection methods used are observation, questionnaires and literature study. The samples in this study were 66 employees. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the study show that job training and work absences have a simultaneous effect on performance by 65.5%. The correlation coefficient between job training and absenteeism on performance is a very strong relationship of 0.809. The output of this study is in the form of posters that motivate employees to continue to improve their abilities through job training and maintain discipline through work attendance]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Debt Collector Dalam Hal Penyitaan Kendaraan Nasabah Kredit Macet ]]>
<![CDATA[Alfata Fawwazi Muhammad]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59059/mandub.v2i1.888
<![CDATA[The purpose of this study is to find out how the responsibility of a Debt Collector who is confiscating a bad credit vehicle is due to default from the debtor. The Debt Collector who carries out his duties cannot just arbitrarily withdraw the existing vehicle because it must comply with the applicable laws and regulations. Both creditors and debtors have fair legal protection. The debtor who makes a credit must also have the competence so that the credit is paid smoothly. If an act of default occurs, it can be prosecuted through civil law or if there is embezzlement of the motor vehicle used by the debtor, it can be prosecuted through criminal means. This article uses a normative research method whose approach is based on an approach to the legislation in force in Indonesia. Where in this normative research provides a view of how the Debt Collector should work according to the current law. Between the creditor and the debtor, there must be synchronization in carrying out their obligations so that there are no problems that lead to the withdrawal of the vehicle being used by the debtor. The fiduciary law that becomes the guarantor must be better understood by debtors who will make vehicle loans to better avoid the occurrence of the default act itself. Looking at the existing conditions, it is possible that many people who enter into credit agreements do not understand the importance of a law or law that applies in Indonesia. It is possible that if many people understand the law, the Leasing party no longer needs to use the services of a Debt Collector.]]>
