Articles
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN MENURUT UDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Fajar Nugraha Pandji]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.504 KB)
<![CDATA[Large and the number of government affairs, it is not possible entirely administered by the central government, located in one place. To help the government affairs, state governments need assistance in the region to achieve the purpose of the State as defined in the preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Based on this background, the formulation of the problem is, Is there any delegation of authority from the Regent / Mayor or District / town. Using writing to the Government District normative. Tool District / City led by Chief District called. Chief District in carrying out his duties as the area receives delegation of authority from the Regent / Mayor. Chief District also always guided and refer to the same regulations as for example the Law, Government Regulation, Government Regulation and Regulation as seen from Autonomy system current.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (STUDI KASUS NIKARAGUA – AMERIKA SERIKAT) ]]>
<![CDATA[Ida Primayanthi]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (45.038 KB)
<![CDATA[Sejumlah perang besar di dunia telah tercatat dalam sejarah masyarakatinternasional. Dari sejarah itu pula, fakta menunjukkan bahwa sejumlah perjanjianperdamaian selalu terbentuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi perang. Hal inimenunjukkan bahwa eksistensi sengketa antar negara akan selalu ada dalam pergaulaninternasional sehingga perlu ditentukan beberapa cara yang disepakati secarainternasional sebagai jalan keluar. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaknimengenai mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam kasus Nikaraguamelawan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif,dimana berbagai literatur dan instrumen hukum internasional menerangkan ada beberapacara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional. Kesimpulan daripenulisan ini adalah, kasus Nikaragua merupakan sengketa hukum yang berada di bawahyurisdiksi Mahkamah Internasional dimana Nikaragua telah menempuh cara-cara yangsesuai dengan prosedur hukum internasional namun Amerika Serikat menolak keputusanMahkamah Internasional.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Ketut Partha Cahyadi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.932 KB)
<![CDATA[Berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yuridis terhadap kewenangan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan. Dalam substansi undang-undang tersebut terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan yang menimbulkan permasalahan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 karena adanya konflik norma terhadap keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan pembagian urusan kewenangan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan bagaimana implikasi yuridis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan usaha pertambangan batuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian normatif penulis mencoba mengkaji dari segi perundang-undangan serta studi pustaka. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan tentang implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Bagus Krisna Dwipayana]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.778 KB)
<![CDATA[Pemerintah memiliki banyak tugas dan urusan pemerintahan yang menyebabkan pemerintah tidak mampu melaksanakan tugas secara optimal dengan menggunakan system pemerintahan terpusat (desentralisasi). Untuk membantu urusan pemerintahan tersebut, pemerintah memerlukan bantuan dari perangkat pemerintahan yang ada di daerah untuk mencapai tujuan Negara seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu : Bagaimana kedudukan dan kewenangan pemerintah kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan ini menggunakan metode penulisan normatife. Pemerintah kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah menerima pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota. Camat juga selalu berpedoman dan mengacu kepada peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang, Peraturan Pmerintah, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah karena melihat dari system Otonomi Daerah yang berlaku saat ini.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH PROVINSI BALI SEBAGAI PEMBERI IZIN PENGGARAP TANAH NEGARA ]]>
<![CDATA[I Putu Andhika Yudhiardana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (74.168 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) apakah Pemerintah Provinsi Balisebagai pemberi izin untuk penggarap tanah negara dapat digugat; dan (2)bagaimanakah tanggung gugat Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemberi izinpenggarap tanah negara kepada petani penggarap.Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatifdengan teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan.Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan argumentasi hukumberdasarkan logika hukum deduktif-induktif dan penyajian secara deskriptif sehinggadiperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.Hasil penelitian menunjukkan (1) Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemberiizin untuk penggarap tanah negara dapat digugat oleh masyarakat penggarapmengingat Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan 2 (dua) buah diskresi ataukeputusan di atas obyek yang sama. Jika Pemerintah Provinsi Bali bermaksudmemberikan hak atas tanah yang sudah diberi izin untuk digarap oleh masyarakat,maka seharusnya Pemerintah Provinsi Bali mencabut terlebih dahulu izin untukmenggarap tanah negara oleh masyarakat tersebut. Dalam hal Pemerintah ProvinsiBali memberikan hak atas tanah tanpa mencabut terlebih dahulu izin penggarapantanah, maka masyarakat penggarap dapat mengajukan gugatan kepada PemerintahProvinsi Bali; dan (2) Tanggung gugat Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemberi izinpenggarap tanah negara kepada petani penggarap dapat berupa pemberian ganti rugidalam bentuk uang atau ganti tanah di lokasi dan di wilayah lain.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGLI ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Herman Yudiawan]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.315 KB)
<![CDATA[In writing the journal entitled “The contribution of Restaurant Tax in Increasing the local revenue of Bangli Regency”, restaurant tax is one of the taxes taken by the regional government. In Bangli regency, restaurant tax is one of the local income that can later increase the local revenue of Bangli regency. the method which used is empirical law research method. There are some problems as How was the contribution of the restaurant tax in increasing the local revenue of Bangli regency and what factors that cause the differences between the target decided by the government with the realization of the income of Restaurant tax in Bangli regency. The contribution of restaurant tax toward the local revenue of Bangli regency from year to year is considered as very low. There are several factors that cause the small income of restaurant tax on Bangli regency, those factors are the law enforcement, materials and facility, society and culture factors. The local Bangli government has done some efforts to increase the revenue of the restaurant tax that is by giving administrative sanction to the restaurants which do not pay the tax and now has cooperation with Bangli prosecutor to take the tax.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENGENDALIAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM ]]>
<![CDATA[I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.219 KB)
<![CDATA[Meningkatnya pengemis di Kota Denpasar saat ini telah menimbulkan gangguan sosial.Hal ini menjadi fenomena menarik di tengah eksistensi bali sebagai tujuan pariwisata dunia.Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kota Denpasar dalam pengedalian pengemis dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya pengendalian dan pemberdayaan pengemis tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah terkait upaya pengendalian pengemis secara umum Pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah kurang adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengaturan pengendalian pengemis.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 DALAM MELINDUNGI SEMPADAN PANTAI DARI BANGUNAN UNTUK PENGINAPAN ]]>
<![CDATA[I Wayan Risky Widnyana]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.809 KB)
<![CDATA[Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan wisata yang pesat di Kabupaten Badung disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan yang mengakibatkan terbatasnya kesediaan lahan. Kondisi demikian menyebabkan para pelaku usaha maupun investor merambah wilayah pesisir pantai untuk melakukan kegiatan usaha, bahkan sampai ada bangunan yang didirikan melanggar sempadan pantai. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan dan Upaya Hukum apakah yang dapat atau telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai dari bangunan penginapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah ekonomi. Sedangkan upaya hukum yang dapat atau telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah berupa penegakan hukum preventif, yaitu berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggar sempadan pantai, baik itu berupa penutupan maupun pembongkaran.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KHUSUSNYA TERHADAP SARANA BANGUNAN PARIWISATA ( STUDI PADA BADAN PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GIANYAR) ]]>
<![CDATA[Regil Julian Pandie]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiartha]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.556 KB)
<![CDATA[This thesis entitled "Implementation of the Gianyar Regency Regulation No. 14 of 2012 on Building Permits Especially Against Means Tourism Building (Studies in Integrated Licensing Service Departement and Gianyar Regency), using empirical methods with legislation approach, fact approach , and analitical conceptional approach of law. The raised issue in this paper is how does the implementation of the Gianyar Regency Regulation No. 14 of 2012 by the Local Government in the Office of the Integrated Licensing Service Departement (BPPT) specialy in establshing the tourism facilities in the district if Gianyar and determine whether the factors that support and impede the implementation of the Regional Regulation No. 14 Year 2012. The conclusion is implementation of the local regulation can not be said operate effectively in view of the of the violations committed by the people/entrepreneurs about the activities of development without have permit and payment of the retribution in advance of Building Permit.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TOLOK UKUR SYARAT CALON KEPALA DAERAH DARI PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Martha Teja Agastya]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (73.334 KB)
<![CDATA[Pengaturan tolak ukur syarat calon kepala daerah dari partai politik dan perseorangan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2015. Permasalahan yang diteliti menyangkut tentang bagaimanakah pengaturan dan tolok ukur menentukan bilangan penyebut antara calon kepala daerah dari partai politik dan perseorangan, dan apa akibat hukum dalam terjadinya perbedaan tolok ukur bilangan penyebut antara calon kepala daerah dari partai politik dan perseorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data primer, sekunder ,dan tersier. Data primer bersumber dari Undang-Undang, data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan,dan data tersier di peroleh dari kamus-kamus bahasa inggris dan bahasa indonesia. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang - undangan dan analisis konsep hukum. Dari hasil penelitian terhadap permasalahan ini dapat disimpulkan mengenai pengaturan syarat bilangan penyebut calon kepala daerah dan tolak ukur untuk menentukan bilangan tersebut. Syarat bilangan penyebut ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan serta Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]>
